Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR DAN PRAMBANAN Menimbang :

1. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mengusahakan lingkungan candi Borobudur dan Prambanan sebagai suatu Taman Wisata, dipandang perlu mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;

2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus diatur dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

3. Monumenten Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR DAN PRAMBANAN. BAB I PENYERTAAN MODAL NEGARA

   Pasal 1

   Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan, yang selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

   
   

   Pasal 2

   Maksud dan tujuan PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk mengusahakan lingkungan Candi Borobudur dan Prambanan yaitu suatu jalur di sekeliling Candi Borobudur dan Prambanan yang meliputi tanah dan bangunan- bangunan diatasnya serta segala fasilitas teknis lainnya yang diperlukan untuk kepariwisataan sebagai Taman Wisata yang batas-batasnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III MODAL PERSERO

   
   

   Pasal 3

   (1)

   Modal dasar PERSERO berjumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyard rupiah) dan terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

   (2)

   Dari jumlah modal dasar PERSERO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada saat pendiriannya telah ditempatkan seluruhnya oleh negara Republik Indonesia serta disetor sebesar Rp.3.800.000.000,- (tiga milyard delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

   (3)

   Setiap pelaksanaan penambahan penyetoran atas nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

   (4)

   Kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan prioritas utama untuk melakukan penyertaan modal dalam PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

   (5)

   Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai permodalan PERSERO diatur dalam Anggaran Dasarnya. BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

   
   

   Pasal 4

   Pelaksanaan dari penyertaan Negara dalam modal PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

   
   

   Pasal 5

   (1)

   Pelaksanaan pendirian PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikuasakan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

   (2)

   Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan disertai hak substitusi kepada Menteri Perhubungan, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

   (3)

   Kepada Menteri Perhubungan diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969. BAB V KETENTUAN PENUTUP

   
   

   Pasal 6

   Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tersendiri.

   
   

   Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH