Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas

visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja;

identitas;

penyelenggaraan tridharmapergurLran tinggi;

sistem pengelolaan;

sistem penjaminan mutu; I il( i1tr.'r 102201 A,

kode etik;

bentuk dan tata cara pembentukan ^peraturan;

sistem perencanaan; dan

pendanaan dan

Bagian Kedua Visi, Misi, T\rjuan, Nitai Dasar, ^dan Budaya ^Kerja Pasal 4 UNAND memiliki visi menjadi universitas ^terkemuka ^dan bermartabat. Pasal 5 UNAND memiliki misi: menyelenggarakan pendidikan ^yang berkualitas ^dan berkarakter untuk menghasilkan ^lulusan ^yang berdaya saing global dan berjiwa kewirausahaan; menyelenggarakan penelitian dan ^pengembangan ilmu pengetahllan, teknologi, seni, dan ^humaniora yang bereputasi internasional ; menyelenggarakan ^pengabdian kepada ^masyarakat yang inovatif, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional; dan mengembangkan dan menerapkan tata kelola ^yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi ^dengan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 6 UNAND memiliki tujuan:

menghasilkan lulusan berdaya saing global ^yang memiliki karakter dan ^jiwa kewirausahaan;

meningkatkan dukungan dan akses ^pendidikan tinggi yang berkualitas kepada Mahasiswa;

b c d ijl( Nlo I0220.r A

d e

menghasilkan karya ilmu ^pengetahu.an, teknologi, seni, dan humaniora serta ^inovasi ^yang mendukung tujuan pembangunan nasional; mengimplementasikan hasil penelitian, pembelajaran, dan inovasi yang memberi ^manfaat kepada masyarakat sebagai upaya ^mendukung kernandirian bangsa; meningkatkan tata kelola dan kinerja ^untuk mendukung pencapaian universitas ^yang ^bereputasi internasional; dan memperluas usaha dan kerja sama ^produktif untuk mendukung pengembangan universitas ^dan meningkatkan manfaat bagi ^pemangku kepentingan. Pasal 7 UNAND dalam menyelenggarakan kegiatan ^tridharma perguruan tinggi memiliki nilai dasar:

Pancasila;

iman dan takwa kepada Tuhan Yang ^Maha ^Esa;

integritas;

inklusif dan saling menghargai;

arif dan bijaksana; dan

tangguh. Pasal 8 UNAND mempunyai budaya kerja yang meliputi:

sabar;

empati;

jujur;

adil;

tanggung ^jawab; dan

i

Sl( Nlo 10220J A Bagian Bagian Ketiga Identitas Paragraf 1 Kedudukan dan Hari Jadi Pasal 9 UNAND berkedudukan di ^Kota ^Padang ^Provinsi Sumatera Barat. Pasal 10 Tanggal 13 September merupakan ^hari ^jadi ^UNAND. Paragraf 2 Lambang, Bendera, Himne, Mars, ^Busana, dan ^Panji Pasal 1 1 (1) UNAND memiliki lambang, bendera, himne, ^mars, busana, dan

(21 Lambang, bendera, himne, mars, busana, ^dan ^panji UNAND sebagaimana dimaksud ^pada ayat ^(1) tercantum dalam Lampiran ^yang merupakan ^bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ^Pemerintah ^

Bagian Keempat Penyelenggaraan Tridharma Perguruan ^Tinggi Paragraf 1 Pendidikan Pasal 12 (1) UNAND menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkarakter melalui Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing

Sl', NJo l02lo5 A n e pu Jr-Tx 1',3ot| *. =, o -8- (21 Penyelenggaraan pendidikan di UNAND mengacu pada standar nasional pendidikan

(21 Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai perkembangan ilmu pengetahtlan, teknologi, dan kebutuhan pengguna

(21 UNAND dapat mencabut gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazal: ,, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan kepada lulusan UNAND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

(21 UNAND wajib mencari dan ^menjaring ^calon Mahasiswa yang memiliki ^potensi akademik ^tinggi, tetapi kurang mampu secara ^ekonomi, ^dan ^calon Mahasiswa dari daerah terdepan, ^terluar, ^dan tertinggal paling sedikit ^2Oo/o ^(dua ^puluh ^persen) ^dari seluruh Mahasiswa baru ^yang ^diterima dan ^tersebar pada semua Program S

