Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan

gambaran umum rencana kerja, kebutuhan anggaran, dan sumber dana untuk tahun yang direncanakan; dan

gambaran umum rencana kerja, prakiraan kebutuhan €rnggaran, dan prakiraan sumber dana, untuk 3 (tiga) tahun ke depan dari tahun yang direncanakan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 6 (1) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan RI(A Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. (2) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan RKA Otoritas Jasa Keuangan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri sebagai bahan pen)rusunan rancangan undangundang mengenai APBN. (3) Selain sebagai bahan penJrusunan rancangan undangundang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., RKA Otoritas Jasa Keuangan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan nota keuangan. Bagian Kedua Mekanisme Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7 Perubahan RKA Otoritas Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan

biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian. (21 Jenis dan besaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran y€rng merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Pasal 1 I Bagi Pihak yang melakukan lebih dari satu kegiatan usaha di Sektor Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pihak dimaksud wajib membayar biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b pada besaran Pungutan tertinggi di antara besaran Pungutan dari setiap kegiatan usaha. Paragraf

persentase tertentu yang mengacu pada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;

persentase tertentu yang mengacu pada laporan keuangan tahunan yang tidak diaudit atau dokumen lainnya; atau

nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan. {21 Biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya periode 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. (3) Dalam hal kewajiba biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t ak sampai 1 (satu) tahun penuh, biaya tahunan dihitung secara proporsional bulanan dengan bagian bulan dihitung secara harian. (4) Biaya tahunan yang diperhitungkan besaran tarifnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dibayar dalam 4 (empat) tahap paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan April, Juli, Oktober, dan tanggal

pembayaran tahap I paling lambat tanggal 15 April tahun berjalan sebesar 25o/o {dua puluh lima persen};

pembayaran tahap II paling lambat tanggal 15 Juli tahun berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

pembayaran tahap III paling lambat tanggal 15 Oktober tahun berjalan sebesar 25%o (dua puluh lima persen); dan

pembayaran tahap IV paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen). Pasal 15 (1) Keseluruhan biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun bersangkutan yang telah diaudit. (21 Dalam hat terdapat selisih kurang bayar antara biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 dikurangi biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan pada ayat (1), selisih kurang bayar tersebut ditambahkan pada kewajiban biaya tahunan untuk tahun diketahuinya selisih tersebut. SK No 248353 B (3) Dalam...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- (3) Dalam hal terdapat selisih lebih bayar antara biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 dikurangi biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan pada ayat (1), selisih lebih bayar tersebut dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan untuk tahun diketahuinya selisih tersebut. (4) Selisih kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 atau selisih lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambahkan atau dikurangkan pada pembayaran tahap terdekat setelah diketahuinya selisih tersebut. Pasal 16 Dalam hal laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit tidak tersedia, besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mengacu pada laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit. Pasal 17 (1) Ketentuan mengenai pembayaran bertahap atas biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan perhitungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap Pihak yang laporan keuangannya tidak diwajibkan untuk diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan dengan mengacu pada laporan keuangan tahunan yang tidak diaudit atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b. (21 Dalam hal biaya tahunan yang mengacu pada dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, penghitungan besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 mengacu pada buku, catatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik yang mencerminkan capaian kinerja, volume usaha, atau ukuran lain yang menjadi dasar penghitungan Pungutan. Pasal18... SK No 2483528

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -9- Pasal 18 Tata cara penghitungan dan pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Penerimaan lainnya Pasal 19 (1) Jenis penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

penerimaan dari sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan;

hasil pengelolaan atau penyimpanan hrngutan dan penerimaan lainya;

denda terkait dengan pengadaan barang danjasa;

hasil pemanfaatan aset; dan

penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. l2l Besaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran atas hasil pengelolaan atau penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai tarif bunga/jasa giro/nisbah yang berlaku pada perbankan/ lembaga jasa keuangan. Bagian Keempat Pengelolaan Pungutan dan Penerimaan Lainnya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Mitra Instansi Pengelola Paragraf 1 Otoritas Jasa Keuangan sebagai Mitra Instansi Pengelola Pasal20... SK No248351 B

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA

• 10-

  Pasal 2O

  Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diserahkelolakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Paragraf 2 Penggunaan Pungutan dan Penerimaan Lainnya Pasal 2 1

  (1)Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat digunakan sebagian atau seluruhnya secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan untuk membiayai kegiatan operasional, kegiatan administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya, serta untuk meningkatkan kualitas layanan. (21 Penggunaan sebagian oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria penggunaan Pungutan dan penerimaan lainnya tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya.

