Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. BAB I KETENTUAN UMUM

   Pasal 1

   Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

   
   

4. Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

5. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. BAB II PEMBINAAN Bagian Kesatu Umum

   Pasal 2

   (1)

   Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi tanggung jawab:

   1. Menteri pada tingkat nasional;

   2. gubernur pada tingkat provinsi; dan

   3. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

   (2)

   Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara berjenjang dari:

   1. Menteri kepada gubernur, bupati/walikota, dan pemangku kepentingan;

   2. gubernur kepada bupati/walikota dan pemangku kepentingan; dan

   3. bupati/walikota kepada pemangku kepentingan.

   
   

   Pasal 3

   Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan terhadap aspek:

   1. perencanaan;

   2. pengaturan;

   3. pengendalian; dan

   4. pengawasan. Bagian Kedua Pembinaan Perencanaan

   
   

   Pasal 4

   (1)

   Pembinaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap penyusunan:

   1. perencanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

   2. perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

   (2)

   Pembinaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri kepada gubernur dan bupati/walikota dalam rangka penyusunan program dan kegiatan.

   (3)

   Pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Bagian Ketiga Pembinaan Pengaturan

   
   

   Pasal 5

   (1)

   Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

   (2)

   Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang perumahan dan kawasan permukiman selain rumah susun dilakukan terhadap aspek:

   1. penyediaan tanah;

   2. pembangunan;

   3. pemanfaatan;

   4. pemeliharaan; dan

   5. pendanaan dan pembiayaan.

   (3)

   Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang rumah susun dilakukan terhadap aspek:

   1. pembangunan;

   2. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan;

   3. pengelolaan;

   4. peningkatan kualitas;

   5. kelembagaan; dan

   6. pendanaan dan pembiayaan. Bagian Keempat Pembinaan Pengendalian

   
   

   Pasal 6

   (1)

   Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan terhadap rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman.

   (2)

   Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perizinan, penertiban, dan penataan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada pemerintah daerah kabupaten/kota, khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada pemerintah provinsi.

   (3)

   Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Pembinaan Pengawasan

   
   

   Pasal 7

   (1)

   Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koreksi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   (2)

   Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

   (4)

   Kegiatan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. BAB III TATA CARA PEMBINAAN Bagian Kesatu Umum

   
   

   Pasal 8

   Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara:

   1. koordinasi;

   2. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

   3. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;

   4. pendidikan dan pelatihan;

   5. penelitian dan pengembangan;

   6. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau

   7. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi. Bagian Kedua Koordinasi

   
   

   Pasal 9

   (1)

   Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan sinkronisasi dan evaluasi antar-pemerintahan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

   (2)

   Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dalam rangka:

   1. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

   2. mengawasi dan mengendalikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau

   3. pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal. Bagian Ketiga Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

   
   

   Pasal 10

   (1)

   Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b di bidang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau bupati/walikota.

   (2)

   Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

   1. peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

   2. standar pelayanan minimal di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau

   3. sinkronisasi kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Bagian Keempat Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi

   
   

   Pasal 11

   (1)

   Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan terhadap kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

   (2)

   Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:

   1. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

   2. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang- undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah;

   3. melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

   4. mengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum;

   5. mengelola bagian bersama dan benda bersama rumah susun; dan/atau

   6. memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah dan badan hukum di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Bagian Kelima Pendidikan dan Pelatihan

   
   

   Pasal 12

   (1)

   Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

   (2)

   Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup materi:

   1. teknis manajerial;

   2. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau c. keahlian perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

   (3)

   Keahlian perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan sertifikat keahlian, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   
   

   Pasal 13

   Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Penelitian dan Pengembangan

   
   

   Pasal 14

   (1)

   Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dimaksudkan untuk:

   1. menganalisis pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

   2. menghasilkan teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang bermanfaat, aplikatif, inovatif, dan kompetitif serta berwawasan lingkungan; dan

   3. memberikan acuan terhadap substansi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

   (2)

   Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.

   (3)

   Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketujuh Pendampingan dan Pemberdayaan

   
   

   Pasal 15

   (1)

   Pendampingan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan/atau tingkat daerah.

   (2)

   Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan atau petujuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

   (3)

   Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan.

