Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021
Kerangka Peraturan
TENTANG TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ^ESA Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ^20, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 38 ayat ^(4), Pasal ^43, Pasal 52 ayat (2), Pasal 75 ayat ^(3), dan Pasal ^76 ^ayat ^(3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol7 ^tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ^perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Mengingat 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar ^Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Pelindungan Pekerja Migran ^Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); MEMUTUSKAN MenetapKAN : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ^PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. lil( l'Jo l0jl l..l A BAB I SAINAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2O2I PELAKSANAAN PELINDUNGAN ^PEKERJA MIGRAN INDONESIA KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. 2. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewrrjudkan te rj aminnya pemenuhan haknya dalam ke seluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 3. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. 4. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. 5. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. 6. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan. Sl( No 102120 A 7. Perjanjian. R E P u JLTI t,',3ot] * ..' o -3- 7. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka Penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 10. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin ^yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia. 1 1. Orientasi Pra-Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan ^pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. Sl< l.lo l0l l2l A 12. Jaminan . daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota. 79. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi. Sl( No 102127 A 20. Perwakilan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional. 2I. Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu yang proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan. 22. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 23. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia. 24. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 25. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung ^jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja. S!( Nlo 102 | 23 A 26. Calon n E ^p u Jr-Tr< ^=,',?55 ^* r' ^o -6- 26. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 27. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. 28. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
Pasal 2
Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pasal 3 (1) Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa secara terkoordinasi dan terintegrasi. (21 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan Pekerja Migran Indonesia secara perseorangan. PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Bagian Kesatu Pelindungan Sebelum Bekerja Paragraf 1 Umum Pasal 4 (1) Pelindungan Sebelum Bekerja meliputi:
pelindungan administratif; dan
pelindungan teknis. (21 Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
penetapan kondisi dan syarat kerja. (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
Jaminan Sosial;
fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
pelayanan penempatan di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
pembinaan dan pengawasan. Sl< lrlo 102125 A (4) Informasi a. hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan anggota Keluarganya;
lowongan kerja, ^jenis pekerjaan, Pemberi Kerja, lokasi lingkungan kerja, dan kondisi kerja;
program, cara mengakses, dan mekanisme klaim untuk Jaminan Sosial;
prosedur migrasi yang resmi meliputi syarat, tata cara, dan tahapan migrasi aman e. biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kerentanan Pekerja Migran Indonesia terhadap perdagangan orang, sindikat narkotika, bahaya radikalisasi, dan gangguan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta kesehatan ^jiwa;
hukum dan budaya di negara tujuan penempatan;
Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja;
daftar P3MI dan Mitra Usaha yang terbaru;
daftar negara yang menjadi tujuan penempatan dan negara yang dilarang;
mekanisme pengaduan dan pelaporan baik di dalam negeri dan di luar negeri;
prosedur di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
standar gaji. Paragraf 2 Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Penempatan Pasal 5 (1) Dokumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; Sl( trlo 161| lrr A b. surat ; desa atau lurah;
sertifikat kompetensi kerja;
surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
visa kerja;
Perjanjian Penempatan; dan
Perjanjian Kerja. (21 BP2MI atau pejabat fungsional pengantar kerja atau petugas yang ditunjuk oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Paragraf 3 Penetapan Kondisi dan Syarat Kerja Pasal 6 (1) Penetapan kondisi dan syarat kerja dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Perjanjian Kerja. (21 Kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
besaran dan tata cara pembayaran upah;
^jam kerja dan waktu istirahat; SI( Nlo l1Zl2l A c. hak d. Jaminan Sosial dan/atau asuransi; dan
^jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Paragraf 4 Pemberian Sosialiasi dan Diseminasi Informasi Pasal 7 (1) Pemberian sosialiasi dan diseminasi' informasi kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat mengenai pasar kerja luar negeri, tata cara penempatan, kondisi dan syarat kerja luar negeri. (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia. (3) Dalam hal LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (21 belum terbentuk, pemberian informasi dilakukan oleh Dinas Daerah KabupatenlKota dan/atau BP2MI. (41 Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pfda ayat (3) dengan melibatkan Pemerintah Desa. (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring. Pasal 8 (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berasal dari:
Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
Mitra Usaha di negara tujuan penempatan; dan/atau
calon Pemberi Kerja. Sl( l{o l02l2ll A Paragraf 5 Peningkatan Kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Pendidikan dan Pelatihan Kerja Pasal 9 (1) Dalam peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:
standardisasi kompetensi pelatihan kerja serta sistem pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan ^jenis pekerjaan yang akan dilakukan;
revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah; dan
penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjalani pendidikan dan pelatihan. (21 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupatenlkota sesuai dengan kewenangan. SK Nlo l1)l)') A REPUJLTI=,',?5]*.=,o -t2- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah danlatau swasta yang terakreditasi. (41 Penyelenggara pendidikan dan pelatihan kerja pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 6 Jaminan Sosial Pasal 10 (1) Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional. (21 Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jaminan Sosial kesehatan dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial kesehatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. (41 Jaminan Sosial ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sl( Nlo l02l 30 A Paragraf 7 Pasal 1 1 (1) Pemerintah memfasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d. (21 Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
pelayanan penempatan;
pelayanan informasi pendampingan dan bantuan hukum;
pelayanan informasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja;
pelayanan informasi Jaminan Sosial;
penyeleirggaraan pendidikan dan pelatihan kerja; dan
pendampingan dan bantuan hukum. (3) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sejak terdaftar di Dinas Pemerintah KabupatenlKota sesuai dengan Perjanjian Penempatan. Paragraf 8 Penguatan Peran Pegawai Fungsional Pengantar Kerja Pasal 12 (1) Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (31 huruf e dilakukan melalui:
pemberdayaan pegawai fungsional pengantar kerja di setiap layanan penempatan luar negeri; dan
peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai fungsional pengantar kerja. sl< trlo l02l3l A Bagian Kedua Pelindungan Selama Bekerja Paragraf 1 Umum Pasal 13 (1) Pelindungan Selama Bekerja diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia. (21 Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
pendataan dan pendaftaran oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
pemberian layanan ^jasa kekonsuleran;
pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
fasilitasi repatriasi. .SI( Nlo l02l 32 A (3) Pelindungan a. keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab di Indonesia dan di negara tujuan penempatan; dan
peran otoritas yang berwenang di negara tujuan penempatan. Paragraf 2 Pendataan dan Pendaftaran Pasal 14 (1) Pendataan dan pendaftaran oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21huruf a dilakukan terhadap:
surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja;
Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
Mitra Usaha dan Pemberi Kerja;
perpanjangan dan perubahan Perjanjian Kerja;
kedatangan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; Sl( Nc 102133 A f. Pekerja ke Indonesia; dan
penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia. (21 Pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi. Paragraf 3 Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pemberi Kerja, Pekerjaan, dan Kondisi Kerja Pasal 15 (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
kredibilitas Mitra Usaha dan Pemberi Kerja;
kesesuaian isi Perjanjian Kerja dan pelaksanaannya oleh para pihak; dan
kelayakan tempat dan lingkungan kerja. (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap kelayakan tempat dan lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan:
secara langsung oleh Atase Ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan/atau
melalui kerja sama dengan Mitra Usaha dan/atau otoritas yang berwenang di negara tujuan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan. Sl( No 102134 A Paragraf 4
Pasal 16
Fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
pelaporan kepada otoritas yang berwenang;
upaya pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan hukum negara setempat;
pemberian bantuan penyelesaian tuntutan dan/atau perselisihan Pekerja Migran Indonesia dengan Pemberi Kerja dan/atau Mitra Usaha; dan
fasilitasi akses layanan Jaminan Sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. Paragraf 5 Fasilitasi Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Pasal 17 Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
penyediaan layanan pengaduan; dan
penyediaan pusat pelindungan terpadu bagi Pekerja Migran Indonesia untuk memberikan akses komunikasi Pekerja Migran Indonesia dengan Keluarganya. Paragraf 6 Pemberian Layanan Jasa Kekonsuleran
Pasal 18
Pemberian layanan jasa kekonsuleran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dilakukan melalui: S[( Nlo 102135 A a. penerbitan b. penerbitan akta catatan sipil dan surat keterangan;
kunjungan kepada Pekerja Migran Indonesia yang ditahan di penjara di negara tujuan penempatan;
pemberian bantuan sosial;
penyampaian informasi dalam hal terjadi kematian dan perwalian terkait Pekerja Migran Indonesia;
pemberian akses terhadap tempat penampungan sementara; dan
pendampingan, mediasi, advokasi, dan fasilitasi bantuan hukum. Paragraf 7 Pembinaan Terhadap Pekerja Migran Indonesia
Pasal 19
Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Pekerja Migran Indonesia khususnya pemahaman mengenai hukum dan adat budaya negara tujuan penempatan. Paragraf 8 Fasilitasi Repatriasi Pasal 20 (1) Fasilitasi repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h dilakukan dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, atau bahaya nyata lain yang mengancam jiwa Pekerja Migran Indonesia dan/atau korban tindak pidana di negara tujuan penempatan. SK lrlo l0Z l3(r A mengu sahakan untuk memulan gkan Pekerj a M igran Indonesia ke Indonesia atas biaya Pemerintah Republik Indonesia. (3) P3MI bertanggung jawab untuk memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja, sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, danf atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia. Bagian Ketiga Pelindungan Setelah Bekerja Pasal 21 (1) Pelindungan Setelah Bekerja diberikan melalui:
fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya. (21 Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BP2MI, dan Pemerintah Daerah. Sl( No 102137 A Pasal 22 (1) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk:
motivasi dan diagnosis psiko sosial;
perawatan dan pengasuhan;
pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
bimbingan mental dan spiritual;
bimbingan fisik;
bimbingan sosial dan konseling psiko sosial;
pelayanan aksesibilitas;
bantuan dan asistensi sosial; dan
penyediaan sarana rehabilitasi. (21 Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP2MI dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota serta Pasal 23 (1') Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, BP2MI, dan/atau Pemerintah Desa. Sl< Nlo l02l3ii A berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. PRES lDEN REPUBLIK INDONESIA -2t- (2) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga terkait. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 24 (1) Dalam situasi khusus, Pelindungan Selama Bekerja atau Pelindungan Setelah Bekerja dapat ^juga diberikan dalam bentuk evakuasi. (2) Situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi apabila:
bencana alam, wabah penyakit, atau perang;
pendeportasian massal; dan/atau
negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan Pekerja Migran Indonesia. (3) Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang paling memungkinkan ke negara terdekat yang dianggap aman atau dipulangkan ke Indonesia. (41 Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional dan/atau lembaga di tingkat internasional. Sl( No l02l3c) A Bagian Keempat Paragraf 1 Pelindungan Hukum
Pasal 25
Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:
mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Paragraf 2 Pelindungan Sosial
Pasal 26
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi kerja;
peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi;
menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
penyelenggaraanJaminan Sosial;
reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun Keluarganya; Sl( Nlo 1021.10 A g. penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan. Pasal 2T Pemerintah Pusat danf atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelindungan sosial dapat dilakukan melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Pelindungan Ekonomi Pasal 28 (1) Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:
pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
edukasi wirausaha. (21 Pelaksanaan pelindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan keuangan inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3K Nlo l0zl4l A
Pasal 29
Pemerintah Pusat, BP2MI, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelindungan ekonomi dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB III LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Pasal 30 (1) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi yang diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi. (2) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab gubernur dan/atau bupati/ wali kota. (3) Dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia, gubernur, dan/atau bupati/wali kota mempunyai tugas dan tanggung ^jawab:
memfasilitasi sistem layanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis teknologi informasi;
mengalokasikan anggaran operasional LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya;
memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan menugaskan personil perangkat daerah terkait; dan
mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia. Sl( No l12l4: A a. daerah basis Pekerja Migran Indonesia;
daerah perlintasan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 31 (1) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas desk:
ketenagakerjaan;
pengaduan dan informasi;
kependudukan dan pencatatan sipil;
kesehatan;
keimigrasian;
kepolisian;
perbankan; dan
Jaminan Sosial. (21 LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendekatkan fungsi pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berupa:
informasi pasar kerja;
tata cara Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
penyuluhan dan bimbingan ^jabatan;
informasi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja;
informasi pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
layanan pendaftaran pencari kerja;
verifikasi dokumen Perjanjian Penempatan, Perjanjian Kerja, dan visa kerja; Sl( No l0l I,'13 A h. verifikasi PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -26- h. verifikasi data kependudukan;
informasi dan akses fasilitas pemeriksaan kesehatan;
penerbitan paspor;
penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
informasi dan ^jasa perbankan; dan
informasi pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial. (3) Selain fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, LTSA Pekerja Migran Indonesia dapat berfungsi sebagai penyelenggara OPP, tempat konsultasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum bagi permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan/atau Keluarganya. (41 Fasilitasi sistem pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) dilaksanakan baik berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 (1) Kepala Dinas Daerah Provinsi dan/atau Kepala Dinas Daerah KabupatenlKota secara ex officio bertindak selaku penanggung ^jawab LTSA Pekerja Migran Indonesia. (21 Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia; Sl( No 1'0214,1 A LTSA Pekerja Migran Indonesia atas usulan dari instansi yang berasal dari unsur yang menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3);
menjamin kualitas pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
melaporkan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia kepada Menteri melalui:
gubernur pada LTSA Pekerja Migran Indonesia daerah provinsi; atau 2l bupati/wali kota pada LTSA Pekerja Migran Indonesia daerah kabupaten/ kota. (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada:
gubernur pada LTSA Pekerja Migran Indonesia daerah provinsi; atau
bupati/wali kota pada LTSA Pekerja Migran Indonesia daerah kabupaten/ kota. (4) Keanggotaan LTSA Pekerja Migran Indonesia terdiri atas unsur yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketenagakerjaan, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, psikologi, perbankan, dan Jaminan Sosial.
Pasal 33
Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui sistem daring yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sl( Nlo l0l145 A BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Pemerintah Pusat
Pasal 35
PRES tDEN REPUBLIK INDONESIA -28- Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri. Pemerintah Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab:
menjamin Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
melakukan koordinasi kerja sama antarinstansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
mengurlls kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah; Sl( No 102146 A h. men5rusun kebijakan mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
menghentikan atau melarang Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri; j membuka dan menutup negara atau jabatan tertentu tertutup bagi Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
menerbitkan dan mencabut SIP3MI;
menerbitkan dan mencabut SIP2MI;
melakukan koordinasi antarinstansi terkait mengenai kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
mengangkat pejabat sebagai Atase Ketenagakerjaan yang ditempatkan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia atas usul Menteri; dan
menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
Pasal 36
Tugas Pemerintah Pusat dalam menjamin Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan melalui:
penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
pemberdayaan ekonomi dan sosial;
fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia;
fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia; SI( Nlo l0)1,t1 A e. kemudahan e fasilitasi layanan informasi proses migrasi yang aman.
Pasal 37
Pemerintah Pusat dan BP2MI mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan secara terkoordinasi sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 38
Pemerintah Pusat menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan melalui:
upaya mediasi;
advokasi;
fasilitasi pembelaan dan penuntutan hak Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
bantuan hukum. Pasal 39 (1) Pembentukan dan pengembangan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dilakukan secara terintegrasi antarsistem kementerian/lembaga terkait baik pusat maupun daerah. (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. f Sl( No l02l4t A /lembaga ^dan ^daerah ^secara ^terpadu ^dan ^sesuai dengan kewenangannya. (21 Dinas Daerah Provinsi melaporkan hasil penanganannya kepada gubernur. (3) Dinas Daerah KabupatenlKota melaporkan hasil penanganannya kepada bupati/wali kota. Pasal 4 1 (1) Pemerintah Pusat bertugas menjamin keselamatan Pekerja Migran Indonesia dengan cara mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan daerah sesuai dengan kewenangannya. (21 Dalam hal Pekerja Migran Indonesia dipulangkan karena terjadi peperangan, bencana alam dan wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat bertanggung jawab memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia sampai ke daerah asal. {ll( Nlo l0lld') n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia. (2) Untuk memperkuat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara tujuan, Pemerintah Pusat membentuk Atase Ketenagakerjaan. . Pasal 43 (1) Pen5rusunan kebijakan mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Pekerja Migran Indonesia dan anggota Keluarganya. (2) Pen5rusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman kementerian/lembaga dan daerah dalam melakukan pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan anggota Keluarganya. Pasal 44 (1) Pemerintah Pusat menghentikan atau melarang Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i. -Sl'( ^trl6 l02l_50 ^A (2) Penghentian a. keamanan;
pelindungan hak asasi manusia;
pemerataan kesempatan kerja; dan/atau
kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. (3) Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau ^jabatan tertentu di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal negara tujuan penempatan:
tidak mempunyai peraturan perundang- undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negera tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
tidak memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing. (41 Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau ^jabatan tertentu di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keamanan negara tujuan penempatan. (5) Penghentian dan pelarangan memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia, kementerian/ lembaga, P3MI, dan masyarakat. (6) Ketentuan penghentian atau pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SI( trlo l02l5l A
Pasal 45
Pembukaan dan penutupan negara atau ^jabatan tertentu tertutup bagi Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghentian atau pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 46 (1) Penerbitan dan pencabutan SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k, dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan dan kelayakan untuk menjamin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (21 Dalam hal tertentu berdasarkan bukti yang cukup, Menteri dapat mencabut SIP3MI. (3) Ketentuan mengenai penerbitan dan pencabutan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 47 (1) Penerbitan dan pencabutan SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l, dilakukan oleh Kepala BP2MI. (21 SIP2MI wajib dimiliki oleh P3MI sebagai dasar untuk melakukan perekrutan Pekerja Migran Indonesia melalui Dinas Daerah KabupatenfKota, dan/atau LTSA Pekerja Migran Indonesia. (3) P3MI dilarang melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum memiliki SIP2MI dari BP2MI. (4) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk seluruh Indonesia sesuai dengan durasi permintaan pekerjaan dari luar negeri. i-il( trlo l0l l5l A Pasal 48 (1) P3MI dilarang melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia, dalam hal SIP2MI telah dicabut. (2) Pencabutan SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan evaluasi oleh BP2MI atau atas usulan dari Dinas Daerah Provinsi atau Dinas Daerah Kabupaten lKota.
Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan SIP2MI diatur dengan Peraturan Badan. Pasal 50 (1) Pemerintah Pusat melakukan koordinasi antarinstansi terkait mengenai kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf m dikoordinasikan oleh Menteri. (21 Koordinasi antarinstansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk meningkatkan Pelindungan Sebelum Bekerja, Pelindungan Selama Bekerja, dan Pelindungan Setelah Bekerja. (3) Untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dapat diadakan rapat secara terpadu dan terkoordinasi baik nasional maupun regional serta dapat melibatkan peran serta masyarakat. sl( trjo l0lt53 A (4) Masing-masing Setelah Bekerja sesuai dengan kewenangannya. Pasal 51 (1) Pengangkatan pejabat sebagai Atase Ketenagakerjaan yang ditempatkan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf n, dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. (21 Pejabat sebagai Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan, pengangkatan, pemberhentian, serta tugas dan wewenang Atase Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 52 (1) T\rgas Pemerintah Pusat menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf o, dimaksudkan untuk menjamin setiap Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kompetensi. Sl( Itlo l02l5.l A (2) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi. Pasal 53 T: gas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 52 dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 54
Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
penerbitan izin kantor cabang P3MI;
melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang dan periodik kepada Menteri;
memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja; ljl( Nlo 102- 155 A f. menyediakan f o b h I menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi. Pasal 55 (1) Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, wajib menyediakan:
sarana prasarana pendidikan dan pelatihan kerja;
tenaga pelatihan dan instruktur; dan
pendanaan. (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta yang terakreditasi. Pasal 56 (1) Pemerintah Daerah provinsi mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, Sl( No l0l l.5rr A deportasi Pasal 57 (1) Penerbitan izin kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf c, dilakukan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang terintegrasi secara daring. (21 Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat bertindak untuk dan atas nama kantor pusat P3MI yang bersangkutan. (3) Ketentuan mengenai penerbitan izin kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 58 (1) Kepala Dinas Daerah Provinsi melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang dan periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d kepada Menteri melalui gubernur. (21 Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara daring. Sl( Nlo l0l l-s7 A Pasal 59 .
Pasal 59
Pelindungan Sebelum Bekerja oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dilakukan melalui:
fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dalam hal:
meninggal dunia;
sakit dan cacat;
kecelakaan;
gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon Pekerja Migran Indonesia;
tindak kekerasan fisik dan seksual;
pelecehan seksual; dan
penipuan;
pengawasan terhadap:
kantor cabang P3MI;
LPK swasta;
fasilitas layanan kesehatan; dan
lembaga psikologi;
fasilitasi pelaksanaan OPP.
Pasal 60
Pelindungan Setelah Bekerja oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dilakukan melalui:
fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal;
fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dalam hal:
meninggal dunia;
sakit dan cacat;
kecelakaan;
tindak kekerasan fisik atau seksual; Sl( No l02l5E A 5. hilangnya penipuan; dan pemutusan hubungan kerja dan hak lain yang belum diterima oleh Calon Pekerja Migran Indonesia. Pasal 61 (1) Pemerintah Daerah provinsi dapat membangun pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f pada lokasi yang mudah dijangkau oleh Pekerja Migran Indonesia. (21 Pembangunan Pos bantuan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, seperti:
jumlah Pekerja Migran Indonesia yang akan dilayani; dan
tingkat permasalahan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 62 (1) Pemerintah Daerah i harus menjamin ketersediaan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g yang dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. (21 Pelatihan vokasi yang akan dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri dengan mengacu pada standar kompetensi kerja. 5 6 7 Iil( No I0215? A provinsi Pasal 64 (1) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i, didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi:
jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang dilayani;
potensi permasalahan Pekerja Migran Indonesia;
kemudahan akses pelayanan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
ketersediaan sarana prasarana dan personil. Bagian Ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pasal 65 Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung ^jawab:
menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat; Sl( Nlo l02l(.l0,a b. membuat REPUJ'T': =,'35I*r'o -43- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang kepada Pemerintah Daerah provinsi;
mengurlls kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten I kota. Sr( Nlo l0l.l6l A, LTSA Pekerja Migran Indonesia. Pasal 67 (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Daerah KabupatenlKota membuat basis data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b yang terintegrasi dengan instansi terkait lainnya. (21 Data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan data riil Penempatan Pekerja Migran Indonesia di wilayahnya, paling sedikit meliputi:
nama, nomor induk kependudukan, dan alamat;
nomor paspor;
tanggal keberangkatan;
tanggal berlakunya Perjanjian Kerja;
tanggal kepulangan; dan
data Pemberi Kerja. S!( [,lo lQ)162 A
Pasal 68
Pelaporan hasil evaluasi terhadap P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dilaksanakan secara periodik dan berjenjang kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi dengan tembusan gubernur. Pasal 69 (1) T.rgas mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, dilakukan untuk menjamin keselamatan Pekerja Migran Indonesia dan pemenuhan hak-haknya. (21 Pelaksanaan tugas mengurus kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antar pemangku kepentingan serta berkoordinasi dengan BP2MI.
Pasal 70
Pelindungan Sebelum Bekerja oleh Pemerintah Daerah kabupatenlkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e dilakukan melalui:
pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia yang sesuai persyaratan:
berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
memilikikompetensi;
sehat ^jasmani dan rohani;
terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Sl( t'lo 102163 A b. verifikasi b Indonesia:
surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
surat keterangan tzin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
sertifikat kompetensi kerja;
surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
visa kerja;
Perjanjian Penempatan; dan
Perjanjian Kerja. fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dalam hal:
meninggal dunia;
sakit dan cacat;
kecelakaan;
gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon Pekerja Migran Indonesia;
tindak kekerasan fisik dan seksual;
pelecehan seksual; dan
penipuan. pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan:
LPK swasta;
fasilitas layanan kesehatan; dan
lembaga psikologi. pemberdayaan sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya. c d .!il( Nlo 10)116,1 t\ e
Pasal 71
PRES lDEN REPUBLIK INDONESIA -47 - Pasal 71 Pelindungan Setelah Bekerja oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e dilakukan melalui:
fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal. b. fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dalam hal:
meninggal dunia;
sakit dan cacat;
kecelakaan;
tindak kekerasan fisik atau seksual;
hilangnya akal budi;
penipuan; dan
- pemutusan hubungan kerja dan hak-hak lain yang belum diterima oleh Pekerja Migran Indonesia. c. pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia purna dan Keluarganya. Pasal 72 (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi. (21 Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
kerja sama sarana dan prasarana; dan/atau
kerja sama instruktur. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Sl( Nlo l02l(r5 A
Pasal 73
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g, dilaksanakan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. (21 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
sarana dan prasarana;
kurikulum;
instruktur; dan
pelaksanaan pelatihan kerja. Pasal T4 (1) Reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h, dilakukan secara terintegrasi antar pemangku kepentingan. (21 Pemerintah Daerah kabupatenlkota harus men5rusun program reintegrasi sosial dan ekonomi dalam anggaran pendapatan belanja daerah.
Pasal 75
Dalam melaksanakan tugas menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf i yang dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Sl( lJo I 021 66 A Pasal 77 (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf k didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (21 Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria:
jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
luas wilayah; dan
jumlah permasalahan yang timbul dalam pelayanan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Bagian Keempat Pemerintah Desa
Pasal 78
Pemerintah Desa bertugas:
menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia; Sl( Nlo 10)167 A d. melakukan d e melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota Keluarganya. Pasal 79 (1) Pemerintah Desa dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, dilakukan bekerja sama dengan Dinas Daerah Kabupaten/Kota. (21 Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk petugas pengantar kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan. (3) Informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring. Pasal 80 (1) Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia secara lengkap sesuai dengan data kependudukan. (2) Hasil verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas Daerah Kabupaten lKota. Pasal 81 (1) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sl( trlo l02l(rS A (2) Fasilitasi REPUJLTI',',?55*r=,o -51 - (2) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari wilayahnya. Pasal 82 (1) Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, dilakukan kerja sama dengan Dinas Daerah KabupatenlKota. (21 Dinas Daerah KabupatenlKota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas pengantar kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas Daerah Kabupaten/ Kota.
Pasal 83
Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota Keluarganya sebagaimana BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Pasal 84
P3MI mempunyai tugas dan tanggung ^jawab:
mencari peluang kerja; Sl( Nlo 10216') A b. menempatkan dimaksud dalam Pasal 78 huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan berkelanjutan program. b c, menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indone sia yang ditempatkannya. Pasal 85 (1) T\rgas P3MI mencari peluang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dilakukan melalui kerja sama dengan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan. (2) Peluang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk permintaan pekerjaan. (3) Permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21diverifikasi oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan sebagai dasar pengajuan SIP2MI. (41 SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan oleh P3MI dalam melakukan ^proses Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia. Pasal 86 (1) Tugas P3MI menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b memastikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan. (21 Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh P3MI pada Pemberi Kerja perseorangan wajib melalui Mitra Usaha di negara tujuan penempatan. (3) Dalam Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI wajib:
melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia pada dinas;
melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; Indonesia;
menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja;
melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;
menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;
menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk ^jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
menempatkan Calon Pekeqja Migran Indonesia pada negara tertentu yang tidak dinyatakan tertutup;
memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan , dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia;
memiliki SIP2MI dalam menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam OPP; dan
melaporkan perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Sl( No l02l7l A (4) P3Mr pekerjaannya, a. peringatan tertulis;
penghentian sementara sebagaian atau seluruh kegiatan usaha; atau
pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
(4)(s) (6) Pasal 87 (1) T\rgas P3MI dalam penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c dilakukan dalam rangka memastikan pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia. (2) Penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan BP2MI dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 88 (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sl( No 10217) A (2) Pembinaan Pasal 89 (1) Pembinaan terhadap lembaga yang terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan melalui:
pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
pemberian penghargaan; dan
pemantauan dan evaluasi kinerja. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap lembaga yang terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 90 (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat. Pasal 9 1 Pengawasan pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilakukan terhadap:
P3MI;
perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri; sr( trto t02n3 A c.
Penempatan Pekerja Migran Indonesia perseorangan. secara Pasal 92 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Selama Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia. Pasal 93 (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (21, pengawas ketenagakerj aan berwenang:
memasuki semua tempat dilakukannya proses Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
meminta keterangan kepada pengusaha, penanggung jawab, pengurus dan pegawai pelaksana penempatan;
meminta keterangan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, dan/atau pihak lainnya terkait dengan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan f atau (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 94 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Sebelum Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (21, dilakukan terhadap:
P3MI dan kantor cabangnya;
persyaratan dan kelengkapan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan;
proses seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia oleh P3MI;
fasilitas layanan kesehatan pemeriksa Calon Pekerja Migran Indonesia;
lembaga pemeriksaan psikologi;
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan l g. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. h. pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan. Sl( Nlo 10217-s A (2) Pengawasan atau RE P u J,-T^",',?SI ^* r., ^o -58- (21 Pengawasan terhadap fasilitas layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh tenaga pengawas kesehatan dan berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan. (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan dan BP2MI secara bersama. (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (21, dilakukan terhadap:
pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah oleh P3MI dan perusahaan untuk kepentingan sendiri; dan/atau
proses penyelesaian masalah atau perselisihan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 95 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Selama Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3), dilakukan terhadap:
kesesuaian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan surat permintaan pekerjaan;
laporan kedatangan Pekerja Migran Indonesia;
pendataan Pekerja Migran Indonesia;
pelaksanaan welcoming programPekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan;
pemenuhan persyaratan Pemberi Kerja;
pemenuhan persyaratan Mitra Usaha;
pelaksanaan Perjanjian Kerja oleh Pemberi Kerja;
fasilitas kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia;
pelaksanaan perpanjangan Perjanjian Kerja; Sl< I'lo l0l ll6 A j. perubahan REPu JrT^",',?55*..,o -59- j. perubahan Perjanjian Kerja;
permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
laporan kepulangan Pekerja Migran Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. Pasal 96 (1) Pengawas ketenagakerjaan dapat melakukan kerja sama dan pengawasan bersama terhadap proses penempatan dengan pengawas ketenagakerjaan di negara tujuan penempatan. (21 Pelaksanaan kerja sama dan pengawasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. Pasal 97 (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan. (21 Rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan. Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:
preventif edukatif;
represif nonyustisia; dan/atau
represif yustisia. (2) Tahapan preventif edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma, penasihatan teknis, dan pendampingan. (3) Tahapan represif nonyustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Tahapan represif yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik pegawai negeri sipil.
Pasal 99
Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan dalam melakukan pengawasan di luar negeri berkoordinasi dengan Menteri dan instansi terkait. Sl( Irlo l0l I 73 A KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2Ol3 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5390);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660); dan d. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2oll tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 101
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sl( No l0l- l7') A Agar Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Aprit 2O2l JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2O2L MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2O TENTANG PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ^INDONESIA I. UMUM Negara menjamin pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak ^bagi kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam ^pasal 27 ayat ^(2) ^Undang- Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan komitmen ^negerra ^untuk memenuhi hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas ^pekerjaan baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia ^sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan setiap warga negara, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OI7 ^tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur tata kelola baru dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran ^Indonesia. Undang-Undang ini memuat ^perubahan yang cukup ^signifikan ^dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain:
Negara tidak memobilisasi warga negara Indonesia untuk menjadi pekerja migran, tetapi negara wajib memfasilitasi setiap warga negaranya yang akan menggunakan haknya untuk bekerja di luar negeri dengan kemudahan dan ^pendekatan layanan. b. Memposisikan Pekerja Migran Indonesia sebagai subyek ^aktif yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. c. Membagi tugas dan tanggung ^jawab Pelindungan ^Pekerja Migran Indonesia antara Pemerintah Pusat, emerintah ^provinsi, emerintah kabupaten I kota dan emerintah Desa. Sl( No l0ll80 A d. Pembentukan 21 p p p aspek hukum, sosial dan ekonomi. g. Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki kompetensi kerja sesuai ^jabatan yang akan dipangkunya sebagai syarat utama untuk bekerja. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dibuat peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih menjamin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana di atur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Substansi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia telah diadopsi dalam Peraturan Pemerintah ini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup ^jelas. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Sl( Nlo l02l8l A P . Pasal 4 Cukup ^jelas. Pasal 5 Cukup ^jelas. Pasal 6 Cukup ^jelas Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pasar kerja luar negeri" antara lain lowongan pekerjaan, jenis dan persyaratan ^jabatan. Ayat (21 Cukup ^jelas Ayat (3) Cukup ^jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup ^jelas. Pasal 8 Cukup ^jelas. Pasal 9 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan "pelatihan kerja berbasis kompetensi" meliputi:
standar kompetensi kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan program pelatihan kerja;
penyediaan instruktur atau tenaga pelatih yang kompeten;
sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Sl( No 102182 A huruf b . . huruf c Cukup ^jelas. huruf d Cukup jelas. Ayat (21 Cukup ^jelas. Ayat (3) Cukup ^jelas. Ayat (a) Cukup ^jelas. Ayat (5) Cukup ^jelas Pasal 10 Cukup ^jelas Pasal 1 1 Ayat (1) Cukup ^jelas. Ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengan "pelayanan penempatan" antara lain pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan ^jabatan, dan perantaraan erja. huruf b Cukup ^jelas. huruf c Cukup ^jelas. huruf d Cukup ^jelas. Sl( Nlo 1021 83 A huruf e . huruf f Cukup ^jelas Ayat (3) Cukup ^jelas. Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup ^jelas Pasal 14 Cukup ^jelas Pasal 15 Cukup ^jelas Pasal 16 Cukup ^jelas Pasal 17 huruf a Yang dimaksud dengan "penyediaan layanan pengaduan" adalah fasilitas hotline number atau pengaduan secara langsung yang dilakukan dengan pencatatan dan pemrosesan oleh Perwakilan Republik Indonesia. huruf b Yang dimaksud dengan "pusat pelindungan terpadu bagi Pekerja Migran Indonesia" adalah fasilitas pelayanan terpadu oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, antara lain shelter, program pembinaan, dan fasilitasi akses kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia bermasalah. Sl( Nro 102184 A
Pasal 18