  (3)Penggunaan seluruhnya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria penggunaan Pungutan dan penerimaan lainnya habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya.

  (4)Dalam hal terdapat hasil Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran maka dapat digunakan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun anggaran berikutnya.

  (5)Dalam hal sisa hasil Pungutan dan penerimaan lainnya yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (41, Otoritas Jasa Keuangan menyetorkan sisa hasil Pungutan dan penerimaan lainnya yang tidak digunakan tersebut ke kas negara. Paragraf3... SK No248350 B
  
  

PRESIDEN UK INDONESIA

• 11- Paragraf 3 Verifikasi Penghitungan Biaya Tahunan

  Pasal 22

  (1)Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi atas perhitungan secara mandiri biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17.

  (2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kewajiban biaya tahunan paling lama 10 (sepuluh) tahun sebelum pelaksanaan verifikasi.

  (3)Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil perhitungan biaya tahunan yang berlaku merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

  (4)Pihak yang melakukan perhitungan biaya tahunan secara mandiri dapat meminta klarifikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

  (5)Dalam hal terdapat selisih kurang bayar antara biaya tahunan berdasarkan verifikasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, selisih kurang bayar tersebut ditambahkan sebagai kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkan hasil verifikasi.

  (6)Dalam hal terdapat selisih lebih bayar antara biaya tahunan berdasarkan verifikasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, selisih lebih bayar tersebut dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkannya hasil verifikasi. (71 Selisih kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau selisih lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambahkan atau dikurangkan pada tahap pembayaran terdekat setelah ditetapkannya selisih berdasarkan hasil verifikasi. Pasal23... SK No 248349 B
  
  

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA t2 Pasal 23 (1) Dalam melakukan verilikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta buku, catatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data yang digunakan oleh Pihak dalam melakukan penghitungan secara mandiri biaya tahunan. (21 Pihak wajib menyampaikan buku, catatan, dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara:

elektronik; dan/atau

nonelektronik. Pasal 24 Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penghitungan, pembayaran, penagihan, dan verifikasi Pungutan dan penerimaan lainnya. Paragraf 4 Penyetoran R.rngutan dan Penerimaan Lainnya Pasal 25 (1) hrngutan dan penerimaan lainnya disetor ke rekening Otoritas Jasa Keuangan. (21 Tata cara mengenai pengelolaan rekening dan penyetoran Pungutan dan penerimaan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 (1) Pungutan dan penerimaan lainnya yang tidak dibayar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah diupayakan penagihan secara optimal, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengategorikan sebagai piutang macet. (2) Tata cara pengkategorian piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 . .. SK No 248348 B

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -13- Pasal 27 (1) Dalam hal Pungutan dan penerimaan lainnya dikategorikan piutang macet oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:

melakukan penyelesaian piutang macet sendiri; dan/atau

meminta penyelesaian piutang macet melalui pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengurusan piutang negara. (2) Tata cara mengenai penyelesaian piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 5 Penyesuaian Kewajiban Pembayaran hrngutan Pasal 28 (1) Dalam hal Pihak sedang mengalami kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dalam pemberesan, danfatau kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan Rrngutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) sampai dengan O% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (2) Dalam hal sebagian besar atau seluruh Pihak:

tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau

mengalami kesulitan keuangan sehingga berpotensi terjadinya kegagalan untuk memenuhi kewajiban kepada konsumennya atau dapat membahayakan kelangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan Oo/o (nol persen) dari besaran h.rngutan sebagaimana tercantum dalam [,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. SK No 210936 A (3) Dalam...

