Dana Pensiun Lembaga Keuangan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan penyelenggaraan Program Pensiun;

2. bahwa untuk penyelenggaraan Program Pensiun oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan diperlukan ketentuan mengenai kepengurusan, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, penyediaan Manfaat Pensiun yang berkesinambungan, dan jaminan atas hak-hak Peserta termasuk dalam hal terjadi penggabungan, konsolidasi dan likuidasi Dana Pensiun;

3. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM

   Pasal 1

   Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

   
   

3. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

5. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

6. Janda/Duda adalah istri/suami yang sah (dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;

7. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;

8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. BAB II PENGESAHAN DANA PENSIUN Bagian Pertama Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan

   Pasal 2

   (1)

   Pendirian Dana Pensiun dapat dilakukan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

   (2)

   Pendirian Dana Pensiun harus mendapat pengesahan Menteri.

   
   

   Pasal 3

   (1)

   Permohonan pengesahan Dana Pensiun diajukan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa dengan menggunakan formulir yang ditetapkan Menteri.

   (2)

   Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan Peraturan Dana Pensiun serta program kerja yang diperlukan untuk bertindak sebagai Pengurus. Bagian Kedua Peraturan Dana Pensiun

   
   

   Pasal 4

   (1)

   Peraturan Dana Pensiun ditetapkan oleh Pendiri dan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

   1. tanggal pembentukan Dana Pensiun dan nama Dana Pensiun yang secara jelas menunjukkan nama Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjadi Pendiri;

   2. pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjadi Pendiri;

   3. persyaratan untuk menjadi Peserta;

   4. hak Peserta untuk menentukan usia pensiun;

   5. hak dan kewajiban Pengurus;

   6. hak Peserta untuk menetapkan pilihan jenis investasi yang tersedia;

   7. pilihan jenis investasi yang tersedia bagi Peserta, serta tata cara pemilihan dan perubahannya;

   8. tata cara penentuan nilai kekayaan tiap-tiap Peserta yang harus dilakukan oleh Pengurus;

   9. hak Peserta untuk memilih bentuk anuitas seumur hidup, dan memilih Perusahaan Asuransi Jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, beserta tata caranya;

   10. tata cara penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta apabila dimungkinkan, pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus dan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain;

   11. tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia;

   12. biaya yang dapat dipungut dari Peserta, atau dibebankan pada rekening Peserta; m.tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun;

   (2)

   Kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihimpun dari:

   1. iuran Peserta;

   2. hasil investasi;

   3. pengalihan dari Dana Pensiun lain.

   (3)

   Pilihan jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pendiri dan harus memenuhi ketentuan investasi yang ditetapkan Menteri.

   
   

   Pasal 5

   Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti. Bagian Ketiga Perubahan Peraturan Dana Pensiun

   
   

   Pasal 6

   (1)

   Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri.

   (2)

   Perubahan Peraturan Dana Pensiun harus mendapat pengesahan Menteri.

   
   

   Pasal 7

   (1)

   Untuk mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang memuat uraian tentang latar belakang dan tujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta dilengkapi dengan a. Peraturan Dana Pensiun yang baru;

   1. dokumen lain yang dapat ditetapkan Menteri.

   (2)

   Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, maka perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut wajib disahkan Menteri dan dicatat dalam Buku Daftar Umum yang disediakan untuk itu.

   (3)

   Dalam hal permohonan ditolak, Menteri wajib menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang disertai alasan penolakan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

   (4)

   Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.

   (5)

   Pengurus mengumumkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

   
   

   Pasal 8

   Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang menyebabkan kenaikan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 1 tidak dapat berlaku surut. BAB III KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

   
   

   Pasal 9

   Pendiri Dana Pensiun bertindak sebagai Pengurus Dana Pensiun dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan investasi Dana Pensiun.

   
   

   Pasal 10

   (1)

   Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak lain yang berhak.

   (2)

   Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan Dana Pensiun.

   (3)

   Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.

   (4)

   Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.

   
   

   Pasal 11

   Pengurus wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri, yang terdiri dari:

   1. Laporan teknis, dan b. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

   
   

   Pasal 12

   (1)

   Untuk kepentingan Peserta, Pengurus wajib memberikan informal mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan oleh Peserta melalui Dana Pensiun.

   (2)

   Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:

   1. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri;

   2. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri;

   3. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.

   
   

   Pasal 13

   Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya tahun takwim, Pengurus wajib menyerahkan kepada Peserta:

   1. Posisi dana pada akhir tahun takwim bersangkutan;

   2. tanda bukti penarikan dana oleh Peserta yang bersangkutan beserta pajak yang telah dipungut dari penarikan dana dimaksud dalam 1 (satu) tahun takwim.

   
   

   Pasal 14

   Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

   
   

   Pasal 15

   Dewan komisaris atau yang setara dengan itu dari Pendiri Dana Pensiun bertindak sebagai Dewan Pengawas dan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi Dana Pensiun.

   
   

   Pasal 16

   Tugas dan wewenang Dewan Pengawas:

   1. melakukan pengawasan atas pengelolaam Dana Pensiun oleh Pengurus;

   2. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya;

   3. menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun. BAB IV IURAN DANA PENSIUN

   
   

   Pasal 17

   Besarnya iuran maksimum Peserta ditetapkan Menteri.

   
   

   Pasal 18

   (1)

   Pemberi Kerja dapat membayar iuran kepada Dana Pensiun untuk dan atas nama karyawan.

   (2)

   Dalam hal Pemberi Kerja membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pemberi Kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar scluruh iuran secara tunai.

   (3)

   Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:

   1. besarnya iuran;

   2. saat jatuh tempo iuran.

   (4)

   Perubahan pemyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang menyebabkan penurunan besamya iuran tidak dapat berlaku surut.

   (5)

   Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disampaikan kepada Menteri serta diumumkan kepada karyawan, yang berhak. BAB V HAK PESERTA

   
   

   Pasal 19

   (1)

   Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak.

   (2)

   Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dibayarkan seumur hidup.

   (3)

   Dalam hal tidak ada Janda/Duda yang sah, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.

   (4)

   Manfaat Pensiun kepada Anak wajib dibayarkan sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (duapuluh satu) tahun.

   
   

   Pasal 20

   (1)

   Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Anak, maka dana yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Peserta.

   (2)

   Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sekaligus.

   
   

   Pasal 21

   (1)

   Pengurus atas permintaan Peserta pada saat pensiun, membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilihnya, dengan syarat :

   1. anuitas yang dipilihnya menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak sekurang-kurangnya 60% dan sebanyak-banyaknya 100% dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;

   2. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.

   (2)

   Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak berlaku dalam hal pembelian anuitas didasarkan pada permintaan dan pilihan Janda/Duda atau Anak.

   
   

   Pasal 22

   Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta. BAB VI LIKUIDASI DANA PENSIUN

   
   

   Pasal 23

   Dalam hal Dana Pensiun bubar, maka likuidator mengalihkan dana yang merupakan hak Peserta ke Dana Pensiun lain. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

   
   

   Pasal 24

   (1)

   Dalam hal 2 (dua) atau lebih Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan Dana Pensiun menggabungkan diri, maka Dana Pensiun yang diselenggarakan Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menggabungkan diri wajib bergabung ke Dana Pensiun dari Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menerima penggabungan.

   (2)

   Dalam hal terjadi penggabungan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Dana Pensiun yang menggabungkan diri beralih ke Dana Pensiun dari Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menerima penggabungan.

   
   

   Pasal 25

   (1)

   Dalam hal 2 (dua) atau lebih Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan Dana Pensiun melakukan konsolidasi, maka Dana Pensiun dari Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa wajib digabungkan menjadi 1 (satu) Dana Pensiun.

   (2)

   Pada saat terbentuknya Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa hasil konsolidasi, maka terbentuk pula Dana Pensiun yang menerima dan bertanggung jawab atas pengalihan kepesertaan, kewajiban dan kekayaan dari Dana Pensiun yang menggabungkan diri.

   (3)

   Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa hasil konsolidasi selaku Pendiri Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) wajib mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Dana Pensiun.