Pasal 18 Cukup ^jelas. Pasal 19 Cukup ^jelas Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "korban tindak pidana" antara lain perdagangan orang, penganiayaan yang menyebabkan luka berat, pembunuhan, atau terorisme. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup ^jelas. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Cukup ^jelas. huruf b Cukup ^jelas. huruf c Cukup ^jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Yang dimaksud dengan "pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia" adalah pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang mencakup:
Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
Pekerja Migran yang bekerja pada Pemberi Keqja perseorangan atau rumah tangga; Sl( Nlo l02ltl.s A c. Awak c Keluarga Pekerja Migran Indonesia. d Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup ^jelas. Ayat (a) Cukup ^jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam Keluarga maupun dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah kepada pihak Keluarga atau pengganti Keluarga yang dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Pasal 23 Cukup ^jelas Pasal 24 Cukup ^jelas Pasal 25 Cukup ^jelas. []!( Nro 10218(r A Pasal 26 Cukup ^jelas. Pasal 27 Cukup ^jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup ^jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kebijakan keuangan inklusif" antara lain sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung maupun akses permodalan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya. Pasal 29 Cukup ^jelas. Pasal 30 Cukup ^jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup ^jelas. Ayat (2) Cukup ^jelas. Ayat (3) Cukup ^jelas. Ayat (a) Yang dimaksud dengan "unsur yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketenagakerjaan" termasuk badan yang menyelenggarakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sl( No l02l 37 A
Pasal 33
Pasal 33 Cukup ^jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup ^jelas Pasal 36 Cukup ^jelas Pasal 37 Cukup ^jelas. Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup ^jelas Pasal 40 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia" adalah kasus yang terjadi pada waktu sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja antara lain: kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia, penipuan, pemalsuan, upah tidak dibayar, bekerja tidak sesuai Perjanjian Kerja, dan kekerasan. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup ^jelas Sl( Nlo l0i I ,qil A Pasal 4 1 Cukup jelas Pasal 42 Cukup ^jelas Pasal 43 Cukup ^jelas Pasal 44 Cukup ^jelas. Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup ^jelas. Pasal 47 Cukup ^jelas Pasal 48 Cukup ^jelas Pasal 49 Cukup ^jelas. Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup ^jelas Pasal 52 Cukup ^jelas Sl( No 102 I 89 A Pasal 53 Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga" antara lain:
kementerian b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri;
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 54 Cukup ^jelas. Pasal 55 Cukup ^jelas. Pasal 56 Cukup ^jelas. Pasal 57 Cukup ^jelas Pasal 58 Cukup ^jelas Pasal 59 Cukup ^jelas Pasal 60 Cukup ^jelas Si( Nlo I 021 90 A
Pasal 61
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; di PRES lDEN REPUBLIK !NDONESlA t2 Pasal 61 Cukup ^jelas. Pasal 62 Cukup ^jelas. Pasal 63 Cukup ^jelas. Pasal 64 Cukup ^jelas. Pasal 65 Cukup ^jelas. Pasal 66 Cukup ^jelas Pasal 67 Cukup ^jelas Pasal 68 Cukup ^jelas. Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup ^jelas Pasal 71 Cukup ^jelas Pasal 72 Cukup ^jelas. Sl( Nlo l02l9l A Pasal 73 Cukup ^jelas Pasal 74 Cukup ^jelas Pasal 75 Cukup ^jelas Pasal 76 Cukup ^jelas Pasal 77 Cukup ^jelas Pasal 78 Cukup ^jelas Pasal 79 Cukup ^jelas Pasal 80 Cukup ^jelas Pasal 81 Cukup ^jelas. Pasal 82 Cukup ^jelas. Pasal 83 Cukup ^jelas. Pasal 84 Cukup ^jelas. Sl( No lnl92 A
Pasal 85
Pasal 85 Cukup ^jelas. Pasal 86 Cukup ^jelas Pasal 87 Cukup ^jelas Pasal 88 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "lembaga yang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran lain:
pelaksanapenempatan;
lembagaasuransi/Jaminan Sosial;
lembaga psikologi;
fasilitas layanan kesehatan;
lembaga pelatihan kerja; dan
f. lembaga keuangan Ayat (21 Cukup ^jelas Pasal 89 Cukup ^jelas. Pasal 90 Cukup ^jelas Pasal 91 Cukup ^jelas. Pasal 92 Cukup ^jelas terkait dengan Indonesia" antara Sl( trkt l0ll93 A . Pasal 93 Ayat (1) huruf a Cukup ^jelas. huruf b Yang dimaksud dengan "penanggung ^jawab" adalah Direktur Utama atau Presiden Direktur. huruf c Yang dimaksud dengan "pihak lainnya terkait" antara lain perangkat desa/kelurahan, aparat kepolisian, tenaga kesehatan, tenaga medis, dan psikolog. huruf d Cukup ^jelas. Ayat (21 Cukup ^jelas Ayat (3) Cukup ^jelas. Pasal 94 Ayat (1) Cukup ^jelas. Ayat (21 Yang dimaksud dengan "tenaga pengawas kesehatan" adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan sesuai dengan Cukup ^jelas. Ayat (a) Cukup ^jelas Pasal 95 Cukup ^jelas Pasal 96 ketentuan peraturan perLlndang-undangan. Ayat (3) PRES ]OEN REPUBLIK ^INOONESIA - 16- Pasal 96 Cukup ^jelas. Pasal 97 Cukup ^jelas. Pasal 98 Cukup ^jelas. Pasal 99 Cukup ^jelas. Pasal l0O Cukup ^jelas. Pasal 101 Cukup ^jelas
Webmentions
Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.