Paragraf 2 Penelitian Pasal 18 (1) UNAND menyelenggarakan penelitian ^dasar, penelitian terapan, dan penelitian ^pengembangan untuk meningkatkan publikasi ilmiah, ^kekayaan intelektual, dan pengembangan ilmu ^pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan ^kesejahteraan masyarakat dan daya saing

Sl( No 102208 A (2) Kegiatan . n e p u Jr-Tx =,',?rt}*. =, o - 11- (21 Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan' (3) Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau

(41 Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kePentingan

(21 UNAND berhak menggunakan ^pendapatan ^yang diperoleh dari kegiatan ^penelitian ^dan ^pemanfaatan hasil penelitian untuk ^pengembang€ul UNAND. Paragraf 3 Pengabdian Kepada MasYarakat Pasal 2O (1) UNAND menyelenggarakan ^pengabdian ^kepada masyarakat untuk mengamalkan dan membudayakan ilmu ^pengetahuan ^dan ^teknologi dalam rangka memajukan ^kesejahteraan ^umum ^dan mencerdaskan kehiduPan

(21 Kegiatan pengabdiari kepada ^masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas ^Akademika ^dengan mematuhi norma dan etika akademik ^sesuai ^dengan prinsip otonomi

(41 Penyelenggaraan pengabdian kepada ^masyarakat terintegrasi dengan kegiatan ^pendidikan ^dan

(21 Kebebasan akademik, kebebasan ^mimbar ^akademik, dan otonomi keilmuan ^sebagaimana ^dimaksud ^pada ayat (1) memitiki kode etik ^yang merupakan ^bagian dari kode etik Sivitas ^Akademika ^sesuai ^dengan ketentuan peraturan ^perundang-

Pasal 22 (1) Rektor mengupayakan dan ^menjamin ^setiap ^anggota Sivitas Akademika melaksanakan ^otonomi keilmuan secara bertanggung ^jawab dan ^sesuai dengan ^kode etik dan ketentuan ^peraturan ^yang ^berlaku ^di UNAND. (21 Otonomi keilmuan sebagaimana ^dimaksud ^pada ^ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika ^pada suatu cabang ilmu ^pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, ^mengungkapkan, dan/atau mempertahankan ^kebenaran ^ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan ^budaya akademik sesuai dengan ketentuan ^peraturan perundang-

Pasal 23 (1) Dalam melaksanakan kebebasan mimbar Akademika: akademik dan setiap Sivitas kebebasan akademik, Sl( Nlo l02l I I A a mengupayakan napuJr-Tx ^t"Sot}*.,,o meningkatkan mutu akademik ^UNAND;

mengupayakan agar ^kegiatan ^dan ^hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, ^bangsa, ^negara, dan kemanusiaan;

bertanggung ^jawab ^secara ^pribadi ^atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya ^pada diri sendiri atau orang lain; dan

melakukan dengan ^cara ^yang ^tidak ^bertentangan dengan kode etik dan ketentuan ^peraturan ^yang berlaku di UNAND. (21 Kebebasan akademik sebagaimana ^dimaksud ^pada ayat (1) dilaksanakan dalam ^upaya ^mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui ^kegiatan pendidikan, penelitian, dan ^pengabdian ^kepada masyarakat secara berkualitas dan ^bertanggung

melindungi dan mempertahankan ^hak ^kekayaan intelektual;

melindungi dan mempertahankan ^kekayaan ^dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, ^dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan ^Republik Indonesia;

menambah dan/atau meningkatkan ^mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Irl( hlo l0ll I

^

memperkuat Kesatuan Republik Indonesia' (5) Kebebasan akademik dan kebebasan ^mimbar akademik dilaksanakan sesuai ^dengan ^otonomi perguruan tinggi. Pasal 24 Sistem dan prosedur operasional ^mengenai ^kebebasan akademik, kebebasan mimbar ^akademik, ^dan ^otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan ^Rektor ^setelah mendapat pertimbangan ^SAU. Bagian Keenam Sistem Pengelolaan Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 25 (1) Organ UNAND terdiri atas:

