Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
Kerangka<< >>

  1. Undang- ... 3. Undang- ...

    1. Undang-undang Nornor 12 Tahun 1956 tentang Pembcntukan Daerah Otouom Kabupaten c1alam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tcngah (Lcrnbaran Ncgara Tahun 1956 Nomor 25);

      1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang- undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; masyarakat, dipandang perlu rncrnbentuk Kecamatan bam di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut; tcrhadap pelayanan pernbangunan serta meningkatkan a. bahwa dengan sernakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawah- lunto/Sijunjung dan Pasaman dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, sehingga untuk rnernperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pernerintahan dan Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN 01 WILAYAJJ KABUPATEN DAERAII TINGKAT II PESISIR SELATAN, SOLOK, '-SA~AHLUNTO/ SIJUNJUNG, DAN PASAMAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TTNGKAT I SUMATERA BARAT • TEN TANG PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA d. Desa Ampang Tulak: (I) Mernbentuk Kccarnatan Basa Ampck Balai Tapan di wjlayah Kabupaten Dacrah Tingkal II Pesisir Selatan, yang meliputi wilayah : H. Dcsa Pasar Buk it Tapun:

      2. Dcsa Tanjung Pondok :

      3. Desa Suugai Gambia: Pasal I .. PERATURAN PHMERINTAII TENTANG PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEsrSIR SELATAN. SOLOK. SAWAHLUNTOI SIJUNJ"l'NG DAN PASAMAN DALAM WILA YAH PROPfNsr DAERAH TINGKAT J SUMATERA BARAT. Mcnetapkan MEMUTUSKAN :

  1. Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang 'Pemer intahan Daerah (Lcmbaran Ncgara Tahun 1999 Nornor 60. Tarnbahan Lernbaran Ncgara Nomor 3839): • 3. Undang-uudang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undaug Darurat Nomor 1'9 Taltun 1957 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Swantanlra Tingkat I Surnatera Barat, Jarnbi dan Riau. sebagai Undang-urrdang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tarnbahan Lernbaran Ncgara Nomor 1646): 2 PRESIDEN RE PUBLII~ INOONE SIA a. Desa Tj Beringin;

    1. Desa Kumbuang;

    2. Dcsa Taman Makrnur:

    3. Dcsa Dukik Tapuh;

    4. Desa Lunang;

    5. Desa Talang Sari;

    6. Dcsa Tanjung Sari;

    7. Dcsa Sindang;

      Pasal 2
      (1)

      Membentuk Kecamatan Lunang Silaut di wilayah Kabupatcn Daer ah T'ingkat II Pcsisir Selatan, yang meliputi wilayah • i. Desa Talang; J. Desa Muaro Sako;


    8. Desa Koto Pulai; I. Desa Kampuang Tangah;

    9. Desa Batang Arah.

      (2)

      Wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Paneung Soal .

      (3)

      Pusat Pcmcrintahan Kccamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (l), berada di Desa Pasar Bukit Tapan . • e. Desa Nilau;

    10. Desa Alangrambah;

    11. Desa Binjai;

    12. Desa Kubu; 3 PRESIDEN RCPUBLIK INDONESIA a. Desa Pakan Rabaa;

    13. Desa Sungai Aro ;

    14. Dcsa Sungai Pangkua: <.I. Desa Batang Lolo;

    15. Desa Bancah;

    16. Dcsa Batang Limpauang;

    17. Desa Balun;

    18. Dcsa Sungai Kalu I;

      Pasal 4

      (I) Memhentuk Keeamatan Koto Par ik Gadang Diateh eli wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11Solok, yang meliputi wilayah • ayat(l) . Dcngan dibentuknya Kecarnatan Basa Arnpek Dalai Tapan dan Kecamatan Lunang Silaut , maka wilayah Keearnatan Paneung Soal dikurangi dengan wilayah Keeamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan wilayah Kecamatan Lunang Silaut sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 2


      Pasal 3

      I. Desa Silaut; J. Desa Tj Makmur.

      (2)

      Wilayah Kecamatan Lunang Silaut sebagaimana dirnaksud dalam ayat (I), semula merupakan bagian dari wilayah Kecarnatan Paneung Soal .

      (3)

      Pusat Pcmerintahan Kecarnatan Lunang Silaut sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tj Beringin. • 4 f='RFSIDEN REPUBLIK INDONESIA a. Dcsa Kamang;


    19. Dcsa Talang;

    20. Desa Sikayan;

    21. Desa Koto Sungai Lansck ;

    22. Desa Lubuak Tarantang ;

    23. Dcsa Dusun Tinggi I:

    24. Dcsa Dusun Tinggi II;

    25. Desa Muaro Takuang;

      (1)

      Mernhentuk Kecarnatan Kamang Bam di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I.I Sawahlunto/Sijunjung, yang mel iputi wilayah : Pasal 5 • i. Desa Sungai Kalu II;

    26. Desa Batu Pasarnpan; k, Desa Ulu Sul iti ; I. Desa Pinti Kayu Ketek;

    27. Desa Pinti Kayu Gadang.

      (2)

      Wilayah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sungai Pagu.

      (3)

      Dengan dibentuknya Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, maka wilayah Kecamatan Sungai Pagu dikurangi dengan wilayah Kecarnatan Koto Parik Gadang Diateh sebagairnana d i mak sud da lam ayat (I).

      (4)

      Pusat Pcmcrintahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), berada d i Desa Pakan Rabaa . • 5 PR~SIOEN REPUBLIK INDONESIA i. Desa (I) Membentuk Kecamatan Ranah Batahan di wilayah Kabupatcn Daerah Tingkat 11Pasaman, yang meliputi wilayah

      Pasal 6

      v_ Desa Batang Kariang;


    28. Desa Siaua.

      (2)

      Wilayah Kecarnatan Kamang Baru sebagairnana dimaksud dalam ayat (l), sernula mcrupakan bagian dar i wilayah Kecamatan Tanjung Gadang.

      (3)

      Dengan dibentuknya Kecamatan Kamang Baru, maka wilayah Kecamatan Tanjung Gadang dikurangi dengan wilayah Kecarnatan Kamang Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (I).

      (4)

      Pusat Pcmcrintahan Kecarnatan Kamang Baru sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), bcrada di Desa Kamang. • u. Desa Kunangan;

  1. Dcsa Sei Tambang ; J. Desa Sei Tanang:

    1. Desa Parik Rantang; I. Desa Cilacap;

    2. Desa Malaro;

    3. Desa Banjar Tangah;

    4. Dcsa Tanjuang Kaliang ;

    5. Desa Koto Sei Batuang;

    6. Desa Aia 1\1110;

    7. Dcsa Padang Tarok;

    8. Desa Pasa Sungai Batuang;

    9. Desa Galogah; • 6 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. Desa I·.

      (1)

      Mcmbcruuk Kecamatan 11 Koto di wilayah Kabupatcn Daerah Tingkat II Pasaman, yang rncliputi wilayah :

    10. Desa Selia;

    11. Desa Sentosa; Pasal 7

    12. Desa Mulyo Rejo;

    13. Desa Sidomulyo; I. Dcsa Sukorejo;

    14. Desa Pasia Panjang.

      (2)

      Wilayah Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana diruaksud dalarn ayat (1), semula rnerupakan bagian dar i wiJayah Kecarnatan Sungai Bercrnas .

      (3)

      Dengan d ibentuknya Kecamatan Ranah Batahan, maka wilayah Kecarnatan Sungai Berernas dikurangi dengan wilayah Keca- matan Ranah Batahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

      (4)

      Pusat Pernerintahan Kecamatan Ranah Batahan sebagairnana dimaksud dalarn ayat (1), berada di Desa Silapiang. • a. Dcsa Silapiang;

    15. Desa Sigantang Mudiak;

    16. Dcsa Tj Sapakiak Mudiak;

    17. Desa Mr Gobiang Silayang;

    18. Desa Simpang KOlO;

    19. Desa Kp. Mesjid Baru;

    20. Desa Tamiang Batahan;

    21. Desa Babussalam; J. Desa Siduampan; • 7 PRESIDEN REPUBLlf~ INDONESIA I: · hatas Dcsa/Kelurahan dalarn Kecarnatan-kecarnatan yang ditetapkan Pcmckarun, penggabungan , penghapusan, perubahan nama dan

      Pasal 9

      Pasal 6 ayat (l) dan Pasal 7 ayat (1), dituangkan dalam pera yang mcrupakan bag ian tidak terpisahkan dari Peraturan Peruerintah ini. Pasa l I ayat (I), Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (I). Balas wilayah Kecarnatau-kecarnatan sebagairnana dimaksud dalam


      Pasal 8

      (~) Dengan dibcntuknya Kecarnatan II Koto, rnaka wilayah Kecarnatan Tarnalau dikurangi dengan wilayah Kecamatan Il Koto sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1).

