Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;

menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;

melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;

melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;

melakukan Akreditasi LPH;

melakukan registrasi Auditor Halal;

melakukan pengawasan terhadap JPH;

melakukan pembinaan Auditor Halal; dan

melakukan kerja sarna dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. BAB III LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL Bagian Kesatu Umum Pasal 6 (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal. (21 Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

dijaga kebersihan dan higienitasnya;

b

. . SK No 223640 A

FRESIDEN K INDONESIA -5-

bebas dari najis; dan

bebas dari Bahan tidak halal. (3) Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan. (4) Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat:

penyembelihan;

pengolahan;

penyimpanan;

pengemasan;

pendistribusian;

penjualan; dan

penyajian. Bagian Kedua Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produk Halal Penyembelihan Pasal 7 L,okasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan/unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas halal dengan lokasi rumah potong hewan/unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas tidak halal;

dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong hewan/unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan/ unggas;

tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;

memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rrrmah potong hewan/unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas tidak halal;

konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan

memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan/unggas potong dengan keluarnya karkas dan daging. SK No 223601 A Pasal 8 . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6- Pasal 8 Tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (41huruf a wajib memisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

penampungan hewan;

penyembelihan hewan;

pengulitan;

pengeluaran jeroan;

rLrang pelayuan;

penanganan karkas;

ruang pendinginan; dan

sarana penanganan limbah. Pasal 9 Alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a wajib memenuhi persyaratan:

tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Bagian Ketiga Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengolahan Pasal 10 Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

penampungan Bahan;

penimbangan Bahan;

pencampuran Bahan;

pencetakan Produk;

pemasakan Produk; dan/atau

proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan Produk. SK No 223602 A Pasal 1 1

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -7 - Pasal 1 1 Alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan:

tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan Produk tidak halal;

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Bagian Keempat Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan Pasal 12 Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

penerimaan Bahan;

penerimaan Produk setelah proses pengolahan; dan

sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk. Pasal 13 Alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c wajib memenuhi persyaratan:

tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan Produk tidak halal;

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. SK No 223603 A Bagian Kelima

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- Bagian Kelima Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan Pasal 14 Tempat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (41 huruf d wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan

sarana pengemasan Produk. Pasal 15 Alat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d wajib memenuhi persyaratan:

tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan Produk tidak halal;

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Bagian Keenam Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pendistribusian Pasal 16 Tempat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(41huruf e wajib dipisahkan antara Produk Halal dan tidak halal pada:

sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi Produk; dan

alat transportasi untuk distribusi Produk. Pasal 17 Alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e wajib memenuhi persyaratan:

tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian Produk tidak halal;

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; SK No 223604 A c menggunakan

FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -9-

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Bagian Ketujuh Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penjualan Pasal 18 Tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hurr.f f wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

sarana penjualan Produk; dan

proses penjualan Produk. Pasal 19 Alat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat l4l huruf f wajib memenuhi persyaratan:

tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan Produk tidak halal;

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. Bagian Kedelapan Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyajian Pasal 20 Tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

sarana penyajian Produk; dan

proses penyajian Produk. Pasal 21 Alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (41huruf g wajib memenuhi persyaratan:

tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian Produk tidak halal;

menggunakan... SK No 223605 A

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA

• 10-

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan

memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Bagian Kesembilan Pendistribusian, Penjualan, dan Penyajian Produk yang Berasal dari Hewan dan Nonhewan Pasal22 (1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan halal. (21 Pendistribusian Produk olahan asal hewan tidak halal dan Produk olahan asal nonhewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian Produk olahan asal hewan halal dan Produk olahan nonhewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan Produk segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor. (3) Penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan halal. (4) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DAN AUDITOR HALAL Bagian Kesatu Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Pasal 23 (1) LPH dapat didirikan oleh:

pemerintah; dan/atau

masyarakat. SK No 223606 A (2) LPH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• 11- (21 LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri yakni independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan baik secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Pasal24
  (1)LPH yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi LPH yang didirikan oleh:

kementerian/lembaga;

pemerintah daerah;

perguruan tinggi negeri; atau

badan usaha milik negaraf badan usaha milik daerah. (2) LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana teknis kementerian/lembaga. (3) LPH yang didirikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis, atau perangkat daerah. (41 LPH yang didirikan oleh pergurLran tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk oleh rektor. (5) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik negaralbadan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf d merupakan:

bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik negaralbadan usaha milik daerah; atau

anak perusahaan badan usaha milik negaraf badan usaha milik daerah. Pasal 25 (1) LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum. SK No 223607 A (2) Dalam...

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -L2- (21 Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pasal 26 (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harrrs mengajukan akreditasi kepada BPJPH dengan memenuhi persyaratan:

memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;

memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan

memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sarna dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. (21 Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian LPH harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:

dokumen legalitas badan hukum;

data sumber daya manusia di bidang syariat Islam; dan

data dukung kompetensi sumber daya. (3) Persyaratan pendirian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditetapkan oleh Kepala Badan. Bagian Kedua Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal Paragraf 1 Umum (1) (2t Pasal27 Akreditasi LPH dilakukan oleh BPJPH. Dalam melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH:

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; dan

membentuk Tim Akreditasi LPH. SK No 223608 A (3) Dalam...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -13- (3) Dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, BPJPH dapat bekerja sama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi. (4) Tim Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b bertugas:

merumuskan kebijakan operasional;

melakukan sosialisasi kebijakan;

melaksanakan Akreditasi LPH sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; dan

memberikan masukan dan telaah terkait penyelenggaraan Akreditasi LPH kepada BPJPH. (5) Tim Akreditasi LPH dapat terdiri atas unsur akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan Produk. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Akreditasi LPH diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 28 (1) Penetapan pendirian LPH dilakukan melalui mekanisme akreditasi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap LPH yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung. Paragraf 2 Permohonan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal Pasal 29 (1) Permohonan Akreditasi LPH diajukan oleh pimpinan satuan kerja yang terkait dengan penyelenggaraan JPH baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, pimpinan perguruan tinggi negeri, pimpinan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, pimpinan pergurLtan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan lslam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum, pimpinan badan usaha milik negara, pimpinan badan usaha milik daerah, dan pimpinan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum kepada Kepala Badan. SK No 223609 A (2) Dalam...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -L4- (21 Dalam hal permohonan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah harus melalui sekretaris jenderal kementerian/sekretaris utama Iembaga pemerintah non kementerian/ sekretaris daerah. (3) Permohonan Akreditasi LPH diajukan dengan melampirkan persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (21. Paragraf 3 Mekanisme Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal Pasal 30 (1) Persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (21 diperiksa oleh Tim Akreditasi LPH dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak persyaratan dan dokumen pendukung diterima. (2) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, Tim Akreditasi LPH menyampaikan surat permintaan tambahan dokumen kepada pemohon. (3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen kepada Tim Akreditasi LPH dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21diterima. (4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Akreditasi LPH dinyatakan ditolak. Pasal 31 (1) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (21 dinyatakan lengkap, Tim Akreditasi LPH melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak persyaratan dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap. (21 Verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

pemeriksaan keabsahan dokumen; dan

pemeriksaan lapangan. SK No 223610 A Pasal 32 .

