Pembentukan Kota Administratif Tarakan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1981 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TARAKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

1. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan yang pesat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur pada umumnya dan Wilayah Kecamatan Tarakan pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Tarakan;

2. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Tarakan telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kota Administratif Tarakan perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Tirnur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-… 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TARAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM

   Pasal 1

   Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

   1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

   2. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

   3. Wilayah… c. Wilayah Kecamatan Tarakan adalah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1938 Nomor 352. BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

   
   

   Pasal 2

   Tujuan pembentukan Kota Administratif Tarakan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna serta berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan. BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

   
   

   Pasal 3

   (1)

   Pemerintah Kota Administratif Tarakan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan.

   (2)

   Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan tetap berkedudukan di Tanjung Selor.

   (3)

   Dalam rangka memperlaju pengembangan Wilayah Kota Administratif Tarakan, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Tarakan. Pasal 4…

   
   

   Pasal 4

   Pemerintah Kota Administratif Tarakan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

   1. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;

   2. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;

   3. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur pada umumnya dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan pada khususnya.

   
   

   Pasal 5

   Wilayah Kota Administratif Tarakan meliputi :

   
   

5. Desa Karang Anyar;

6. Desa Karang Balik/Rejo;

7. Desa Selumit;

8. Desa Sebengkok;

9. Desa Gunung Lingkas;

10. Desa Kampung I/SKIP;

11. Desa Kampung Enam;

12. Desa Pamusian;

13. Desa Lingkas Ujung;

14. Desa… 10. Desa Kampung Empat;

15. Desa Mamburungan;

16. Desa Juata Laut.

    Pasal 6

    Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka Wilayah Kota Administratif Tarakan dibagi atas 2 (dua) kecamatan yakni :

    1. Wilayah Kecamatan Tarakan Barat, terdiri dari :

    
    

17. Desa Karang Anyar;

18. Desa Karang Balik/Rejo;

19. Desa Selumit;

20. Desa Sebengkok;

21. Desa Gunung Lingkas;

22. Desa Juata Laut.

    1. Wilayah Kecamatan Tarakan Timur, terdiri dari :

23. Desa Kampung I/SKIP;

24. Desa Kampung Enam;

25. Desa Pamusian;

26. Desa Kampung Empat;

27. Desa Lingkas Ujung;

28. Desa Mamburungan. Pasal 7…

    Pasal 7

    Sisa desa yang berasal dari Kecamatan Tarakan dibentuk menjadi 1 (satu) Kecamatan Baru di lingkungan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan, yaitu kecamatan Bunyu, dengan Ibukotanya berkedudukan di Pulau Bunyu yang terdiri dari :

    
    

29. Desa Tanah Merah;

2. Desa Bunyu. BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

   Pasal 8

   (1)

   Pusat Pemerintahan Kota Administratif Tarakan berkedudukan di Kota Tarakan.

   (2)

   Pusat Pemerintahan Kecamatan Tarakan Barat berkedudukan di Karang Balik/Rejo.

   (3)

   Pusat Pemerintahan Kecamatan Tarakan Timur berkedudukan di Pamusian. Pasal 9…

   
   

   Pasal 9

   Perincian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Administratif Tarakan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi yang bersangkutan, dan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalain bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara. BAB V KETENTUAN PERALIHAN

   
   

   Pasal 10

   (1)

   Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Tarakan.

   (2)

   Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tarakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Tarakan.

   (3)

   Masalah-… (3) Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, material dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulongan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. BAB VI KETENTUAN PENUTUP

   
   

   Pasal 11

   (1)

   Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan Tarakan sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1938 Nomor 352 dihapuskan.

   (2)

   Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur atas nama Menteri Dalam Negeri.

   
   

   Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1981 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 67