Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1965
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BUKIT TINGGI DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUN PENGADILAN TINGGI DI MEDAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi, khusus untuk daerah- daerah tingkat I Sumatera Barat dan Riau, yang sekarang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan;
bahwa berhubung dengan huruf a di atas perlu diadakan perubahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan; Mengingat :
Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;
Undang-undang N
19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107); 3. Undang-undang N
13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah Agung (Lembaran-Negara tahun 1965 N
70); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong R
Memutuskan : Dengan mencabut segala Peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang- undang ini; Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi yang meliputi Sumatera Barat dan Riau yang berkedudukan di Bukit Tinggi dan perubahan daerah Hukum Pengadilan Tinggi di M
Pasal 1… Pasal 1. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Bukit T
Pasal 2. Daerah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah-daerah tingkat I Sumatera barat dan R
Pasal 3. Daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan dikurangi dengan daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah-daerah tingkat I Sumatera Barat dan R
Peraturan
Pasal 4. Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam daerah- daerah tingkat I Sumatera Barat dan Riau yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Medan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Bukit T
Peraturan P
Pasal 5. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari
Agar… Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik I
Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1965. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 101 PENJELASAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1955 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BUKIT TINGGI DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MEDAN UMUM. Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini didalam perinsipnya ditiap-tiap daerah tingkat I perlu diadakan Pengadilan Tinggi, seperti juga halnya ditiap-tiap daerah tingkat II diadakan Pengadilan N
Pelaksanaan selanjutnya segera dapat diwujudkan apabila tehnis dapat dipertanggung-
Langkah yang pertama sekarang ini perlu diadakan tindakan-tindakan untuk meringankan beban Pengadilan Tinggi di Medan dan selekas mungkin diserahkan sebagian dari tugas Pengadilan Tinggi tersebut kepada Pengadilan Tinggi tersebut kepada Pengadilan Tinggi lain dan untuk mencegah banyaknya perkara-perkara yang tidak mendapat putusan dalam tingkat banding secara cepat maka dirasa perlu dalam waktu yang singkat dibentuk Pengadilan Tinggi di Bukit T
Dengan demikian perlu diatur kembali daerah hukum Pengadilan Tinggi Medan sebagai termaktub dalam Undang-undang No.1 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 N
9). Hal-hal tersebut diatas dijalankan dengan Undang-undang
PASAL DEMI PASAL. Cukup
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2785