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -15- Pasal 32 (1) Dalam hal hasil verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 belum memenuhi persyaratan, Tim Akreditasi LPH menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada pemohon. (2) Pemohon harus menyampaikan klarifikasi dan menyerahkan tambahan dokumen jika diperlukan kepada Tim Akreditasi LPH dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permintaan klarifikasi dan/atau tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima. (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Akreditasi LPH dinyatakan ditolak. Paragraf 4 Penetapan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal Pasal 33 (1) Dalam hal pemohon telah memenuhi ketentuan Akreditasi LPH, Tim Akreditasi LPH menyampaikan rekomendasi kepada BPJPH untuk mendapatkan penetapan Akreditasi LPH. (2) Penetapan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi diterima. Pasal 34 (1) Penetapan Akreditasi LPH oleh BPJPH sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. (2) Penetapan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat keterangan mengenai:

nama LPH;

alamat LPH;

nomor registrasi LPH; dan

lingkup kegiatan LPH. SK No 223611 A Paragraf

verifikasi/validasi;

inspeksi produk dan/atau PPH;

inspeksi rr-mah potong hewan/unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas; dan/atau

inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan Produk. (3) Lingkup kompetensi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

lingkup kompetensi Produk berupa barang yang mencakup makanan dan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan/atau barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat; dan SK No 223612 A

Iingkup

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -L7-

lingkup kompetensi Produk berupa jasa yang mencakup penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan/atau penyajian. (4) Mekanisme penetapan lingkup kegiatan LPH dan lingkup kompetensi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan. Bagian Keempat Perubahan Data Lembaga Pemeriksa Halal Pasal 38 (1) LPH harus melaporkan setiap perubahan data LPH kepada BPJPH, meliputi:

jumlah dan nama Auditor Halal;

jumlah dan nama sumber daya manusia di bidang syariat Islam;

lingkup kegiatan;

lingkup kompetensi;

nama LPH;

alamat kantor; dan/atau

kepemilikan dan/atau ketersediaan laboratorium. (21 Pelaporan perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung perubahan. (3) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan verifikasi dokumen pendukung perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (41 Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor registrasi dalam persetujuan pendirian LPH yang telah diterbitkan. SK No 223613 A Bagian Kelima

(1) (2t PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA _ 18- Bagian Kelima Auditor Halal Paragraf 1 Umum Pasal 39 Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH. Auditor Halal hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 1 (satu) LPH. Paragraf 2 Pengangkatan Auditor Halal Pasal 40 (1) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus memenuhi persyaratan:

warga negara Indonesia;

beragama Islam;

berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian;

memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan

mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/ atau golongan. (2) Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan LPH dengan melampirkan:

salinan kartu tanda penduduk;

daftar riwayat hidup;

salinan ljazah sarjana strata 1 yang dilegalisasi;

salinan sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal yang dilegalisasi; dan

surat pernyataan bermeterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan. (3) Pengangkatan Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan LPH. SK No 223614 A Paragraf

pelatihan Auditor Halal; dan/atau

sertifikasi kompetensi Auditor Halal. Pasal42 (1) Pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (21 Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi melaksanakan pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Peserta pelatihan Auditor Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan Auditor Halal. Pasal 43 (1) Sertifikasi kompetensi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l huruf b dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi. (2) Peserta sertifikasi kompetensi Auditor Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi Auditor Halal. Pasal 44 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi Auditor Halal diatur dengan Peraturan Menteri. SK No 223615 A Paragraf4...

FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -20- Paragraf 4 Registrasi Auditor Halal Pasal 45 (1) Auditor Halal yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) harus diregistrasi oleh BPJPH. (2) LPH mengajukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJPH. (3) Pengajuan oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan melampirkan:

salinan keputusan pimpinan LPH mengenai pengangkatan Auditor Halal; dan

salinan sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal. Pasal 46 (1) Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan oleh BPJPH. (21 Pencabutan registrasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

permohonan LPH; dan/atau

hasil pengawasan BPJPH. (3) Permohonan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dilakukan terhadap Auditor Halal yang telah diberhentikan oleh LPH. Paragraf 5 Pemberhentian Auditor Halal Pasal 47 Auditor Halal dapat diberhentikan oleh LPH dalam hal:

mengundurkan diri;

meninggal dunia;

tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan Auditor Halal;

terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat; atau

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. SK No 223616 A Pasal48...

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -2tPasal 48 Tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian Auditor Halal ditetapkan oleh Kepala Badan. BAB V PELAKU USAHA Bagian Kesatu Umum Pasal 49 Pelaku Usaha berhak memperoleh:

informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai SJPH;

pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan

pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Bagian Kedua Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 50 Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;

memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

memiliki Penyelia Halal; dan

melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH. Pasal 51 Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;

menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;

memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Ha1al dan tidak halal; SK No 223617 A d.memperbarui...

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -22-

memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; dan

melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH. Pasal 52 (1) Kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dibuktikan melalui surat keterangan konsistensi kehalalan Produk. (21 Surat keterangan konsistensi kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pemeriksaan implementasi SJPH. (3) Pemeriksaan implementasi SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) tahun. (41 Dalam hal pemeriksaan implementasi SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil, pelaksanaanya dilakukan berdasarkan analisis risiko. Pasal 53 Pendanaan yang diperlukan untuk pemeriksaan implementasi SJPH bersumber dari:

anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk pemeriksaan implementasi SJPH Pelaku Usaha mikro dan kecil; atau

Pelaku Usaha, untuk usaha menengah, besar, dan luar negeri. Pasal 54 (1) Dalam hal Pelaku Usaha untuk kepentingannya membutuhkan pemeriksaan implementasi SJPH di luar jangka waktu 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), Pelaku Usaha dapat mengajukan pemeriksaan implementasi SJPH kepada BPJPH. (21 Pembiayaan pemeriksaan implementasi SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pelaku Usaha. SK No 223618 A Pasal 55