      (4)

      Pusat Pemerintahan Kecamatan II Koto sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (0, bcrada eli Desa Setia. • c. Desa Tj Ameh;


    22. Desa Tonang Raya;

    23. Desa Lanai Sinoangan:

    24. Desa Sungai Barameh;

    25. Desa Kulabu;

    26. Dcsa Batang Tuhur ; J. Dcsa Simpang Tigo Cubadak;

    27. Desa Pasa Cubadak;

    k. Desa Silang [V Silalang. (2) Wilayah Kccamatan II Koto sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (1), semula mcrupakan bagian dari wilayah Kccarnatan Tamalau. • 8 PRFSIDEN RrpUBl"~ INDONESIA Agar ... Pcraturan Pcrnerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa! 12 Segala ketentuan dalarn peraturan perundang-undangan yang mengatur rentang pernbentukan dan perubahan batas Kecarnatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang tidak sesuai dcngan ketentuan dalam Pcraturan Pcmcrintah ini dinyatakan t idak berlaku , Pasal 11 memperhitungkan kernampuan keuangan Pemerintah Pusat dan arau Perner intah Daerah Tingkat I Sumatera Barat. • (l) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur olch Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang- undangan yang bcrlaku. (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai ak ibat dari pembcntukan 6 (cnarn) Kecamatan sebagairnana dirnaksud dalarn Pcraturan Perncrintah ini diatur oleh Gubernur Kopala Dacrah Tingkat r Sumatcra Barat sesuai dengan peraturan • Pasal 10 dalarn Peraturan Pernerintah ini sepanjang tidak mcngakibatkan perubahan batas wilayah Kccamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-unclangan yang berlaku. 9 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA dcngan dan berlaku yang perundang-undangan ,," . Kcpara Biro Pcraturan .V: -: l"'~~- unclangan II "·al . .-; \ ,\ ""IO,clItJ"""_ <\ 'i ~ • ' , I" - E(ty'; : : ild i byo SEKRETARIAT KABINET RI Sul iuau scsuai dcngall asiinya PROF DR. H. MULADI, S.H. lid Diunclnngkan di Jakarta padn 1<1llggaJ 26 Mci 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUI3LIK INDONESIA BACIlARUDDIN JUSUF HABIBIE Ditetapk an eli Jakarta pada tanggaJ 26 Mci 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, • Ncgara RcpubTik Indonesia. Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmerintahkan pcngund<1ngan Pcraturan Pcmcruuah ini dcngan pcncmpat"annya dalam LClllbaran 10 PRrSIDEN REPU8UK INDONESIA Ltd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE ttd SEKRETARIAT KABINET RI Kopala Biro Pcraturan .,Pe..... u: nqng. - undangan 1£ /.. v- (,y '. ¢: i1; Plt. ,I, \ . _.I ~ ~ ', - .. .'.......... ' ''''... - '\ ' ' ; ; '<.'': .. ", ; <E]Y' Sudihyo .... ~ . .: ...: . : .. ,; --: .: .-: ... ' BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE SEKRETARIAT KABINET RI l<.cpaJ<! Biro Peraturan // Perundang .- undangan I ( : ".: ~: ~ ; ,',' '<'........ ~I . ~ '../ '.I; _-,'Bdy Sudibyo ----; ...: ; : _ ... ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE ltd BACHARUDDIN JU$UF IIABIBIE ttd SEKRET ARIA T KABINET RI Kcpa la Biro Peraturan Perundang - undangan 1[ -; ; '' .. , ~~...., /. _ .: »: _ --- '- ....., git. / r »: ~. ,; ; ~n "'''' ~~ \ "EY<.Sdibyo •• t - _ f..,},: / -=..-: : -.: : : l..: .... .--.: ... - BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE ttd SEKRET ARIA T KABINET RI .Kpfl ~jyg, Peraturan , Pcrundang '1 : -undangan J[ " . '\ I .'" (}j; ; PfC • I ~ ( . t. i I ./, (' .... t. • . .,. ...: / .-- .. k '. i ,.. . ---Edy Sudibyo BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE SEKRETARIAT KABINET RI Kopala Biro Peraturan .' : Pcr.un(iaJ1,_- undangan J[ /-.' " ; : <lt. [: ,: .' ; .« •• /Ii/) -,: : < <~ Jdj ~Sudibyo -,"": .... - .. ltd

Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.