   
   

   Pasal 26

   Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) tidak mengurangi hak Peserta untuk mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain.

   
   

   Pasal 27

   Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan Menteri. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

   
   

   Pasal 28

   Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 1992 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN UMUM Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun mengatur berbagai aspek pembentukan Dana Pensiun termasuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagai badan hukum dan penyelenggaraan Program Pensiun. Bahwa Undang-undang dana Pensiun mengatur hal-hal yang pokok, oleh karena itu berbagai ketentuan yang bersifat teknis dan prosedural perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, agar masyarakat lebih mudah memahami maksud ketentuan dalam Undang-undang tersebut. Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan:

   
   

9. Pengesahan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang mencakup persyaratan dan tata caranya;

10. Tugas dan wewenang kepengurusan, yang mencerminkan adanya tanggung jawab pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dalam rangka penyediaan Manfaat Pensiun;

11. Pemungutan dan penyetoran iuran;

12. Upaya untuk menjamin hak-hak Peserta, bahkan sampai saat pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan. PASAL DEMI PASAL

    Pasal 1

    Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas

    
    

    Pasal 2

    Ayat(1) Bank yang dimaksud dalam ayat ini adalah bank umum yang berbentuk badan hukum Indonesia yang kedudukan kantor pusatnya di Indonesia. Ayat(2) Cukup jelas

    
    

    Pasal 3

    Ayat(1) Cukup jelas Ayat(2) Perlunya suatu program kerja dalam ayat ini, untuk mengetahui kesiapan Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa dalam menjalankan fungsinya sebagai Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

    
    

    Pasal 4

    Ayat(1) Ketentuan dalam ayat ini memuat ketentuan minimum yang harus dimuat di dalam Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Huruf a Nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan menjadi identitas yang digunakan untuk membedakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dimaksud dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain. Selain itu nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan juga perlu dibedakan dari nama Dana Pensiun Pemberi Kerja yang didirikan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa, dalam kedudukannya sebagai Pemberi kerja untuk kepentingan para karyawannya. Huruf b Ketentuan dalam huruf b ini menegaskan bahwa apabila ada tuntutan terhadap kekayaan Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Jiwa Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan, maka kekayaan Dana Pensiun lembaga Keuangan harus dikecualikan dari tuntutan dimaksud. Huruf c Untuk kepentingan usahanya, Pendiri dapat menetapkan persyaratan untuk menjadi Peserta. Huruf d Cukup jelas Huruf e Hak Pengurus antara lain:

    
    

13. menerima imbalan jasa atas tugas kepengurusannya;

2. meminta segala keterangan yang berhubungan dengan kepesertaan. Huruf f Manfaat Pensiun bagi Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan ditentukan oleh hasil akhir dari iuran dan pengembangannya yang seluruhnya merupakan risiko bagi Peserta. Dengan demikian Pesertalah yang menentukan pilihan jenis investasi. Huruf g Pendiri menyediakan jenis investasi yang dapat dipilih Peserta, beserta ketentuan-ketentuan untuk memilih jenis investasi tersebut atau untuk mengubah pilihan dari satu jenis ke jenis lain. Huruf h Cukup jelas Huruf i Anuitas seumur hidup pada dasarnya merupakan sumber penghasilan bagi Pensiunan maka pemilihannya diberikan kepada Peserta. Huruf j Tata cara dimaksud dalam huruf ini antara lain berkaitan dengan berbagai kemungkinan pembayaran dari Dana Pensiun secara sekaligus, penarikan dana yang berasal dari iuran setiap saat dan jangka waktu pemberitahuan tentang maksud Peserta untuk mengalihkan kepesertaan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain. Huruf k Cukup jelas Huruf l Pembebanan biaya kepada Peserta dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menarik langsung dari Peserta di luar iuran atau memotong langsung dari hasil investasi yang menjadi hak Peserta. Huruf m Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Pengalihan dimaksud adalah pengalihan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain atau pengalihan hak Peserta dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang berhenti bekerja atau dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dibubarkan atau pengalihan hak dan kewajiban dari karyawan Mitra Pendiri yang diakhiri kepesertaannya. Ayat (3) Cukup jelas

   Pasal 5

   Cukup jelas

   
   

   Pasal 6

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

   
   

   Pasal 7

   Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Seperti halnya Peraturan Dana Pensiun yang disahkan pada saat pendirian Dana Pensiun, perubahan atas Peraturan Dana Pensiun juga ditempatkan dalam Berita negara Republik Indonesia.

   
   

   Pasal 8

   Cukup jelas

   
   

   Pasal 9

   Cukup jelas

   
   

   Pasal 10

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

   
   

   Pasal 11

   Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas

   
   

   Pasal 12

   Ayat (1) Informasi yang disediakan untuk Peserta adalah informasi mengenai tingkat risiko dari kegiatan yang menjadi sasaran penggunaan atau penempatan dana miliknya. Informasi tersebut diberikan oleh Pengurus dalam tanggung jawabnya sebagai pihak yang harus memperhatikan kepentingan Peserta yang pada umumnya tidak atau kurang memiliki informasi tentang risiko yang mungkin timbul dari berbagai jenis investasi. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas

   
   

   Pasal 13

   Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas

   
   

   Pasal 14

   Cukup jelas

   
   

   Pasal 15

   Cukup jelas

   
   

   Pasal 16

   Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas

   
   

   Pasal 17

   Cukup jelas

   
   

   Pasal 18

   Ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini memungkinkan Pemberi Kerja untuk mengikutsertakan karyawannya dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan, sekaligus memberikan tambahan iuran bagi karyawan dimaksud. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Dana Pensiun, seluruh iuran kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan dibukukan atas nama karyawan yang menjadi Peserta. Ayat (2) Agar supaya pernyataan Pemberi Kerja untuk membayar iuran kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk dan atas nama karyawan mengikat secara hukum bagi Pemberi Kerja dan berlaku di perusahaan, maka pernyataan tersebut harus dibuat secara tertulis, sebagai bukti otentik adanya janji Pemberi Kerja tersebut. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Pemberi Kerja dapat membayar iuran kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk para karyawannya misalnya setiap 1 (satu) bulan, atau 3 (tiga) bulan, atau 6 (enam) bulan, atau 1 (satu) tahun sekali. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

   
   

   Pasal 19

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

   
   

   Pasal 20

   Ayat (1) Yang dimaksud dengan dana yang merupakan hak Peserta adalah himpunan iuran dan hasil pengembangannya. Ayat (2) Cukup jelas

   
   

   Pasal 21

   Ayat (1) Huruf a Ketentuan ini memungkinkan Peserta melakukan pilihan yang dapat memberikan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak melebihi ketentuan minimum, yaitu sebesar 60% dari Manfaat Pensiun bagi Peserta, dengan ketentuan hak Pensiun bagi Janda/ Duda atau Anak tidak melebihi Manfaat Pensiun bagi Peserta. Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Bagi Janda/Duda anuitas yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri dan yang menjamin pembayaran Manfaat Pensiun seumur hidup dengan syarat anuitas tersebut mencantumkan Anak sebagai ahli waris. Apabila pembelian dilakukan oleh Anak maka anuitas yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri sesuai dengan batas usia yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

   
   

   Pasal 22

   Dalam hal seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan baik kepada pensiunan, Janda/Dudanya maupun Anak yang berhak ternyata lebih kecil dari yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Jiwa untuk membeli anuitas seumur hidup, maka selisihnya harus dibayarkan kepada ahli waris berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai contoh apabila pada saat Peserta pensiun dan akumulasi iuran yang dipergunakan untuk membeli anuitas seumur hidup berjumlah Rp. 25.000.000,- dan ternyata Manfaat Pensiun yang dibayarkan kemudian bagi pihak-pihak diatas hanya mencapai Rp. 20.000.000,- maka ahli waris berhak menerima pembayaran selisihnya sekaligus, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-

   
   

   Pasal 23

   Cukup jelas

   
   

   Pasal 24

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

   
   

   Pasal 25

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

   
   

   Pasal 26

   Cukup jelas

   
   

   Pasal 27

   Cukup jelas

   
   

   Pasal 28 Cukup jelas