Jalan Tol

ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;

penyelenggara€m jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;

peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d.pelayanan... SK No 189261 A

PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -4-

pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; e, sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;

pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM Jalan Tol;

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan

sistem jaringan jalan yang berkelanjutan. Pasal 3 Lingkup penyelenggaraan Jalan Tol meliputi pengaturan Jalan Tol, pembinaan Jalan Tol, pengusahaan Jalan Tol, dan pengawasan Jalan To1. Bagian Kedua Wewenang Pasal 4 (U Wewenang penyelenggaraan Jalan Tol berada pada Pemerintah Rrsat. (21 Wewenang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan. (3) Sebagian wewenang Pemerintah h,rsat dalam penyelenggaraan Jalan To1 yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha dilaksanakan oleh BPJT. Bagian Ketiga Syarat Umum Pasal 5 (1) Jalan Tol merupakan:

bagian dari sistem jaringan jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu; dan SK No 189260 A

lintas...

PRESIDEN !NOONESIA -5-

lintas alternatif dari ruas Jalan Umum yang mempunyai fungsi arteri dan/atau kolektor. (21 Dalam hal belum terdapat ruas Jalan Umum pada kawasan yang bersangkutan dan diperlukan untuk mengembangkan suatu kawasan tertentu, Jalan Tol dapat tidak menjadi lintas alternatif. (3) Ruas Jalan Tol dihubungkan ke ruas jalan non Tol yang memenuhi kriteria paling sedikit:

melayani lalu lintas Llmum; atau

melayani lalu lintas tertentu dan menghubungkan kawasan yang memberikan manfaat untuk kepentingan umum. (4) Jalan non To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mempunyai fungsi kolektor dengan spesifikasi jalan sedang untuk lalu lintas umum atau setara dengan spesifikasi jalan sedang untuk lalu lintas tertentu. Bagian Keempat Syarat Teknis Pasal 6 (1) Jalan Tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi daripada Jalan Umum non To1 yang ada dan dapat melayani a.rus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi. (21 Jalan To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kelas I dan mempunyai spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagai Jalan Bebas Hambatan. (3) Jalan Tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) dan untuk Jalan Tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 kmljam (enam puluh kilometer per jam). (41 Kecepatan rencana paling rendah Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan paling sedikit kondisi topografi, keselamatan lalu lintas, kebutuhan biaya investasi, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan. SK No 189259 A (5) Setiap...

PRESIDEN REPUBLII( INDONESIA -6- (5) Setiap Ruas Jalan Tol harus dilakukan pemagaran sesuai dengan ruang milik jalan dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan. (6) Pada tempat yang dapat membahayakan Pengguna Jalan To1, Jalan Tol harus diberi bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan. (71 Setiap Jalan Tol paling sedikit wajib dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 7 (1) Jalan Tol harus mempunyai spesifikasi:

tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;

jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari Jalan Tol dibatasi secara efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara penuh;

jarak antarsimpang susun paling rendah 5 (lima) kilometer untuk Jalan Tol antarkota dan paling rendah 2 (dua) kilometer untuk Jalan Tol wilayah perkotaan;

jumlah lajur untuk jalur utama paling sedikit 2 (dua) lajur per arah;

menggunakan pemisah tengah atau median; dan

lebar bahu jalan sebelah luar dapat dipergunakan sebagai jalur lalu lintas sementara dalam keadaan darurat. SK No 189258A (2) Ketentuan...

EITIIFItrFN r INDONESIA -7 - (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 8 (1) Pada setiap Jalan Tol harus tersedia fasilitas komunikasi, sarana dan prasarana deteksi pengamanan dan keselamatan, akses yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya. (21 Pada Jalan Tol antarkota harus tersedia tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan Pengguna Jalan Tol. (3) Pada Jalan Tol perkotaan dapat disediakan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan Pengguna Jalan Tol. Pasal 9 (1) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (21 dan ayat (3) paling sedikit memperhatikan:

kondisi jalan akses, jalan lingkungan, dan area parkir;

keselamatan;

keamanan;

kenyamanan;

distribusi dan pergerakan seluruh golongan dan/atau jenis muatan kendaraan; dan

kelestarianlingkungan. (21 Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan pos terpadu untuk pelayanan keamanan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan penyelamatan darurat. SK No 189257 A (3) Tempat...

EEIFtrIIEENI INDONESIA 8- (3) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disediakan paling sedikit 1 (satu) untuk setiap jarak 5O (lima puluhlkilometer pada setiap jurusan. (41 Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apa pun dari luar Jalan To1, kecuali untuk tempat istirahat dan pelayanan dengan pengembangan dapat diberikan akses terbatas ke luar Jalan To1. (5) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikembangkan dengan menambah fasilitas penunjang lainnya berupa:

penambahan area promosi produk tertentu dan daerah serta promosi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;

penambahan area lokasi perpindahan untuk orang dan barang/logistik;

pengembangan untuk destinasi wisata dan kawasan industri;

fasilitas inap; dan/atau

area bermain anak. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 1O (1) Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan dilakukan dengan mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah melalui pola kemitraan. {21 Untuk mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus mengalokasikan lahan paling sedikit 3oolo (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi. (3) Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan usaha dan keringanan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. SK No 189256 A (4) Setiap...

PRES!trEN REPUBLII( 'NDONESTA -9- (4) Setiap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat keterangan sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pasal 1 1 (U Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu akses masuk dan keluar Jalan To1. (21 Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis;

penghentian kegiatan;

penghentian pelayanan umum;

penutupan lokasi;

pencabutan izin;

pembatalan izin; atau

pembongkaran bangunan. (3) Akses masuk dan keluar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Penghubung dari jalan utama pada Jalan Tol sampai dengan pertemuan jalan non To1. Pasal 12 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender. (21 Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b atau penghentian pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diberikan dalam hal jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan I (satu) kali dengan jangka waktu pemenuhan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender. (41 Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Menteri memberikan sanksi administratif berupa penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d. SK No 189255A (5) Dalam...

