Pemberian Wewenang Kepada Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri Dan Perdagangan Luar Negeri Di Bidang Perdagangan Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1965
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
bahwa, untuk melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1965 tertanggal 10 Pebruari 1965 tentang pengintegrasian Perdagangan Luar Negeri, perlu diadakan ketentuan- ketentuan untuk mengintegrasikan kebijaksanaan politik Perdagangan Luar Negeri serta pelaksanaannya dengan politik Luar Negeri; bahwa, untuk melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1965 tertanggal 10 Pebruari 1965 tentang pengintegrasian Perdagangan Luar Negeri, perlu diadakan ketentuan- ketentuan untuk mengintegrasikan kebijaksanaan politik Perdagangan Luar Negeri serta pelaksanaannya dengan politik Luar Negeri; Mengingat:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tertanggal 10 Pebruari 1965;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.II tahun 1960;
Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963; Mendengar: Presidium Kabinet; Memutuskan: Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Wewenang Kepada Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri di bidang Urusan Perdagangan Luar Negeri. Pasal
Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri diberi kekuasaan penuh untuk menetapkan kebijaksanaan Pemerintah di bidang Impor dan Ekspor khususnya, urusan Perdagnagan Luar Negeri umumnya serta mengatur pelaksanaannya. Pasal
b. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, - sebagai A
atau
c. Menteri Perindustrian Dasar dan - sebagai A
Pertambangan, atau
d. Menteri Perindustrian Rakyat, atau - sebagai A
wakilnya.
Menteri Urusan Bank Sentral, atau - sebagai A
w
e. Menteri Perhubungan Laut, atau - sebagai A
w
f. Menteri Perkebunan, atau wakilnya - sebagai A
g. Menteri Pertanian, atau wakilnya - sebagai A
h. Menteri Koperasi dan Transmigrasi, - sebagai A
atau
i. Menteri Pendapatan, Pembiayaan - sebagai A
dan Pengawasan, atau
j. Menteri Jaksa Agung, atau
- sebagai A
k. Menteri Penasehat Presiden/Perdana - sebagai A
l. Menteri Urusan Funds and Forces, atau
n. Biro Lalu-Lintas Devisa, atau wakilnya - sebagai A
o. Badan Pimpinan Umum Niaga atau wakilnya - sebagai A
p. Gabungan Penguasa Ekspor Indonesia - sebagai A
sementara atau
Pasal
Board Urusan Perdagangan Luar Negeri melaksanakan tugas- tugas yang diberikan oleh Menko Konpartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri dan memikirkan/ mengusulkan bahan-bahan, diminta ataupun tidak, untuk menentukan kebijaksanaan Pemerintah di bidang Perdagangan Luar Negeri pada umumnya, politik harga, pemasaran, pembelian dari ekspor dan impor pada khususnya, dengan tujuan untuk menjamin kelancaran perbekalan barang, mengembangkan dan mengintegrasikan pelaksanaan ekspor demi kesatuan operasi ke luar negeri. Pasal
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Pasal
Segala surat-surat Keputusan, penetapan-penetapan dan sebagainya yang bertentangan dengan Surat Keputusan Presiden ini, dengan ini dinyatakan tidak berlaku pada hri diundangkan. Pasal
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei
Presiden Republik Indonesia, SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei
Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 23 TAHUN 1965 tentang PEMBERIAN WEWENANG KEPADA MENKO KOMPARTIMEN LUAR NEGERI/HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIBIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI. Sesuai dan seirama dengan perkembangan politik negara dan taraf perjuangan bangsa Indonesia dalam penyelesaian revolusi, kebijaksanaan pokok dibidang ekonomi harus disatukan dengan kebijaksanaan Umum Revolusi Indonesia. Disamping itu guna pembiayaan pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 membutuhkan sejumlah besar devisen, yang diperoleh terutama dari hasil penjualan barang ekspor kita diluar negeri. Berhubung dengan itu perdagangan ekspor adalah merupakan tulang punggung dan pegang peranan penting dalam melancarkan pembangunan. Untuk itu dirasakan benar kebutuhannya akan perlunya kesatuan tindakan, pengintegrasian dari urusan perdagangan luar negeri impor ekspor khususnya serta pelaksanaannya didalam satu wewenang. Lembaga Negara yang dipandang setepat-tepatnya untuk maksud diatas ialah Menko Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri yang dalam melaksanakan wewenangnya dibantu oleh satu Board yang terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah dan Swasta yang berkecimpung dan berkepentingan dibidang urusan Perdagangan Luar Negeri baik sebagai tugas sehari-hari maupun sebagai usaha. Dengan cara bekerja yang sedemikian maka Menko Luar Negeri/ Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri bersama Board termaksud diatas dalam waktu singkat dikembangkan dapat memperkembangkan urusan perdagangan luar negeri kita. Mengetahui : Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LN 1965/39; TLN NO. 2749