   
   

   Pasal 16

   Pemberdayaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan melalui:

   1. fasilitasi forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

   2. mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan

   3. meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Bagian Kedelapan Pengembangan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi

   
   

   Pasal 17

   (1)

   Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dalam rangka memberikan informasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan.

   (2)

   Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

   1. teknologi rancang bangun;

   2. bahan bangunan;

   3. produk hukum;

   4. program dan kegiatan;

   5. pengaduan masyarakat; dan

   6. informasi publik lainnya.

   
   

   Pasal 18

   (1)

   Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dilakukan melalui menyusun dan menyediakan basis data, pemutakhiran data, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak.

   (2)

   Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya manusia serta prasarana dan sarana kerja. BAB IV KETENTUAN PENUTUP

   
   

   Pasal 19

   Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 320 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN I. UMUM Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan aktualisasi pandangan bangsa Indonesia dalam memposisikan nilai strategis rumah yang layak dan terjangkau didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Ketersediaan rumah yang layak huni baik dalam bentuk rumah tunggal, rumah deret, maupun rumah susun merupakan sarana pendidikan dan pengembangan kepribadian yang lebih responsif yang dapat meningkatkan kewibawaan bangsa dalam pergaulan dunia. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien perlu didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan upaya yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pembinaan dilakukan dalam lingkup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Tanggung jawab pemerintah dilakukan melalui koordinasi; sosialisasi peraturan perundang-undangan; bimbingan, supervisi dan konsultasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; pendampingan dan pemberdayaan; Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman akan memberikan kemudahan dalam mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui peningkatan kapasitas terkait sumber daya manusia, prasarana dan sarana, kelembagaan, dan pendanaan dengan mengikutsertakan peran pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, antara lain kalangan pelaku pembangunan, perbankan, profesional, akademisi, maupun masyarakat. Hal ini akan menciptakan keseimbangan dalam penyusunan, pelaksanaan, maupun pengawasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sehingga mewujudkan manajemen pemerintahan yang kuat dengan berpedoman pada tata pemerintahan yang baik. II. PASAL DEMI PASAL

   
   

   Pasal 1

   Cukup jelas.

   
   

   Pasal 2

   Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain swasta, lembaga keuangan, pengembang, kontraktor, akademisi perguruan tinggi, serta masyarakat secara umum. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas

   
   

   Pasal 3

   Cukup jelas.

   
   

   Pasal 4

   Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman” adalah dokumen perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang, periode 5 (lima) tahun untuk jangka menengah, dan periode 1 (satu) tahun untuk jangka tahunan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

   
   

   Pasal 5

   Cukup jelas

   
   

   Pasal 6

   Cukup jelas.

   
   

   Pasal 7

   Cukup jelas.

   
   

   Pasal 8

   Cukup jelas.

   
   

   Pasal 9

   Cukup jelas.

   
   

   Pasal 10

   Ayat (1) Yang dimaksud “sosialisasi” adalah kegiatan penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria kepada Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, agar sesuai dengan tujuan peraturan perundang- undangan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas.

   
   

   Pasal 11

   Cukup jelas.

   
   

   Pasal 12

   Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud “teknis manajerial” adalah kegiatan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan untuk mengatur, mengoordinasikan dan menggerakkan semua potensi yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Huruf b Yang dimaksud “penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman” adalah kegiatan untuk merencanakan, membangun, memanfaatkan, dan mengendalikan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam skala rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman serta dalam bentuk rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

   
   

   Pasal 13

   Cukup jelas.

   
   

   Pasal 14

   Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan dilaksanakan sesuai kebutuhan” adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk memvalidasi serta mengembangkannya, yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan dan teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi prioritas. Penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dapat dijadikan landasan dalam membuat suatu kebijakan. Ayat (3) Cukup jelas.

   
   

   Pasal 15

   Cukup jelas.

   
   

   Pasal 16

   Cukup jelas.

   
   

   Pasal 17

   Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “informasi publik lainnya” adalah pengetahuan atau data di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang harus dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   
   

   Pasal 18

   Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana kerja“ antara lain ruangan, meja, perangkat komputer, aplikasi yang berwujud software, dll.

   
   

   Pasal 19 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5615