PRESIDEN REPUBLII( INDONESIA _ 10_ (5) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (41 terlampaui, Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g. Pasal 13 (1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e atau pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dikenakan dalam hal izin yang diperoleh tidak melalui tata cara, prosedur, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pencabutan izin atau pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21huruf g. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB III PENGATURAN JALAN TOL Bagian Kesatu Umum Pasal 14 Pengaturan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. SK No 189254A Bagian

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA

• 11- Bagian Kedua Perrrmusan Kebijakan Perencanaan

  Pasal 15

  (U Dalam perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Pusat paling sedikit memperhatikan:
  
  

rencana pembangunan jangka panjang nasional;

rencana pembangunan jangka menengah nasional;

rencana tata ruang wilayah nasional;

rencana umum nasional keselamatan;

tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional; dan

implementasi PembangunanJalan Berkelanjutan. l2l Kebijakan perencanaan Jalan Tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali. Pasal 16 (U Kebijakan perencanaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 merupakan arah pengembangan sistem jaringan Jalan Tol beserta strategi pencapaiannya. (21 Kebijakan perencanaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

tujuan dan sasaran pengembangan;

dasar kebijakan;

prioritas pengembangan; dan

program pengembangan jaringan Jalan To1. Bagian Ketiga Penyusunan Perencanaan Umum Pasal 17 (1) Rencana umum jaringan Jalan Tol disusun berdasarkan kebijakan perencanaan Jalan To1. (2) Rencana... SK No 189253 A

EEIIFIITEN UK INDONESIA -t2- (21 Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional. (3) Dalam hal rencana umum jaringan Jalan Tol belum tercantum dalam rencana tata ruang wilayah nasional, Menteri menyampaikan rencana umum jaringan Jalan Tol kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagai usulan perubahan yang akan ditindaklanjuti dalam peninjauan kembali rencana tata rrrang wilayah nasional. (4) Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ruas Jalan Tol yang paling sedikit berbentuk koridor Jalan Tol. (5) Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (U mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dikaji ulang secara periodik berdasarkan perkembangan yang ada. (6) Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana umum jaringan jalan nasional yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 18 (1) Menteri melakukan prastudi kelayakan terhadap rencErna koridor Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat l4l yang ditetapkan dalam rencana umum jaringan Jalan Tol. (21 Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kegiatan:

analisis rencana pengembangan kawasan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang;

analisis sosial ekonomi;

analisis transportasi;

analisis proyeksi lalu lintas;

kajian teknis;

pemilihan Ruas Jalan Tol;

analisis perkiraan biaya tanah, konstruksi, dan investasi; dan

analisis kelayakan ekonomi. (3) B

. . SK No 189249 A

PRESItrEN REPUBLIK INDONESIA 13 (3) Berdasarkan hasil prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan rencana Ruas Jalan Tol. Bagian Keempat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 19 Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi penyusunan norrna, standar, pedoman, dan manual tentang penyelenggaraan Jalan Tol. BAB IV PEMBINAAN JALAN TOL Bagian Kesatu Umum Pasal 20 Pembinaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan. Bagian Kedua Pedoman dan Standar Teknis Pasal 21 (1) Pedoman dan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan dokumen teknis yang menjelaskan persyaratan, prosedur, dan ketentuan teknis mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Jalan To1. (21 Pedoman dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan pedoman dan standar yang sudah ada, kajian ilmiah, kajian lapangan, dan uji laboratorium serta peraturan perundang-undangan terkait. (3) Pedoman dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Bagian . , . SK No 189248 A

PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -t4- Bagian Ketiga Pelayanan Pasal22 (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan bagian kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada Badan Usaha dan Pengguna Jalan To1. (21 Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian izin, sosialisasi, dan informasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan di bidang Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Pemberdayaan Pasal 23 (1) Pemberdayaan di bidang Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan oleh Menteri untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Jalan Tol. l2l Pemberdayaan di bidang Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyelenggara Jalan To1, Pengguna Jalan To1, dan masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberdayaan di bidang Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kelima Penelitian dan Pengembangan Pasal 24 (1) Penelitian dan pengembangan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan oleh Menteri untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Jalan To1. (2) Dalam... SK No 189247 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -15- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat bekerja sama dengan pihak lain. Penelitian dan pengembangan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndangundangan. (3) BAB V PENGUSAHAAN JALAN TOL Bagian Kesatu Umum Pasal 25 (1) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kewenangan Menteri. (2) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha melalui perjanjian pengusahaan Jalan Tol dengan Menteri. (3) Pengusahaan Jalan Tol yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi:

kerja sama atas prakarsa Pemerintah Pusat; atau

kerja sama atas prakarsa Badan Usaha. (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dipilih melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah Pusat dapat menugaskan badan usaha milik negara sebagai Badan Usaha untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

diperlukan untuk percepatan pembangunan wilayah; dan

mempunyai nilai strategis secara nasional. SK No 2136044 (6) Kerja

PRESIDEN REPUBLII( INDONESIA 16 (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

pendanaan;

perencanaan teknis;

pelaksanaan konstruksi;

pengoperasian; danf atau

preservasi. (8) Pelaksanaan kegiatan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan persiapan pengusahaan, pengadaan tanah, pelelangan pengusahaan Jalan Tol, dan perjanjian pengusahaan Jalan To1. (9) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21dan ayat (3) diberikan untuk masa konsesi yang dituangkan dalam perjanjian pengusahaan Jalan To1. (10) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 26 (1) Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:

seluruh lingkup pengusahaan Jalan Tol pada Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi dan finansial;

pengoperasian dan preservasi Ruas Jalan Tol yang dibangun oleh Menteri; dan

meneruskan sebagian Ruas Jalan Tol yang dibangun Menteri, serta pengoperasian dan preservasi keseluruhan ruas Jalan To1. (21 Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat memperhitungkan pengembalian investasi Pemerintah Pusat. Pasal 27 .. . SK No 189237 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t7- Pasal 27 (U Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (21 dapat melaksanakan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan Jalan To1. l2l Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang. (3) Dalam hal pengusahaan Jalan Tol layak secara finansial atau telah mencapai tingkat kelayakan finansial yang ditetapkan, maka pengembangan kawasan dapat menjadi bagian dari pengusahaan Jalan Tol dengan tidak menurunkan tingkat kelayakan finansial Jalan Tol yang ditetapkan. Pasal 28 (1) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan Jalan Tol tidak dapat diwujudkan, Menteri sesuai kewenangannya dapat mengambil kebijakan untuk pelaksanaan pengusahaan Jalan To1. (21 Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial jika tidak diberi dukungan oleh Pemerintah Rrsat secara keseluruhan;

Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial jika tidak diberi dukungan oleh Pemerintah Pusat sebagian; atau

Ruas Jalan To1 yang mengalami pengakhiran perjanjian pengusahaan Jalan Tol akibat Badan Usaha gagal memenuhi kewajibannya. (3) Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi Jalan Tol oleh Menteri dan pengoperasian serta preservasinya dilakukan oleh Badan Usaha. SK No 189236 A (4) P

. .