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -23- Pasal 55 (1) Penetapan besaran biaya pemeriksaan implementasi SJPH diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih besar dari biaya permohonan Sertifikat Halal. Pasal 56 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan implementasi SJPH diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Penyelia Halal Paragraf 1 Umum Pasal 57 Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O huruf c ditetapkan oleh Pelaku Usaha. Pasal 58 (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bertugas:

mengawasi PPH di perusahaan;

menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;

mengoordinasikan PPH; dan

mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan. (21 Dalam hal Pelaku Usaha merupakan Pelaku Usaha mikro dan kecil dengan pernyataan halal, Penyelia Halal bertugas:

mengawasi PPH;

menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;

mengoordinasikan PPH; dan

mendampingi pendamping PPH pada saat verifikasi dan validasi. Pasal 59 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Penyelia Halal bertanggungjawab:

menerapkan SJPH; b.menyusun... SK No 223619 A

FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -24-

menJrusun rencana PPH;

menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH;

mengusulkan penggantian Bahan;

mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH;

membuat laporan pengawasan PPH;

melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH;

menyiapkan Bahan dan sampel pemeriksaan untuk Auditor Halal; dan

menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Penyelia Halal bertanggung jawab:

menerapkan SJPH;

menyiapkan Bahan dan PPH untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH;

menunjukkan bukti serta memberikan keterangan yang benar selama proses verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH; dan

melakukan pembinaan JPH. Pasal 60 (1) Untuk ditetapkan sebagai Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, harus memenuhi persyaratan:

beragama Islam; dan

memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. (21 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan:

sertifikat pelatihan Penyelia Halal; dan/atau

sertifikat kompetensi Penyelia Halal. Paragraf 2 Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal Pasal 61 (1) BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan pelatihan Penyelia Halal. (21 Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi melaksanakan pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJPH. SK No 223620 A (3) Peserta...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -25- (3) Peserta pelatihan Penyelia Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan Penyelia Halal. Pasal 62 (1) BPJPH bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi melaksanakan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal. (2) Peserta sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi Penyelia Halal. Pasal 63 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi Penyelia Halal diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 3 Penetapan Penyelia Halal oleh Pelaku Usaha Pasal 64 Pimpinan Pelaku Usaha menyampaikan penetapan Penyelia Halal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 kepada BPJPH dengan melampirkan:

salinan kartu tanda penduduk bagi Penyelia Halal yang berdomisili di Indonesia;

salinan paspor, izin tinggal tetap, atau kartu identitas lainnya bagi Penyelia Halal yang berasal dari luar negeri;

daftar riwayat hidup;

salinan sertifikat pelatihan Penyelia Halal dan/atau sertifikat kompetensi Penyelia Halal untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil;

salinan sertifikat pelatihan Penyelia Halal dan sertifikat kompetensi Penyelia Halal untuk Pelaku Usaha menengah, besar, dan luar negeri; dan

salinan keputusan penetapan Penyelia Halal. Pasal 65 Ketentuan mengenai Penyelia Halal diatur dengan Peraturan Menteri. SK No 223621 A Paragraf4...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -26- Paragraf 4 Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pasal 66 (1) Penyelia Halal untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam. (21 Selain berasal dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelia Halal untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil dapat berasal dari Pelaku Usaha yang bersangkutan, instansi pemerintah, badan usaha, atau pergurLran tinggi. (3) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan kecil dengan pernyataan halal dan Penyelia Halalnya berasal dari Pelaku Usaha yang bersangkutan, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (21 dikecualikan. BAB VI PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBARUAN SERTIFIKAT HALAL Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal Pasal 67 (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertilikat Halal secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi. (21 Permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:

data Pelaku Usaha;

nama dan jenis Produk;

daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan

pengolahan Produk. Pasal 68 Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (21huruf a dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen perizinan berusaha berbasis risiko lainnya. SK No 223622 A Pasa169...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -27 - Pasal 69 Nama dan jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (21 huruf b harus sesuai dengan nama dan jenis Produk yang akan disertifikasi halal. Pasal 70 (1) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (21 huruf c harus merupakan Produk dan Bahan halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bahan yang:

berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan;

dikategorikan tidak berisiko mengandung Bahan yang diharamkan; dan/atau

tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan Bahan haram. Pasal 71 (1) Bahan yang berasal dari hasil hewan sembelihan wajib berasal dari hewan yang disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. (21 Penyembelihan sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sembelih halal di tempat rumah potong hewan/unggas dan tempat pemotongan hewan/unggas lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai juru sembelih halal diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal T2 Dokumen pengolahan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (21 huruf d memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi. SK No 223623 A Pasal73...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -28- Pasal 73 Dalam hal fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal juga digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari Bahan yang mengandung Bahan yang diharamkan, Pelaku Usaha harus menyampaikan dokumen:

nama Produk;

daftar Produk dan Bahan yang digunakan;

proses pengolahan Produk; dan

pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama. Pasal74 Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib menerapkan SJPH. Bagian Kedua Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Sertifikat Halal Pasal 75 BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan diterima BPJPH. Bagian Ketiga Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal untuk Melakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk Pasal 76 (1) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 BPJPH menyatakan dokumen permohonan dinyatakan lengkap, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha. (21 Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:

Akreditasi LPH;

lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi LPH;

aksesibilitas LPH;

b

. . SK No 223624 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -29-

beban kerja LPH; dan/atau

kinerja LPH. (3) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dinyatakan lengkap. Bagian Keempat Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Kehalalan Produk Pasal TT (1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH. (21 Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

pemeriksaan dokumen; dan

pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. (3) Pemeriksaan kehalalan Produk dilaksanakan oleh Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1). Pasal 78 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (21 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (ll. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diperlukan tambahan dokumen, LPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan ke BPJPH. (3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada LPH dengan tembusan ke BPJPH dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima. (4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen atau tambahan dokumen tidak lengkap dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dinyatakan ditolak. SK No 223625 A Pasal79...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -30- Pasal 79 (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, LPH mengirimkan rincian biaya pemeriksaan dan latau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi. (2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian komponen pembiayaan layanan sertifikasi halal. (3) BPJPH menerbitkan lembar tagihan pembayaran layanan sertifikasi halal melalui sistem elektronik terintegrasi. (4) Pemohon melakukan pembayaran paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal penerbitan lembar tagihan pembayaran layanan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak membayar sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan sertifikasi halal dinyatakan ditolak. Pasal 80 (1) Pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi secara tatap muka. (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Produk di lokasi usaha secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memberikan informasi dan data kepada Auditor Halal. (3) Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring. Pasal 81 Dalam hal hasil pemeriksaan Produk terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengujian di laboratorium. SK No 223626 A Pasal82...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -31 - Pasal 82 (1) Pemeriksaan danlatau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak pembayaran biaya pemeriksaan danf atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) diterima oleh BPJPH. (21 Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (21memerlukan tambahan waktu pemeriksaan, LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 10 (sepuluh) Hari. (41 Permohonan perpanjangan waktu diajukan oleh LPH paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi. (5) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 83 (1) Pemeriksaan danf atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan oleh Auditor Halal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak pembayaran tarif pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) diterima oleh BPJPH. (21 Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memerlukan tambahan waktu pemeriksaan, LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu paling lama 15 (lima belas) Hari kepada BPJPH. (41 Permohonan perpanjangan waktu diajukan oleh LPH paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi. SK No 223627 A (5) Pemeriksaan...

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -32- (5) Pemeriksaan danf atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. (1) (2t (3) (41 (s) Pasal 84 Dalam hal jangka waktu pemeriksaan danf atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal83 ayat (1) dan ayat (3) tidak dipenuhi:

LPH menyampaikan laporan akhir mengenai hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada BPJPH sesuai dengan kondisi yang ada; dan

LPH wajib mengembalikan dokumen dan biaya pemeriksaan dan latau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. Laporan akhir dan pengembalian dokumen serta biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh LPH kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak batas akhir jangka waktu pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk. BPJPH menetapkan LPH pengganti untuk melakukan pemeriksaan danf atau pengujian. Seluruh pembiayaan atas penggantian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada LPH sebelumnya. Prosedur penyampaian laporan akhir, pengembalian dokumen, dan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk serta mekanisme penggantian LPH ditetapkan oleh Kepala Badan. LPH yang tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi danlatau dikenai sanksi administratif. (6) Pasal 85 (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan danf atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI, MUI Provinsi, MUI KabupatenfKota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi. (21 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

nama dan jenis Produk; b.Produk... SK No 223628 A

PRESIDEN REFUBLTK INDONESIA -33-

Produk dan Bahan yang digunakan;

PPH;

hasil analisis dan/atau spesifikasi Bahan;

berita acara pemeriksaan; dan

rekomendasi dengan pertimbangan teknis dan syariah Bagian Kelima Penetapan Kehalalan Produk Pasal 86 (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupatenf Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. l2l Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang fatwa halal. (3) Sidang fatwa halal MUI, MUI Provinsi, MUI KabupatenfKota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memutuskan kehalalan Produk paling lama 3 (tiga) Hari sejak MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupatenf Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima hasil pemeriksaan danf atau pengujian Produk dari LPH. (41 Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal. (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan fatwa halal. (6) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari. (71 Hasil penetapan kehalalan Produk berupa penetapan halal Produk atau penetapan ketidakhalalan Produk. Pasal 87 (1) Penyelenggaraan sidang fatwa halal MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupatenf Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal dilakukan untuk menetapkan kehalalan Produk berdasarkan ketentuan fatwa halal. SK No 223629 A (2) Ketentuan...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -34- (21 Ketentuan fatwa halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standardisasi fatwa halal MUI yang ditetapkan oleh Menteri. Bagian Keenam Penerbitan Sertifikat Halal Pasal 88 (1) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan kehalalan Produk dari MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/ Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal diterima oleh BPJPH. (2) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH. Pasal 89 Dalam hal MUI, MUI Provinsi, MUI KabupatenfKota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal menetapkan ketidakhalalan Produk, BPJPH mengeluarkan surat keterangan tidak halal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan ketidakhalalan Produk diterima oleh BPJPH. Bagian Ketujuh Pembaruan Sertifikat Halal Pasal 90 (1) Pelaku Usaha yang mengubah komposisi Bahan dan/atau PPH setelah mendapatkan Sertifikat Halal, wajib memperbarui Sertifikat Halal. (2) Perubahan komposisi Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengembangan Produk pada jenis Produk yang tercantum dalam Sertifikat Halal. (3) Perrrbahan komposisi Bahan danlatau PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pengembangan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi. (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:

dokumen perubahan komposisi Bahan; SK No 223630 A b.dokumen...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -35-

dokumen kehalalan atas Bahan yang diubah;

dokumen perubahan PPH; dan/atau

dokumen pengembangan Produk. (5) Pembaruan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah nomor Sertifikat Halal sebelumnya. (6) Tata cara pengajuan permohonan pembaruan Sertifikat Halal ditetapkan oleh Kepala Badan. Bagian Kedelapan Komite Fatwa Produk Halal Pasal 91 (1) Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Kedudukan Komite Fatwa Produk Halal secara administratif berada di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Pasal 92 Komite Fatwa Produk Halal terdiri atas unsur:

ulama; dan

akademisi. Pasal 93 (1) Komite Fatwa Produk Halal mempunyai tugas menetapkan kehalalan Produk:

dalam hal MUI, MUI Provinsi, MUI KabupatenfKota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melampaui batas waktu penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3); dan

yang dimohonkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal. (21 Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik terintegrasi dalam penyelenggaraan sidang fatwa halal. Pasal 94 Komite Fatwa Produk Halal dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen. SK No 22363r A Pasal95...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -36- Pasal 95 Komite Fatwa Produk Ha1al dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Pasal 96 Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Fatwa Produk Halal bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 97 Ketentuan mengenai Komite Fatwa Produk Halal diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kesembilan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pasal 98 (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil, didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil. (21 Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan kriteria:

Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan

proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. (3) Pernyataan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. (4) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:

adanya pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ ikrar yang berisi:

verifikasi; dan

validasi, pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil. (8) Setelah menerima dokumen dari BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Komite Fatwa Produk Halal menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan Produk paling lama 1 (satu) Hari. (9) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 1 (satu) Hari sejak penetapan kehalalan Produk dari Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima oleh BPJPH. (10) Kriteria Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 99 (1) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) dilakukan oleh lembaga pendamping PPH. (2) Lembaga pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

organisasi kemasyarakatan Islam;

lembaga keagamaan Islam; dan/atau

perguruan tinggi, yang berbadan hukum. (3) Lembaga pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditetapkan oleh Kepala Badan. (4) Lembaga pendamping PPH sebagaimana pada ayat (3) mempunyai kewajiban:

melakukan rekrutmen pendamping PPH;

mengangkat dan memberhentikan pendamping PPH;

melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH;

menyampaikan laporan kinerja pendampingan PPH kepada BPJPH; dan SK No 223633 A e.menjaga...

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA e -38- menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama proses pendampingan PPH berlangsung. Pasal 100 (1) Lembaga pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) beranggotakan pendamping PPH. (21 Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi kepada BPJPH setelah diangkat oleh lembaga pendamping PPH. Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan PPH diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Kesepuluh Biaya Sertifikasi Halal Pasal 102 (1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (21 Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efisien dan terjangkau. (3) Penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Dalam hal penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk komponen biaya pemeriksaan danf atau pengujian yang dilakukan oleh LPH, dapat diatur dalam Keputusan Kepala Badan. (5) Dalam hal permohonan sertifikasi halal tidak dilanjutkan karena kelalaian pemohon, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. (6) Tata cara pembayaran biaya sertifikasi halal ditetapkan oleh Kepala Badan. SK No 223634 A Pasal 103 .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -39- Pasal 1O3 (1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. (2) Kriteria dan tata cara penetapan Pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak dikenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 104 (1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), pendanaan dapat dilakukan juga dengan:

anggaran pendapatan dan belanja daerah;

pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;

pembiayaan dari dana kemitraan;

bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;

dana bergulir; atau

sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kepentingan mendesak untuk mengajukan sertifikasi halal, pembiayaan sertifikasi halal dapat berasal dari pembiayaan Pelaku Usaha mikro dan kecil yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat pernyataan. BAB VII LABEL HALAL DAN KETERANGAN TIDAK HALAL Bagian Kesatu Label Halal Pasal 105 BPJPH menetapkan Label Halal yang berlaku nasional. SK No 223635 A Pasal

logo; dan

nomor sertifikat atau nomor registrasi. (21 Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi gambar, tulisan, atau kombinasi dari gambar dan tulisan. Pasal 108 Logo dalam Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO7 ayat (1) huruf a merupakan wujud keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh BPJPH. Bagian Kedua Pencantuman Label Halal Pasal 109 (1) Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dicantumkan pada:

kemasan Produk;

bagian tertentu dari Produk; dan/atau

tempat tertentu pada Produk. (21 Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirrrsak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dikecualikan untuk:

Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan;

Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil;

Produk yang dijual dalam bentuk curah; atau

Produk yang dijual terbatas. (41 Pemberlakuan pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal. SK No 223636 A BagianKetiga...

FRESIDEN TIEPUBLIK INDONESIA -4rBagian Ketiga Keterangan Tidak Halal Pasal 1 10 (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal. (21 Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. (3) Bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga. BAB VIII PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL Bagian Kesatu Umum (1) (2t (3) Pasal 1 1 1 BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH. Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

LPH;

kehalalan Produk;

pencantuman Label Halal;

pencantuman keterangan tidak halal;

pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

keberadaan Penyelia Halal; dan/atau

kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf g termasuk kegiatan pengawasan JPH terhadap lembaga pendamping PPH dan pendamping PPH. Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupatenlkota berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJPH dalam pelaksanaan pengawasan JPH sesuai dengan tugas dan fungsinya. SK No 223637 A (41 (5) Koordinasi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -42- (5) Koordinasi dan keda sama pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti melalui pen5rusunan program strategis pengawasan JPH. (6) Pengawasan terhadap JPH dapat dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan secara sendiri-sendiri atau bersamasama. Pasal 1 12 (1) BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat mengikutsertakan pihak terkait. (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak untuk memberikan masukan, pertimbangan, atau kegiatan lain yang bertujuan menunjang kegiatan pengawasan JPH. Pasal 1 13 (1) Pengawasan JPH dilaksanakan oleh Pengawas JPH pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota. (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang di BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan. Pasal 1 14 (1) Pengawas JPH yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

beragama Islam;

aparatur sipil negara yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;

berpendidikan paling rendah sarjana strata 1;

memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan

lulus pelatihan Pengawas JPH. SK No 223638 A (2) Pengawas...

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -43- (21 Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal. (3) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua Pelatihan Pengawas Jaminan Produk Halal Pasal 1 15 (1) Pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll4 ayat (1) hurr.f e diselenggarakan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 BPJPH dalam melaksanakan pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (3) Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/ kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pelatihan Pengawas JPH setelah berkoordinasi dengan BPJPH. (4) Koordinasi BPJPH dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:

sistem dan tata cara pelatihan; dan

penyediaan tenaga pengajar pelatihan Pengawas JPH. Pasal 116 (1) Kurikulum pelatihan Pengawas JPH disusun dan ditetapkan oleh Kepala Badan. (21 Kurikulum pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

wawasan mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan

pengetahuan mengenai sasaran pengawasan JPH. SK No 223639 A Pasal ll7 ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -44- Pasal 1 17 Peserta pelatihan Pengawas JPH yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat tanda lulus pelatihan Pengawas JPH. Pasal 1 18 (1) Dalam hal BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota belum memiliki Pengawas JPH yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tl4 ayat (1) huruf b, BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupatenlkota dapat menugaskan aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing untuk melakukan pengawasan JPH. (21 Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan mengikuti pelatihan Pengawas JPH dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak penugasan. Pasal 119 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan Pengawas JPH diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Jenis dan Tahapan Pengawasan Jaminan Produk Halal Pasal 120 (1) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dilaksanakan secara:

berkala; dan/atau

sewaktu-waktu. (21 Pengawasan JPH secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan. (3) Pengawasan JPH secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 223640 A Pasall2l...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -45- Pasal 121 (1) Pengawasan terhadap JPH dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sebagai bagian dari pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. (21 Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk integrasi antara sistem elektronik terintegrasi layanan penyelenggaraan JPH dengan sistem online single submission. Pasal 122 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan JPH dan integrasi pengawasan JPH dengan sistem online single submission diatur dengan Peraturan Menteri. BAB IX KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL Bagian Kesatu Umum Pasal 123 (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPJPH bekerja sama dengan:

kementerian dan/atau lembaga terkait;

LPH; dan

MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupatenf Kota,, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. (21 Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi. (3) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

perindustrian;

perdagangan;

kesehatan;

pertanian;

koperasi dan usaha kecil dan menengah;

dalam negeri;

luar negeri; dan

lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH. SK No 223641 A (4) Lembaga...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -46- (41 Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

pengawasan obat dan makanan;

standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

akreditasi; dan

lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH. Bagian Kedua Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Kementerian Terkait Pasal 124 (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urLlsan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a dengan rurang lingkup:

pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal;

fasilitasi JPH bagi industri kecil, industri menengah, dan industri yang berlokasi di kawasan industri halal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara;

pembentukan kawasan industri halal atau kawasan industri dengan tematik halal serta infrastrr.rktur yang diperlukan di dalamnya; dan

tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (21 Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH. Pasal 125 (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf b dengan ruang lingkup:

pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;

pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar; SK No 223642 A c.fasilitasi...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -47 -

fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan;

perluasan akses pasar dalam negeri dan luar negeri bagi Produk Halal;

penarikan barang dari peredaran; dan

tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH. Pasal 126 (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf c dengan ruang lingkup:

pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan

tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (21 Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH. Pasal 127 (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf d dengan ruang lingkup:

sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;

penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas;

penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas;

penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;

fasilitasi JPH bagi rumah potong hewan/unggas dan tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas;

penetapan . SK No 223643 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -48-

penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; dan

tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH. Pasal 128 (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf e meliputi:

koordinasi dan sosialisasi sertifikasi kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;

fasilitasi JPH bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;

pendataan koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;

koordinasi dan pembinaan fasilitasi JPH bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro dan kecil;

koordinasi dan pembinaan pendataan Pelaku Usaha mikro dan kecil; dan

tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (21 Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan rurang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH. Pasal 129 (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf f dengan ralang lingkup:

sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;

fasilitasi JPH bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;

pengawasan JPH;

pengembangan JPH; dan SK No 223644 A e.tugas...

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA -49-

tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (21 Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH. Pasal 130 (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusErn pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf g dengan ruang lingkup:

fasilitasi kerja sama internasional;

promosi Produk Halal di luar negeri;

penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri; dan

tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (21 Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH. Pasal 131 (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf h dengan ruang lingkup:

sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan

tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (21 Kementerian yang menyelenggarakan umsan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH dalam peralmusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH. SK No 223645 A Bagian K

. .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -50- Bagian Ketiga Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga Terkait Pasal 132 (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4) hurr.rf a dengan rulang lingkup:

sertifikasi halal bagi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang beredar melalui sistem yang terintegrasi;

pengawasan Produk Halal berupa obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang beredar;

pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang beredar;

penarikan barang dari peredaran pada obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang beredar;

sosialisasi, edukasi, dan publikasi JPH berupa obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang beredar; dan

tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (21 Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH. Pasal 133 (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (41huruf b dengan ruang lingkup: SK No 223646 A

pen]rusunan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -51 -

pen5rusunan standar dan skema Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (21 Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH. Pasal 134 (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4) huruf c dengan ruang lingkup:

penJrusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; dan

tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (21 Lembaga pemerintah nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH. Pasal 135 (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (a) huruf d dengan ruang lingkup:

sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan

tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (21 Lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH. SK No 223647 A Bagian Keempat .

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA -52- Bagian Keempat Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga Pemeriksa Halal Pasal 136 (1) Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) hurr'f b meliputi:

pemeriksaan danfatau pengujian kehalalan Produk; dan

tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (21 Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan rarang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkoordinasi dengan BPJPH. Kerja sama Badan penyelenr*"r"'3?':l#'il3orn Halal dengan Majeris Utama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Majelis Ulama Indonesia Kabupatenf Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Pasal 137 (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupatenf Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupatenf Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. (3) Penetapan kehalalan Produk tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH. Bagian Keenam Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Perguruan Tinggi Pasal 138 (1) Kerja sama BPJPH dengan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (21 dilakukan untuk sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Hala1. SK No 223648 A (2) Sosialisasi...

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA -53- (21 Sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan literasi, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang JPH, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang JPH. Bagian Ketujuh Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal Pasal 139 (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH. (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

pengembangan JPH;

Penilaian Kesesuaian; dan/atau

pengakuan sertifikat halal. (3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH untuk melaksanakan hasil koordinasi dan konsultasi antara Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perjanjian antarnegara. (5) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional. Pasal 140 (1) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a, meliputi:

pengembangan teknologi;

sumber daya manusia; dan

sarana dan prasarana JPH. SK No 223649 A (2) BPJPH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESI'
-54- (21 BPJPH merumuskan dan menetapkan kebijakan kerja sama internasional dalam pengembangan JPH dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (3) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan pemerintah atau lembaga lainnya di negara setempat. Pasal 141 (1) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf b, meliputi:

saling pengakuan; dan

saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian. (21 Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian. (3) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH bersama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi dengan lembaga akreditasi negara setempat. Pasal 142 (1) Kerja sama internasional dalam pengakuan sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf c merupakan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal. (2) Kerja sama internasional berupa saling pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal. Pasal 143 (1) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dapat diterima sebagai pemenuhan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan Sertifikat Halal yang berlaku timbal balik. SK No 223650 A (2) Perjanjian

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA -55- (2) Perjanjian saling keberterimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan lembaga halal luar negeri. (3) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat. (4) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara setempat yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau internasional. (5) Lembaga akreditasi di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga yang telah melakukan kerja sama pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141. (6) Akreditasi lembaga halal luar negeri oleh lembaga akreditasi di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (41harus sesuai dengan standar halal Indonesia yang ditetapkan oleh BPJPH. Pasal 144 (1) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4), lembaga halal luar negeri diakreditasi oleh Tim Akreditasi LPH. (21 Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama internasional dibidang JPH diatur dengan Peraturan Menteri. BAB X SERTIFIKASI PRODUK DAN REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI Bagian Kesatu Umum Pasal 145 Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal. SK No 223651 A BagianKedua...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 56- Bagian Kedua Sertifikasi Halal Produk Luar Negeri Pasal 146 (1) Permohonan sertifikasi halal Produk luar negeri diajukan oleh Pelaku Usaha. (21 Pengajuan permohonan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

importir; atau

perwakilan resmi yang berkedudukan di wilayah Indonesia, kepada BPJPH. (3) Permohonan sertifikasi halal Produk luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

negara setempat tidak terdapat lembaga halal luar negeri;

lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal tidak memiliki lingkup kompetensi sertifikasi Produk;

belum ada kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal antara lembaga halal luar negeri dengan BPJPH; atau

kebutuhan Pelaku Usaha secara sukarela. (41 Tata cara permohonan sertifikasi halal Produk luar negeri mengikuti ketentuan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 89. Bagian Ketiga Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri Paragraf 1 Umum Pasal 147 (1) Produk Halal yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halaI. (2) Sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diregistrasi sebelum diedarkan di Indonesia. SK No 223652 A Paragraf 2...

PRES!DEN FIEPUBLIK INDONESIA -57- Paragraf 2 Pengajuan Permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri Pasal 148 Registrasi sertifikat halal luar negeri diajukan permohonannya oleh masing-masing importir danl atau perwakilan resminya yang berkedudukan di wilayah Indonesia kepada BPJPH secara tertulis melalui sistem elektronik terintegrasi dengan melampirkan:

data pemohon;

salinan sertifikat halal luar negeri Produk bersangkutan;

daftar barang yang akan di impor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode sistem harmonisasi; dan

surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah. Paragraf 3 Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri Pasal 149 (1) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (21 Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, BPJPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon. (3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima. (41 Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri dinyatakan ditolak. SK No 223653 A Pasal150...

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA -58- Pasal 150 (1) BPJPH melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 setelah dokumen dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149. (21 Pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pemohon menyampaikan dokumen asli. (4) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari, permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri dinyatakan ditolak. Paragraf 4 Biaya Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (1) Pasal 151 Biaya registrasi sertifikat halal luar negeri dibebankan kepada pemohon. Besaran tarif biaya registrasi sertifikat halal luar negeri ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Paragraf 5 Penerbitan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri Pasal 152 (1) BPJPH melakukan registrasi sertifikat halal luar negeri yang telah memenuhi persyaratan. (21 Sertifikat halal yang telah diregistrasi oleh BPJPH dapat diterima sebagai pemenuhan sertifikat halal Produk. (3) Registrasi sertifikat halal luar negeri diterbitkan sesuai dengan pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon berdasarkan sertifikat halal luar negeri. (41 Importir dan/atau perwakilan resmi yang telah memperoleh registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan Label Halal pada:

kemasan Produk; SK No 223693 A

bagian

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 59-

bagian tertentu dari Produk; dan/atau

tempat tertentu pada Produk. Pasal 153 (1) Registrasi sertifikat halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:

lembaga penerbit nomor registrasi sertifikat halal luar negeri;

nomor registrasi sertifikat halal luar negeri;

data pemohon;

nama Produk yang diregistrasi;

masa berlaku sertifikat halal luar negeri;

tandatangan Kepala Badan; dan

kode identitas unik. (21 Registrasi sertifikat halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 154 (1) Masa berlaku registrasi sertifikat halal luar negeri menyesuaikan dengan masa berlaku sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri. (21 Registrasi sertifikat halal luar negeri wajib diperpanjang oleh importir dan/atau perwakilan resminya yang berkedudukan di wilayah Indonesia dengan mengajukan pembaruan dalam jangka waktu mulai dari 60 (enam puluh) Hari sebelum masa berlaku registrasi sertifikat halal luar negeri berakhir sampai dengan habisnya masa berlaku registrasi sertifikat halal luar negeri. BAB XI PENAHAPAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL BAGI JENIS PRODUK Pasal 155 (1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:

barang; dan/atau

jasa. (21 Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

makanan;

minuman;

obat; SK No 223655 A

kosmetik

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -60-

kosmetik;

produk kimiawi;

produk biologi;

produk rekayasa genetik; dan

barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:

penyembelihan;

pengolahan;

penyimpanan;

pengemasan;

pendistribusian;

penjualan; dan/atau

penyajian. Pasal 156 (1) Makanan, minuman, obat, dan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI. (21 Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh BPJPH. Pasal 157 Produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (21 huruf e sampai dengan huruf g dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Pasal 158 (1) Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf h hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan. (21 Penetapan jenis barang gunaan yang wajib bersertifikat halal ditetapkan dengan keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21difasilitasi oleh BPJPH. SK No 223656 A Pasal159...

