Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan

peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah

(21 Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:

menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;

mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;

mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan;

mendorong .

mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitamya;

mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan; dan

mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan. (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:

meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;

mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;

meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;

meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional yang optimal; dan

meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya

kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung;

kebljakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan

kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategi nasional.

pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. (2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:

menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;

mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah:

menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;

melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

melindungl dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, ener$, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat frsik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;

mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin ke sinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan

mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan

perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan

pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung

menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; (3)

mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasErrErna secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitamya;

mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;

menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan p€rngan;

mengembangkan pulau-pulau kecil sebagai sentra ekonomi wilayah yang berbasis kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan;

mengelola kekayaan sumber daya kelautan di wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, laut lepas, dan wilayah dasar laut internasional untuk kedaulatan ekonomi nasional; dan

mengembangkan pemanfaatan ruang udara nasional sebagai aset pembangunan dengan tetap menjaga fungsi pertahanan dan keamanan serta keselamatan

Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:

membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;

mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;

membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan metropolitan dan kota besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;

mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau- pulau kecil;

membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;

menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan;

mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota;

mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan fagi sektor non kehutanan dengan memperlimbangkan kuatitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan;

mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai atau pulau yang tutupan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan

mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau

kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan

PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau (3) 10

kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) ditetapkan dengan kriteria:

pusat perkotaan yang berpotsnsi ssfagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; dan

pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau

pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di

antar-PKN;

antara PKN dan PKW; dan/atau

PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier dan pelabuhan utama/pengumpul. (1) (2) (3) Jaringan "ib -. dFi. EXE _r)br€ (3) Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antara PKN dan PKL, antar-PKW, serta antara PKW dan PKL. (41 Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan:

antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara;

antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya; dan

PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis

(71 Jaringan jalan bebas hambatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan lagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah

^jaringan jalur kereta api antarkota; dan

^jaringan jalur kereta api

(21 Jaringan jalur kereta api antarkota dikembangkan untuk menghubungkan:

PKN dengan pusat kegiatan di negara tetangga;

antar-PKN;

PKW dengan PKN; atau

antar-PKW. (3) Jaringan jalur kereta dikembangkan untuk: api perkotaan

menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul; dan so'\, =*'-' fLr( ^y --ffi xgyqS 12

mendukung aksesibilitas di kawasan

melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar;

menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan

menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional. (3) Pelabuhan pengumpul dikembangkan untuk:

melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah;

menjangkau wilayah pelayanan menengah; dan

memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut

(41 Pelabuhan pengumpEm regional dikembangkan untuk:

melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah; dan

menjangkau wilayah pelayanan menengah. (5) Pelabuhan pengumpan lokal dikembangkan untuk:

melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran ralgrat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan

menjangkau wilayah pelayanan

alur pelayaran umum dan perlintasan; dan

alur pelayaran masuk

alur pelayaran sungai; dan

alur pelayaran

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi berikut: menteri bidang sebagai 11. Pasal 30 (1) Bandar udara umum terdiri atas:

bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;

bandar udara pengumpul sekunder;

bandar udara pengumpul tersier; dan skala pelayanan skala pelayanan

bandar udara

(21 Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul;

berupa jalan umum yang melayani angkutan;

melayani perjalanan jarak jauh;

memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; dan

membatasi jumlah jalan masuk secara berdaya guna. (2) Jaringan (21 Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:

menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dan PKL;

berupa jalan umum yang berfungsi melayani angkutan;

melayani perjalanan jarak sedang;

memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sedang; dan

membatasi ^jumlah jalan

berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk;

terintegrasi dengan sistem jaringan tran sportasi darat lainnya; dan

berada di luar kawasan

(21 Pelabuhan penyeberangall 5glagairnana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:

berada di lokasi yang menghubungkan dengan pelabuhan penyeberangan lain pada jarak terpendek yang memiliki nilai ekonomis; dan

berada di luar kawasan

berhadapan langsung dengan AIur Laut Kepulauan Indonesia dan/atau jalur pelayaran internasional;

dihapus (21

dihapus;

bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarnegafa;

berfungsi sebagai simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan andalan ke pasar internasional;

berada di luar kawasan lindung; dan

d

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (ll ditetapkan dengan kriteria:

merupakan bogan dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarprovinsi;

berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar nasional;

memberikan akses lagi pengembangan pulau- pulau kecil dan kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;

berada di luar kawasan lindung; dan

d

Pelabuhan pengumpan regional sgfagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (l) ditetapkan dengan kriteria:

merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam sistem transportasi antarprovinsi;

berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional;

memberikan akses bag pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;

berada di luar kawasan lindung; dan

d

Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: (3) (4) 18

merupakEln bagran dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW atau PKL dalam sistem transportasi antarkabupaten / ^kota ^dalam satu provinsi;

berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budi daya di sekitarnya ke pasar lokal;

berada di luar kawasan lindung; dan

dihapus;

dapat melayani pelayaran

merupakan bagran dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan

melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit 5.O0O.0O0 (lima juta) orang per

(21 Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan

melayani penumpang dengan jumlah ar'ltara 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.0O0.O00 (tima juta) orang per

merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW terdekat; dan 19

melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan l.O0O.O0O (satu ^juta) orang per

^jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

^jaringan infrastruktur

(21 Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan segala hal yang berkaitan dengan:

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan

Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana

menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; atau

menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke

(21 Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang minyak dan gas

Ketentuan Pasal 4O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4O (1) Pembangunan Jarrngan infrastruktur 19.

adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, serta konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut; dan

berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi

mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;

mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi; 23.

berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan

berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan ^jarak

mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan, hingga kawasan terisolasi;

mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;

melintasi kawasan perrnukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;

berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;

merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah; dan

menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo V

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

kawasan perlindungan setempat;

kawasan konservasi;

dihapus;

kawasan lindung geologi; dan

kawasan lindung lainnya.

kawasan hutan lindung;

kawasan gambut; dan

kawasan resapan

(21 Kawasan perlindungan setempat terdiri atas: sempadan pantai; sempadan sungai; kawasan sekitar danau atau waduk; dan ruang terbuka hijau

kawasan suaka alam, yang terdiri atas suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut;

kawasan pelestarian a1am, yang terdiri atas taman nasional, taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut;

kawasan taman buru; dan

kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang terdiri atas:

kawasan cagar alam geologi; dan

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air

cagar biosfer;

b.

d.

ramsar . ramsar; cagar budaya; kawasan perlindungan plasma nutfah; kawasan pengu.ngsian satwa; dan kawasan ekosistem mangrove.

kawasan keunikan batuan dan

b. kawasan keunikan bentang alam; din

kawasan keunikan proses

kawasan imbuhan air tanah; dan

sempadan mata air.

kawasaa hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;

kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen);

kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut; atau

kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan di atas lebih dari 15% (lima belas persen). (21 Kawasan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

berupa kubah gambut; dan

ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau

merupalan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa langkadan/atau hampir punah;

memiliki keanekaragaman satwa yang tinggr;

merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau

memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang

(21 Cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria:

memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;

memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit penJrusunnya;

mempunyai . (3)

mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;

mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; dan/atau

terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam

Taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;

memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;

memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; dan

merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, ?,ona rimba, dan/atau znna lainnya sesuai dengan

Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan pada wilayah yang ekosistemnya masih utuh ataupun witayah yang eko sistemnya sudah berubah;

memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan

mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa. (4) (5) Taman . (5) Taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang a1am, gejala alam, serta formasi geologi yang unik;

mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan

kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata

Taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan kriteria:

memiliki luas yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu; dan

terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan yang memungkinkan perburuan secara teratur dan berkesinambungan dengan mengutamakan segi aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian

Kawasan suaka pesisir atau suaka pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) hurufd angka 1, ditetapkan dengan kriteria:

merupakan wilayah pesisir atau pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka, dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;

mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir atau pulau kecil yang masih asli dan/atau alami;

mempunyai luas wilayah pesisir atau pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumber daya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan (6) (7)

merupakan wilayah pesisir atau pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala atam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari, serta rekreasi;

mempunyai luas wilayah pesisir atau pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanj utan; dan

kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan

wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional, dan lembaga adat yang masih berlaku;

mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan

tidak bertentangan dengan hukum

tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;

tempat ritual keagamaan atau adat. (11) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d angka 3, ditetapkan dengan kriteria:

perairan laut nasional dan perairan kawasan strategis nasional yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati;

perairan laut nasional dan perairan kawasan strategis nasional yang mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan;

perairan laut daerah yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati; dan

perairan laut daerah yang mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan.

memiliki keterwakilan ekosistem yang masih alami, kawasan yang sudah mengalami degradasi, mengalami modifikasi, atau kawasan binaan;

memiliki komunitas alam yang unik, langka, dan indah;

merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alam dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; atau

berupa tempat bagr pemantauan perubahan ekologi melalui penelitian dan

berupa lahan basah baik yang bersifat alami atau mendekati alami yang mewakili langka atau unit yang sesuai dengan biogeografisnya;

mendukung spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekologi komunitas yang terancam;

mendukung keanekaragaman populasi satwa dan/atau flora di wilayah biogeografisnya; atau

merupakan tempat perlindungan bagi satwa dan/atau flora saat melewati masa kritis dalam

memiliki . 31. 32.

memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan

memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma

merupakan tempat kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;

merupakan tempat kehidupan baru bag satwa; dan

memiliki luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya

Pasal 61

Di antara huruf e dan huruf f Pasal 63 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ee sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: Pasal 63 Kawasan budi daya terdiri atas: kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan panas bumi; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan/atau kawasan peruntukan lainnya.

b.

d.

e

f.

h. i.

kawasan tanaman pangan;

kawasan hortikultura;

kawasan perkebunan; dan/atau

kawasan

(21 Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan kriteria:

memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan seba gai kawasan pertanian;

ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;

mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional; dan/atau

dapat dikembangkan sesuai dengan ketersediaan infrastruktur dasar. (3) Kriteria . (3) Kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian.

memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;

merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau

merupalan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi

memiliki sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi; dan

merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan langsung panas bumi dan pemanfaatan tidak langsung panas

merupalan warisan budaya dunia;

merupakan tempat pelestarian dan pengembangan cagar budaya beserta adat istiadatnya atau budaya, serta nilai kemasyarakatan; dan/atau

merupalan tempat peningkatan kualitas warisan budaya.

pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung;

ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung;

pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagr penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; (2t

pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan

pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

Peraturan zonasi untuk kawasan gambut disusun dengan memperhatikan:

pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan,dan/atau jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam;

ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik;

pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan gambut melalui badan air; dan

penanggulangan terhadap kerusakan ekosistem

Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:

pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan

penerapan prinsip z,ero delta Q policg terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan

(s)

pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;

pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga

e. ketentuan pelarangan bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; dan

ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika

(21 Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:

pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hljau;

pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pelabuhan;

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau pelabuhan; dan

penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau disusun dengan memperhatikan:

pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan

kegiatan pelarangan pendirian bangunan pennanen selain yang dimaksud pada huruf b.

pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;

pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi parias, energi mgrn, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah;

ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b;

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik

(21 Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan:

pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;

pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi p€rnas, dan energi angin;

pemanfaatan . 39

pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati;

pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;

ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan

ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di znna penyangga. (3) Peraturan zonasi untuk taman hutan raya disusun dengan memperhatikan :

pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;

pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfataan air, energi air, energi panas, dan energi angin;

pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati;

pemanfaatan tradisional oleh masyaralat setempat;

