Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025

PNS dan Calon PNS;

PPPK;

Prqiurit TNI;

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

Pejabat Negara. (2) PNS, Pr4iurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d termasuk:

PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

a. b. c. d.

PNS. . . SK No256509A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4-

PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;

PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia penerima uang tunggu; dan

PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan sementana dan gajinya masih dibayarkan. (3) Aparatur Negara termasuk:

Wakil Menteri;

Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga;

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Hakim a.d lac,

Pimpinan dan Anggota l,embaga Nonstruktural yang terdiri atas:

Presiden dan Wakil Presiden;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agu.ng serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad loc,

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;

Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menteri dan pejabat setingkat menteri;

Kepala Penrakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

Gubernur . . . SK No2566llA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6-

Gubernur dan Wakil Gubernur;

Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota; dan

Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh UndangUndang. Pasal 4 (1) Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri atas:

Pensiunan PNS;

Pensiunan Prajurit TNI;

Pensiunan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

Pensiunan Pejabat Negara. (2) Pensiunan Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:

Penerima Tunjangan bersifat pensiun Prajurit TNI; dan

Penerima T\rnjangan pokok Pr4iurit TNl, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi Pra.iurit TNI. (3) Pensiunan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c termasuk:

Penerima Tunjangan bersifat pensiun Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

Penerima Tunjangan pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas;

Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari Pensiunan PNS yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;

Penerima Pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang tidak mempunyai istri/suami dan anak;

Penerima . . . SK No256664A

SIDEN INDONESIA -7 -

Penerima Pensiun warakawuri/duda atau anak dari Prajurit TNI yang gugur/ tewas/ meninggal dunia;

Penerima Pensiun warakawuri/ duda atau anak dari Pensiunan Prajurit TNI yang meninggal dunia se!agais14116 dimaksud dalam pasal 4 ayat (l) huruf b;

Penerima Pensiun warakawuri/ duda atau anak dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gugur/ tewas/ meninggal dunia;

Penerima Pensiun warakawuri/ duda atau anak dari Pensiunan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;

Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas;

Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari pensiunan Pejabat Negara yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d; dan

Penerima Pensiun orang tua dari Pejabat Negara yang tewas dan tidak mempunyai istri/ suami dan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 (l) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

Penerima T\rnjangan Veteran;

Penerima Tunjangan Kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;

Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan; d, Penerima Tunjangan janda/duda dari penerima T\rnjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;

Penerima Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/ Koninklijk Marine;

Penerima Tunjangan bersifat pensiun warakawuri/ duda atau anak dari Penerima Tunjangan bersifat pensiun Prajurit TNI;

Penerima T\rnjangan pokok warakawuri/duda atau anak dari Penerima T\rnjangan pokok Prajurit TNI; SK No255655A

Penerima . . .

PRESIOEN R,EPUELIK INDONESIA -8-

Penerima Tunjangan pokok orang tua prajurit TNI yang gugur/ tewas/ meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri/suami dan anak;

Penerima Tunjangan bersifat pensiun warakawuri/duda atau anak dari penerima l\rnjangan bersifat pensiun Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Penerima Tunjangan pokok warakawuri/duda atau anak dari Penerima Tunjangan pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Penerima Tunjangan pokok orErng tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gugur/ tewas/ meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri/suami dan anak; dan

janda/duda, anak, atau orang tua Penerima T\rnjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturErn perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan bagi pensiun janda/duda PNS;

janda/duda atau anak Penerima Tunjangan tambahan atau yang disebut juga sebagai pensiun terusan dari Pensiunan PNS atau Pensiunan Pejabat Negara yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan lagi pensiun janda/duda pNS;

warakawuri/duda, anak, atau orang tua penerima gaji terusan dari Prajurit TNI atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gugur/tewas/ meninggal dunia atau yang dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan SK No256666A

warakawuri . . .

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -9-

warakawuri/duda atau anak Penerima Pensiun terusan dari Pensiunan Prajurit TNI atau Pensiunan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Pasal 7 (1) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

warga negara Indonesia;

pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan keg'a;

belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

diangkat oleh pejabat yang memiliki dan/ atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:

telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/ atau gaji ketiga belas; atau

telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Lembaga Nonstruktural yang Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dan huruf j diberikan tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal 8... per]anJran dan SK No256615A

PRESIDEN PEPUELIK INDONESIA -10- Pasal 8 Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagrimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:

sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau

sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (l) Tunjangan Hari Raya dan Caji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi PNS, PPPK, Prqjurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas:

gaji pokok;

tunjangan keluarga;

tunjangan pangan;

tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

tunjangan kineda, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:

gaji pokok;

tunjangan keluarga;

tunjangan pangan;

tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. (3) Dalam . . . SK No256615A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• 11-
  (3)Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
  (4)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam I (satu) bulan.
  (5)Dalam hal dosen yang memiliki jabatan akademik profesor yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan yang diterima dalam I (satu) bulan.
  (6)Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak menerima tunjangan kineda ssle ga i rnan4 dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan 5oo/o (lima puluh persen) tunjangan penghidupan luar negeri yang diterima dalam I (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, atau jenjang gelar diplomatik.
  (7)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Wakil Menteri, paling banyak sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada Menteri.
  (8)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:

Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga; dan

pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan:

hoc sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:

Pimpinan dan Anggota kmbaga Nonstruktural; dan

Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada kmbaga Nonstruktural atau Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebesar penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran paling banyak sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (12) Pimpinan lembaga Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dikecualikan bagi pimpinan Lembaga Nonstruktural yang berstatus sebagai Pejabat Negara. (13) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:

Pimpinan Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah; dan

Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/ Badan layanan Umum Daerah, atau hak SK No256618A paling

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -13- paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gqii ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara. (l4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:

PPPK dengan masa kerja kurang dari I (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan I (satu) bulan yang diterima;

PPPK dengan masa kerja kurang dari I (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan

PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas. (15) Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, serta PNS dan PPPK pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas mengacu pada penghasilan yang diterima I (satu) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Calon PNS terdiri atas:

80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

tunjangan keluarga;

tunjangan pangan;

tunjangan umum; dan

tunjangan kinerja, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Calon PNS, terdiri atas:

8O% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

tunjangan keluarga;

tunjangan pangan;

t

. . SK No256619A

PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA -t4-

tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintsh daerah yang tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan -undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas j Pasal 1l Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:

pensiun pokok;

tunjangan keluarga;

tunjangan pangan; dan

tambahan penghasilan. Pasal 12 Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagr Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan Pasal 13 Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:

insentif kinerja;

insentif kerja;

tunjangan pengelolaan arsip statis;

tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;

tunjangan pengamanan;

tunjangan khusus bagi guru dan dosen;

tunjangan khusus Provinsi Papua;

tunjangan pengabdian bagr PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;

tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan; SK No256620A

t

. .

PRESIDEN REPUELIK INDONES]A

• 15-

tunjangan khusus wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;

tunjangan selisih penghasilan bagr PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;

tunjangan atau insentif yang ditetafkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan

tunjangan atau dengan sebutsn lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12. Pasal 14 (t) Tunjangan Hari Raya ssfagairnan4 dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025. Pasal 15 (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025. (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025. (3) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025. SK No256521A Pasal

tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan

tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau tunjangan Hari Raya sebagai Penerima T\rnjangan. (5) Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/ atau sebagai Penerima T\rnjangan, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:

tunjangan Hari Raya sebagai Pensiunan; dan

tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan. SK No256622A (6) Dalam . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t7- (6) Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:

tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun; dan

tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan. Pasal 18 (l) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari I (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar. (21 Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar. (3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 menerima lebih dari 1 (satu) gqii ketiga belas, kelebihan pembayaran gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, gaji ketiga belas yang dibayarkan:

gaji ketiga belas sebagai Aparatur Negara; dan

gaji ketiga belas sebagai Penerima Pensiun dan/ atau Penerima Tunjangan. (5) Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan, gaji ketiga belas yang dibayarkan:

gaji ketiga belas sebagai Pensiunan; dan

gaji ketiga belas sebagai Penerima Pensiun dan/ atau Penerima Tunjangan. (6) Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima T\rnjangan, gaji ketiga belas yang dibayarkan:

gaji ketiga belas sebagai Penerima Pensiun; dan

gaji ketiga belas sebagai Penerima Tunj€rngan. SK No256623A Pasal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:

Menteri;

Wakil Menteri;

Pejabat Pimpinan Tinggi;

Pejabat Administrator; atau

Pejabat Pengawas;

tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarErnnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok, dan tunjangan kinerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara;

bagr guru apabila tidak menerima tunjangan kinerja maka dapat diberikan tunjangan profesi

Begitu pula bagi dosen apabila tidak menerima tunjangan kinerja maka dapat diberikan tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan;

tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan sebesar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) SK No256694A bulan

PRESIDEN BLIK INDONES]A -2- bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

bagr guru apabila tidak menerima tunjangan kineg'a daerah atau tambahan penghasilan atau sebutan lain maka dapat diberikan paling banyak sebesar yang diterima dalam I (satu) bulan berupa profesi guru atau paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan berupa tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara;

Aparatur Negara dan Pensiunan yang memenuhi persyaratan untuk menerima lebih dari I (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, hanya diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang nilainya paling besar; f, Aparatur Negara yang karena status/ kedudukannya, sebagai Pensiunan, Penerima Pensiun, atau Penerima Tunjangan maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagai Aparatur Negara sekaligus tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagai Penerima Pensiun dan/ atau Penerima Tunjangan; dan

pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas juga diberikan kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang nirenerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Da.erah, Irmb"ga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Raru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, atas jasanya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tersebut memperhatikan kesetaraan dengan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada Aparatur Negara khususnya PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara termasuk kemampuan keuangan

Keliiakan besaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tersebut diberikan secara proporsional mengacu pada pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Aparatur Negara, Pensiunah, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025. II. PASAL, . . SK No256628A

EEIIEIT'I=N INDONES!A 3- II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Hurufa Yang dimaksud dengan "PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri" adalah PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena status/kedudukannya ditempatkan untuk melaksanakan tugas di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk yang melaksanakan keputusan penugasan untuk bekerja di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hurufb Yang dimaksud dengan "PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan di luar instansi pemerintah" adalah PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena status/kedudukannya ditugaskan agar melaksanakan keputusan penugasan untuk bekerja di luar instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" terdiri atas instansi pusat dan instansi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk alat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangYang dimaksud dengan "instansi induk" adalah instansi pemerintah yang Pejabat Pembina Kepegawaian atau dengan sebutan lainnya menetapkan keputusan penugasan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja pada instansi di luar instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hun-rf

. . SK No256629A

7if+Jf.I{.\rl K IND -4- dengan di luar instansi ESIA Huruf c Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Huruf a Cukup jelas. Hurufb Yang dimaksud pemerintah" adalah PNS, Prqiurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena status/ kedudukannya ditugaskan agar keputusan penugasan untuk bekerja di luar instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah' terdiri atas instansi pusat dan instansi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk alat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "instansi tempat penugasan" adalah instansi di luar instansi pemerintah sebagai tempat PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas berdasarkan keputusan penugasan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau dengan sebutan lain pada instansi induk. Pasal 9... SK No256630A