(4) (s) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 18 Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b dilakukan melalui:

sebagian kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi Jalan Tol oleh Menteri, dan seluruh pengoperasian serta preservasinya dilakukan oleh Badan Usaha; atau

kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan preservasi Jalan Tol yang dilakukan Badan Usaha dengan dukungan sebagian pendanaan oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf c dilakukan melalui:

pelelangan ulang, penugasan kepada badan usaha milik negara, atau pembangunan oleh Pemerintah Pusat bagi Ruas Jalan Tol yang mengalami pengakhiran perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebelum Jalan Tol beroperasi secara penuh; atau

pelelangan ulang atau penugasan kepada badan usaha milik negara bagr Ruas Jalan Tol yang mengalami pengakhiran perjanjian pengusahaan Jalan Tol setelah Jalan Tol beroperasi secara penuh. Paragraf 1 Prakarsa Badan Usaha Pasal 29 (1) Pengusahaan Jalan Tol dapat dikerjasamakan melalui prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b. (2t Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benrpa pengajuan rencana untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol yang dilengkapi dengan dokumen kajian awal kelayakan yang paling sedikit terdiri atas:

kajian teknis;

kajian ekonomi dan komersial; dan

kerangka acuan penyusunan dokumen studi kelayakan. (3) Ruas... SK No 189235 A

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 19 (3) Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memenuhi kriteria sebagai berikut:

tercantum dalam rencana umum jaringan jalan nasional; dan

layak secara ekonomi dan finansial. (4) Apabila Ruas Jalan Tol belum tercantum dalam rencana umum jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Ruas Jalan Tol harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:

terintegrasi dengan rencana umum jaringan jalan nasional dan sesuai dengan rencana tata ruang;

mampu meningkatkan kinerja Ruas Jalan Tol yang ada;

tidak menurunkan tingkat kelayakan finansial Jalan Tol yang ada sampai batas tertentu; dan

layak secara ekonomi dan finansial. Pasal 3O (1) Badan usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mengajukan permohonan untuk memprakarsai Ruas Jalan Tol kepada Menteri yang dilengkapi dengan dokumen kajian awal kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (21. (21 Menteri memberikan persetujuan prinsip dalam hal:

Ruas Jalan Tol yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan badan usaha pemrakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi pendanaan pengusahaan Ruas Jalan Tol; atau

Ruas Jalan Tol yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan badan usaha pemrakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi pendanaan pengusahaan Ruas Jalan Tol. (3) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, badan usaha pemrakarsa wajib men5rusun dokumen persiapan pengusahaan Jalan To1 yang paling sedikit mencakup:

dokumen... SK No 189234 A

(4) (s) (6) (8) 17t PR.ESIDEN REPUBLIK INDONESIA -20-

dokumen studi kelayakan termasuk desain awal (basic design);

dokumen analisis mengenai dampak lingkungan; dan

dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dokumen persiapan pengusahaan Jalan To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh badan usaha pemrakarsa kepada Menteri disertai usulan kompensasi beruPa:

pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen);

pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh badan usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to matehl, sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan;

pembelian prakarsa, antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri atau oleh pemenang lelang; atau

bentuk lain yang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menteri melakukan evaluasi terhadap dokumen persiapan pengusahaan Jalan Tol yang diajukan iebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan usulan bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan prakarsa terhadap usulan Ruas Jalan To1. Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat bentuk kompensasi kepada badan usaha pemrakarsa. Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dijadikan dasar pelelangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prakarsa Badan Usaha untuk pengusahaan Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf2... SK No 189233 A (e)

PRESItrEN ELII( INDONESIA -21 - Paragraf 2 Penugasan Pengusahaan Jalan ToI Pasal 31 (1) Penugasan badan usaha milik negara sebagai Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) meliputi:

seluruh lingkup pengusahaan Jalan Tol; atau

meneruskan pengusahaan Jalan Tol yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Pusat, termasuk pengoperasian dan preservasi Jalan To1. (21 Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan dan/atau pelaksanaan konstruksi Jalan Tol. (4) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. (5) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha lain. (6) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik negara diberi jaminan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 32 (1) Pengembalian investasi badan usaha milik negara dalam rangka penugasan bersumber dari dana yang diperoleh dari Pengguna Jalan Tol dan/atau Pemerintah Pusat. (2) Dalam... SK No 189284A

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 22 (21 Dalam hal pengembalian investasi badan usaha milik negara bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Rrsat dapat mengenakan tarif Tol kepada Pengguna Jalan To1. (3) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat mengalihkan hak pengelolaan kepada pihak lain setelah Jalan Tol beroperasi secara komersial. (4) Pendapatan yang bersumber dari tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21merupakan penerimaan negara bukan pajak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan pengembalian investasi badan usaha milik negara dalam rangka penugasan yang bersumber dari dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan pengalihan hak pengelolaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 33 (U Dalam pelaksanaan pemb€rngunan Jalan Tol oleh badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), jumlah lajur Jalan Tol paling sedikit 2 (dua) lajur per arah yang pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap. (21 Pemenuhan jumlah lajur paling sedikit 2 (dua) lajur per arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sebelum volume lalu lintas mencapai derajat kejenuhan kapasitas jalan. (3) Kewajiban pemenuhan spesifikasi minimal jumlah lajur secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol dan dokumen rencana usaha Jalan To1. Paragraf 3 Persiapan Pengusahaan Pasal 34 (1) Persiapan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) dilakukan untuk menyusun prioritas proyek Jalan Tol yang akan dilelang. (2) Persiapan... SK No 189283 A

PRESIDEh[ REPUEUK INDONESIA -23- {21 Persiapan pengusahaan mencakup paling sedikit pelaksanaan:

prastudi kelayakan finansial;

studi kelayakan;

analisis mengenai dampak lingkungan; dan

pen)rusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Pasal 35 (1) Prastudi kelayakan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (21 huruf a meliputi analisis proyeksi pendapatan dan biaya investasi, analisis kelayakan finansial termasuk rekomendasi bentuk pengusahaan, skema pendanaan, dan upaya yang dibutuhkan untuk membuat proyek layak secara finansial. (21 Prastudi kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat l2l huruf b. Pasal 36 (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (21 huruf b disusun berdasarkan hasil prastudi kelayakan. (21 Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kegiatan:

kajian aspek hukum dan kelembagaan;

kqiian teknis yang memuat paling sedikit analisis:

tahap prakualifikasi; dan

tahap pelelangan terbatas bagi yang lulus prakualifikasi. Pasal44... SK No 189279 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -27' Pasal 44 (1) Untuk pengusahaan Jalan Tol yang memenuhi persyaratan, pelelangan dapat dilakukan dengan menggabungkan tahap prakualifikasi dan tahap pelelangan. (21 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

merupakan prioritas sektor yang ditetapkan oleh Menteri; dan

memenuhi kriteria kesiapan pengusahaan Jalan Tol. (3) Penggabungan tahap prakualifikasi dan tahap pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 Pihak yang dapat mengikuti pelelangan merupakan badan usaha yang mempunyai kemampuan keuangan. Pasal 46 Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (21 menyelenggarakan tahapan prakualifikasi untuk menilai kemampuan calon peserta pelelangan pengusahaan Jalan Tol yang meliputi aspek:

administrasi;

keuangan; dan

teknis. Pasal47 Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (21 menilai calon peserta pelelangan berdasarkan prosedur prakualifikasi sebagai berikut:

panitia pelelangan mengundang calon peserta yang berminat untuk mengikuti prakualifikasi melalui iklan pada media cetak dan/atau elektronik yang mempunyai sirkulasi luas dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris; SK No 189278 A

panitia . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 28

panitia pelelangan wajib menyediakan dokumen prakualifikasi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik untuk pihak yang berminat;

