Kewajiban Dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah Dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri Dan Kontrak Production Sharing

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1982 TENTANG KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN PEMERINTAH DARI HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI DAN KONTRAK PRODUCTION SHARING Presiden Republik Indonesia, Menimbang :

1. bahwa kewajiban dan tata cara penyetoran pendapatan Pemerintah dari hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing, termasuk bonus dan retensi (fee), dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut;

2. bahwa dipandang perlu untuk menetapkan besarnya retensi (fee) serta pengenaan pajak atas retensi (fee) yang diterima Pertamina dalam rangka Kontrak Production Sharing;

3. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan ketentuan- ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara penyetoran pendapatan Pemerintah dari hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing dalam suatu Peraturan Pemerintah. Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971;

3. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN PEMERINTAH DARI HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI DAN KONTRAK PRODUCTION SHARING. BAB I KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN PAJAK ATAS HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI

   Pasal 1

   Pertamina diwajibkan menyetor pajak sebesar 60% (enampuluh persen) dari Penerimaan Bersih Usaha (Net Operating Income) atas hasil Operasi Pertamina Sendiri setiap bulan kepada Departemen Keuangan dalam Rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia.

   
   

   Pasal 2

   Tata cara perhitungan dan penyetoran kewajiban tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. BAB II KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN BAGIAN PEMERINTAH DALAM RANGKA KONTRAK PRODUCTION SHARING

   
   

   Pasal 3

   (1)

   Kontraktor diwajibkan menyetor Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty sebesar 56% limapuluh enam persen) yang terhutang pada sesuatu bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dalam Rekening Valuta Asing Departemen Keuangan pada Bank Indonesia.

   (2)

   Kontraktor diwajibkan untuk menyetor sisa kewajiban pajak yang masih terhutang pada suatu tahun, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku perusahaan yang bersangkutan ke dalam Rekening tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

   (3)

   Kontraktor diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan atas perhitungan kewajiban Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty serta realisasi pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini kepada Departemen Keuangan.

   
   

   Pasal 4

   (1)

   Pertamina diwajibkan untuk menyetor secara langsung seluruh hasil ekspor minyak mentah milik Pemerintah yang berasal dari Kontrak Production Sharing ke Rekening Valuta Asing Departemen Keuangan pada Bank. Indonesia setelah diterimanya pembayaran hasil ekspor tersebut.

   (2)

   Pertamina diwajibkan untuk menyetor nilai minyak mentah milik Pemerintah yang dipergunakan untuk keperluan pembekalan minyak dalam negeri ke Rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak saat pengambilan minyak tersebut.

   (3)

   Pertamina diwajibkan untuk menyetor kewajiban lainnya yang terhutang yang merupakan bagian Pemerintah dalam rangka Kontrak Production Sharing ke Rekening Bendahara Umum Negara dan ke Rekening Valuta Asing Departemen Keuangan pada Bank Indonesia masing-masing untuk penyetoran dalam Rupiah dan Valuta Asing, selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak saat terjadinya kewajiban tersebut.

   (4)

   Pertamina diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan perhitungan dan realisasi pembayaran bagian Pemerintah tersebut pada ayat-ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini. BAB III KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN PAJAK ATAS RETENSI (FEE) PERTAMINA DALAM. RANGKA KONTRAK PRODUCTION SHARING

   
   

   Pasal 5

   (1)

   Besarnya retensi (fee) yang diperoleh Pertamina dalam rangka Kontrak Production Sharing ditetapkan sebesar 5% lima persen) dari Penerimaan Bersih Usaha (Net Operating Income) Kontrak Production Sharing yang bersangkutan.

   (2)

   Selisih antara bagian yang diperoleh Pertamina menurut masing-masing Kontrak Production Sharing dengan retensi (fee) yang diterima Pertamina sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian Pemerintah.

   (3)

   Atas retensi (fee) tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikenakan pajak sebesar 60% (enampuluh persen).

   (4)

   Pertamina diwajibkan untuk menyetor setiap bulan kewajiban pajak tersebut pada ayat (3) Pasal ini ke Rekening Bendahara Umum Negara dan ke Rekening Valuta Asing Departemen Keuangan pada Bank Indonesia masing-masing untuk penyetoran dalam Rupiah dan Valuta Asing selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

   (5)

   Pertamina diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan perhitungan dan realisasi pembayaran pajak atas retensi (fee) tersebut pada ayat (4) Pasal ini kepada Departemen Keuangan. BAB IV KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN PAJAK ATAS BONUS YANG DITERIMA PERTAMINA DALAM RANGKA KONTRAK PRODUCTION SHARING

   
   

   Pasal 6

   Yang dimaksud dengan Penerimaan Bonus adalah penerimaan dari Bonus Penanda- tanganan, Bonus Kompensasi Data, Bonus Produksi dan Bonus-bonus dalam bentuk dan nama apapun yang diperoleh Pertamina dalam rangka Kontrak Production Sharing.

   
   

   Pasal 7

   (1)

   Atas penerimaan bonus sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini Pertamina diwajibkan untuk menyetor kewajiban pajak sebesar 60% (enampuluh persen) ke Rekening Valuta Asing Departemen Keuangan pada Bank Indonesia.

   (2)

   Ponyetoran tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya bonus tersebut oleh Pertamina dari Kontraktor Production Sharing yang bersangkutan. BAB V PERHITUNGAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS RETENSI (FEE) DAN BONUS

   
   

   Pasal 8

   Perhitungan dan penyetoran pajak atas retensi (fee) dan bonus sebagaimana diatur masing- masing dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini dilakukan secara tersendiri dan terpisah dari perhitungan dan penyetoran. pajak atas Penerimaan Bersih Usaha (Net Operating Income) Operasi Pertamina Sendiri. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

   
   

   Pasal 9

   Kewajiban pajak atas hasil Operasi Pertamina Sendiri dan atas retensi (fee) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini dihitung sejak tahun buku 1979/1980. BAB VII KETENTUAN PENUTUP

   
   

   Pasal 10

   Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

   
   

   Pasal 11

   Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

   
   

   Pasal 12

   Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1982 TENTANG KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN PEMERINTAH DARI HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI DAN KONTRAK PRODUCTION SHARING I. Penjelasan Umum Dalam rangka usaha penyempurnaan administrasi di bidang perpajakan dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi, dipandang perlu untuk memberikan penegasan mengenai kewajiban dan tata cara penyetoran pendapatan Pemerintah dari hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971. Disamping itu dalam rangka pelaksanaan Kontrak Production Sharing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, Pertamina mendapatkan fee yang dikenal dengan nama retensi. Besarnya retensi (fee) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) Berdasarkan prinsip perpajakan yang berlaku, setiap pendapatan yang diterima perusahaan pada dasarnya merupakan obyek pajak,sehingga dengan demikian atas retensi (fee) tersebut terkena pajak yang besarnya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen). II. Penjelasan Pasal demi Pasal

   
   

   Pasal 1

   Cukup jelas;

   
   

   Pasal 2

   Cukup jelas;

   
   

   Pasal 3

   Cukup jelas;

   
   

   Pasal 4

   Cukup jelas;

   
   

   Pasal 5

   Cukup jelas;

   
   

   Pasal 6

   Cukup jelas;

   
   

   Pasal 7

   Cukup jelas;

   
   

   Pasal 8

   Dalam menghitung dan menyetor pajak atau retensi (fee) dan bonus ini, pendapatan dari rentensi (fee) dan bonus ini tidak dikonsolidasikan dengan pendapatan dari hasil Operasi Pertamina Sendiri;

   
   

   Pasal 9

   Cukup jelas;

   
   

   Pasal 10

   Cukup jelas;

   
   

   Pasal 11

   Cukup jelas;

   
   

   Pasal 12 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3239