Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner

bahwa untuk mendorong percepatan pengangkatan pejabat otoritas veteriner provinsi dan pejabit otoritas veteriner kabupaten/kota, perlu penyesuaian persyaratan pengangkatan pejabat otoritas veteriner agar penyelenggaraan kesehatan hewan berjalan efektif;

bahwa sesuai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta untuk memperluas jangkauan dan mempermudah pelayanan jasa medik veteriner, perlu mengatur penerapan tata layanan veteriner guna memberikan pelindungan terhadap pasien, klien, dokter hewan, dan dokter hewan spesialis;

bahwa untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum, perlu melakukan perubafian pengaturan pada otoritas veteriner;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurufi, perlu menetapkan Peraturan pemerintah tentang perublhan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OlT tentang Otoritas Veteriner;

pemberian rekomendasi status bebas Penyakit Hewan menular tertentu untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Menteri;

pemberian rekomendasi penetapan Wabah Penyakit Hewan menular kepada Menteri;

pemberian rekomendasi pencabutan penetapan Wabah Penyakit Hewan menular kepada Menteri;

pembuatan kesepakatan persyaratan teknis Kesehatan Hewan dengan negara lain secara bilateral, regional, dan internasional;

pemberian rekomendasi penetapan status darrrrat Veteriner di tingkat nasional kepada Menteri;

penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima;

penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

p

. . SK No 2l1845 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6-

penetapan jenis Obat Hewan yang dapat digunakan yang boleh beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

penetapan persyaratan Kesehatan Hewan untuk Hewan dan Produk Hewan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

pemberian rekomendasi persetujuan untuk pertama kali terhadap negara, zn.t:.a dalam suatu negara, dan unit usaha asal Hewan dan Produk Hewan kepada Menteri; dan

pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, satwa liar, dan Hewan akuatik dari dan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Menteri. (3) Otoritas Veteriner nasional mengoordinasikan Otoritas Veteriner kementerian, Otoritas Veteriner lembaga pemerintah, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner kabupaten/kota dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan. 4. Judul Bagian Ketiga pada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Otoritas Veteriner Kementerian dan Otoritas Veteriner Lembaga Pemerintah 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Otoritas Veteriner kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a meliputi:

Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan; dan

Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner. SK No 211846 A (2) Otoritas...

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -7 - (2) Otoritas Veteriner kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin masing-masing oleh pejabat Otoritas Veteriner kementerian yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri. 6. Ketentuan huruf b Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (21 sebagai berikut:

telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan

menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama yang membidangi:

pemberian rekomendasi penetapan jenis Penyakit Hewan Menular Strategis kepada Menteri;

pemberian rekomendasi penetapan status dan situasi wilayah Penyakit Hewan Menular Strategis kepada Menteri;

p

. . SK No 211847 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8-

penetapan wilayah pembebasan Penyakit Hewan Menular Strategis;

penetapan investigasi Wabah Penyakit Hewan menular;

penetapan dan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah lintas daerah provinsi;

pemberian rekomendasi penetapan penggunaan Obat Hewan untuk keamanan ternak konsumsi kepada Menteri;

pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat bebas Penyakit Hewan suatu wilayah dan unit usaha bidang peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri;

pemberian rekomendasi pemasukan Hewan, benih, dan bibit ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Menteri;

pemberian rekomendasi pemasukan Obat Hewan dan bahan pakan asal Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Menteri;

pemberian rekomendasi persyaratan teknis negara dan unit usaha bidang peternakan dan Kesehatan Hewan dari negara asal kepada Menteri;

pemberian sertifikat Veteriner bagi Hewan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi salah satu dasar pemeriksaan Karantina Hewan di tempat pengeluaran;

pelaksanaan pengendalian lalu lintas Hewan; dan

penetapan penggunaan Obat Hewan untuk program pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan menular tertentu. SK No 211848 A (2) Pejabat . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -9 - (2) Pejabat Otoritas Veterineryang menangani Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b melakukan pengambilan keputusan teknis tertinggi dalam:

pemberian rekomendasi penetapan zoonosis prioritas kepada Menteri;

pelaksanaan pengendalian lalu lintas Produk Hewan;

pemberian sertifikat Veteriner bagi Produk Hewan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi salah satu dasar pemeriksaan Karantina Hewan di tempat pengeluaran;

pemberian rekomendasi pemasukan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Menteri;

pemberian tugas kepada Dokter Hewan Berwenang untuk memproses pemberian sanksi terhadap pelanggaran di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

pemberian rekomendasi persyaratan teknis negara dan unit usaha Produk Hewan dari negara asal kepada Menteri;

penetapan strategi pencegahan penularan zoonosis; dan

penetapan penggunaan Obat Hewan, peralatan, dan perlakuan Hewan dalam tindakan penerapan Kesejahteraan Hewan. (3) Dihapus. 8. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13A (1) Otoritas Veteriner pada lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A melaksanakan fungsi otoritas Karantina Hewan dan karantina ikan. (2) K