panitia pelelangan wajib menyelesaikan prakualilikasi terhadap calon peserta dalam waktu tertentu dan dinyatakan dengan jelas dalam dokumen lelang; dan

panitia pelelangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada semua calon peserta yang lulus prakualifikasi dan calon peserta yang tidak lulus prakualifikasi dalam waktu bersamaan. Pasal 48 (1) Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) wajib menyediakan dokumen lelang dalam bentuk cetak dan/atau elektronik kepada:

peserta yang lulus tahap prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a; dan

peserta yang mengikuti pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (ll. l2l Dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

undangan lelang;

petunjuk terhadap peserta pelelangan;

formulir penawaran;

syarat umum dan khusus yang akan diterapkan dalam perjanjian pengusahaan;

salinan dokumen studi kelayakan dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;

salinan dari konsep perjanjian pengusahaan; dan

ketentuan mengenai jaminan penawaran atas nama penawar yang diperlukan dalam penawaran. Pasal 49 (1) Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) wajib melakukan evaluasi penawaran berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan. SK No 189277 A (2) Kriteria...

PRESIDEN REPUBLIK iNtrONESIA -29- (21 lftiteria evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam dokumen lelang. (3) Dalam hal jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan hanya

lingkup pengusahaan Jalan Tol;

masa konsesi pengusahaan Jalan Tol dan perubahan masa konsesi;

tarif Tol awal dan formula penyesuaian tarif Tol;

hak dan kewajiban, termasuk risiko yang harus dipikul para pihak, ketika alokasi risiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko;

SPM Jalan Tol;

sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian pengusahaan;

penyelesaian sengketa;

pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan;

aset penunjang fungsi Jalan Tol;

sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan Jalan Tol menggunakan hukum Indonesia;

keadaan kahar di luar kemampuan para pihak; dan

kondisi Jalan Tol dan/atau fasilitas yang akan dialihkan;

prosedur dan tata cara penyerahan Jalan Tol dan / atau fasilitasnya;

ketentuan bahwa Jalan To1 dan/atau fasilitasnya harus bebas dari segala jaminan atau pembebanan dalam bentuk apa pun pada saat diserahkan kepada Pemerintah Pusat; dan

ketentuan bahwa saat diserahkan, Jalan Tol dan/atau flasilitasnya bebas dari tuntutan pihak ketiga. SK No 189275 A (7) Dalam...

PRESIDEN K INDONESIA -31 - (71 Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan Jalan Tol tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pendanaan Pasal 52 (1) Pendanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a berasal dari Pemerintah Rrsat dan/atau Badan Usaha. (21 Pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengusahaan Ruas Jalan To1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (3) Pendanaan bagi pembangunan Jalan To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat berasal dari pendapatan Tol selama masa konsesi dan/atau tambahan masa konsesi untuk suatu Ruas Jalan To1. (4) Pendanaan yang berasal dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (l). (5) Pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (U digunakan untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b. (6) Sumber pendanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembiayaan kreatif sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Ketentuan mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 189274 A Bagian

PRESIDEN REPUBLII( INDONESIA -s2- Bagian Ketiga Perencanaan Teknis Pasal 53 (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b menghasilkan rencana teknis akhir yang merupakan dokumen teknis yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan dengan mengacu pada desain awal (basfc designl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf h yang dapat memperhatikan kearifan lokal. (21 Rencana teknis akhir Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

gambar rencana teknis akhir;

spesifikasi pekerjaan;

jadwal rencana kerja;

kriteria desain;

ketentuan teknis;

laporan survei dan laporan hasil analisis survei;

rencana mutu dan keselamatan kerja; dan

daftar kuantitas, harga satuan, dan rencana anggaran biaya. (3) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf e paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

ruang manfaat Jalan Tol yang merr.rpakarl ruang sepanjang Jalan Tol yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, talud timbunan, dan galian serta ambang pengaman;

ruang milik Jalan Tol yang merupakan ruang sepanjang Jalan Tol yang meliputi ruang manfaat Jalan Tol dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan Tol;

ruang pengawasan Jalan Tol yang merupakan ruang sepanjang Jalan To1 yang meliputi sejalur tanah tertentu di luar ruang milik Jalan To1 yang penggunaannya berada di bawah pengawasan Menteri;

b

. . SK No 189273 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 33

beban rencana, volume lalu lintas, dan kapasitas serta tingkat pelayanan Jalan Tol;

persyaratan geometris Jalan Tol;

jarak minimum antarjalan keluar/masuk Jalan Tol;

persyaratan konstruksi Jalan Tol; dan

bangunan pelengkap Jalan To1. (4) Khusus untuk Jalan Tol layang, ruang manfaat Jalan Tol merupakan ruang sepanjang Jalan Tol layang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman. (5) Penyusunan rencana teknis akhir Jalan To1 memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan dan menggambarkan hasil optimal sesuai dengan kebuhrhan Pengguna Jalan Tol dan elisiensi sumber daya. (6) Pen5rusunan rencana teknis akhir Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Badan Usaha. (71 Penyusunan rencarra teknis akhir Jalan Tol oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan Menteri. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana teknis akhir Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Pelaksanaan Konstruksi Pasal 54 (1) Pelaksanaan konstruksi Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf c dilaksanakan sesuai dengan rencana teknis akhir Jalan Tol yang dilaksanakan atau telah disetujui oleh Menteri. (21 Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah pengadaan tanah selesai paling sedikit pada bagian Ruas Jalan Tol yang jika konstruksi selesai, Jalan Tol dapat dioperasikan. (3) Dalam... SK No 189272 A

PRESIDEN REPUBUI( INDONESIA 34 (3) Dalam hal dibutuhkan percepatan pembangunan Jalan Tol yang merupakan prakarsa Pemerintah Pusat, pelaksanaan konstruksi Jalan Tol dapat dilaksanakan sesuai rencana teknis akhir yang persetujuannya diberikan secara bertahap. (4) Pelaksanaan konstruksi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan konstruksi Jalan Penghubung dan/atau pengembalian kondisi Jalan Umum yang terdampak konstruksi dan pengoperasian Jalan To1. (5) Menteri dapat menetapkan kegiatan peningkatan Jalan Umum yang terdampak konstruksi dan pengoperasian Jalan Tol sebagai bagian dari pelaksanaan konstruksi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Pelaksanaan konstruksi Jalan Tol harus menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan pengguna jalan, dan kelancaran arus lalu lintas pada jalan yang ada serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya. Pasal 55 Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meqiadi tanggung jawab Badan Usaha dengan memperhatikan mutu, efisiensi dan manfaat, serta fungsi Jalan Tol. Pasal 56 (1) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol yang melewati jalan yang telah ada wajib menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi. (21 Penyediaan jalan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pengusahaan Jalan To1. (3) Laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan laik fungsi Jalan Umum. (4) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol yang berlokasi di atas atau di bawah jalan yang telah ada wajib memastikan jalan yang ada tetap laik fungsi. SK No 189271 A (s) uji...

PRESIDEN REPUBLIT( INDONESIA -35- (5) Uji laik fungsi jalan pengganti dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (6) Badan Usaha wajib memastikan bangunan perlintasan pada Jalan Tol telah mempertimbangkan rencarra pengembangan jalan dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. {7) Dalam hal pelaksanaan pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, Badan Usaha wajib menyediakan jalan pengganti sementara yang layak. (8) Penyediaan jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan pendapat instansi terkait. (9) Jalan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pengoperasian dan preservasi. (1O) Serah terima aset terhadap jalan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan barang milik negara. Pasal 57 (1) Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disediakan dengan jumlah lajur dan struktur lapis perkerasan yang paling sedikit sama dengan jumlah lajur dan struktur lapis perkerasan lintas jalan yang digantikan. (21 Jalan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi persyaratan:

geometris;

perlengkapan jalan; dan

konstruksi bangunan yang berlaku. (3) Selama pelaksanaan konstruksi jalan pengganti belum selesai atau jalan pengganti belum dapat difungsikan, jalan yang ada harus tetap berfungsi. (41 Penyediaan jalan pengganti oleh Badan Usaha diatur dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol. SK No 189270 A Pasal

teguran tertulis;

denda administratif; dan/atau

pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan To1. (21 Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. (4) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Badan Usaha yang tidak menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi atau Badan Usaha yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang layak. (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi atau yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang layak, dikenai denda administratif 1oloo (satu permil) per hari kerja dari biaya konstruksi jalan pengganti. (6) Apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi atau yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang Layak, dikenai pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol. (71 Pemasukan dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaan negara bukan pajak. (8) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal59... SK No 189269 A

PRESIDEN REPUELII( INDONESIA -37 - Pasal 59 Dalam hal pelaksanaan konstnrksi Jalan Tol melintas di atas atau di bawah jalur transportasi atau jaringan utilitas lainnya, persyaratan teknisnya ditetapkan bersama oleh Menteri dan menteri terkait. Bagian Kelima Pengoperasian Paragraf 1 Umum Pasal 6O Pengoperasian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf d meliputi SPM Jalan Tol, Pengguna Jalan Tol, pengumpulan To1, penggunaan Jalan To1, pemanfaatan bagian Jalan To1, penutupan sementara, pengambilalihan dan pengoperasian setelah masa konsesi, usaha-usaha lain, dan tarif Tol yang sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan Jalan To1. Pasal 61 (1) Pengoperasian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf d dilakukan setelah memenuhi:

laik fungsi terhadap ketentuan teknis dan administratif sebagai Jalan Umum; dan

laik fungsi terhadap ketentuan sistem Tol yang meliputi sistem pengumpulan Tol dan perlengkapan sarana operasi, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Selama masa pengoperasian Jalan To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha wajib memenuhi SPM Jalan Tol. Paragraf2... SK No 189268A

PRESIDEN REPUBLII( TNDONESIA -38- Paragraf 2 Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol Pasal 62 (1) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6O meliputi:

kondisi Jalan Tol;

prasarana keselamatan dan keamanan; dan

prasarana pendukung layanan bagi Pengguna Jalan Tol. (2) Setiap parameter SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat unsur implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan dan estetika. (3) Kondisi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

kondisi perkerasan badan jalan;

kondisi perkerasan bahu jalan;

kondisi rounding;

kondisi drainase;

kondisi bagian khusus; dan

estetika lingkungan. (4) Prasarana keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

petunjuk jalan;

penerangan Jalan Umum;

anti-silau;

pagar ruang milik jalan;

pagar pengamanan;

fasilitas penanganan kecelakaan;

fasilitas pengamanan dan penegakan hukum; dan

fasilitas pelayanan dan pertolongan. (5) Prasarana pendukung layanan bagi Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a.aksesibilitas; ... SK No 189267 A

PRESIDEN K INDONESIA -39-

aksesibilitas;

kecepatan tempuh rata-rata; dan

tempat istirahat dan pelayanan memperhatikan aspek keberlanjutan kesetaraan gender. yang dan Pasal 63 (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (21wajib melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol secara berkala paling lama 6 (enam) bulan dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Menteri. (21 Menteri melalui BPJT dan/atau unit organisasi yang ditunjuk oleh Menteri melakukan pengecekan atas laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kewajiban pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (21 dimuat dalam perjanjian pengusahaan Jalan To1. (4) Hasil evaluasi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 64 (1) Setiap Badan Usaha yang tidak memenuhi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikenai sanksi administratif berupa:

teguran tertulis;

penundaan penyesuaian tarif;

denda administratif; dan/atau

pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol. (21 Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk penyelesaian pemenuhan SPM Jalan Tol dalam jangka waktu tertentu. (3) Dalam hal Badan Usaha tidak memenuhi SPM Jalan Tol dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, Badan Usaha dikenai sanksi penundaan penyesuaian tarif dan denda administratif. SK No 189266 A (a) Apabila...

PRESIDEH BUK INDONESIA -40- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penundaan penyesuaian tarif dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Usaha telah melakukan pemenuhan SPM Jalan To1, sanksi penundaan tarif dicabut. (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penundaan tarif tol dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Usaha tidak melakukan pemenuhan SPM Jalan To1, Badan Usaha dikenai pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan To1. (6) Pemasukan dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif SPM Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 3 Pengguna Jalan Tol Pasal 65 (U Jalan Tol diperuntukkan bagi Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih. l2l Jalan Tol dapat diperuntukkan bagi sepeda motor roda dua atau lebih apabila dilengkapi dengan fasilitas jalur Jalan Tol khusus yang secara fisik terpisah. (3) Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai kewajiban membayar Tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, preservasi Jalan Tol, dan pengembangan jaringan Jalan To1. (4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis angkutan dan tonasenya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan golongan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri. Paragraf4... SK No 189265 A

PRESIDEN REI'UELII( INDONESIA -41 - Paragraf 4 Pengumpulan ToI Pasal 66 (1) Pengumpulan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan kegiatan penarikan Tol dari Pengguna Jalan To1. (2) Pengumpulan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sistem penarifan yang ditetapkan oleh Menteri atas usul BPJT. (3) Sistem penarifan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat {21ditetapkan berdasarkan total jarak tempuh atau rata-rata jarak tempuh Pengguna Jalan To1. (4) BPJT dapat mengusulkan perubahan pengumpulan Tol dan sistem penarifun pada Jalan Tol yang sudah beroperasi kepada Menteri setelah melakukan evaluasi dan/atau setelah menerima usulan dari Badan Usaha. Pasal 67 (1) Pengumpulan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. (21 Sistem pengumpulan Tol secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teknologi nontunai nirsentuh nirhenti. (3) Dalam hal pelaksanaan pengumpulan Tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti dilaksanakan oleh Menteri, Badarr Usaha dapat dikenai biaya layanan. (41 Pengumpulan Tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang dilaksanakan oleh Menteri, diselenggarakan dengan ketentuan:

Menteri menjamin Badan Usaha mendapatkan seluruh pendapatan Tol atas setiap kendaraan yang menggunakan Jalan Tol sesuai dengan golongan jenis kendaraan dan tarif Tol; dan

Menteri menyediakan serta menjamin ketersediaan dan keberlangsungan layanan pengumpulan Tol kepada Badan Usaha. SK No 189264 A (5) Menteri...

PRESIDEN ELIK INDONESIA 42 (5) Menteri dapat bekerja sarna dengan badan usaha pelaksana untuk melaksanakan pengumpulan Tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti. (6) Badan usaha pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5| merupakan badan usaha yang didirikan untuk melaksanakan pengelolaan dan bertanggung jawab atas pemenuhan layanan sistem pengumpulan Tol nontunai nirsentuh nirhenti di Jalan To1. (71 Badan usaha pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak dalam mengelola pengumpulan Tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti dalam hal unit pengelola dana belum terbentuk. (8) Dalam hal badan usaha pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat l7l tidak ditetapkan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak, penunjukan instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk membayar badan usaha pelaksana. (10) Dalam hal terdapat selisih lebih pemasukan biaya layanan menjadi penerimaan negara bukan pajak. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan Tol dengan sistem elektronik menggunakan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 5 Penggunaan Jalan Tol Pasal 68 Penggunaan Jirlan Tol sebagaimana Pasal 60 meliputi:

penggunaan jalur lalu lintas;

penggunaan bahu jalan;

median; dan

gerbang Tol. dimaksud dalam Pasal69... SK No 189307A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -43- Pasal 69 (U Penggunaan jalur lalu lintas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

jalur lalu lintas diperuntukkan bagi arus lalu lintas Pengguna Jalan Tol;

lajur lalu lintas sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang bergerak lebih cepat dari kendaraan yang berada pada lajur sebelah kirinya, sesuai dengan batas kecepatan yang ditetapkan;

tidak digunakan untuk berhenti;

tidak digunakan untuk menarik/menderekf mendorong kendaraan, kecuali menggunakan penarik/penderek/pendorong yang disediakan oleh Badan Usaha; dan

tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang, barang, dan/atau hewan. (21 Penggunaan bahu jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

digunakan bagi arus lalu lintas pada keadaan darurat;

diperuntukkan bagi kendaraan yang berhenti darurat;

tidak digunakan untuk menarik/menderek/ mendorong kendaraan;

tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang, barang, dan/atau hewan; dan

tidak digunakan untuk mendahului kendaraan. (3) Penggunaan median Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

digunakan sebagai jalur pemisah arLrs lalu lintas kendaraan yang bergerak berlawanan arah; SK No 189306A b.tidak...

PRESIDEN PEPUBLIX TNDONESIA -44-

tidak dapat digunakan untuk kepentingan berhenti darurat; dan

tidak digunakan oleh kendaraan untuk memotong atau melintas median kecuali dalam keadaan darurat. (4) Penggunaan gerbang Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

digunakan untuk pelaksanaan pengumpulan Tol;

dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan perekaman asal dan/atau tujuan gerbang dan fasilitas pembayaran dalam hal transaksi menggunakan uang elektronik; dan

tidak digunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, barang, dan/ atau hewan. Pasal 7O Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 6 Pemanfaatan Bagian Jalan Tol Pasal 71 (U Pemanfaatan bagian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada ruang milik Jalan Tol dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

ruang milik Jalan Tol hanya diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan Tol, penambahan lajur lalu lintas, serta ruang untuk pengamanan jalan; dan

dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan keamanan konstruksi Jalan Tol, Badan Usaha dapat menggunakan ruang milik Jalan Tol di luar ruang manfaat Jalan Tol untuk penempatan iklan, bangunan utilitas, dan/atau utilitas. (2) M

. . SK No 189305 A

PRESIDEN BLIK INDONESIA -45- (21 Menteri dapat memberikan izin pemanfaatan bagian Jalan To1 pada ruang milik Jalan Tol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan konstruksi Jalan Tol. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bagian Jalan To1 pada ruang milik Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal T2 (1) Pemanfaatan bagian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal6O pada ruang pengawasan Jalan Tol diatur sebagai berikut: a, kondisi dan situasi ruang pengawasan Jalan Tol harus direncanakan agar pandangan bebas pengemudi tidak terganggu; dan

pemasangan iklan dan bangunan lainnya di daerah pengawasan Jalan Tol harus memperhatikan keamanan lalu lintas Jalan Tol. l2l Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 73 Penempatan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b dan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b tidak mengurangi hak pemerintah daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal74 (1) Apabila untuk kepentingan penyelenggaraan Jalan Tol suatu bangunan utilitas dan/atau utilitas yang telah ada yang terletak di dalam, p&da, sepanjang, danlatau melintas di atas atau di bawah ruang milik Jalan To1, harus dipindahkan atau direlokasi dari ruang milik Jalan Tol, pemiliknya harus memindahkan atau merelokasi bangunan utilitas dan/atau utilitas tersebut. (21 Biaya untuk memindahkan atau merelokasi, termasuk biaya memasang kembali bangunan utilitas dan/atau utilitas tersebut pada lokasi baru dibebankan kepada Badan Usaha. Pasal75... SK No 1893044

PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA -46_ Pasal 75 Pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas dan/atau utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, dan/atau melintas di atas atau di bawah ruang milik Jalan To1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 7 Penutupan Sementara Pasal 76 (1) Jalan Tol dapat ditutup sementara sebagian atau seluruh Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6O apabila:

digunakan untuk kepentingan nasional;

digunakan untuk keamanan dan keselamatan negara; dan

kondisi fisik Jalan Tol membahayakan Pengguna Jalan Tol. (21 Penutupan sementara Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Penutupan sementara Ruas Jalan Tol wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada hari mulai ditutupnya Ruas Jalan Tol tersebut. (4) Selama masa penutupan sementara Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha tidak menerima pemasukan pendapatan Tol. (5) Badan Usaha wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan penutupan sementara Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. (6) Pembukaan kembali Ruas Jalan Tol yang ditutup sementara wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada hari mulai dibukanya Ruas Jalan To1. Pasal 77 (1) Dalam hal lintas jaringan Jalan Umum yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Ruas Jalan Tol alternatif dapat digunakan sementara menjadi Jalan Umum tanpa To1. (21 Penetapan Ruas Jalan Tol menjadi Jalan Umum tanpa Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. ParagrafS.. . SK No 189303 A

PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA -47 - Paragraf 8 Pengambilalihan dan Pengoperasian Setelah Masa Konsesi Pasal 78 (1) Dalam hal masa konsesi Jalan Tol telah berakhir, pengusahaan Jalan Tol dikembalikan kepada Menteri. (21 Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan pengusahaan Jalan Tol sebagai berikut:

mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan Bebas Hambatan non-Tol; atau

menugaskan pengusahaan baru kepada badan usaha milik negara untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol. (3) Menteri melakukan evaluasi 1 (satu) tahun sebelum konsesi pengusahaan suatu Ruas Jalan Tol berakhir untuk menentukan pengusahaan Jalan Tol setelah masa konsesi berakhir. (4) Badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12) huruf b merupakan badan usaha milik negara yang memiliki pengalaman dalam pengusahaan Jalan Tol. (5) Badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, selama jangka waktu konsesi dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan aset Jalan To1. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan dan pengoperasian setelah masa konsesi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 79 (1) Penugasan pengusahaan baru kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (21 huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan keuangan negara serta kelayakan ekonomi dan finansial untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol. (2) Tarif... SK No 189302A

K INDONESIA -48- (21 Tarif Tol awal dari pengusahaan Jalan Tol baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih rendah daripada tarif Tol yang berlaku pada akhir masa konsesi. (3) Dalam hal terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas Jalan Tol selain pengoperasian dan preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (L), dapat dilakukan perubahan perjanjian pengusahaan Jalan To1. (4) Perubahan perjanjian pengusahaan Jalan To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk penyesuaian tarif dan/atau penyesuaian masa konsesi. (5) Dalam ha1 diperlukan pengembangan jaringan Jalan Tol, Menteri dapat menetapkan besaran tarif Tol yang berbeda dengan tarif Tol penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Dalam hal terdapat selisih lebih antara tarif Tol yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan tarif Tol penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selisih tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan To1. Paragraf 9 Usaha'Usaha Lain Pasal 8O (1) Selain tanah yang sudah ditetapkan dalam perencanaan teknis untuk keperluan badan jalan, tanah di nrang milik Jalan Tol di luar ruang manfaat Jalan To1, dapat diusahakan sebagai tempat istirahat dan pelayanan sepanjang hal ini masih menrpakan sarana penunjang dalam pengusahaan Jalan Tol dan memenuhi ketentuan teknis Jalan To1. l2l Pengusahaan tanah untuk tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha bekeda s€rma dengan pihak lain atas persetujuan BPJT. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan tanah untuk tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf

pengaruh laju inflasi; dan

evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan To1. (2) Perhitungan penyesuaian tarif Tol berdasarkan pengaruh laju inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan formula sebagai berikut: tarif baru = tarif lama (1 + inflasi). (3) Evaluasi... SK No 213600 A

PRESIDEN REPUBUI( INDONESIA 50 (3) Evaluasi pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri terhadap pemenuhan SPM Jalan ToI selama 2 (dua) tahun terakhir. (4) Menteri menetapkan pemberlakuan penyesuaian tarif To1. Pasal 84 (1) Selain evaluasi dan penyesuaian tarif Tol yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dapat dilakukan dalam hal:

pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan Jalan Tol di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas Jalan Tol;

terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi; dan/atau

terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi Jalan To1. (21 Penyesuaian tarif Tol guna pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud padq ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan carai

penerapan sistem tarif berbasis wilayah; dan/atau

penerapan sistem tarif berbasis waktu. (3) Penerapan sistem tarif berbasis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dilaksanakan melalui penetapan besaran tarif Tol untuk 1 (satu) atau beberapa Ruas Jalan Tol berdasarkan lokasi Jalan Tol. (4) Penerapan sistem tarif berbasis waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dilaksanakan melalui penetapan besaran tarif Tol untuk 1 (satu) atau beberapa Ruas Jalan Tol berdasarkan waktu. (5) Menteri melakukan evaluasi penyesuaian tarif To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan bayar Pengguna Jalan To1, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Pasal85... SK No 189299 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -51 - Pasal 85 (1) Dalam hal Menteri melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, selisih pendapatan Tol ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan To1. l2l Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Badan Usaha dalam memenuhi ketentuan SPM Jalan To1. (3) Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol akibat penambahan lingkup di luar rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penambahan lingkup yang sebelumnya tidak terdapat dalam rencana usaha dan mengakibatkan turunnya tingkat kelayakan investasi Jalan Tol. (4) Penambahan lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri. (5) Dalam hal kebijakan Pemerintah hrsat dalam melakukan penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal84 ayat (1) huruf c menyebabkan penurunan pendapatan Tol, Badan Usaha dapat diberikan kompensasi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan Jalan To1. Pasal 86 Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 87 (1) Dalam hal tingkat kelayakan linansial Jalan Tol pada masa operasi melebihi tingkat kelayakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kelebihan tingkat kelayakan finansial merupakan penerimaan negara bukan pajak yang akan dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Ketentuan... SK No 189298 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -52- {21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tingkat kelayakan finansial dari proyek Jalan Tol baru yang dilelangkan oleh Pemerintah Pusat di atas tingkat kelayakan finansial yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Kelebihan tingkat kelayakan linansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan oleh Badan Usaha selama masa pengoperasian yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol. (4) Dalam hal terdapat penurunan tingkat kelayakan finansial dari tingkat kelayakan finansial yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Rrsat pada masa operasi, Badan Usaha dapat diberikan kompensasi yang diatur dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dicantumkan di dalam dokumen lelang dan perjanjian pengusahaan Jalan Tol. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelebihan tingkat kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penurunan tingkat kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. (8) Tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan penentuan selisih lebih antara tingkat kelayakan finansial Jalan Tol pada masa operasi dengan tingkat kelayakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Bagian Keenam Preservasi Pasal 88 (1) Preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf e meliputi:

pemeliharaan rutin;

pemeliharaan berkala; c.rehabilitasi;... SK No 189297 A

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -53-

rehabilitasi;

rekonstruksi;dan/atau

pelebaran menuju standar. (21 Preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus memperhatikan keselamatan Pengguna Jalan Tol dan kelancaran lalu lintas. Pasal 89 (1) Selain preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Badan Usaha harus melakukan preservasi Jalan Penghubung. (21 Presenrasi Jalan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PENGAWASAN JALAN TOL Pasal 9O (1) Pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengusahaan Jalan To1. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawasan umum dan pengawasan pengusahaan Jalan To1. Pasal 91 (1) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) meliputi:

pengawasan terhadap penyelenggaraan Jalan To1;

pengembangan jaringan Jalan To1, fungsi, dan manfaat jaringan Jalan Tol; dan

kinerja jaringan Jalan To1. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. Pasal92... SK No 189296 A

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 54 Pasal 92 (U Pengawasan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9O ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perjanjian pengusahaan Jalan To1. (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJT. BAB VII UNTT PENGELOLA DANA Pasal 93 (1) Dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan lain yang digunakan untuk pengembangan jaringan Jalan To1, dapat dibentuk unit pengelola dana yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang€rn. (21 Semua dana yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (U diaudit oleh lembaga yang berwenang di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. BAB VIII BADAN PENGATUR JALAN TOL Bagian Kesatu Status dan Kedudukan Pasal 94 BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan non struktural yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. SK No 189295A Bagian