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf

(41 Peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut disusun dengan memperhatikan:

pemanfaatan ruang untuk wisata penelitian dan pengembangan, serta alam, ilmu pengetahuan;

pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfataan air, energi air, energi panas, dan energi angin; (s) 40

pemanfEratan ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati;

pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dilaksanalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf

Peraturan zonasi untuk taman buru disusun dengan memperhatikan:

pemanfaatan ruang untuk kegiatan perburuan secara terkendali;

penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;

ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan; dan

penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di

Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi di pesisir dan pulau-pulau kecil disusun dengan memperhatikan:

pemanfaatan ruang untuk perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, penelitian serta pengembangan, dan/atau pendidikan;

pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan rekreasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada mr: a yarLg ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (6) 43. 44.

pemanfaatan ruang untuk perlindungan dan pelestarian adat dan budaya maritim, pendidikan, penelitian, pariwisata, dan rekreasi;

pendirian bangunan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi maritim pada zona yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf

pemanfaatan ruang untuk penangkapan ikan, budidaya ikan, pariwisata alam perairan, dan penelitian dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pendirian bangunan di perairan kawasan konservasi perairan untuk mendukung penangkapan ikan, budidaya ikan, pariwisata alam perairan, dan penelitian dan pendidikan pada znna yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf

Pasal 102

Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1O3 (1) Peraturan zonasi untuk cagar biosfer disusun dengan memperhatikan:

pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;

pembatasan pemanfaatan sumber daya alam; dan

pengendalian (21 (3) 42

pengendalian kegiatan budi daya yang dapat merubah bentang alam dan

Peraturan zonasi untuk rarnsar disusun dengan memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan

Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya disusun dengan memperhatikan:

pemanfaatan untuk pariwisata, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan; dan

ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi

Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah disusun dengan memperhatikan:

pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan c, pembatasan pemanfaatan sumber daya

Peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa disusun dengan memperhatikan:

pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan

pembatasan pemanfaatan sumber daya

Peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove disusun dengan memperhatikan:

pemanfaatan ruang untuk wisata a1am, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;

ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu mangrove; dan

ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem

(41 (s) (6) 45.

pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan, sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan

penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan.

pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

pemanfaatan ruang budi daya hutan ralgrat untuk permukiman dan/atau usaha budi daya lainnya dalam satu kesatuan pengelolaan yang terpadu; dan

pemanfaatan ruang lainnya dalam kawasan hutan ralryat mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

q,D

pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;

ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi kawasan dan/atau fungsi lain kecuali untuk kepentingan umum; dan

ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

pengaturan kawasan tambang berdasarkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;

pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya sesuai dengan kepentingan daerah; dan

pengaturan kawasan tambang dengan memanfaatkan kawasan karst sesuai daya dukung ekosistem karst.

pemanfaatan untuk pengusahaan panas bumi dilakukan berdasarkan prinsip konservasi dan keberlanjutan; dan

ketentuan pelarangan atih fungsi lahan menjadi lahan budi daya selain pengusahaan panas bumi yang meliputi kegiatan survey pendahuluan, eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan.

agropolitan;

minapolitan;

pariwisata; dan

transmigrasi, yang merupakan kawasan perdesaan dan pengembangan desa pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan/atau kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan

Hurufb Cukup ^

Huruf c Yang dimaksud dengan "kota maritim" adalah kota yang berada di pantai/pesisir dan mempunyai fungsi kegiatan yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan di

Hurufd Cukup ^

Huruf e Cukup ^

Huruf f Cukup

Ayat (3) Cukup ^

Angka 2 *rruJintt,lootf; *.r,o -4- Angka2 Pasal 6 Cukup ^

Angka 3 Pasal 7 Ayat (1) Cukup ^

Ayat (2) Hurufa Cukup ^

Huruf b Cukup ^

Huruf c Cukup ^

Huruf d Cukup ^

Huruf e Yang dimaksud dengan "pengelolaan daerah aliran sungai" adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam daerah aliran sungai dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara

Ayat (3) Huruf a Cukup ^

Huruf b Cukup ^

Huruf c Cukup ^

Huruf d Cukup ^

Huruf e Cukup ^

Huruf f . * = ", J.Tnt t,',?ouf; * r' o -5- Huruf f Cukup ^

Hurufg Yang dimaksud dengan "kawasan risiko perubahan iklim' adalah kawasan yang berisiko terkena dampak perubahan

Angka 4 Pasal 8 Ayat (l) Huruf a Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan ke sej ahteraan

Agar keterpaduan dan keterkaitan antar kawasan budi daya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara para pemangku

Hurufb Cukup ^

Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional" adalah kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan/atau menjadi tempat kegiatan pengolahan sumber daya strategis seperti kawasan pertambangan dan pengolahan migas, radioaktif, atau logam

Huruf b Yang dimaksud dengan ^okegiatan budi daya unggulan" adalah kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah

Agar kegiatan budi daya unggulan dapat berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air bersih, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan di kawasan

Huruf c Cukup ^

Huruf d Cukup ^

Huruf e Cukup ^

Huruf f Pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan di ALKI, ZEE Indonesia, dan/atau Landas Kontinen didasarkan pada hak berdaulat atas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut I

Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam di ALKI, ZEE Indonesia, dan/atau Landas Kontinen merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan dari perencanaan hingga

Huruf g Cukup ^

pengendalian Ayat (3) Yang dimaksud dengan "daya dukung lingkungan hidup" adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta keseimbangan antar keduanya yang ada di

Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan hidup" adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke

Huruf a . Hurufa Yang dimaksud dengan "kawasan rawan bencana" antara lain, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan yang terletak di ?,orra pata}: an aktif, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan abrasi, dan kawasan rawan bahaya gas

Potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibatbencana termasuk pula ancaman terhadap jiwa

Kawasan rawan bencana menjadi salah satu data dan informasi yang penting dalam melakukan analisis pada proses penyusunan rencana tata ruang

Huruf b Yang dimaksud dengan ^opemanfaatan ruang secara vertikal" adalah pemanfaatan ruang secara tegak lurus baik di atas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan ruang secara kompak' adalah pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan jaringan prasarana dan sarana dengan kawasan permukiman yang bertqiuan untuk mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan dan meminimalisasi pergerakan

Huruf c Cukup ^

Huruf d Pembatasan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pembangunan perkotaan-

Huruf e Cukup

*. r, J.Tnt t,'*totf; *. r' o -8- Huruf f Cukup ^

Huruf g Cukup ^

Huruf h Cukup ^

Hurufi Cukup ^

Hurufj Cukup ^

Hurufk Cukup ^

Angka 5 Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Cukup ^

Huruf b Cukup ^

Huruf c Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain pelabuhan utama/pengumpul, bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier, stasiun skala besar, dan terminal tipe A. Terminal tipe A adalah sarana penunjang kelancaran perpindahan penumpang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan

Kriteria teknis penetapan terminal ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi

Pengembangan terminal penumpang tipe A sebagai simpul transportasi penghubung sistem perkotaan nasional dapat dilakukan pada pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan strategis

Terminal tipe A lintas negara tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah

Huruf d *=", Jintt,lootf; ..r,o -9- Hurufd Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional, antara lain berupa kota bandar

Ayat (2) Hurufa Cukup ^

Hurufb Cukup ^

Huruf c Simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, antara lain pelabuhan regional, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier, stasiun skala menengah, dan terminal tipe B. Hurufd Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan, antara lain berupa kota bandar nasional dan kota bandar

Ayat (3) Huruf a Cukup ^

Huruf b Simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, antara lain pelabuhan lokal, bandar udara bukan pusat penyebaran, stasiun skala kecil, dan terminal tipe C. Huruf c Kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal, antara lain berupa kota pantai sentra pertumbuhan ekonomi lokal dan teknopark

Angka 6 Pasal 15 Cukup ^

Angl<a7 * = ", J.Tnt t,lootf; ^ ^. ^r, ^o 10 Arrd*aT Pasal 18 Ayat (l) Jaringan ^jalan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebljakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis

Spesifikasi teknis jalan strategis nasional disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada, sehingga tidak harus sama dengan spesilikasi teknis jaringan jalan arteri primer atau kolektor

Yang dimaksud dengan "jalan tol" adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar

Ayat (21 Cukup ^

Ayat (3) Jaringan kolektor primer dikembangkan pula untuk menghubungkan antaribukota

Ayat (4) Cukup ^

Ayat (5) Yang dimaksud dengan "jalan bebas hambatan" adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik

Ayat (6) Cukup ^

Ayat (7) Cukup ^

Angka 8 Pasal 21 Cukup ^

Angka 9 Pasal 26 Ayat (1) Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan

Ayat (21 .: '_ , : ,,, Ayat (2) Pengembangan pelabuhan utama dimaksudkan antara lain untuk membuka akses berbagai produk sektor unggulan ke pasar internasional sehingga pengembangannya perlu mempertimbangkan keberadaan kawasan Asia Pasilik yang merupakan tujuan ekspor terbesar di

Hurufa Yang dimaksud dengan 'jumlah besar' adalah pelabuhan yang melayani angkutan peti kemas dengan ^jumlah:

Hurufb Cukup ^

Huruf c Cukup ^

Ayat (3) Cukup ^

Ayat (4) Cukup

Ayat (5) Cukup ^

Ayat (6) Cukup

Angka 10 *. ", J.Tnt t,',?otf; * = ^r, ^o -t2- Angka 10 Pasal 28 Ayat (1) Cukup ^

Ayat (2) Cukup ^

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "Alur [,aut Kepulauan Indonesia" (ALKI) adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat dan/atau pesawat udara asing di atas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut territorial yang berdampingan Antara satu bagian laut lepas atalu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 6.p bagran laut lepas atau 7.ona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Ayat (4) Cukup ^

Ayat (5) Cukup ^

Ayat (6) Cukup ^

Ayat (7) Cukup ^

Angka 11 Pasal 30 Ayat (1) Bandar udara umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi udara yang andal dan berkemampuan tinggr dalam rangka menunjang pembangunan

Ayat (2) *. r, J.Tnt t,',?otf; *. r, o -13- Ayat (2) Cukup ^

Angka 12 Pasal 33 Cukup ^

Angka 13 Pasal 34 Ayat (1) Cukup ^

Ayat (2) Cukup ^

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "kriteria teknis" adalah persyaratan teknis untuk pembangunan fisik jaringan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan transportasi

Angka 14 Pasal 35 Ayat (1) Cukup ^

Ayat (21 Hurufa Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran antar 2 (dua) pelabuhan penyeberangan yang

U

*. ", J.Tnt t,',?Sf; ,.,. r, o -14- Untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan penyeberangan, lokasi yang ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan harus memungkinkan penyelenggara angkutan penyeberangan untuk mendapatkan keuntungan yang

Oleh sebab itu, faktor jarak dan besaran permintaan angkutan penyeberangan harus dipertimbangkan secara

Huruf b Cukup ^

Ayat (2al Cukup ^

Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'kriteria teknis" adalah persyaratan teknis penyelenggaraan pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keselamatan

Angka 15 Pasal 36 Ayat (1) Cukup ^

Ayat (2) Cukup ^

Ayat (s) Cukup ^

Ayat (a) Huruf a Cukup ^

Huruf b Cukup

Huruf c *. ", J.Tnt t,'root5 * . r, o -15- Huruf c Cukup ^

Hurufd D

Huruf e Yang dimaksud dengan "pelayaran ra$at" adalah kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antarpelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar dengan kapasitas paling besar 100 m3 (seratus meter kubik) atau kapal layar motor dengan kapasitas paling besar 850 m3 (delapan ratus lima puluh meter kubik). Ayat (5) Yang dimaksud dengan ^okriteria teknis" adalah persyaratan teknis penyelenggaraan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan

Angka 16 Pasal 37 Ayat (l) Cukup ^

Ayat (2) Cukup ^

Ayat (3) Cukup ^

Ayat (a) Yang dimaksud dengan "kriteria teknis" adalah persyaratan teknis penyelenggaraan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan

Angka 17 Pasal 38 Cukup ^

• u ", J.Tnt ^=,loot5 *. r, o 16 Angka 18 Pasal 39 Cukup ^

Angka 19 Pasal 40 Pembangunan ^jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang berupa pembangkitan tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi

Pembangkitan tenaga listrik antara lain berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Energi Laut, Pembangkit Listrik Hidrogen, dan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Lainnya dan Energi Terbarukan L

Angka 2O Pasal 40A Cukup ^

Angka 21 Pasal 4l Ayat (1) Cukup ^

Ayat (2) Yang dimaksud dengan ^ugardu induk yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari transmisi listrik" adalah suatu sistem tenaga yang dipusatkan pada suatu tempat berisi saluran transmisi dan distribusi perlengkapan hubung bagi transformator, peralatan pengaman,dan peralatan

Angka22 Pasal 42 Cukup ^

Angka 23 #",D *.'rJrTo",l"Sf; * =r,o -t7- Angka 23 Pasal 43 Cukup ^

Angka24 Pasal 51 Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang

Pengaturan mengenai kawasan lindung pada ruang laut sama halnya yang dimaksud dengan "kawasan konservasi" yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan

Angka 25 Pasal 52 Ayat (1) Pengaturan kawasan hutan lindung memperhatikan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Rencana Kehutanan Tingkat N

Ayat (2) Cukup ^

Ayat (3) Kawasan konservasi dilaksanakan dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat pada kawasan hutan konservasi melalui pengembangan desa konservasi, fasilitas kemitraan antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat, pemberian izin jasa wisata alam, serta akses untuk memungut hasil hutan bukan kayu pada blok autozor: a tradisional atau pemanfaatan

Pengaturan kawasan konservasi memperhatikan pembentukan dan pengembangan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi dan Rencana Kehutanan Tingkat N

*=', JrT[t,'S5f; *=r,o Kawasan konservasi memperhatikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan konservasi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang

Huruf a Cukup ^

Huruf b Cukup ^

Huruf c Cukup ^

Hurufd Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil dapat berupa antara lain terumbu karang dan kawasan koridor bagi ^jenis satwa atau biota laut yang

Kawasan terumbu karang ditetapkan dengan kriteria berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang, terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter, dan dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 4O (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima)

Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi ditetapkan dengan kriteria berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses penunjang kehidupan, dan mendukung alur migrasi biota

Ayat (4) Cukup ^

Ayat (5) Cukup ^

Arrd*a26 Pasal 53 Ayat (1) Cukup ^

Ayat (2) . *. ", J5,l t,'*to=f; ,., r., o -19- Ayat (2) D

Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "kawasan imbuhan air tanah" adalah wilayah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air

Huruf b Cukup ^

Pngka2T Pasal 55 Cukup ^

Angka 28 Pasal 57 Cukup ^

Angla29 Pasal 58 D

Angka 3O Pasal 59 Ayat (1) Hurufa Cukup ^

Hurufb Yang dimaksud dengan "komunitas alam'adalah kumpulan dari unsur alami yang meliputi tumbuhan, binatang, dan bentang

Huruf c Cukup ^

Hurufd Cukup ^

Ayat (2) Cukup ^

Ayat (3) Cukup

Ayat (4) *. *, J.Tnt t,',?5| *.., o -20- Ayat (4) Cukup ^

Ayat (5) Cukup ^

Ayat (6) Cukup ^

Angka 31 Pasal 61 D

Angka 32 Pasal 63 Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan

Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan

Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan

Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih elisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan

Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebiiakan pembangunan yang

Pengaturan mengenai kawasan budi daya pada ruang laut sama halnya dengan yang dimaksud dengan "kawasan pemanfaatan umum" yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan

Hurufa Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutanlindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak

Pengaturan kawasan hutan produksi memperhatikan pembentukan dan pengembangan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Rencana Kehutanan Tingkat N

Huruf b Kawasan peruntukan hutan ralryat dimalsudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil

Kawasan hutan rakyat berada pada lahan masyarakat dan dikelola oleh

Huruf c Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional ^juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan

Huruf d Kawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan

Huruf e Kawasan pemntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap

Huruf ee Cukup ^

Huruf f Kawasan peruntukan industri antara lain dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara eflsien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, dan pengendalian dampak

Hurufg Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan pariwisatao adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya Iainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang

K

*. r, J5ot t,',?otf; *. r, o -22- Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup:

Hurufh Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan serta tempat ke{a yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil

Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

Huruf i Kawasan peruntukan lainnya mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan

Angka 33 Pasal 64 Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan dengan izin pinjam pakai kawasan hutan selama tidak mengubah fungsi kawasan

Angka 34 Pasal 66 Ayat (1) Cukup

Ayat (2) Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat:

memelihara dan meningkatkan kedaulatan pangan nasional;

meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah, padigogo, palawija, kacang- kacangan, dan umbi-umbian), perkebunan, peternakan, hortikultura, dan pendayagunaan investasi;

meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber dayaalam untuk pertanian serta fungsi lindung;

menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesej ahteraan masyarakat;

meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;

mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian kenon pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;

melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau

mendorong pengembangan sumber energi

Hurufa Cukup ^

Huruf b Lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian integral dari Peraturan Pemerintah ini yang ditetapkan dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). *. r, J.Tnt t,lootf; * .., o -24- l<P2B terdiri atas lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangEm

Lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa lahan irigasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak), dan/atau lahan tidak

KP2B yang ditetapkan pada tingkat nasional menjadi dasar dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/

Huruf c Upaya perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dilakukan dengan pengendalian luasan pertanian tanaman pangan lahan basah dan/atau lahan kering paling sedikit 77.4LO (tujuh puluh tqjuh ribu empat ratus sepuluh) kilo meter persegi yang tersebar di seluruh provinsi/kabupaten/

Huruf d Cukup ^

Ayat (3) Cukup ^

Angka 35 Pasal 68 Ayat (1) Cukup ^

Ayat (21 Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;

meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

tidak mengganggu fungsi lindung;

memperhatikan {iD {iD *. ", J.Tnt t,',?o=f; *.., o -25-

memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;

meningkatkan pendapatan masyarakat;

meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

menciptakan kesempatan kerja;

meningkatkan ekspor; dan/atau

meningkatlan kesejahteraan

Ayat (3) Cukup ^

Angka 36 Pasal 68A Cukup ^

Angka 37 Pasal 78 Cukup ^

Angka 38 Pasal 82 Cukup ^

Angka 39 Pasal 95 Cukup ^

Angka 4O Pasal 99 Ayat (1) Cukup ^

Ayat (2) Cukup ^

Ayat (3) Huruf a Cukup ^

Huruf b Cukup ^

Huruf c . ^.,,\ *. ", J.To= t,'*oo=f; * . r, o -26- Huruf c Yang dimaksud dengan "z,ero delta Q policgf adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran

Angka 41 Pasal 100 Cukup ^

Angl<a42 Pasal 101 Cukup ^

Angka 43 Pasal 102 D

Angka 44 Pasal 103 Cukup ^

Angka 45 Pasal 105 D

Angka 46 Pasal 1O7 Hurufa Cukup ^

Hurufb Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil kayu dan bukan

Pemanfaatan hutan produksi dilalsanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan

Huruf c Cukup ^

Andka

adanya perubahan bentang alam;

besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang;

luas wilayah penyebaran dampak;

intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

banyaknya komponen lingkungan hidup dan lingkungan buatan yang akan terkena dampak;

sifat kumulatif dampak; dan/atau

sifat . E &_ Ayat (2) Cukup ^

Angka 53 Cukup ^

Angka 54 Cukup ^

Angka 55 Cukup ^

Pasal II Cukup ^jelas.