Ill{{f.I{S K INDONESIA -5- Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik' adalah pegawai dengan sebutan sebagai Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang memiliki di Lembaga Penyiaran Publik dan telah pefanjian keq'a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hurufa Yang dimaksud dengan "gaji pokol* adalah gaji pokok yang mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain. Huruf b Yang dimaksud dengan "tunjangan keluarga' adalah tunjangan keluarga yang mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain. Hurufc Yang dimaksud dengan "tunjangan pangan" adalah tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras yang mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain. Hurufd Yang dimaksud dengan "tunjangan jabatan" adalah tunjangan jabatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain. T\rnjangan jabatan meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "tunjangan jabatan struktural" adalah tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan jabatan struktural. Yang dimaksud dengan "tunjangan jabatan fungsional" adalah tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan undangan mengenai SK No256631A tunj angan j abatan fungsional. Bagi

-I,EILI!N K INDONES]A -6- Bagi PNS, tunjangan yang di dengan tunjangan jabatan antara lain:

tunjangan tenaga kependidikan;

tunjangan panitera; c, tunjangan jurusita dan jurusita pengganti;

tunjangan pengamat gunung api bagi PNS golongan I dan II;

tunjangan petugas pemasyarakatan; dan

tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan. Bagi Pejabat Negara, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan antara lain tunjangan hakim. Yang dimaksud dengan "tunjangan umum" adalah tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang T\rnjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil. Aparatur Negara yang memiliki tunjangan jabatan lebih dari 1 (satu), maka tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas hanya salah satu dari funjangan jabatan yang nilainya paling besar. Hurufe Yang dimaksud dengan "tunjangan kinerja" adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan capaian kine{a individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Huruf a Lihat penjelasan ayat (1) huruf a. Huruf b Lihat penjelasan ayat (1) huruf b. Huruf c Lihat penjelasan ayat (1) huruf c. Hurufd Lihat penjelasan ayat (1) huruf d. Huruf e Cukup jelas. Ayat(3)... SK No256632A

EIitrFI]ItrN INDONESIA 7- Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (71 Cukup jelas. Ayat (8) Hurufa Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pejabat yang hak keuangan atau hak disetarakan atau setingkat dengan: Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat , atau Pejabat Pengawas" adalah pejabat tertentu yang diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diterima oleh pejabat yang sesuai dengan kesetaraannya atau tingkatnya yaitu Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat atau Pejabat Pengawas. Contoh: Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepadanya paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diterima oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat(11) ... SK No256633A

*FFITil,N K INDONESIA -8- Ayat (11) Cukupjelas. Ayat (12) Cukup jelas. Ayat (13) Cukup jelas. Ayat (14) Hurufa Yang dimaksud dengan "tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara adalah dihitung berdasarkan bulan bekeda dengan formula ln/L2l dikalikan dengan penghasilan 1 (satu) bulan. n merupakan lamanya bulan bekerja sebagai PPPK. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (15) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal l1 Huruf a Yang dimaksud dengan "pensiun pokok'adalah pensiun pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pokok. Huruf b Yang dimaksud dengan "tunjangan keluarga" adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan undangan mengenai pensiun pokok. Huruf c Yang dimaksud dengan "tunjangan pangan" adalah tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pensiun pokok. Huruf

. . SK No256634A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -9- Hurufd Yang dimaksud dengan "tambahan penghasilan" adalah tambahan penghasilan bagi Penerima Pensiun yang karena perubahan pensiun pokok baru tidak menealami kenaikan penurunan penghasilan, atau mengdami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 12olo (dua belas persen) sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Pasal 12 Yang dimaksud dengan "tunjangan yang diterima oleh Penerima T\rnjangan" adalah tunjangan yang diberikan kepada Penerima Tunjangan sebagai penghargaan dan/ atau penghormatan dari negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

tunjangan veteran;

tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;

tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan;

tunjangan janda/duda;

tunjangan bekas tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/ Koninklijk Maine;

tunjangan bersifat pensiun;

pokok;

tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan; dan

tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai pensiun terusan. Pasal 13 Hurufa Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "tunjangan arsip statis' adalah tunjangan pengelolaan arsip statis bagr PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Hurufd . . . SK No256635A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• loHurufd Yang dimaksud dengan bahaya, tunjangan risiko, kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis" terdiri atas:

Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Tunjangan Bahaya Nuklir bagi PNS di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Tunjangan Bahaya Radiasi bagi peke4'a radiasi;

T\rnjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi pegawai negeri di instansi yang melaksanakan tugas di bidang pencarian dan pertolongan; dan

Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam penyelenggaraan persandian. Huruf e Yang dimaksud dengan "tunjangan pengamanzrn' adalah tunjangan pengamanan persandian. Huruf f Cukup jelas. Hurufg Cukup jelas. Hurufh Yang dimaksud dengan "tunjangan adalah tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil. Huruf i Yang dimalsud dengan "tunjangan operasi adalah tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan. Hurufj Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf

. . SK No256535A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• 11- Hurufl Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" terdiri atas instansi pusat dan instansi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan dan alat negara sesuai undangan. perundang-undangan, termasuk lembaga negara dengan ketentuan peraturan tentang gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang di dengan tunjangan jabatan bagi PNS, tunjangan jabatan pejabat negara, tunjangan yang dengan tunjangan jabatan bagi pejabat negara, tunjangan hakim, tunjangan umum, uErng representasi, tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tunjangan halim ad hoq pensiun pokok, tambahan penghasilan bagi Penerima Pensiun, dan tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan.

  Pasal 14

  Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hurufm
  
  

  Pasal 15

  Cukup jelas.
  
  

  Pasal 16

  Cukup jelas. Yang dimaksud dengan otunjangan atau dengan sebutan lain, adalah tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan Yang dimaksud dengan "didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025" adalah hanya sebagai penentu kepastian komponen pembayaran tunjangan Hari Raya dan bukan sebagai dasar perhitungan pembayaran. Pasal
  
  

Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain 1.474.800,00

Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain Rp29.665.4O0,OO

Sekretaris atau dengan sebutan lain Rp28.104.30O,0O

Anggota Rp28.104.300,O0 URAIAN

2 Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada kmbaga Nonstruktural dan Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak Administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Eselon/ Pejabat:

Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/ Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Rp24.886.200,00

Eselon IIl Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Rpr9.5l4.8OO,0O

Eselon III/ Pejabat Administrator Rp13.842.300,0o

Eselon lV/Pejabat Pengawas Rp10.612.900,00 3 Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah termasuk pada tembaga Nonstruktural dan Perguruan Tinggi Negeri Baru sesuai Peraturan Presiden Nomor 1O Tahun 2016, sebagai Pejabat Pelaksana dengan jenjang pendidikan

Pendidikan SD/SMP/sedera.iat

• masa kerja s.

10 tahun Rp4.285.200,00

• masa kerja di atas 1O tahun s.

20 tahun Rp4.639.300,00

• masa kerja di atas 2O tahun RpS.052.600,00 SK No256695A

Pendidikan

PRESIDEN NEPUBLIK INDONESIA -2- NO URAIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BEI,AS

Pendidikan SMA/DI/ sedera.iat

• masa kerja s.

1O tahun Rp4.9O7.7O0,OO

• masa kerja di atas 10 tahun s.

2O tahun RpS.347.4OO,OO

• masa kerja di atas 20 tahun RpS.861.500,00

Pendidikan DII/DIII/ sederqjat

• masa keda s.

10 tahun RpS.488.5OO,OO

• masa kerja di atas 10 tahun s.

2O tahun RpS.966.1O0,00

• masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.20O,0O

Pendidikan S I /DlV/sedera.iat

• masa kerja s.

1O tahun Rp6.591.OOO,OO

• masa kerja di atas 1O tahun s.

2O tahun Rp7.16O.5O0,OO

• masa kerja di atas 2O tahun Rp7.825.8OO,OO e 52l53/sederqjat
• masa kerja s.

10 tahun 764.100,00

• masa a di atas 10 tahun s.

20 tahun Rp8.357.5OO,OO

• masa kerja di atas 2O tahun Rp9.O5O.5OO,OO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. PRABOWO SUBIANTO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA H SK No256697A Djaman