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -55- Bagian Kedua Wewenang, T\rgas, dan Fungsi Pasal 95 BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai wewenang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rak5rat. Pasal 96 (1) Dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, BPJT mempunyai tugas dan fungsi:

merekomendasikan tarif Tol awal dan penyesuaian tarif Tol kepada Menteri;

merekomendasikan pengambilalihan hak pengusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;

merekomendasikan kepada Menteri untuk melakukan pengambilalihan hak sementara pengusahaan Jalan Tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi;

melakukan persiapan pengusahaan Jalan Tol;

melakukan pengadaan investasi Jalan Tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;

melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah; dan

melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol termasuk kewajiban pemenuhan layanan Jalan Tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri. (21 Menteri mengevaluasi tugas dan fungsi BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi BPJT diatur dengan Peraturan Menteri. SK No 189294 A Bagian

PRESIDEN REPUBLIK 'NDONESIA 56 Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 97 Keanggotaan BPJT terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat. Pasal 98 (1) BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 terdiri atas seorang kepala dan beberapa orang anggota. (21 Kepala BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari unsur Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab di bidang jalan dan merangkap sebagai anggota. (3) Anggota BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 99 (U Menteri dapat membentuk sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96. (21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) subbagian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 100 (1) Dalam hal anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil maka pegawai negeri sipil tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi anggota BPJT tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. (2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Pegawai... SK No 189293 A

PRESIDEN BUK INDONESIA -57 - (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun, dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 101 Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

warga negara Republik Indonesia;

bertakvra kepada T\rhan Yang Maha Esa;

sehat jasmani dan rohani;

bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;

mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam bidang jalan, keuangan, danf atau komersial;

tidak bekerja pada kegiatan usahaJalan Tol serta usaha lain yang terkait;

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

usia maksimum 6O (enam puluh) tahun;

tidak merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris atau pegawai pada Badan Usaha; dan

tidak menjadi pengurus partai politik. Pasal 102 (1) Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) diberhentikan dalam hal:

mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat lagi;

dianggap tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewaj ibannya;

tidak melaksanakan tugas sebagai anggota BPJT selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;

melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan BPJT; SK No 189292 A f.melakukan...

EIil:FIITISN K INDONESIA -58-

melakukan tindakan ata.u sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;

cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 3 (tiga) bulan;

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

melanggar sumpah ljanji sebagai anggota BPJT. (2) Pemberhentian anggota BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Menteri. Pasal 1O3 Masa kerja anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. Pasal 104 (1) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas BPJT bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (21 Sistem penggajian anggota BPJT disesuaikan dengan beban tugas dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA DAN BADAN USAHA JALAN TOL Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pengguna Jalan Tol Pasal 105 (1) Pengguna Jalan Tol wajib membayar Tol sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. (21 Pada saat sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti telah diterapkan, Pengguna Jalan Tol wajib mendaftarkan kendaraan bermotor yang digunakannya melalui aplikasi sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti yang disetujui Menteri. (3) Pada... SK No 189291 A

EITT,FII.EN LIK INDONESIA -59- (3) Pada saat sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti belum diterapkan, dan gardu Tol keluar tidak dapat membaca atau mendeteksi asal gerbang PenggunaJalan To1, terhadap Pengguna Jalan Tol dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali tarif Tol jarak terjauh pada 1 (satu) Ruas Jalan Tol atau sekelompok Ruas Jalan Tol dengan sistem tarif total jarak tempuh kepada Badan Usaha. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap Pengguna Jalan Tol dalam ha1 terdapat bukti masuk dari gerbang asal atau terdapat kesalahan yang tidak disebabkan oleh Pengguna Jalan To1. (5) Pada saat sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti telah diterapkan, Pengguna Jalan Tol yang tidak membayar Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat dari kesalahan Pengguna Jalan To1, dikenai denda administratif secara bertingkat. (6) Pengenaan denda administratif secara bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan:

denda administratif tingkat I dikenakan sebesar 1 (satu) kali tarif Tol yang harus dibayar apabila Pengguna Jalan Tol tidak melakukan pembayaran Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat)jam terhitung sejak pemberitahuan pelanggaran diterima;

denda administratif tingkat II dikenakan sebesar 3 (tiga) kali tarif Tol yang harus dibayar apabila Pengguna Jalan Tol tidak melakukan pembayaran Tol dan denda administratif dalam jangka waktu 7Ox24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengguna Jalan Tol tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada hurrf a; dan

denda administratif tingkat III dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali tarif Tol yang harus dibayar dan pemblokiran surat tanda nomor kendaraan apabila Pengguna Jalan To1 tidak melakukan pembayaran Tol dan denda administratif dalam jangka waktu lebih dari 10x24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengguna Jalan Tol tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf b. (7) P

. . SK No 189290A

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 60 (71 Pengenaan denda administratif tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor. (8) Dalam hal Pengguna Jalan Tol tidak mendaftarkan kendaraan bermotor yang digunakannya dalam sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dan tidak membayar Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c. (9) Pendapatan yang bersumber dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan penerimaan negara bukan pajak. (10) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak meniadakan hak Badan Usaha atas kewajiban pembayaran Pengguna Jalan Tol yang tidak atau kurang membayar tarif To1. Pasal 1O6 (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (6), ayat (71, dan ayat (8) dilaksanakan oleh Menteri. l2l Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (6) huruf c dapat bekerja sarna dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 107 Pengguna Jalan Tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 108 Pengguna Jalan Tol berhak mendapatkan pelayanan Jalan Tol yang sesuai dengan pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62. SK No 1892894 Bagian

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6tBagian Kedua Hak dan Kewajiban Badan Usaha Jalan Tol Pasal 1O9 (U Badan Usaha berhak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan Pengguna Jalan Tol yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu terberat di gerbang terdekat dari Jalan Tol. 12) Tata cara penolakan dan pengeluaran Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 1 1O (1) Pada setiap Ruas Jalan Tol, Badan Usaha wajib menyediakan unit ambulans, unit pertolongan penyelamatan pada kecelakaan, unit penderek, serta unit bantuan dan pelayanan lainnya sebagai sarana penyelamatan di Jalan To1. {21 Badan Usaha wajib menyediakan unsur pengamanan dan penegakan hukum lalu lintas Jalan Tol bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 11 (1) Badan Usaha wajib memenuhi syarat kelayakan operasional Jalan To1. (21 Syarat kelayakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

kondisi jalan setiap saat harus baik sesuai dengan perencanaan teknis yang disyaratkan;

pemenuhan seluruh fasilitas keselamatan berupa perlengkapan jalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

pemenuhan seluruh fasilitas pengoperasian dan preservasi Jalan Tol sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri; dan

manajemen lalu lintas yang menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas Pengguna Jalan Tol. Pasal ll