MWA;

Rektor; dan

SAU. (21 Hubungan antarorgan UNAND dilandasi ^oleh semangat kolegialitas dengan saling menilik ^dan mengimbangi satu terhadap yang lain ^serta mengutamakan kepentingan UNAND. (3) Tata kerja antarorgan UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ^Peraturan MWA. st< trro 1022 t3 A Paragraf 2 Paragraf 2 Majelis Wali Amanat Pasal 26 (1) MWA sebagaimana dimaksud ^dalam ^Pasal 25 ^ayat ^(1) huruf a merupakan unsur ^pen5rusun kebijakan menjalankan fungsi ^penetapan, ^pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan ^pengawasan

(21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana ^dimaksud pada ayat (1) MWA mempunyai tugas ^dan ^wewenang:

menyetujui usul ^perubahan ^Statuta ^UNAND;

menetapkan kebijakan ^umum ^nonakademik UNAND;

menetapkan rencana induk ^pengembangan, rencana strategis, dan rencana ^kerja ^dan anggaran tahunan;

menetapkan norma dan tolok ^ukur ^kinerja UNAND bersama SAU;

melakukan penilaian tahunan atas ^kinerja Rektor;

mengangkat dan memberhentikan ^Rektor;

mengangkat dan memberhentikan ketua ^dan anggota KA;

mengangkat dan memberhentikan ^anggota kehormatan MWA;

melaksanakan pengawasan dan ^pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik ^UNAND;

membina ^jejaring dengan institusi ^dan/atau individu di luar UNAND;

memberikan pertimbangan dan ^pengawasan dalam rangka mengembangkan ^kekayaan ^dan menjaga kesehatan keuangan UNAND; Sl( No ll))l,t ^A oleh Rektor danf atau SAU; dan

menJrusun dan menyampaikan ^laporan ^tahunan kepada Menteri bersama R

warga negara Indonesia;

beriman dan bertakwa kepada ^Tuhan ^Yang ^Maha ^Esa;

sehat ^jasmani dan rohani;

mempunyai wawasan tentang ^pendidikan ^tinggi ^dan UNAND;

mempunyai rekam ^jejak ^yang baik ^dalam kehidupan kema syarakatan dan akademik;

mempunyai komitmen untuk menjaga ^dan membangun UNAND, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNAND dengan ^pemerintah ^pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;

tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;

tidak memiliki konflik kepentingan;

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan ^putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan iil( ^trlo l0l._r.1.5 A

tidak J tidak sedang menjadi ^MWA ^di ^perguruan tinggi ^negeri badan hukum lain, ^kecuali ^M

Pasal 28 (1) Anggota MWA berjumlah ^17 ^(tujuh ^belas) orang ^yang terdiri atas:

Menteri;

Rektor;

Ketua SAU;

wakil dari masyarakat ^3 ^(tiga) ^orang;

wakil dari Dosen 8 ^(delapan) ^orang, ^yakni ^4 (empat) orang ^jabatan akademik ^profesor ^dan ^4 (empat) orang ^jabatan akademik ^lektor ^kepala;

wakil dari alumni 1 ^(satu) orang;

wakil dari Tenaga Kependidikan ^1 ^(satu) ^orang; dan

wakil dari Mahasiswa ^1 ^(satu)

(21 Menteri sebagaimana dimaksud ^pada ^ayat ^(1) ^huruf ^a dapat menunjuk ^pejabat ^yang ^mewakili ^dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA. (3) Anggota MWA sebagaimana dimaksud ^pada ^ayat ^(1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ^usulan ^SAU. (4) Anggota MWA diangkat untuk ^masa ^jabatan ^5 ^(lima) tahun dan dapat dipilih ^kembali hanya ^untuk ^satu kali masa ^jabatan, kecuali untuk ^anggota MWA yang berasal dari wakil M

meninggal dunia;

berakhir masa ^jabatan;

berhalangan t-etap secara terus ^menerus ^lebih dari 6 (enam) bulan; Sr< i\o 10221(r A

diangkat . REPUJLffi=,',35I*.r,o -19-

diangkat dalam ^jabatan ^negeri ^lainnya;

dipidana dengan ^pidana ^penjara ^karena melakukan tindak ^pidana ^berdasarkan ^putusan pengadilan yang telah mempunyai ^kekuatan hr.rkum tetaP;

melanggar kode etik UNAND; ^dan/atau

mengundurkan

(71 Tata cara pengangkatan dan ^pemberhentian ^anggota MWA diatur dengan Peraturan ^MWA. Pasal 29 (1) Susunan MWA terdiri atas:

