Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Menimbang Menimbang Mengingat Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI9 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan we\renang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OOl tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional; l. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3821); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL. BADAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Konsumen PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA 1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 3. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. 4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disingkat BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan Konsumen. 5. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan Konsumen. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

   Pasal 2

   (1)

   BPKN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggungjawab kepada presiden. (2) BPKN merupakan lembaga nonstruktural. (3) Dalam hal diperlukan, untuk meningkatkan kinerja, BPKN dapat membentuk perwakilan di ibukota daerah provinsi. PRES I DEN REPUELIK INDONESIA

   
   

   Pasal 3

   (1)

   BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan Perlindungan Konsumen di Indonesia. (21 Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKN bertugas:

   1. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka pen5rusunan kebijaksanaan di bidang Perlindungan Konsumen;

   2. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perlindungan Konsumen;

   3. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan Konsumen;

   4. mendorong berkembangnya LPKSM;

   5. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai Perlindungan Konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada Konsumen;

   6. menerima pengaduan tentang Perlindungan Konsumen dari masyarakat, LPKSM, atau Pelaku Usaha; dan

   7. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan Konsumen. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 BPKN dapat bekerja sama dengan organisasi Konsumen internasional. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas BPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diatur dengan keputusan Ketua BPKN. BAB III ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Keanggotaan

   
   

   Pasal 4

   (1)

   Susunan keanggotaan BPKN terdiri dari:

   1. seorang a. seorang ketua merangkap anggota;

   2. seorang wakil ketua merangkap anggota; dan

   3. anggota BPKN paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang anggota. (21 Untuk menunjang pelaksanaan tugas BPKN, anggota BPKN dapat dibagi dalam beberapa komisi sesuai dengan kebutuhan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BPKN diatur dengan Peraturan Ketua BPKN.

   
   

   Pasal 5

   (1)

   Anggota BPKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri dari unsur:

   1. pemerintah;

   2. Pelaku Usaha;

   3. LPKSM;

   4. akademisi; dan

   5. tenaga ahli. (21 Jumlah wakil setiap unsur yang menjadi anggota BPKN harus memperhatikan keseimbangan setiap unsur.

   
   

   Pasal 6

   Untuk dapat menjadi anggota BPKN harus memenuhi persyaratan:

   1. warga negara Republik Indonesia;

   2. berbadan sehat;

   3. berkelakuan baik;

   4. tidak pernah dihukum karena kejahatan;

   5. memiliki pengetahuan dan pengalaman di Perlindungan Konsumen; dan

   6. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bidang

   
   

   Pasal 7 Persyaratan sebagaimana dimaksud clalam pasal 6 dibuktikan dengan: a. kartu PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA a. kartu tanda kependudukan; b. surat keterangan sehat dari dokter; c. surat keterangan catatan kepolisian; dan d. bukti memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. unsur pemerintah, berupa surat pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan yang terkait Perlindungan Konsumen. 2l unsur Pelaku Usaha, berupa kepemilikan kartu anggota asosiasi atau perkumpulan atau organisasi Pelaku Usaha yang produknya terkait dengan Perlindungan Konsumen di Indonesia. 3) unsur LPKSM, berupa surat rekomendasi dari ketua LPKSM yang terdaftar dan diakui pemerintah. 4) unsur akademisi, berupa surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Perlindungan Konsumen. 5) unsur tenaga ahli, berupa dokumen yang menyatakan keahlian atau menunjukkan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Bagian Kedua Sekretariat

   Pasal 8

   (1)

   Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, BPKN dibantu oleh sekretariat. (21 sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua BpKN. (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua BPKN. BAB IV PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPKN

   
   

   Pasal 9

   (1)

   Anggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (21 Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota BPKN selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (3) Ketua dan wakil Ketua BPKN dipilih oleh anggota.

   
   

   Pasal 10

   (1)

   Dalam rangka pengusulan anggota BPKN, Menteri membentuk tim seleksi. (21 rim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyampaikan calon yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota BPKN kepada Menteri. (3) Tim seleksi paling lambat dibentuk 10 (seputuh) buran sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPKN. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim seleksi calon anggota BPKN ditetapkan oleh Menteri. Pasal 1 1 Pengangkatan anggota BPKN melalui tahapan sebagai berikut:

   1. Menteri mengajukan usul calon anggota BPKN yang terah memenuhi persyaratan keanggotaan BPKN kepada presiden. b. Presiden melakukan konsultasi mengenai calon anggota BPKN sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. c. Presiden mengangkat anggota BpKN.

   
   

   Pasal 12

   (1)

   Keanggotaan BPKN berhenti karena:

   1. meninggal dunia; PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

   2. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;

   3. sakit secara terus menerLls;

   4. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau

   5. diberhentikan. (21 Anggota BPKN yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f karena:

   6. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

   7. tidak menghadiri rapat pleno sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau

   8. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar pada saat seleksi.

   
   

   Pasal 13

   Pemberhentian berikut: anggota BPKN melalui tahapan sebagai a. Menteri mengajukan usul anggota BPKN yang akan diberhentikan kepada Presiden. b. Presiden melakukan konsultasi mengenai anggota BPKN yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. c. Presiden memberhentikan anggota BPKN.

   
   

   Pasal 14

   (1)

   Anggota BPKN yang berhenti atau diberhentikan seberum masa jabatannya berakhir digantikan oleh anggota BPKN pengganti antarwaktu. (21 Anggota BPKN pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri kepada Presiden berdasarkan daftar calon anggota BPKN yang memenuhi persyaratan dari tim seleksi sesuai dengan peringka.t dan unsLlr anggota yang digantikan. PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA (3) Dalam hal daftar calon anggota BPKN dari unsur yang digantikan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l tidak tersedia, Menteri mengusulkan calon anggota BPKN pengganti antarwaktu yang memenuhi persyaratan. (41 Masa jabatan anggota BPKN pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

   (5)

   Presiden mengangkat anggota BPKN pengganti antarwaktu berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

   (6)

   Pengangkatan anggota pengganti antarwaktu dilakukan apabila jumlah anggota BPKN kurang dari 15 (lima belas) orang. BAB V PENDANAAN

   
   

   Pasal 15

   Biaya untuk pelaksanaan tugas BPKN dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   
   

   Pasal 16

   (1)

   Dalam anggota lainnya. melaksanakan tugas, ketua, wakil ketua, dan BPKN diberikan hak keuangan dan fasilitas (2) Besaran PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA (2) Besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi ketua, wakil ketua, dan anggota BPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan presiden. (3) Besaran honorarium dan fasilitas lainnya untuk sekretaris dan anggota sekretariat BPKN ditetapkan oleh Ketua BPKN setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP

   
   

   Pasal 17

   Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku a. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO1 tentang Badan perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor lO2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125), dinyatakan masih tetap berraku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. b. Peraturan Pemerintah Nomor sz rahun 2oor tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor LO2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. c. calon anggota BPKN yang tetah memenuhi persyaratan dan telah disampaikan oleh presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2oo1 tentang Badan perlindungan Konsumen Nasional tetap dilanjutkan untuk konsultasi dan pengangkatannya.

   
   

   Pasal 18 Peraturan Pemerintah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar l' PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2Ol9 JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2Ol9 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLLY PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI9 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL I. UMUM Bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan Perlindungan Konsumen di Indonesia, diperlukan beberapa penguatan -baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), maupun dari sisi pembiayaan. Dari sisi kelembagaan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pembentukan komisi, yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada kinerja BPKN sesuai dengan pembidangannya sejak awal. Pembentukan komisi disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan Perlindungan Konsumen di Indonesia. Selanjutnya terkait rekrutmen SDM BPKN perlu dilakukan secara lebih selektif dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas BPKN dilaksanakan secara mandiri melalui sumber APBN dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (21 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pengertian mendorong berkembangnya LPKSM adalah mendorong terbentuknya LPKSM di kabupaten/kota dari yang belum ada menjadi ada dan dari kegiatan LPKSM yang bersifat umum menjadi khusus. Huruf e Keberpihakan kepada Konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap Konsumen (wise cosumerism). Huruf f Menerima pengaduan dan menyelesaikan pengaduan dengan cara memberikan saran guna penyelesaian sengketa. Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup ^jelas. Ayat (2) Pembentukan komisi dimaksudkan guna lebih meningkatkan tugas BPKN. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama, namun harus memperhatikan keseimbangan setiap unsur. Keseimbangan jumlah wakil setiap unsur dimaksudkan agar tidak ada unsur yang dominan dalam keanggotaan BPKN. Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Angka (1) Unsur pemerintah diwakili oleh instansi teknis terkait yang menangani masalah Perlindungan Konsumen yang sekurang- kurangnya menangani bidang industri, perdagangan, kesehatan pertambangan, perhubungan dan keuangan. Angka (2) Unsur Pelaku Usaha diwakili oleh anggota asosiasi atau perkumpulan atau organisasi Pelaku Usaha. Angka (3) Unsur LPKSM diwakili oleh LPKSM yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Angka (4) Unsur akademisi diwakili oleh mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi. Angka (5) Unsur tenaga ahli diwakili oleh mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPKN pada periode selanjutnya calon anggota BPKN harus mengikuti proses seleksi kembali sesuai ayat (1). Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Tim seleksi berasal dari unsur pemerintah dan unsur terkait lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam rangka memberikan keleluasaan terhadap tugas tim seleksi, maka diperlukan tenggang waktu yang cukup guna mencari calon anggota BPKN yang akan disampaikan kepada Menteri. Ayat (a) Cukup jelas. Pasal 1 1 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA Huruf d Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup ^jelas. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6306