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -t4- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan akan atau sedang mengembangkan industri,' jenis layanan, atau produt< keuangan tertentu, baik secara nasional ataupun di daerah tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan hrngutan sampai dengan O% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (4) Penetapan besaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan persetujuan Menteri. (5) Tata cara pengenaan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 (U Dalam hal sebelum berakhirnya tahun berjalan penerimaan Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari Pungutan lebih besar dari RI(A Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar sampai dengan 0% (nol persen) pada sisa tahun berjalan setelah mendapat persetujuan Menteri. (21 Pengenaan biaya tahunan sebesar sampai dengan O% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni. Pasal 3O (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan Pungutan sampai dengan 0%o (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini terhadap lembaga jasa keuangan yang secara khusus dibentuk Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah. (21 Pengenaan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapat persetujuan Menteri. Paragraf6... SK No 210935 A

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 15 Paragraf 6 Sanksi Administratif Pasal 31 (1) Pihak yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda oleh Otoritas Jasa Keuangan sebesar 2o/o (dua persen) per bulan dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. (2) Keterlambatan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 2o/o (dlua persen) per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi dikenakan sanksi denda dan/atau bunga. (3) Dalam hal Pihak tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif tambahan selain sanksi administratif denda atau tindakan tertentu, paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan. (4) Sanksi administratif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

peringatan tertulis;

penurunan tingkat kesehatan;

pembatalan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan;

pembatasan kegiatan usaha;

perintah penggantian manqjemen;

pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela;

pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan;

pembekuan kegiatan usaha; dan/atau

pencabutan izin usaha. (5) Tata cara pengenaan dan penagihan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi administratif tambahan selain sanksi administratif denda atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Paragraf7 ... peraturan perundang-undangan. SK No 248345 B

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• 16- Paragraf 7 Pengembalian Kelebihan Pembayaran

  Pasal 32

  (1)Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Rrngutan dan penerimaan lainnya dapat diajukan dalam hal terdapat:
  
  

kesalahan pembayaran yang dilakukan oleh Pihak;

kesalahan pemungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

hasil pemeriksaan oleh instansi pemeriksa;

pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

kelebihan pembayaran Pungutan pendaftaran untuk pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum;

kelebihan pembayaran oleh Pihak yang tidak lagi memiliki izin, pendaftaran, pengesahan, dan/atau persetujuan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan;

kelebihan pembayaran berdasarkan keputusan keberatan atas sanksi administratif berupa denda;

kelebihan pembayaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; danf atau

ketentuan peraturan perrrndang-undangan. (2) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran. (3) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurtrf c dan huruf h tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya putusan pengadilan atau diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan. (4) Pengembalian kelebihan pembayaran hrngutan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV... SK No 213710 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -17- BAB IV RUPIAH MURNI Pasal 33 (1) Dalam rangka pengembangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan kebutuhan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni yang disampaikan dalam koordinasi dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2t. (21 Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan Rupiah Murni untuk selain pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh persetujuan Menteri. (3) Dalam hal berdasarkan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kebutuhan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan indikasi kebutuhan dana kepada kuasa pengguna anggaran BUN. (41 Indikasi kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. (5) Kebutuhan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 mempertimbangkan sumber anggaran yang berasal dari Pungutan dan penerimaan lainnya. (6) Perubahan peruntukan atas anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri. (71 Sisa anggaran yang berasal dari Rupiah Murni disetorkan kembali ke kas negara. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Rupiah Murni selain pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan Menteri. SK No 213709 A Pasal 34

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -18- Pasal 34 (1) Dalam rangka pengelolaan anggaran Otoritas Jasa Keuangan, Menteri selaku pengguna anggaran BUN menetapkan:

unit di Kementerian Keuangan sebagai pembantu pengguna anggaran BUN transaksi khusus; dan

pejabat pada unit sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai kuasa pengguna anggaran BUN. (21 Dalam hal terdapat anggaran Otoritas Jasa Keuangan yang bersumber dari Rupiah Murni, kuasa pengguna anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kuasa pengguna anggaran BUN penyalur anggaran Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari Rupiah Murni. (3) Penyaluran anggaran Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari Rupiah Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan secara sekaligus. (4) Dalam hal kuasa pengguna anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berhalangan, Menteri selaku pengguna anggaran BUN menetapkan pelaksana tugas kuasa pengguna anggararn BUN penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (5) Penetapan sebagai pelaksana tugas kuasa pengguna anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dalam hal kuasa pengguna anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 telah terisi kembali oleh pejabat definitif. (6) Penetapan kuasa pengguna anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (21dan ayat (4) bersifat ex-officio. (71 Ketentuan mengenai pembantu pengguna anggaran BUN dan kuasa pengguna anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri. BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN Pasal 35 Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal

semua peraturan perundang-undangan mengenai RKA Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan Sektor Jasa Keuangan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan

keputusan penyesuaian kewajiban pembayaran h.rngutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Pihak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku dan besaran tarifnya mengikuti besaran tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Ketentuan mengenai Pungutan dan penerimaan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini mulai berlalan pada tanggal 1 Januari 2025. Pasal 44 Terhitung sejak tanggal I Januari 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol4 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 45 Peraturan Pemerintah ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal SK No 213705 A Agar

PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 22 Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1O Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 210 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan Hukum, ttd ttd SK No 2361l0 A Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PUNGUTAN DI SEKTOR KEUANGAN I. UMUM Undang-Undang Nomor 2l Tahun 20tl tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur bahwa mulai tahun anggaran 2025, anggaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari bagian anggaran BUN pada APBN. Perubahan konsep penganggaran Otoritas Jasa Keuangan sesuai UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tersebut tidak mengurangi independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Peraturan Pemerintah ini memberikan kejelasan mengenai mekanisme pen5rusunan anggaran Otoritas Jasa Keuangan, termasuk mekanisme koordinasi dengan Menteri sebagai BUN. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran untuk tahun yang direncanakan bersama dengan Dewan Perwakilan Ralryat dan hasil pembahasan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri sebagai bagian bahan penyusunan nota keuangan dan rancanga.n undang-undang mengenai APBN. Pungutan dan penerimaan lainnya menjadi sumber anggaran Otoritas Jasa K

Dalam rangka pengembangan, dalam hal ini pengadaan aset, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan kebutuhan anggaran yang berasal dari Rupiah M

Peraturan Pemerintah ini membuka ruang apabila Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan Rupiah Murni untuk kebutuhan selain pengembangan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan M

Persetujuan Menteri untuk Rupiah Murni memperhatikan kemampuan keuangan

undang . . . SK No 236lll, A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OlL tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga menyatakan bahwa Pungutan dan penerimaan lainnya merupakan penerimaan negara bukan

Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Pungutan dan penerimaan lainnya menggunakan mekanisme mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak dan melalui Peraturan Pemerintah ini, Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan

Dengan mekanisme mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak, diharapkan tidak terdapat perubahan proses bisnis terkait pelaksanaan Rrngutan di Sektor Jasa Keuangan yang telah berjalan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Irbih lanjut, Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan selaku mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak tetap memiliki kewenangan antara lain menggunakan Pungutan dan penerimaan lainnya secara langsung, melakukan verifikasi penghitungan biaya tahunan, menerima penyetoran Pungutan dan penerimaan lainnya, mengategorikan piutang macet dan melakukan penyelesaian, menyesuaikan kewajiban pembayaran Pungutan dengan persetujuan Menteri, dan melakukan pengenaan sanksi

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Otoritas Jasa Keuangan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pqiak melaporkan realisasi penerimaan negara bukan pajak kepada Menteri. Dengan perubahan anggaran Otoritas Jasa Keuangan menjadi bagian dari bagian anggaran BUN pada APBN, anggaran Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi dibiayai dari Pungutan dan penerimaan tahun anggaran

Anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun berjalan akan dibiayai dari Rrngutan dan penerimaan lainnya tahun

Akibatnya, pada akhir tahun 2024, terdapat hasil Pungutan dan penerimaan lainnya yang tidak digunakan oleh Otoritas Jasa K

Dalam Peraturan Pemerintah ini, hasil Pungutan dan penerimaan lainnya yang tidak digunakan sampai akhir tahun 2024 ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak BUN dan diserahkelolakan kepada Otoritas Jasa K

Dengan kebijakan tersebut, pada tahun anggaran 2025, sejak awal tahun Otoritas Jasa Keuangan akan memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai operasional Otoritas Jasa Keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan usaha di Sektor Jasa Keuangan wajib membayar Pungutan yang meliputi: a) biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan b) biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