1 (satu) orang ketua merangkap ^anggota;

1 (satu) orang wakil ketua ^merangkap ^anggota;

1 (satu) orang sekretaris ^merangkap ^anggota; dan

a

(21 Unsur keanggotaan MWA dari ^Menteri, ^Rektor, ^ketua SAU, wakil dari Tenaga ^Kependidikan, ^dan ^wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud ^dalam ^Pasal ^28 ayat (1) dilarang menjadi ^ketua, ^wakil ^ketua, ^atau sekretaris MWA. (3) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris ^MWA sebagaimana dimaksud pada ayat ^(1) huruf ^a' huruf ^b, dan ^huruf ^c dilarang merangkap ^jabatan ^sebagai ^pimpinan ^di UNAND dan perguruan tinggi

: tf( lrtO l0-: )l'i A n e ^pu Jr-Tx ^=,',?5X* . =, o -20- (3) Dalam hal pemilihan dan ^pemberhentian ^Rektor, Menteri mempunyai 35o/o ^(tiga ^puluh ^lima ^persen) ^hak suara dari seluruh ^jumlah hak suara ^

mengawasl n s p u Jr-Tx =,',3ot5 * . r, o -21 -

mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNAND di bidang nonakademik;

melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan

menyampaikan laporan tahunan kepada MWA' (4) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua KA. (5) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:

pencatatan dan pelaporan keuangan;

tata kelola Perguruan tinggi;

peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;

pengelolaan barang milik negara; dan

manajemen

pimpinan;

pelaksana akademik;

penunjang akademik dan nonakademik;

peiaksana penjaminan mutu;

pengembang dan pelaksana tugas strategis; Sl( No l0,ll l,l A

pelaksana

pelaksana pengawasan internal;

pengelola usaha; dan

unsur lain yang

Pasal 34 (1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud ^dalam ^Pasal 33 ayat (2) huruf a terdiri atas:

Rektor; dan

wakil R

men!-usLrn dan menetapkan kebijakan ^operasional akademik dan nonakademik; b" Elen5rusun rencana ^pengembangan ^jangka ^panjang, rencana strategis, dan rencana kegiatan ^dan anggaran tahunan;

mengelola pendidikan, ^penelitian, dan ^pengabdian kepada masyarakat;

mengangkat dan memberhentikan ^pejabat di bawah Rektor;

mengangkat dan memberhentikan ^pegawai nonaparatur sipil negara UNAND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola keka.5'aan UNAND secara optimal; g membina dan mengembarrgkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni; Sl( trlo lO277O A

mendirikan

menyampaikan ^pertanggungjawaban ^kinerja ^dan keuangan kepada MWA;

mengusulkan pengangkatan ^profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan ^SAU;

memberi gelar doktor kehormatan ^dan/atau penghargaan lainnya setelah mendapat ^persetujuan SAU;

men)rusun dan menetapkan kode etik Dosen ^dan Mahasiswa setelah mendapat ^pertimbangan ^SAU;

men5rusun dan menetapkan kode etik ^Tenaga Kependidikan;

menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan ^Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik setelah ^mendapat pertimbangan SAU;

menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau ketentuan peraturan ^perundang- undang{an;

membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan; q menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UNAND atau perubahan Statuta UNAND bersama dengan MWA dan SAU;

mengaju-kan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;

melakr.rkan kerja sama dengan berbagai ^pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan

melaksanakan kewenangan iain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"

li!( l.16 l0lll I A Pasal 36 Pasal 36 Persyaratan untuk menjadi Rektor:

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

berkewarganegaraanlndonesia;

memiliki gelar akademik Doktor (S3)yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;

memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor definitif yang sedang menjabat;

sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

memiliki integritas dan komitmen untuk pengembangan UNAND;

memiliki pengalaman manajerial paling rendah sehagai ketua jurusan/Departemen paling singkat 2 (dua) tahun;

mempunyai

wawasan, dan minat terhadap pengemhangan TINAND;

memahami sistem pendidikan tinggi;

bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;

tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enanr) httlan a.tau izin belajar dalam rangka studi laniut yang meninggalkan tugas tridharma pergurLlan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan Irt4 n,o l|02)): . ^ n bagi n bagi calon yang berasal dari luar ^UNAND, ^wajib menyertakan surat ^persetujuan ^pencalonan ^Rektor dari pimpinan pergurLlan tinggi ^yang

Pasal 37 (1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh MWA. (2\ Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA. (3) Rektor diangkat untuk masa ^jabatan 5 ^(lima) ^tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk ^1 (satu) ^kali masa ^

(41 Tata cara pemilihan, pengangkatan, ^pelantikan, ^dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA. Pasal 38 Rektor dilarang merangkap ^jabatan sebagai ^pimpinan pada:

organ lain di lingkungan UNAND;

badan hukum pendidikan lain atau ^perguruan ^tinggi lain;

lembaga pemerintah pusat atau ^pemerintah daerah;

badan usaha di dalam maupun di luar UNAND; dan/atau

institusi lain yang dapat menimbulkan ^konflik kepentingan dengan UNAND. Pasal 39 (1) Rektor berhenti dari ^jabatannya apabila:

berakhir masa ^jabatannya;

berhalangan tetap;

mengundurkan diri; Sl( Nlo l02ll3 A

memangku

dinilai tidak.cakap melaksanakan tugasnya;

melanggar kode etik UNAND; atau

dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

(21 Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni:

meninggal dunia; atau

sakit yang tidak dapat disembuhkan selama 6 (enam) bulan secara terus menerus yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan berita acara tim penguji kesehatan pada rumah sakit

Pasal 40 (I) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa iabatan R

t2l ^Pengangkatan ^Rektor ^sebagaimana ^dimaksud ^pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Dosen tetap UNAND dengan ^jabatan paling rendah lektor;

sehat ^jasmani dan rohani;

bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya;

memiliki integritas akademik;

memahami visi, misi, dan tujuan UNAND;

memiliki kemampuan manajemen akademik;

tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan;

tidak sedang menduduki ^jabatan tugas tambahan di dalam UNAND atau pada perguruan tinggi lain; dan

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Pasal 59 (1) Keanggotaan SAU terdiri atas

Rektor' Sl( Nro 1027T A

Dekan

Dosen yang mewakili Fakultas terdiri atas:

meninggal dunia;

berakhir masa ^jabatannya;

memasuki batas usia pensiun;

berhalangan tetap yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;

diangkat dalam ^jabatan pimpinan organ di dalam atau di luar UNAND atau menduduki jabatan tugas tambahan di dalam UNAND atau pada pergurulan tinggi lain;

melanggar kode etik UNAND;

dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

mengundurkan

Sl( NIo 101233 A REPUJLTI=,',?5]*r'o -36- (21 Anggota SAU yang diberhentikan dalam ^masa jabatannya digantikan oleh anggota

Pasal 62 Tata cara mengenai pemilihan, ^pengangkatan, ^dan pemberhentian anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU. Pasal 63 (1) Dalam melaksanakan tugasnya SAU dapat membentuk:

dewan profesor; dan/atau

komisi atau sebutan lain sesuai dengan

pegawai negeri sipil; dan

nonpegawai negeri

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai UNAND nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan R

Sl< Nlo l02l.l,t A Pasal 65 (1) Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf ^a dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan UNAND. (2) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, ^pembinaan karier, dan pemberhentian ^pegawai UNAND berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-

Pasal 66 (1) Pegawai UNAND berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat ^(2) huruf b terdiri atas:

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan

pegawai yang diangkat oleh R

(21 Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil

Sl( No l0ll35 A Pasal 67 Pasal 67 (1) UNAND wajib membangun dan mengembangkan manajemen

(21 Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan

Pasal 69 (1) Hak kepegawaian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai aparatur sipil

