Pembentukan Kota Administratif Cilegon
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan khususnya wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Cilegon dan Pulomerak;
bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan khususnya wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Cilegon dan Pulomerak; b. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus; c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Cilegon perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat :
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF CILEGON. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : epkumham.go
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuanUndang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor
BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Tujuan pembentukan Kota Administratif Cilegon adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna serta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah dan merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju
BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH Pasal 3 (1) Pemerintah Kota Administratif Cilegon berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang. (2) Dalam rangka memperlaju perkembangan wilayah Kota Administratif Cilegon, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Cilegon. Pasal 4 Pemerintah Kota Administratif Cilegon menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a. Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan; b. Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi serta fisik perkotaan; c. Mendukung dan merangsang secara timbal bauk perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang pada
Pasal 5 (1) Wilayah Kota Administratif Cilegon meliputi : (a) Seluruh wilayah Kecamatan Cilegon, terdiri dari : epkumham.go 1. Desa Jombangwetan 2. Desa Ciwedus 3. Desa Masigit 4. Desa Ciwaduk 5. Desa Gendongdalam 6. Desa Panggungrawi 7. Desa Bendungan 8. Desa Cibeber 9. Desa Sukmajaya 10. Desa Ketileng 11. Desa Kedaleman 12. Desa Karangasem 13. Desa Kalitimbang 14. Desa Begendung 15. Desa Cikeray 16. Desa Bulakan (b) Seluruh wilayah Kecamatan Pulomerak, yang terdiri dari:
Desa Kotasari
Desa Suralaya
Desa Lebakgede
Desa Tamansari
Desa Gerem
Desa Rawaarum
Desa Grogol
Desa Kotabumi
Desa Pabean
Desa Tegalbunder
Desa Purwakarta
Desa Ramanuji
Desa Kebondalem
Desa Mekarsari
Desa Semangraya
Desa Wamasari
Desa Kebonsari
Desa Dringo
Desa Banjarnegara
Desa Tegalratu
Desa Kubangsari
Desa Lebakdenok
Desa Tamanbaru
Desa Citangkil (c) Sebagian wilayah Kecamatan Anyar, terdiri dari :
Desa Randakari
Desa Kepuh
Desa Gunungsugi (2) Sebagai akibat dari ketentuan ayat (1) huruf a, maka Kecamatan Cilegon
Pasal 6 Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Cilegon dibagi atas 3 (tiga) Kecamatan yaitu : a. Wilayah Kecamatan Cilegon, yang terdiri dari :
Desa Jombangwetan
Desa Ciwedus
Desa Masigit
Desa Ciwaduk
Desa Gedongdalam
Desa Panggungrawi
Desa Bendungan
Desa Cibeber
Desa Sukmajaya
Desa Ketileng
Desa Kedaleman
Desa Karangasem
Desa Kalitimbang
Desa Bagendung
Desa Cikeray
Desa Bulakan
Wilayah Kecamatan Ciwandan, terdiri dari :
Desa Samangraya
Desa Warnasari
Desa Kebonsari
Desa Dringo
Desa Banjamegara
Desa Tegalratu
Desa Kubangsari
Desa Randakari
Desa Kepuh
Desa Gunungsugih
Desa Lebakdenok
Desa Tamanbaru
Desa Citangkil
Wilayah Kecamatan Pulomerak, terdiri dari :
Desa Kotasari
Desa Suralaya
Desa Lebakgede
Desa Tamansari
Desa Gerem
Desa Rawaarum
Desa Grogol
Desa Kotabumi
Desa Pabean
Desa Tegalbunder epkumham.go
Desa Purwakarta
Desa Ramanuju
Desa Kebondalem
Desa Mekarsari Pasal 7 (1) Pusat Pemerintahan Kota Administratif Cilegon berkedudukan di Kota Cilegon. (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cilegon berkedudukan di Desa Ciwaduk. (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ciwandan berkedudukan di Desa Tegalratu. (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pulomerak berkedudukan di Desa Rawaarum. BAB IV STRUKTUR ORGANISASI Pasal 8 Perincian Struktur Organisasi Pemerintah Kota Administratif Cilegon ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9 Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Kota Administratif Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini :
Struktur Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak yang telah ada tetap berlaku, sepanjang belum diubah atau diganti sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- Segala Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah ada bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak tetap berlaku bagi Pemerintah Kota Administratif Cilegon sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah
- Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah sebagaimana epkumham.go epkumham.go