Untuk mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Peraturan Pemerintah ini memberikan relaksasi besaran tarif Pungutan antara lain kepada industri syariah, industri dana pensiun, pelaku profesi perorangan, dan pelaku usaha keuangan mikro. II.PASAL... SK No 210933 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Yang dimaksud dengan "prinsip berkesinambungan" adalah penJrusunan anggaran yang mempertimbangkan kecukupan sumber daya bagi kebutuhan saat ini dan mendatang sesuai dengan rencana strategis jangka menengah Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan "prinsip kepatutan' adalah penyusunan anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Yang dimaksud dengan "prinsip kemampuan keuangan" adalah penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan proyeksi penerimaan dari Pungutan dan penerimaan lainnya dan kemampuan keuangan negara. Yang dimaksud dengan "prinsip efisiensi" adalah penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhatikan pencapaian output yang optimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang minimum untuk mencapai output tertentu. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Yang dimaksud dengan "kegiatan operasional" adalah kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, antara lain msncakup pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi, dan/atau pelindungan konsumen. Kegiatan administratif antara lain mencakup kegiatan perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, dan/atau pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan oaset' adalah aset lancar dan aset nonlancar, antara lain mencakup persediaan, gedung, peralatan dan mesin, kendaraan, perlengkapan kantor, dan/atau infrastruktur teknologi informasi. Y

. . SK No 210931 A

PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA -4- Yang dimaksud dengan "kegiatan pendukung lainnya" adalah kegiatan yang di luar kegiatan operasional, kegiatan administratif, dan kegiatan pengadaan aset antara lain terkait dengan penanganan yang bersifat force majeure atau bencana. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sumber dana mencakup di dalamnya target penerimaan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "besaran" adalah tarif penerimaan negara bukan pajak. Pasal 1 1 Contoh 1: PT Bank ABC Tbk., pada tahun 2025 memiliki aset sebesar Rp5.O0O.O0O.OOO.OOO,OO (lima triliun rupiah). Sebagai bank, PT Bank ABC T

dimaksud juga:

• merupakan emiten karena melakukan penawaran umum saham sebesar Rp2.0O0.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
• melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, dan membukukan pendapatan fee dari jasa sebagai Bank Kustodian sebesar Rp1.O0O.0O0.000,00 (satu miliar rupiah);
• melakukan... SK No 213699 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5-

• melakukan kegiatan usaha sebagai wali amanat, dan membukukan pendapatan fee dari jasa sebagai wali amanat sebesar Rp2.OOO.OOO.OOO,OO (dua miliar rupiah); dan
• melakukan kegiatart usaha sebagai agen penjual efek reksa dana dengan pendapatan dari fee keagenan sebesar Rp3.O0O.OO0.O0O,OO (tiga miliar rupiah). Dalam menetapkan besarnya biaya tahunan 2025, PT Bank ABC Tbk. melakukan perhitungan sebagai berikut:
• biaya tahunan sebagai Bank Umum: 0,045% (nol koma nol empat lima persen) x Rp5.OOO.00O.00O.O0O,OO (lima triliun rupiah) = Rp2.250.O00.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
• biaya tahunan sebagai emiten: O,O3o/o (nol koma nol tiga persen) x Rp2.O00.OO0.OO0.0OO,OO (dua triliun rupiah) = Rp6OO.OO0.OOO,OO (enam ratus juta rupiah), paling banyak Rp15O.OOO.O00,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
• biaya tahunan sebagai Bank Kustodian: l,2o/o (satu koma dua persen) x Rp1.OOO.00O.OO0,O0 (satu miliar rupiah) = Rp12.O0O.O00,OO (dua belas juta rupiah)
• biaya tahunan sebagai wali amanat: L,2o/o (satu koma dua persen) x Rp2.OOO.OO0.OOO,OO (dua miliar rrpiah) = Rp24.O0O.OOO,OO (dua puluh empat juta rupiah)
• biaya tahunan sebagai agen penjual efek reksa dana: l,2o/o (satu koma dua persen) x Rp3.00O.0OO.O00,OO (tiga miliar rupiah) = Rp36.O00.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Berdasarkan ketentuan Pasal ini, PT Bank ABC T

hanya diwajibkan membayar biaya tahunan dengan besaran tertinggi, yaitu Rp2.25O.O00.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Contoh 2: PT OKE Finance pada tahun 2A27 memiliki aset sebesar Rp42.OOO.OOO.OOO.OOO,OO (empat puluh dua triliun rupiah). PT OKE Finance telah menerbitkan obligasi melalui penawaran umum pada tahun 2024 dan 2025 dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima)

Total nilai emisi obligasi yang masih beredar pada akhir tahun 2027 sebesar Rp565.OOO.O0O.OOO,0O (1ima ratus enam puluh lima miliar rupiah). B

. . SK No 236135 A

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -6- Besarnya Pungutan biaya tahunan 2027 untuk PT OKE Finance dihitung sebagai berikut:

• Biaya tahunan sebagai perusahaan pembiayaan: O,O45o/o (nol koma nol empat lima persen) x Rp42.OO0.OOO.0OO.0OO,OO (empat puluh dua triliun rupiah) = Rp18.9O0.OO0.OOO,OO (delapan belas miliar sembilan ratus juta rupiah)
• Biaya tahunan sebagai emiten: O,OSyo (nol koma nol tiga persen) x Rp565.OO0.OOO.0OO,00 (lima ratus enam puluh lima miliar rupiah) = Rp169.50O.O0O,OO (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), paling sedikit Rp 15.O00.00O,0O (lima belas juta rupiah) paling banyak Rp15O.0O0.0OO,OO (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga biaya tahunan sebagai emiten sebesar Rp15O.O0O.OOO,OO (seratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan data di atas, hrngutan biaya tahunan PT OKE Finance untuk tahun 2027 adalah sebesar Rp18.90O.0O0.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus juta rupiah).

  Pasal 12

  Cukup jelas.
  
  

  Pasal 13

  Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Contoh perhitungan proporsi biaya tahunan yang tidak sampai satu tahun penuh: PT DEF memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi pada tanggal 16 September 2026. Pungutan biaya tahunan PT DEF adalah dihitung secara proporsional yaitu sejak 16 September 2026 sampai dengan 30 September 2026 selama 15 (lima belas) hari dan 1 Oktober 2026 sampai dengan 3 L Desember 2026 selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, Pungutan biaya tahunan PT DEF tahun 2026 dihitung secara proporsional untuk 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. Ayat(4) ... SK No 213599 A
  
  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -7 - Ayat (a) Penetapan tanggal pembayaran Pr.rngutan dalam 4 (empat) tahap dilakukan agar dapat meringankan Pihak untuk melakukan kewajiban pembayaran Pungutan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 14 Contoh: Pada tahun 2A26 diketahui bahwa berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun 2025 yang telah diaudit, diketahui besarnya h.rngutan tahunan yang wajib dibayar oleh suatu Bank Umum yang memiliki aset sebesar Rp 1OO.O00.OO0.0OO.0OO,O0 (seratus triliun rupiah) adalah: O,O45o/o (nol koma nol empat lima persen) x Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) = Rpa5.000.000.OO0,O0 (empat puluh lima miliar rupiah). Kewajiban pembayaran Pungutan tahunan pada setiap tahap oleh Bank Umum tersebut pada tahun 2026 secara mandiri adalah sebagai berikut:

pembayaran tahap I tanggal 15 April 2026 adalah 25o/o (dua puluh lima persen) x Rp45.0OO.O00.OOO,OO (empat puluh lima miliar rupiah) = Rp 1 1 .250.0O0.OO0,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

pembayaran tahap II tanggal 15 Juli 2026 adalah 25% (dua puluh lima persen) x Rp45.O0O.OOO.OO0,OO (empat puluh lima miliar rupiah) = Rpl1.250.OOO.OO0,0O (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

pembayaran tahap III tanggal 15 Oktober 2026 adalah 25o/o ldua puluh lima persen) x Rp45.OOO.00O.OOO,OO (empat puluh lima miliar rupiah) = Rp 1 1 .250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

pembayaran tahap IV tanggal 31 Desember 2026 adalah 25o/o (dua puluh lima persen) x Rp45.00O.0OO.OOO,O0 (empat puluh lima miliar rupiah) = Rp 1 1.250.O0O.O00,O0 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal

kesalahan penghitungan pembayaran Pungutan dan penerimaan lainnya; dan/atau

kesalahan penyetoran pembayaran Rrngutan dan penerimaan lainnya. Huruf b Kesalahan pemungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

kesalahan hrngutan;

kesalahan pemungutan yang seharusnya bukan Pungutan; SK No 210926 A

kesalahan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -13- c kesalahan dan/atau pemungutan untuk kewajiban pihak lain;

variabel lainnya dalam perhitungan hrngutan, antara lain kelebihan pemotongan pada surat perintah membayar atas transaksi Pungutan. Huruf c Yang dimaksud dengan "hasil pemeriksaan oleh instansi pemeriksa" berupa adanya kelebihan pembayaran Pungutan berdasarkan hasil pemeriksazrn Pungutan instansi pemeriksa terhadap Pihak yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan Pungutan lebih bayar oleh instansi pengelola Pungutan. Huruf d Pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain dapat berupa penghentian pelayanan karena:

kondisi kahar;

kerusakan sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan yang relatif lama; dan/atau

dalam rangka mendukung kebijakan nasional. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan jenis dan tarif hrngutan dan penerimaan lainnya disesuaikan danl atau tidak berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat(4) ... SK No 210925 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA -L4- Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Pengembangan berupa pengadaan aset. Ayat (2) Persetujuan Menteri dalam ketentuan ini dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "perubahan peruntukan" adalah pembahan terhadap peruntukan penggunaan Rupiah Murni yang tercantum pada saat pengajuan indikasi kebutuhan dana. Contoh: Pada saat pengajuan indikasi kebutuhan dana, Otoritas Jasa Keuangan mengajukan Rupiah Murni untuk membangun gedung perkantoran, namun dalam tahun bedalan peruntukannya berubah menjadi untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan perlu mendapatkan persetujuan Menteri terlebih dahulu. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 .. . SK No 213713 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 15 Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 4 1 Cukup jelas Pasat 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6993 SK No 236112 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN M SATt'A}T [.WEW I Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, Pengesahan, dan Penelaahan atas Rencana Aksi Korporasi A. Biaya Perizinan, Pendaftaran, dan Lembaga: Persetujuan, Pengesahan

Bursa Efek; Lembaga Kliring dan Penjaminan; Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; Bank Umum; Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; Perusahaan Asuransi; Perusahaan Reasuransi; Manajer Investasi; Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan; Penyelenggara Pasar Alternatif; Penyelenggma Bursa Karbon; Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset lkipto; Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset lkipto; Badan Pengelola Instrumen Keuangan; dan Pengelola Dana Perwalian. per perusahaan Rp 1O0.000.000,00 SK No 236113 A b.Bank...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- JEMS PUNGT.TTAN SATUA}I BESANAN

Bank Umum Syariah; Perusahaan Asuransi Syariah; dan Perusahaan Reasuransi Syariah. per perusahaan Rp6O.00O.0O0,OO

Pemeringkat; Penjamin Emisi Efek; Bank Perekonomian Ralryat; Perusahaan Pembiayaan; Pemsahaan Modal Ventura; Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan; Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; Lembaga Pendanaan Efek; Penjamin Emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah; Penjamin Emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah; Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi; Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; Pemsahaan Pergadaian; Perusahaan Penjaminan; Perusahaan Penjaminan Ulang; Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digitat dan Aset Kripto, baik Konvensional maupun Syariah dan pihak ketiga yang menunjang penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto; dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. per perusahaan RpSO.OOO.OO0,O0 d.Perantara... SK No 213696 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- JEMS PUNGI,TAI.I $ATUAN BESARAN

Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah; Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana; Bank Perekonomian Ralryat Syariah; Perusahaan Pembiayaan Syariah; Pemsahaan Modal Ventura Syariah; Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah; Penrsahaan Pergadaian Syariah; Perusahaan Penjaminan Syariah; Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah; Penyelenggara l,ayanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah; dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Prinsip Syariah. per perusahaan Rp3O.O00.0OO,OO

Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar. per perusahaan RpIO.O0O.OOO,OO

Lembaga Keuangan Mikro Syariah skala usaha besar. per perusahaan Rp6.O00.000,0O

Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah; Penasihat Investasi; Biro Administrasi Efek; Lembaga Penilai Harga Efek; Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Kelembagaan; Perusahaan Pialang Asuransi; Perusahaan Pialang Reasuransi; dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. per perusahaan RpS.O00.0OO,O0 SK No 213679 A

Bank

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4- JEMg TUilGUTAI{ SATI'AI{ i-.Tflsl-ilTfl

Bank Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Penjaminan Syariah hasil pemisahan atau hasil konsolidasi unit usaha syariah atau hasil perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi syariah; Bank Perekonomian Ralryat Syariah hasil perubahan kegiatan usaha Bank Perekonomian Ralryat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah; Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil atau menengah; dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, perubahan badan hukum, atau perubahan nama L,embaga Jasa Keuangan. per perusahaan RpO,OO 2 . Persetujuan untuk: Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; Bank Kustodian; Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik, Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik, danl atau Rapat Umum Pemegang Efek lainnya secara Elektronik. per perusahaan RpS.00O.OOO,0O

Agen Penjual Efek Reksa D

per perusahaan Rp3O.O00.OOO,O0

Wali Amanat; Lembaga Sertifikasi Profesi; Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; dan Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. per perusahaan/ lembaga RpS.O0O.OOO,OO SK No 210924 A

Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja. per lembaga RpSO.OO0.O00,O0

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah. per lembaga Rp30.O00.000,0O B. Biaya Penzinan dan Pendaftaran Orang Perorangan:

Penzinan untuk:

Pengelola Dana P

per orang Rp1OO.0OO.0OO,0O

Wakil Manajer Investasi; Penasihat Investasi; Wakil Penjamin Emisi Efek; Wakil Perantara Psdagang Efek; Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana; Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran; Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas; Ahli Syariah Pasar Modal; dan Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. per ora.ng RpO,0O

Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan, yang terdiri atas: Akuntan Pubtik; Konsultan Hukum; Penilai; Notaris; Konsultan Aktuaria; Ahli Syariah Jasa Keuangan; dan Profesi Penunjang Sektor Keuangan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. per orang RpO,OO

Kantor Akuntan Publik; Kantor Jasa Penilai Publik; Kantor Konsultan Hukum; Kantor Notaris; dan Kantor Konsultan Aktuaria. per kantor RpO,O0 C.Biaya... SK No 213677 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6- JENIS PUI{CUNAN 8AN.IAIT tT#.r.Tt[\rl C. Biaya Pendaftaran:

Efek bersifat ekuitas (dalam Penawaran Umum perdana) dan Efek bersifat utang, bagi Emiten yang bukan termasuk aset skala kecil atau skala menengah; Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan; Saham oleh pemegang saham; untuk penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan untuk penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. nilai emisi 0,05% paling banyak Rp75O.O0O.000,OO b, Sukuk bagi Emiten yang bukan termasuk aset skala kecil atau skala menengah. nilai emisi 0,05% paling banyak Rp 15O.00O.O00,00 c Efek bersifat ekuitas (dalam Penawaran Umum perdana), Efek bersifat utang, dan Sukuk, bagi Emiten dengan aset skala menengah. nilai emisi 0,o5o/o paling banyak Rp 1OO.O00.OOO,0O

Efek bersifat ekuitas (dalam Penawaran Umum perdana), Efek bersifat utang, dan Sukuk, bagi Emiten dengan aset skala kecil. nilai emisi 0,o50/o paling banyak Rp2O.O0O.OO0,00 e Efek bersifat utang dan Sukuk dalam 1 (satu) dokumen Pernyataan Pendaftaran. nilai emisi o,o3o/o paling banyak Rp75O.0OO.OO0,OO

Efek Syariah bempa saham Emiten yang anggaran dasarnya berdasarkan Prinsip Syariah (dalam Penawaran Umum perdana). nilai emisi o,o3o/o paling banyak Rp500.0O0.000,00 SK No 213676 A

E

. .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -7- JENIS PI'NGUTAT{ SAIUAN BESAftAN

Efek bersifat utang danlatau Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. nilai emisi RpO,OO

Lembaga Pengelola lnformasi Perkreditan. pendapatan usaha 5o/o paling sedikit Rp10.O0O.OO0,OO

Biro Administrasi E

pendapatan dari jasa sebagai Biro Administrasi Efek l,2o/o paling sedikit RpS.OOO.0O0,OO

Bank Kustodian pendapatan fee dari jasa sebagai Bank Kustodian l,2o/o paling sedikit RpS.O00.0O0,OO

Wali A

pendapatan fee dari jasa sebagai Wali Amanat l,2o/o paling sedikit RpS.00O.0O0,OO

Perusahaan Pialang Asuransi; Perusahaan Pialang Reasuransi; dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. pendapatan usaha l,2o/o paling sedikit RpS.000.0OO,OO

Lembaga Penilai Harga E

pendapatan L,2o/o paling sedikit RpS.OOO.OOO,OO

Lembaga Sertifikasi P

Pendapatan atas biaya registrasi peserta sertifikasi di Sektor Jasa Keuangan yang telah diterima lo/o paling sedikit Rp 1.OOO.0O0,OO

Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. per perusahaan atau per perorangan RpO,OO SK No 210923 A LT.K

. .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t2- JENIS PUNGTJTAI.I SAIIJAIII rf,ffiEN