FH.ESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• 61 -

  Pasal 159

  (1)Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dan Pasal 157 dilakukan secara bertahap. (21 Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali terdiri atas:
  
  

Produk makanan dan minuman;

Bahan baku, Bahan tambahan pangan, dan Bahan penolong untuk Produk makanan dan minuman; dan

hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. (3) Selain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan pada tahap selanjutnya. (4) Penahapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak berlaku bagi:

Produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Produk sudah bersertifikat halal sebelum UndangUndang Nomor 33 Tahun 2OI4 tentang Jaminan Produk Halal berlaku; dan

Produk yang sudah bersertifikat halal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2Ot4 tentang Jaminan Produk Halal sampai diundangkannya Peraturan Pemerintah ini. Pasal 160 (1) Bagi Pelaku Usaha menengah dan besar, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2Ol9 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. (2) Bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2OL9 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026. (3) Kewajiban bersertifikat halal untuk Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri paling lambat tanggal 17 Oktober 2026 setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal. (4) Penetapan kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. SK No 223657 A Pasal 161 ...

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -62- Pasal 161 (1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi selain Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (21, meliputi:

obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2O2l sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;

obat bebas dan obat bebas terbatas dimulai dari tanggal t7 Oktober 2O2l sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029;

obat keras dikecualikan psikotropika dimulai dari tanggal 17 Oktober 2O2l sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034;

kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik dimulai dari tanggal 17 Oktober 2O2l sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;

barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;

barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;

barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2O2l sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;

barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2O2l sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029;

barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2O2l sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034; dan

Produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 223658 A (2) Penahapan

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -63- (21 Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk jasa yang terkait dengan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dimulai berdasarkan ketentuan waktu penahapan Produk masing-masing. (3) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi Produk selain makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebelum masa penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 162 (1) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (21 Produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi cara pembuatan yang halal. (3) Dalam hal Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang Bahan bakunya belum bersumber dari Bahan halal danf atau cara pembuatannya belum halal, dapat beredar dengan mencantumkan informasi asal Bahan sampai ditemukan Bahan yang halal dan/atau cara pembuatannya yang halal. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang Bahan bakunya belum bersumber dari Bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan memenuhi cara pembuatan yang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 163 Selama masa pelaksanaan penahapan bagi jenis Produk yang wajib bersertifikat halal:

BPJPH melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk yang wajib bersertifikat halal; dan

BPJPH bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berrrsaha di Indonesia. SK No 223659 A BAB XII

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -64- BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum Pasal 164 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;

pendampingan dalam PPH;

publikasi bahwa Produk berada dalam pendampingan; dan

pengawasan Produk Halal yang beredar. (3) Pengawasan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf d berbentuk pengaduan dan pelaporan kepada BPJPH. Pasal 165 (1) Pelaporan kepada BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) dituangkan dalam bentuk laporan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:

perorangan warga negara Indonesia;

badan hukum publik atau privat; atau

organisasi kemasyarakatan. Pasal 166 BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor kecuali untuk kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasal 167 (1) BPJPH dapat memberikan penghargaan masyarakat yang telah berperan serta penyelenggaraan JPH. kepada dalam SK No 223660 A (2) P

. .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -65- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:

perorangan warga negara Indonesia;

badan hukum publik atau privat;

kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota;

lembaga pendidikan; atau

organisasi kemasyarakatan. BAB XIII LAYANAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BERBASIS ELEKTRONIK Pasal 168 (1) Sistem layanan penyelenggaraarl JPH wajib menggunakan sistem elektronik terintegrasi. (2) Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan proses layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh:

BPJPH;

LPH;

MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupatenf Kota., dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

Komite Fatwa Produk Halal; dan

pendamping PPH. (3) Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan untuk mendukung layanan lainnya terkait penyelenggaraan JPH. (41 Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BPJPH. Pasal 169 Dalam hal sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (41 mengalami gangguan yang menyebabkan sistem tidak berfungsi paling lama lx24 (satu kali dua puluh empat) jam, layanan penyelenggaraan JPH dapat dilaksanakan secara manual atau melalui sistem elektronik lainnya yang dikembangkan oleh pengelola yang terintegrasi dengan BPJPH. BABXIV... SK No 223694 A

(1) (2t PRESIDEH REPUBLIK INDONESIA 66 BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Umum Pasal 170 Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap Pelaku Usaha berupa:

peringatan tertulis;

denda administratif;

pencabutan Sertifikat Halal; danf atau

penarikan barang dari peredaran. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap LPH berupa:

peringatan tertulis;

denda administratif; dan/atau

pembekuan operasional. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap lembaga pendamping PPH berupa:

peringatan tertulis; dan/atau

pembekuan operasional. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif. Dalam hal penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b paling banyak Rp2.00O.000.000,00 (dua miliar rupiah). (3) (4) (s) (6) (71 Bagian Kedua Jenis Sanksi dan Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif Pasal 171 (1) BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7O ayat (2) terhadap Pelaku Usaha yang melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 74,Pasal 90 ayat (1), Pasal 106, Pasal 110 ayat (1), Pasal 147 ayat (2), Pasal 152 ayat (4),, dan Pasal 154 ayat {21. SK No 223662 A (2) Sanksi .

