Pembentukan Kecamatan Songgon Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kecamatan Jogoroto Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, Kecamatan Tempursari Di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Talango, Dan Kecamatan Giligenting Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SONGGON DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI, KECAMATAN MEGALUH, KECAMATAN BANDARKEDUNGMULYO, KECAMATAN JOGOROTO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG, KECAMATAN TEMPURSARI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG, KECAMATAN NONGGUNONG, KECAMATAN TALANGO, DAN KECAMATAN GILIGENTING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMENEP DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Presiden Republik Indonesia, Menimbang :

1. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan perlu ditingkatkan, oleh karena itu perlu dibentuk 8 (delapan) kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

2. bahwa.sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SONGGON DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI, KECAMATAN MEGALUH, KECAMATAN BANDARKEDUNGMULYO, KECAMATAN JOGOROTO DI KABUPATEN-DAERAH TINGKAT II JOMBANG, KECAMATAN TEMPURSARI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG, KECAMATAN NONGGUNONG, KECAMATAN TALANGO, DAN KECAMATAN GILIGENTING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMENEP DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

   Pasal 1

   Membentuk Kecamatan Songgon di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, yang meliputi wilayah :

   1. Desa Songgon;

   2. Desa Balak;

   3. Desa Sragi;

   4. Desa Parangharjo;

   5. Desa Bedewang..

   
   

   Pasal 2

   Membentuk Kecamatan Megaluh di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, yang meliputi wilayah :

   1. Desa Megaluh;

   2. Desa Balonggemuk;

   3. Desa Kedungrejo;

   4. Desa Pacarpeluk;

   5. Desa Dukuharum;

   6. Desa Sumberagung;

   7. Desa Sidomulyo;

   8. Desa Ngogri;

   9. Desa Sumbersari;

   10. Desa Sudimoro;

   11. Desa Gongseng;

   
   

1. Desa Balongsari;

   1. Desa Turipinggir.

      Pasal 3

      Membentuk Kecamatan Bandarkedungmulyo di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, yang meliputi wilayah :

      
      

   2. Desa Bandarkedungmulyo;

   3. Desa Kayen;

   4. Desa Gondangmanis;

   5. Desa Karangdagangan;

   6. Desa Pucangsimo;

   7. Desa Borongsawahan;

   8. Desa Mojokembang;

   9. Desa Banjarsari;

   10. Desa Tinggar;

   11. Desa Brangkal;

   12. Desa Brodot.

       Pasal 4

       Membentuk Kecamatan Jogoroto di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, yang meliputi wilayah :

       
       

   13. Desa Jogoroto;

   14. Desa Jarak Kulon;

   15. Desa Alang-alang Caruban;

   16. Desa Sukosari;

   17. Desa Sambireja;

   18. Desa Beji;

   19. Desa Mayangan;

   20. Desa Sumbermulyo, i. Desa Janti;

   21. Desa Ngumpul;

   22. Desa Tambar.

       Pasal 5

       Membentuk Kecamatan Tempursari di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, yang meliputi wilayah :

       
       

   23. Desa Kaliuling;

   24. Desa Tempursari;

   25. Desa Bulurejo;

   26. Desa Purorejo;

   27. Desa Tempurejo;

   28. Desa Pundungsari.

       Pasal 6

       Membentuk Kecamatan Nonggunong di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep, yang meliputi wilayah :

       
       

   29. Desa Nonggunong;

   30. Desa Sonok;

   31. Desa Somber;

   32. Desa Tanahmerah;

   33. Desa Sukorammi Timur;

   34. Desa Rosong;

   35. Desa Talaga;

   36. Desa Sukorammi Pesisir.

       Pasal 7

       Membentuk Kecamatan Talango di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep, yang meliputi wilayah :

       
       

   37. Desa Talango;

   38. Desa Gapurono;

   39. Desa Palaso;

   40. Desa Poteran;

   41. Desa Essang;

   42. Desa Cabbiya;

   43. Desa Kombang;

   44. Desa Padike.

       Pasal 8

       Membentuk Kecamatan Giligenting di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep, yang meliputi wilayah :

       
       

   45. Desa Aenganyar;

   46. Desa Gedungan;

   47. Desa Bringsang;

   48. Desa Galis;

   49. Desa Banbaru;

   50. Desa Ban Maleng;

   51. Desa Lombang;

   h. Desa Jate. Pasal 9 (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Songgon berkedudukan di Songgon. (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Megaluh berkedudukan di Megaluh. (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bandarkedungmulyo berkedudukan di Bandarkedungmulyo. (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jogoroto berkedudukan di Jogoroto. (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tempursari berkedudukan di Tempursari. (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Nonggunong berkedudukan di Nonggunong. (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Talango berkedudukan di Talango. (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Giligenting berkedudukan di Aenganyar. Pasal 10 Setiap perubahan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini, baik karena pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama, dan batas-batas desa sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 11 Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pada pembentukan 8 (delapan) kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa- Timur diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah pada tahap sekarang ini. Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 1982 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH.