Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1960 Tentang "Badan Muatan Indonesia"

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1961

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
InfoIsiTerkait

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 1961 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1960 TENTANG "BADAN MUATAN INDONESIA" Presiden Republik Indonesia, Menimbang: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 1961 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1960 TENTANG "BADAN MUATAN INDONESIA" Presiden Republik Indonesia, Menimbang:

bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1960 telah didirikan Perusahaan Negara "Badan Muatan Indonesia";

bahwa Peraturan Pemerintah tersebut di atas perlu disesuaikan dengan pedoman- pedoman Pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 P

Tahun 1960. Mengingat:

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 68);

Undang-undang Nomor 19 Prp.Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);

Undang-undang Nomor 10 Prp.Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31); Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1960 TENTANG PENDIRIAN BADAN MUATAN INDONESIA, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: BAB I PENDIRIAN. Pasal 1. Dengan nama Perusahaan Negara (PN) Badan Muatan Indonesia disingkat BMI didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 P

Tahun 1960. BAB II ANGGARAN DASAR. Ketentuan U

Pasal 2. (1) PN. BMI adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah

(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

"Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;

"Menteri" ialah Menteri Perhubungan L

c. "Perusahaan" ialah PN BMI;

"Direksi" ialah Direksi Perusahaan;

"BPU" ialah Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niara yang termaksud dalam Peraturan Pemerintah N

Tahun 1961. Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum I

Tempat

Pasal 4. PN BMI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan P

Tujuan dan lapangan

Pasal 5. Tujuan Perusahaan

untuk turut membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan

Pasal 6. Lapangan usaha Perusahaan ialah:

membukukan muatan yang akan diangkut ke- dan dari luar negeri, dengan menunjuk kapal pengangkut bagi semua muatan untuk mana urusan pengangkutannya terletak pada fihak sipembeli atau sipenjual di Indonesia;

menyelenggarakan pekerjaan lain yang perlu guna kelancaran pelaksanaan pengangkutan ke- dan dari luar

Modal Pasal 7 (1) Modal Perusahaan ditetapkan sementara R

3.000.000,- (Tiga juta rupiah). (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan P

(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1). (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan

P

Pasal 8. (1) Perusahaan dipimpin suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur, yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-

(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah N

Tahun 1961 tentang pendirian BPU Pelayaran Niaga, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab kepada Presiden D

(3)Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-

Pasal 9. Anggota Direksi adalah warganegara I

Pasal 10. (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh P

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin P

(2)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin M

Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah

(3)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari

Pasal 11. (1) Anggota Direksi diangkat Oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5

Setelah itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkap

(2)Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:

atas permintaan sendiri;

karena tindakan yang merugikan Perusahaan;

karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;

karena meninggal

(3)Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan
(4)Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela- diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh M
(5)Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3),maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang

Pasal 12. (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar

(2)Dalam menjalankan tugasnya Direksi berwenang menghubungi semua instansi Pemerintahan/swasta untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan berhubung dengan tugas, fungsi dan perkembangan P
(3)Direksi dapat menyerahkan mewakili tersebut dalam ayat (11) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan

Pasal 13. (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan, kecuali penetapan tarip komisi yang ditetapkan oleh M

(2)Direksi mengurus dan menguasai kekayaan P
(3)Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pengesahan dari BPU. Hubungan Perusahaan dengan BPU Pelayaran N

Pasal 14. (1) Hal-hal tersebut di bawah ini adalah wewenang BPU:

meminjam atau membuat perjanjian pinjaman uang;

investasi modal dan peralatan Perusahaan;

penetapan struktur organisasi Perusahaan;

mengadakan perjanjian perdata dengan luar negeri kecuali perjanjian yang berhubungan dengan pengusahaan Perusahaan;

memperoleh, memindahkan nama dan/atau mempertanggungkan/membebankan barang-barang tertentu yang akan ditentukan lebih lanjut;

mengangkat dan memberhentikan pegawai yang disamakan dengan tingkat F (PGPN - 1955). (2) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan lebih lanjut antara Perusahaan dan BPU ditetapkan oleh BPU

(3)Keputusan BPU mengikat P

Pasal 15. Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada BPU menurut jumlah yang ditentukan oleh BPU dengan persetujuan M

Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi

Pasal 16. (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian

(2)Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai P
(3)Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa K
(4)Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa K

Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara

(5)Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu
(6)Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol, akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan N

K

Pasal 17. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut Peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh P

Tahun B

Pasal 18. Tahun-buku Perusahaan adalah tahun

Anggaran P

Pasal 19. (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada BPU untuk dimintakan persetujuan kepada M

(2)Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku
(3)Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun-buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari M

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan P

Pasal 20. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri dan BPU menurut acara dan waktu yang ditentukan oleh BPU. Laporan perhitungan

Pasal 21. (1) Untuk tiap tahun-buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-

Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh M

(2)Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus
(3)Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.. (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh M

Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan

Penggunaan L

Pasal 22. (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 21, disisihkan untuk:

dana pembangunan semesta sebesar 55%;

untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana Pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Kutipan: LN 1961/118

Komentar!