. . SK No 211849 A

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner pada lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina. 9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sebagai berikut:

telah ditetapkan oleh gubernur sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan

menduduki jabatan paling rendah administrator pada dinas daerah provinsi yang membidangi suburusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner. (2) Dalam hal struktur organisasi dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

terdapat bidang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner, jabatan administrator diisi oleh Dokter Hewan Berwenang untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner provinsi; atau

tidak terdapat bidang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dokter Hewan Berwenang dengan jabatan fungsional paling rendah jenjang ahli madya yang melaksanakan tugas di bidang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner dapat diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner provinsi. 10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

telah ditetapkan oleh bupati/wali kota sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan b.menduduki... SK No 211850 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• 11-

menduduki jabatan paling rendah pengawas pada dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi suburusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner. (2) Dalam hal struktur organisasi dinas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

terdapat bidang atau seksi Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner, jabatan administrator atau pengawas diisi oleh Dokter Hewan Berwenang untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner kabupate n I kota; atau

tidak terdapat seksi Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dokter Hewan Berwenang dengan jabatan fungsional paling rendah jenjang ahli muda yang melaksanakan tugas di bidang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner dapat diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner kabupaten I kota. 11. Di antara Pasal73 dan Pasal74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 73A (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dapat dilakukan melalui telemedisin. (2) Telemedisin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

Dokter Hewan; dan

Dokter Hewan spesialis, yang telah memiliki izin praktik pelayanan Kesehatan Hewan. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 211851 A Agar

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -12- Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Repubtik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLTK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 185 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bidang Perundang-undangan Administrasi Hukum, Djaman SK No 211998 A

I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2OI7 TENTANG OTORITAS VETERINER UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini telah terjangkit wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang merupakan penyakit menular pada Hewan yang paling ditakuti oleh semua negara di dunia, antara lain karena penyebarannya yang sangat cepat melalui udara (airbone diseasel, menimbulkan kerugian ekonomi berupa penurunan produksi daging dan susu, serta menghambat perdagangan ternak baik di dalam negeri maupun luar

Keberhasilan pemberantasan PMK di Indonesia mengalami hambatan teknis dan prosedural karena belum seluruh provinsi dan kabupaten/kota mengangkat pejabat Otoritas Veteriner provinsi dan pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/

Sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 8 (delapan) provinsi yang belum mengangkat pejabat Otoritas Veteriner provinsi dan 258 (dua ratus lima puluh delapan) kabupaten/kota yang belum mengangkat pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, yang pada akhirnya akan menghambat program Pemerintah untuk bebas dari PMK melalui pengendalian progresif PMK (Progressiue Control Pathwag Foot and Mouth Disease atau PCP-FMDI. Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan pengangkatan pejabat Otoritas Veteriner provinsi dan pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, perlu penyesuaian persyaratan pengangkatan pejabat Otoritas Veteriner provinsi dan pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota mengikuti perkembangan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang telah dilaksanakan oleh dinas daerah. Perkembangan hukum lainnya yang berdampak pada penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Indonesia terjadi dengan dibentuknya lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OL9 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan T

Dalam Pasal 17 Undang-Undang dimaksud disebutkan pejabat Karantina Hewan bertindak sebagai Otoritas Veteriner Karantina Hewan di atas alat angkut, instalasi karantina, tempat pemasukan, atau tempat

Oleh karena itu, perlu mengatur keberadaan dari Otoritas Veteriner Karantina Hewan dalam satu kesatuan penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bawah koordinasi Otoritas Veteriner nasional. Selain . . . SK No 211996A

PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -2- Selain perkembangan status situasi Penyakit Hewan dan perkembangan hukum tersebut di atas, sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta untuk memperluas jangkauan dan mempermudah Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dipandang perlu untuk mengatur pemberian Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara telemedisin guna memberikan pelindungan terhadap pasien, klien, Dokter Hewan, dan Dokter Hewan spesialis. Secara umum, perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OtT tentang Otoritas Veteriner mencakup pengaturan Otoritas Veteriner pada lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan dan karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2Ol9 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan T\rmbuhan, syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner provinsi dan pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, serta Pelayanan Jasa Medik Veteriner melalui telemedisin. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 5A Cukup jelas. Angka 3 Pasal 6 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 1O Cukup jelas. Angka 6 Pasal 1 1 Cukup jelas. SK No 211854 A Angka7...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- Angka 7 Pasal 12 Cukup jelas. Angka 8 Pasal 13A Cukup jelas. Angka 9 Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Ayat (2) Cukup jelas. Huruf b Contoh dinas daerah provinsi yang membidangi suburrrsan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner, antara lain: