Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban;

mewujudkan kolaborasi dan keterpaduan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban;

meningkatkan hubungan kerja yang terpadu, inklusif, dan berkesinambungan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban; dan

memastikan terlaksananya Pencegahan dan Penanganan Korban sesuai dengan standar layanan. BAB II PELAKSANAAN KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN Pasal 4 Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:

perencanaan;

pelayanan;

evaluasi; dan

pelaporan. Pasal 5 (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui sinkronisasi rencana kegiatan antar kementerian/lembaga yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Korban. (2) Sinkronisasi rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

pemetaan dan identifikasi serta padu serasi program atau kegiatan Pencegahan dan Penanganan Korban pada kementerian/ lembaga terkait; dan SK No230330A

p

. .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4-

pemetaan dan identifikasi serta padu serasi anggaran Pencegahan dan Penanganan Korban pada kementerian / lembaga terkait. (3) Sinkronisasi rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilaksanakan oleh Menteri bersama dengan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban sebelum disusunnya rencana kerja kementerian/ lembaga terkait. (41 Sinkronisasi rencana kegiatan yang dihasilkan menjadi pertimbangan untuk pen)rusunan rencana kerja kementerian/lembaga. (5) Hasil sinkronisasi rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait penyusuna.n rencana kerja perangkat daerah. Pasal 6 (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui konsolidasi pelayanan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Korban yang dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). (2) Konsolidasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kementerian/lembaga melaksanakan pemberian pelayanan Pencegahan dan Penanganan Korban secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Pasal 7 (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan melalui:

analisa kesesuaian antara rencana kerja kementerian/lembaga hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelayanan Pencegahan dan Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

pen5rusunan rekomendasi. (2) Analisa kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: SK No 230331 A

pengumpulan .

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5-

pengumpulan data dan informasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban dari masingmasing kementerian/ lembaga terkait; dan

reviu atas sasaran dan target yang direncanakan dengan pencapaiannya. (3) Pen5rusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Korban. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri bersama dengan kementerian/lembaga terkait paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (5) Hasil evaluasi merupakan bahan bagi Menteri untuk men5rusun laporan. Pasal 8 (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d disusun berdasarkan hasil evaluasi. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri untuk disampaikan kepada Presiden. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Hasil pelaporan dijadikan pertimbangan bagi kementerian/lembaga terkait dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban. Pasal 9 (1) Dalam koordinasi Pencegahan dan Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan:

berbagi data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / ata:u

rapat koordinasi. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Dalam hal diperlukan, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dilaksanakan sewaktu-waktu. BABIII ... SK No 230332 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6- BAB III PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN Pasal 10 (1) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Menteri secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait. (21 Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas, serta dilaksanakan oleh Masyarakat. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilakukan dengan memastikan pendapat/suara Korban/penyintas Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara bermakna, dengan memperhatikan aspek:

gender;

usia;

kondisi dan ragam penyandang disabilitas;

geografis;

kebutuhan; dan

inklusivitas. Pasal 1 1 Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O dilakukan melalui:

pengamatan;

pengidentifikasian; dan

pencatatan. Pasal 12 (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf a dilakukan dengan memahami dan observasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban. SK No230333 A (2) Pengamatan...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -7 - (21 Pengamatan pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui bidang pendidikan, sarana dan prasarana publik, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informatika, keagamaan, dan keluarga;

penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan yang dilakukan dengan memperhatikan situasi konflik, bencana, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya; dan

penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pada panti sosial, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi tedadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (3) Pengamatan pelaksanaan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan Hak Korban atas:

hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, pelindungan, dan pemulihan;

hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;

hak atas layanan hukum;

hak atas penguatan psikologis;

hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;

hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan

hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. (41 Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) sebagai bahan untuk pengidentifikasian. SK No 230334 A Pasal 13

PR,ESIDEN PEPUBLIK INDONESIA -8- Pasal 13 (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pen5rusunan data dan informasi hasil pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) yang paling sedikit dikelompokkan berdasarkan:

proses;

hasil;

dampak;

tantangan; dan

rekomendasi. (21 Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk pencatatan. Pasal 14 (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan mengkompilasi dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bahan penJrusunan laporan hasil pemantauan. Pasal 15 Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menjadi bahan tindak lanjut bagi Menteri untuk melakukan koordinasi. Pasal 16 (1) Dalam melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan, disusun instrumen pemantauan. (2) lnstrumen pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 17 (1) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara:

bersama; dan/atau

sendiri-sendiri. SK No 230335 A (2) Pemantauan...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -9- (21 Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban secara bersama dan/atau sendiri-sendiri dilaksanakan dengan mengacu pada instrumen pemantauan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (21. (3) Hasil pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban secara bersama dan/atau sendiri-sendiri menjadi bahan tindak lanjut bagi Menteri untuk melakukan koordinasi. Pasal 18 (1) Dalam hal pelaksanaan pemantauan secara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas mengutamakan pemantauan kriteria tertentu. (21 Pemantauan secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri bersama dengan komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan/atau disabilitas. (3) Pemantauan secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah terkait dengan tematik Pencegahan dan Penanganan Korban. Pasal 19 Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi Pencegahan dan Penanganan Korban:

pada situasi konflik, bencana, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya; dan/atau

di panti sosial, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 20 (1) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, atau disabilitas sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing. (2) Hasil ... SK No 230336 A

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA _ 10_ (21 Hasil pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban yang dilaksanakan sendiri-sendiri oleh komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri. Pasal 21 (1) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban yang dilaksanakan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui:

peran serta dalam pemantauan yang dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas; danlatau

pemantauansecarasendiri-sendiri. (21 Hasil pemantauan secara sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri melalui media komunikasi yang disediakan oleh Menteri. Pasal22 (1) Hasil Pemantauan secara sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (21 menjadi data dan informasi mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban. (2) Data dan informasi merupakan bahan tindak lanjut bagi Menteri untuk melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Pemerintah ini mulai diundangkan. berlaku pada tanggal SK No 230337 A Agar

PRESIDEN ELIK INDONESIA

• 11- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 99 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi undangan dan Hukum, ttd. ttd SK No 230373 A Djaman

I PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA PENJELASAN PERATURAN PEMER,ffif;"PUB LIK IND. NESIA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL UMUM Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun