Pendirian Perusahaan Umum Pengeringan Tembakau Bojonegoro

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1971

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
InfoIsiTerkait

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1971 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM PENGERINGAN TEMBAKAU BOJONEGORO Menimbang :

bahwa dengan selesainya pembangunan Proyek Pengeringan Tembakau Bojonegoro, dipandang perlu untuk membentuk suatu badan usaha yang dapat diserahi tugas-kewajiban untuk menyelenggarakan pengurusan dan penguasaan kesatuan produksi tersebut berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasionil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

bahwa dalam taraf permulaan usahanya yang merupakan tahap konsolidasi, bentuk hukum yang sesuai bagi badan usaha termaksud pada sub b di atas adalah Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana

dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 9 Tahun 1969;

bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 P

Tahun 1960, perlu dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pendirian Perusahaan Umum (PERUM) termaksud. Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/ MPRS/1966;

Undang-undang Nomor 19 P

Tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; (Tambahan Lembaran- Negara Republik Indonesia Nomor 1989); 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2904). MEMUTUSKAN : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengeringan Tembakau B

BAB I. PENDIRIAN. Pasal 1. (1) Dengan nama Perusahaan Umum Pengeringan Tembakau Bojonegoro disingkat PERUM PENGERINGAN TEMBAKAU BOJONEGORO, terhitung mulai tanggal 1 April 1971 didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 9 Tahun 1969 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2904) jo, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 P

Tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 1989); (2) Proyek Pengeringan Tembakau Bojonegoro yang pembangunannya dibiayai atas beban Negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 22)

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 208) dan Keputusan Presiden Nomor 461 Tahun 1961. (3) Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam proyek tersebut pada ayat (2) Pasal ini sampai dengan tanggal 31 Maret 1971 dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal dari PERUM PENGERINGAN TEMBAKAU BOJONEGORO, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Perindustrian; (4) Segala hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) Pasal ini diatur oleh Menteri Perindustrian berdasarkan peraturan perundangan yang

BAB II. KETENTUAN UMUM Pasal 2 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

"Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia;

"Menteri" ialah Menteri yang diberi wewenang pengurusan bidang perindustrian;

"Perusahaan"ialah usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini;

"Direksi" ialah Direksi P

BAB III. ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN. BAGIAN KESATU Umum Pasal 3 (1) Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah

(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku di I

Pasal 4 Tujuan dan lapangan Usaha. (1) Perusahaan adalah satu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktip sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan N

(2)Untuk mencapai tujuan Perusahaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Perusahaan berusaha dalam lapangan pengeringan kembali tembakau dan dalam lapangan-lapangan lainnya yang berhubungan dengan pengeringan tembakau dengan ketentuan bahwa usaha sampingan itu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari M
(3)Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia agar dapat memberikan darma-baktinya dan kariernya dalam lapangan pengeringan tembakau, yang disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya dengan memperhatikan formasi dan

Pasal 5 Tempat K

Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan maupun kantor- kantor cabang didalam negeri menurut kebutuhan yang masing- masingnya ditetapkan oleh Direksi dan Menteri, sedangkan perwakilan diluar negeri hanya dapat diadakan berdasarkan penetapan Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari P

BAGIAN KEDUA Modal Perusahaan Pasal 6 (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam proyek tersebut pada Pasal 1 ayat (2) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan M

(2)Dengan Peraturan Pemerintah modal Perusahaan dapat
(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah

mengalihkan bentuk usaha Perusahaan Negara Kereta Api yang di- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan

(5)Semua alat-alat likwidasi Perusahaan disimpan dalam Bank Milik Negara yang ditunjuk oleh M

BAGIAN KETIGA. Pimpinan P

Pasal 7. (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang D

(2)Pimpinan dan penanggung-jawab dari Perusahaan adalah Direktur Utama yang bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-
(3)Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang
(4)Dalam hal dianggap perlu guna perkembangan usaha Perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, Menteri dengan persetujuan Presiden dapat menunjuk suatu badan-usaha lainnya untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan P

Pasal 8. (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh P

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus warga-negara Indonesia yang mempunyai keaklihan dan akhlak serta moral yang

(2)Anggota Direksi diangkat atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 (lima)

Setelah masa jabatan itu berakhir, anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat

(3)Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun masa-jabatan tersebut pada ayat (2) Pasal ini belum berakhir, yaitu :

atas permintaan sendiri;

karena perbuatan yang merugikan Perusahaan;

karena perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;

karena meninggal dunia. (4) Pemberhentian anggota Direksi akan merupakan "pemberhentian tidak dengan hormat" jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) huruf b dan c Pasal ini, serta merupakan perbuatan pidana yang terbukti sah menurut

(5)Sebelum usul pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (3) huruf b dan c Pasal ini diputuskan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah oleh Menteri secara tertulis diberitahukan kepada yang bersangkutan tentang rencana pengusulan
(6)Selama usul pemberhentian tersebut pada ayat (5) Pasal ini belum dapat diputuskan, maka kepada anggota Direksi yang bersangkutan dapat ditetapkan pemberhentian sementara oleh M

Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera memangku jabatannya lagi, kecuali apabila untuk keputusan pemberhentian tersebut pada ayat (4) Pasal ini diperlukan vonis pengadilan, dan dalam hal ini harus diberitahukan kepada yang

Pasal 9. (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh P

Jika sesudah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan periparan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya anggota Direksi yang bersangkutan harus memperoleh izin tertulis dari P

(2)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri dan/atau jabatan yang diperintahkan oleh Presiden
(3)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan untuk mencari

Pasal 10 (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mengindahkan petunjuk-petunjuk dari M

(2)Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan P
(3)Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing mengurus dan menguasai seluruh kekayaan P
(4)Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, maka jabatannya diwakili oleh Direktur tertua dalam masa jabatan, sedang apabila Direktur termaksud tidak ada atau berhalangan diwakili oleh Direktur yang
(5)Tata-Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan petunjuk-petunjuk dari M

Pasal 11 (1) Dengan mengindahkan ketentuan tersebut pada Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah ini Direktur Utama mewakili Perusahaan di dalam dan di luar P

(2)Direktur Utama dengan seizin Menteri dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/ badan

BAGIAN KEEMPAT. Tanggung-jawab dan Tuntutan Ganti Rugi P

Pasal 12. (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya selaku demikian, yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian

(2)Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai P
(3)Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa K
(4)Pegawai tersebut pada ayat (3) Pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara pengurusan kepada Badan Pemeriksa K

Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban pertanggungan-jawab mengenai cara

(5)Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu
(6)Untuk kepentingan pemeriksaan-pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) Pasal ini untuk sementara dipindahkan ke Direktorat Akuntan N

BAGIAN KEENAM. Keuangan dan Kegiatan Perusahaan Pasal 13. Tahun B

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun

Pasal 14. Anggaran Perusahaan. (1) Dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka Direksi menyampaikan langsung anggaran Perusahaan untuk tahun pembukuan berikutnya kepada Menteri untuk dimintakan

(2)Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dicantumkan di dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku
(3)Tambahan/perobahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus mendapat persetujuan Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh M

Pasal 15. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan P

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan oleh Direksi disampaikan langsung kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh M

Pasal 16. Laporan Perhitungan Tahunan. (1) Untuk tiap Tahun Buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi, Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut disampaikan langsung kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan dan Direktorat Akuntan Negara dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perusahaan

(2)Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus
(3)Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah diterimanya perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah
(4)Jika Menteri telah memberikan pengesahan atas perhitungan tahunan tersebut, maka ini berarti pemberian pembebasan sepenuhnya kepada Direksi untuk segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan

Pasal 17 Penggunaan Laba. (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini disisihkan untuk:

Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);

Cadangan umum sebesar 20% (dua puluh lima perseratus) sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah 2 (dua) kali modal Perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 25%( (dua puluh lima perseratus) dipergunakan untuk sumbangan dana pensiun, dana sosial, dana pendidikan dan jasa produksi yang perincian perbandingan pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh M

(2)Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan P
(3)Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana termaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 P

Tahun 1960 (Iembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989) ditetapkan dengan Keputusan M

BAGIAN KEENAM. K

Pasal 18. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja (karyawan) Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang ditentukan oleh Menteri berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Negara yang

BAGIAN KETUJUH. Pembubaran P

Pasal 19. (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukkan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan P

(2)Semua kekayaan Perusahaan setelah dilakukan likwidasi menjadi milik N
(3)Pertanggung-jawab likwidasi disampaikan langsung kepada Menteri yang dengan pengesahan pertanggungan-jawab likwidasi tersebut memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada likwidatur atas pekerjaan yang telah diselesaikan

BAB IV. Ketentuan P

Pasal 20. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut oleh M

Pasal 21. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya dan mempunyai daya-laku surut sampai dengan tanggal 1 April 1971. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik I

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 8 September 1971. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1971 Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH -------------------------------- CATATAN Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1971/73

Komentar!