(21 Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang berstatus pegawai dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai aparatur sipil

Sl( trlo 10.123

A R

Pasal 70 (1) Batas usia pensiun bagi pegawai UNAND ^yang berstatus pegawai negeri sipil dan ^pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi ^pegawai UNAND ^yang berstatus pegawai pemerintah dengan ^perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan ^perllndang-

(21 Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UNAND yang berstatus nonpegawai negeri sipil ^yang diangkat oleh Rektor diatur dengan Peraturan R

Pasal 71 (1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di UNAND berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan ^perundang-

Paragraf 6 Mahasiswa dan Alumni Pasal 72 (1) Mahasiswa merLrpakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di UNAND. Sl( No 102231 A (2) Untuk negara Indonesia wajib memenuhi ^persyaratan ^sesuai dengan ketentuan peraturan ^perundang-

Pasal 73 (1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan ^fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran ^proses

(21 Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, dan etika

Pasal T4 (1) UNAND melaksanakan pendampingan dan ^pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan ^kepekaan

ljr( trto t02l3lt A (4) Tata Pasal 75 (1) Alumni UNAND merupakan setiap orang yang ^pernah mengikuti atau telah menyelesaikan ^pendidikan ^pada salah satu atau lebih program pendidikan di UNAND. (21 Alumni UNAND ikut bertanggung ^jawab menjaga nama baik dan aktif berperan serta dalam memajukan UNAND. (3) Hubungan antara UNAND dan alumni UNAND diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan

Sl( Nlo I02239 A (3) Hasil dengan ketentuan peraturan perundang-

(41 MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UNAND dengan pihak

Bagian Ketujuh Sistem Penjaminan Mutu Paragraf 1 Umum Pasal 77 Sistem penjaminan mutu UNAND terdiri atas:

sistem penjaminan mutu internal; dan

sistem penjaminan mutu

Paragraf 2 Sistem Penjaminan Mutu Internal Pasal 78 (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara

(21 Sistem penjaminan mutu internal UNAND bertujuan untuk:

menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar; Sl( lilo IAZ),IO A

mewujudkan

mengupayakan semua unit di UNAND untuk bekerja sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 434); dan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahwn 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 596), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 106 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

3r( Nlo 102255 A Agar Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY I PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERTNTAH REPUBLTK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS UMUM Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah pusat hanrs terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 16 Agustus 1954 N

35693/Kab., tentang pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar;

Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 31 Agustus 1954 N

378431Kab., tentang pendirian Perguruan Tinggi Pertanian di Payakumbuh;

Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 14 Juli 1955 N

41077 lKab., tentang pendirian Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, kedua-duanya di Bukittinggi; dan

Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 23 Desember 1955 N

80016lKab., tentang pendirian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di P

Sebelumnya fakultas hukum ini bernama Perguruan Tinggi Hukum Pancasila yang didirikan tahun 1951 oleh Yayasan Sriwijaya di P

Dengan demikian peresmian UNAND sebagai universitas negeri di Sumatera Tengah telah memiliki:

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar, perguruan tinggi ini kemudian menyesuaikan diri dengan sebutan Fakultas dengan nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; ill( Nlo lOli5ll A kemudian menyesuaikan diri dengan sebutan Fakultas dengan nama Fakultas Pertanian;

Fakultas Kedokteran;

Fakultas llmu Pasti dan Ilmu Alam; dan

Fakultas Hukum dan Pengetahuan M

Sejak Tahun 2o2t UNAND telah berkembang hingga memiliki 15 (lima belas) Fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas llmu Budaya, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Teknologi Informasi dan 1 (satu) pascasarjana yang selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah ini nomenklatur lembaganya berubah menjadi sekolah

Selanjutnya dalam perjalanan perkembangannya, UNAND mendapat manclat dari pemerintah pusat untuk berubah status dari badan layanan umum menjadi pergurLlan tinggi negeri badan

Mandat ini didasarkan pada hasil evaluasi kinerja UNAND dalam bidang akademik dan nonakademik yang telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan

Dengan demikian untuk mewujudkan UNAND sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan T

Melalui perubahan status UNAND menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum diharapkan dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNAND. Sl( Nlo 1022-59 A II PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Cukup

Cukup jelas Cukup

Cukup jelas Cukup

Yang dimaksud dengan "nilai dasar" adalah nilai yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari semua pemangku kepentingan dalam lingkungan UNAND. Nilai dasar menjadi prinsip dasar untuk membentuk karakter dan perilaku dalam bersikap serta bertindak bagi pimpinan dan seluruh pegawai dan ditanamkan kepada semua mahasiswa UNAND melalui proses

Yang dimaksud dengan "budaya kerja" adalah budaya yang dimiliki dan direalisasikan oleh setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam bekerja untuk mencapai tujuan UNAND. Iil( trlo 1022r.0 A Pasal 9 Pasal 10 Pasal 1 1 Cukup

Pasal 12 Cukup

Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup

Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup

Kedudukan merupakan domisili kampus utama UNAND di Kota P

Selain domisiti di Kota Padang, UNAND mempunyai beberapa kampus antara lain, kampus II di Kota Payakumbuh dan kampus III di Kabupaten D

Hari jadi UNAND merupakan tanggal resmi UNAND yang dilembagakan sebagai Universitas yaitu pada tanggal 13 September 1956 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukit Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045) yang berkedudukan di Bukittinggi, dan sejak tanggal 1 Januari 1959 pindah ke P

Sl( No 102261 A Pasal 17 Cukup ^jelas Pasal 18 Cukup ^

Pasal 19 Cukup ^jelas Pasal 20 Cukup ^

Pasal 2 I Cukup ^

Pasal 22 Cukup ^

Pasal 23 Cukup ^

Pasal 24 Cukup ^

Pasal 25 Cukup ^jelas Pasal 26 Cukup ^

Pasal 27 Huruf a Cukup ^

Huruf b Cukup ^

iil( Nl6v l0ll(r^ A Huruf c Huruf c Cukup

Huruf d Cukup

Huruf e Cukup

Huruf f Cukup

Huruf g Cukup

Huruf h Yang dimaksud dengan "tidak memiliki konflik kepentingan" adalah tidak bertentangan dengan dan tidak mengganggu dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA. Huruf i Cukup

Huruf j Cukup

Pasal 28 Ayat (1) Cukup

Ayat (2) Cukup

Ayat (3) Cukup

Ayat (a) Cukup

Ayat (5) Cukup

Ayat (6) Huruf a Cukup

Si( Nlo l0llf.'.1, n Huruf b Cukup

Huruf c Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan" adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan

Seperti sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, bertugas ditempat lain selama 6 (enam) bulan, atau karena hal lainnya yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam)

Huruf d Yang dimaksud dengan "diangkat dalam jabatan negeri lainnya" adalah baik dalam jabatan struktural maupun fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-

Huruf e Cukup

Huruf f Cukup

Huruf g Cukup

Ayat (7) Cukup

Pasal 29 Cukup

Pasal 3O Cukup

Pasal 31 Cukup jelas Sl( ltlo 10276.4 A Pasal 32 Pasal 32 Cukup ^

Pasal 33 Cukup ^

Pasal 34 Cukup ^

Pasal 35 Cukup ^

Pasal 36 Cukup ^

Pasal 37 Cukup ^

Pasal 38 Cukup ^

Pasal 39 Cukup ^jelas Pasal 40 Cukup ^

Pasal 41 Cukup ^jelas Pasal 42 Cukup ^jelas Pasal 43 Cukup ^

r; l( Nlo i01165 A Pasal 44 PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -10- Pasal 44 Cukup ^jelas Pasal 45 Cukup ^

Pasal 46 Cukup ^

Pasal 47 Cukup ^

Pasal 48 Cukup ^

Pasal 49 Cukup ^jelas Pasal 50 Cukup ^jelas Pasal 51 Cukup ^jelas Pasal 52 Cukup ^

Pasal 53 Cukup ^

Pasal 54 Cukup ^jelas Pasal 55 Cukup ^

Sl( Nlo 102266 A Pasal 56 Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Ayat (1) Huruf a Cukup

Huruf b Cukup

Huruf c Cukup

Huruf d Cukup

Huruf e Yang dimaksud dengan "diangkat dalam jabatan pimpinan organ di dalam UNAND" adalah diangkat pada jabatan pimpinan organ di dalam UNAND meliputi wakil Rektor, ketua lembaga, direktur Sekolah pascasarjana, direksi rumah sakit, kepala unit pelaksana teknis, dan wakil D

3l( trlo 10))-67 A semua jabatan struktural dan manajerial pada organ pemerintahan dan swasta' Huruf f CukuP

Huruf g Cukup

Huruf h Cukup

Ayat (21 Cukup

Ayat (3) Cukup

Pasal 62 Cukup

Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup

Pasal 65 Cukup

Pasal 66 Cukup

Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup

Sl( Nlo 1022(''R A Pasal 69 Cukup ^

Pasal 70 Cukup ^jelas Pasal 71 Cukup ^jelas Pasal 72 Cukup ^

Pasal 73 Cukup ^

Pasal T4 Cukup ^jelas Pasal 75 Cukup ^

Pasal 76 Cukup ^jelas Pasal 77 Cukup ^jelas Pasal 78 Cukup ^

Pasal 79 Cukup ^jelas Pasal 80 Cukup ^jelas Ijl( lrlo l0l2(r'r A Pasal 81 Cukup ^jelas Pasal 82 Cukup ^

Pasal 83 Cukup ^jelas Pasal 84 Cukup ^

Pasal 85 Cukup ^jelas Pasal 86 Cukup ^jelas Pasal 87 Cukup ^

Pasal 88 Cukup ^jelas Pasal 89 Cukup ^

Pasal 90 Cukup ^

Pasal 9 1 Cukup ^jelas Pasal 92 Cukup ^

Sl< trlo 102170 A Pasal 93 Cukup ^

Pasal 94 Cukup ^jelas Pasal 95 Cukup ^

Pasal 96 Cukup ^

Pasal 97 Cukup ^jelas Pasal 98 Cukup ^jelas Pasal 99 Cukup ^jelas Pasal 100 Cukup ^jelas Pasal 101 Cukup ^

Pasal 102 Cukup ^jelas Pasal 103 Cukup ^jelas Pasal 104 Cukup ^

Sl( No l0]21t A Pasal 105 Cukup ^

Pasal 106 Cukup ^jelas. l.-rl( t lo 101.272 A LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, BUSANA, DAN PANJI UNIVERSITAS ANDALAS A. Lambang UNAND

pancaran tali sinar berwarna putih sejumlah 17 (tujuh belas) buah;

pohon beringin yang rindang berwarna hijau tua;

sebuah lilin dengan api merah diatas sebuah bejana berwarna kuning emas;

tulisan "UNIVERSITAS ANDALAS" di dalam segi empat melengkung pada bagian atas lambang; Sl( No 102280 A e f frasa "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA" pada pita putih bersih antara hiasan bunga; dan tulisan dan kalimat di dalam lambang menggunakan ^jenis huruf Arial

Makna lambang UNAND Lambang UNAND memiliki makna sebagai berikut:

tali sinar putih sejumlah 17 (tujuh belas) buah berasal dari sejarah kehidupan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang menyinari terus menerus dengan cahayanya atas kemerdekaan untuk kecerdasan dan kemakmuran bangsa;

pohon beringin yang rindang dan kokoh mempunyai falsafah hidup cerdik cendikiawan berilmu dan berpengetahuan yang berintegritas, sebagai wadah pembimbing masyarakat dalam membina insan ilmuwan;

lilin di atas sebuah bejana terletak paling depan menunjukkan cita-cita manusia berjuang untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan norma- norma sosial budaya serta kepribadian bangsa Indonesia; dan

frasa "untuk kedjajaan bangsa" mengandung falsafah tentang tujuan UNAND demi kejayaan bangsa Indonesia pada

Warna lambang UNAND

Kode warna lambang Warna pada lambang UNAND memiliki kode sebagai berikut: No L,ambang Warna Kode warna RGB (a) (b) (c) 1 Pancaran tali sinar Putih 255 2 Lilin Putih 255

busana pimpinan;

busana guru besar; dan

busana wisudawan, berupa toga, topi, kalung, dan atribut