Daftar Peraturan Pemerintah

Menampilkan urutan 2251 s.d. 2260 dari 4982 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
2251Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank UmumNo. 35 Th. 1999Peraturan Pemerintah
2252Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal PT Bank Lippo Tbk., PT.Bank Internasional Indonesia Tbk., PT Bank Bali Tbk., PT Bank Umum Koperasi Indonesia, PT Bank Universal Tbk., PT Bank Frima Express, PT Bank Arta Media, dan PT Bank Patriot Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank UmumNo. 34 Th. 1999Peraturan Pemerintah
2253Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan UmumNo. 33 Th. 1999Peraturan Pemerintah
2254Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan PemasyarakatanNo. 32 Th. 1999Peraturan Pemerintah
2255Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan PemasyarakatanNo. 31 Th. 1999Peraturan Pemerintah
2256Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.No. 30 Th. 1999Peraturan Pemerintah
2257Pembelian Saham Bank UmumNo. 29 Th. 1999Peraturan Pemerintah
2258Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi BankNo. 28 Th. 1999Peraturan Pemerintah
2259Analisis Mengenai Dampak Lingkungan HidupNo. 27 Th. 1999Peraturan Pemerintah
2260Tarif Atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen KehakimanNo. 26 Th. 1999Peraturan Pemerintah