PRESIDEN REPU.BLIK INDONESIA -67 - (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis dikenakan terhadap pelanggaran dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 hurufa, hurufc, hurufd, dan hurufe, Pasal 74, Pasal 90 ayat (1), Pasal 106, Pasal 110 ayat (1), Pasal 147 ayat (2), Pasal 152 ayat (4), dan Pasal 154 ayat (21. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dikenakan terhadap pelanggaran dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 74, Pasal 90 ayat (1), Pasal 106, Pasal 147 ayat (21, dan Pasal 154 ayat (21. (41 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Sertifikat Halal dikenakan terhadap pelanggaran dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 74,'Pasal90 ayat (1), dan Pasal 106. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penarikan barang dari peredaran dikenakan terhadap pelanggaran dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 51, Pasal 74,Pasal 90 ayat (1), Pasal 11O ayat (1), Pasal 147 ayat (21, Pasal 152 ayat (4), dan Pasal 154 ayat (21. Pasal 172 BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7O ayat (3) terhadap LPH yang melanggar Pasal 84 dan Pasal 168 ayat (1). Pasal 173 BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7O ayat (41 terhadap lembaga pendamping PPH yang melanggar Pasal 98 ayat (6) dan Pasal 99 ayat (41. Bagian Ketiga Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Paragraf 1 Umum Pasal 174 (1) Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 173 berasal dari:

laporan; danf atau

temuan. SK No 223663 A (2) BPJPH...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -68- (21 BPJPH melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif. Paragraf 2 Laporan (1) {2) (3) Pasal 175 Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a dapat disampaikan oleh:

perorangan warga negara Indonesia;

badan hukum publik atau privat; dan

organisasi kemasyarakatan. Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH. BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 176 (1) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 paling sedikit memuat:

identitas pelapor;

nama, alamat, dan konten isi yang dilaporkan;

kewajiban yang dilanggar;

waktu pelanggaran;

kronologi peristiwa yang diadukan; dan

keterangan tambahan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terj adinya pelanggaran. (21 Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti permulaan sebagai pendukung. Paragraf 3 Temuan Pasal 177 (1) Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran yang paling sedikit memuat:

identitas petugas yang menemukan dugaan pelanggaran; SK No 223664 A

identitas .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -69-

identitas pihak yang diduga melakukan pelanggaran; dan

uraian dugaan pelanggaran. (21 Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH. Paragraf 4 Kajian Terhadap Laporan dan/atau Temuan Pasal 178 BPJPH melakukan kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif. Pasal 179 Dalam hal kajian terhadap laporan danlatau temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran administratif, BPJPH menghentikan proses kajian. Paragraf 5 Pemeriksaan Terhadap Laporan dan/atau Temuan Pasal 180 (1) BPJPH melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif. (21 Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan menilai bukti telah terjadinya pelanggaran administratif. (1) (2) Pasal 181 Dalam hal dugaan pelanggaran administratif tidak terbukti, Kepala Badan merehabilitasi nama baik terlapor. Dalam hal terjadi pelanggaran administratif, terlapor dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 182 Pengenaan sanksi peringatan tertulis dalam bentuk tertulis paling sedikit memuat:

penjelasan pelanggaran;

konsekuensi pelanggaran; atau

waktu penyelesaian tindak lanjut. SK No 223665 A Pasa1183...

PRESIDEN NEPUBLIK INDONESIA -70- Pasal 183 Dalam hal sanksi peringatan tertulis diberikan karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 3O (tiga puluh) Hari sejak ditetapkan, BPJPH mengenakan sanksi berrrpa penarikan barang dari peredaran. Pasal 184 (1) Dalam hal sanksi peringatan tertulis diberikan karena melanggar ketentuan Pasal 50, Pasal 51 huruf a, huruf c, huruf d, dan hurrrf e, Pasal74,Pasal90 ayat (1), Pasal 106, Pasal 147 ayat (2), Pasal 152 ayat (41, dan Pasal 154 ayat(21dan tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu L4 (empat belas) Hari sejak ditetapkan, BPJPH mengenakan sanksi denda administratif danlatau ' penarikan barang dari peredaran. (21 Pengenaan sanksi denda administratif dilakukan dalam bentuk pembayaran dalam sejumlah uang ke kas negara. (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 185 (1) Dalam hal sanksi peringatan tertulis diberikan karena melanggar ketentuan Pasal 110 ayat (1), Pelaku Usaha wajib menarik Produk dari peredaran sampai dengan pencantuman keterangan tidak halal. (21 BPJPH mengumumkan kepada masyarakat Produk yang dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari melalui media elektronik, media sosial, dan/atau media cetak. Pasal 186 (1) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sanksi penarikan barang dari peredaran ditetapkan. (21 Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di bawah pengawasan BPJPH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 223666 A Pasal 187

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -7tPasal 187 Pengenaan sanksi pencabutan Sertifikat Halal ditetapkan oleh Kepala Badan. Bagian Keempat Pengajuan Keberatan Terhadap Pengenaan Sanksi Administratif Paragraf 1 Umum Pasal 188 (1) (2) (3) Pelaku Usaha atau LPH yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan. Keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan terhadap sanksi administratif berupa:

dendaadministratif;

pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau

penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha. Keberatan yang diajukan oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan terhadap sanksi administratif berupa:

pembekuan operasional;

pencabutan pendirian LPH; dan/atau

denda administratif. Pasal 189 (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) atau ayat (3) dituangkan dalam bentuk permohonan keberatan yang paling sedikit memuat:

identitas pemohon;

alasan keberatan; dan

keputusan yang dimohonkan. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:

identitas Pelaku Usaha atau LPH;

keputusan Kepala Badan terkait sanksi administratif; dan

bukti lain yang mendukung kebenaran alasan keberatan. (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak sanksi administratif ditetapkan. SK No 223667 A Paragraf 2

FRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -72- Paragraf 2 Tindak Lanjut Terhadap Pengajuan Keberatan Pengenaan Sanksi Administratif Pasal 190 Kepala Badan memberikan jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak keberatan diterima. Pasal 191 (1) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 diterima, Kepala Badan mengubah atau membatalkan keputusan sanksi administratif. (21 Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ditolak, Kepala Badan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. Pasal 192 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengenaan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha, LPH, dan lembaga pendamping PPH serta pengajuan keberatan terhadap pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 193 Dalam hal pemohon tidak menerima keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (21, pemohon dapat mengajukan upaya banding administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und€rngan. BAB XV SUMBER PENDANAAN Pasal 194 Pendanaan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini bersumber dari:

anggaran pendapatan dan belanja negara;

anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 223668 A BABXVI...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -73- BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 195 Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:

bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;

Auditor Halal yang telah menjalankan tugas sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap diakui sebagai Auditor Halal sepanjang memiliki kualifikasi sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan

Sertifikat Auditor Halal yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap diakui dan berlaku sebagai sertifikat Auditor Halal. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 196 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merrrpakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 197 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 198 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 223669 A Agar

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -74- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 229 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, ttd. ttd. SK No 223724 A Djaman

I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL UMUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya

Untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan

Namun saat ini Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Pen5rusunan Peraturan Pemerintah ini merrrpakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2Ol4 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta K

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Adapun pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai:

penyelenggaraan JPH oleh BPJPH;

pemisahan lokasi, tempat, dan alat PPH yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk;

tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian LPH serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal;

hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal;

tata cara pengajuan permohonan pengajuan dan pembaruan sertifikat halal oleh BPJPH; SK No 223730 A f.kemudahan...

II PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2-

kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH;

pencatuman Label Halal dan keterangan tidak halal;

pengawasan JPH oleh BPJPH;

kerja sama dalam penyelenggaraan JPH oleh BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar negeri, dan lembaga pemerintah non kementerian atau lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan MUI;

sertifikasi Produk dan registrasi sertifikat halal bagi Produk luar negeri;

jenis Produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal jenis Produk setelah pemberlakuan wajib Sertifikat Halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia;