Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1961

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
InfoIsiTerkait

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN NEGARA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN NEGARA Presiden Republik Indonesia, Menimbang :

bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 P

Tahun 1960 terhadap perusahaan negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Kesehatan;

bahwa berhubung itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang diserahi tugas untuk disamping menyelesaikan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan farmasi dan alat kesehatan juga secara langsung mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan tersebut ; Mengingat :

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang-Dasar;

Pasal 20 ayat (1) sub c dan sub d dan Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 P

Tahun 1960 (L.N. Tahun 1960 Nomor 59). Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DAN ALAT KESEHATAN. BAB - I PENDIRIAN Pasal 1 (1) Dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan, selanjutnya disebut B.P.U. Farmasi Negara, didirikan suatu Badan Pimpinan umum yang diserahi tugas mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara serta mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara, sebagaimana termaksud pada Pasal 20 ayat (1) sub c dan d, demikian pula tugas menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan Negara, sebagai tercantum dalam pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 P

Tahun 1960. (2) Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Farmasi Belanda termaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I., tanggal 2 Maret 1961 Nomor 12850/Bph/Kab dan perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan, dengan ini dilebur kedalam B.P.U. Farmasi Negara tersebut dalam ayat (1)

(3)Segala hak dan kewajiban kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari badan tersebut dalam ayat (2) beralih/diserahkan kepada B.P.U. Farmasi N
(4)Pelaksanaan peleburan/penyerahan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatas diatur oleh Menteri K
(5)Perusahaan Negara termaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri K

BAB - II ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum Pasal 2. (1) B.P.U. Farmasi Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah

(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

"Pemerintah" ialah Pemerintah Republik Indonesia

"Menteri" ialah Menteri Kesehatan ;

"Perusahaan" ialah B.P.U. Farmasi Negara

"Direksi" ialah "Direksi P

Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum I

TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 4. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan P

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 5. Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional, dalam bidang farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman dan kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan

Pasal 6 (1) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam Pasal 5, Perusahaan mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan perusahaan-perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri, serta disamping menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara tersebut, juga mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara, segala sesuatu menurut petunjuk M

(2)Yang dimaksud dengan mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan ialah kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam lapangan farmasi dan alat kesehatan dalam arti kata yang seluas-

MODAL Pasal 7. (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar R

5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan P

(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1). (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau caddangan

PIMPINAN Pasal 8 (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh dua orang Direktur, yang bertanggungjawab atas bidangnya masing-

(2)Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden D
(3)Gaji dan penghasilan lain anggauta Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-

Pasal 9. Anggota Direksi adalah warga- negara I

Pasal 10 (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh P

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin P

(2)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin M

Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah

(3)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi yang langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari

Pasal 11 (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5

Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat

(2)Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir;

atas permintaan sendiri;

karena tindakan yang merugikan Perusahaan;

karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;

karena meninggal

(3)Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) su b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan
(4)Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2)sub b dan c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh M
(5)Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang

Pasal 12 (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar

(2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan

Pasal 13. (1) Direksi menentukan kebijaksanaan P

(2)Direksi mengurus dan menguasai kekayaan P
(3)Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri atas kelancaran jalannya P
(4)Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh D

HUBUNGAN BADAN PIMPINAN UMUM DAN PERUSAHAAN NEGARA DIBAWAHNYA Pasal 14. (1) Direksi menetapakan sifat, hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara perusahaan-perusahaan negara satu sama lain, dan antara perusahaan negara dengan P

(2)Keputusan Direksi termaksud ayat (1) mengikat perusahaan negara yang

Pasal 15. Perusahaan Negara termaksud dalam Pasal 1 ayat (1) memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada Perusahaan menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan M

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI Pasal 16 (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian

(2)Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai P
(3)Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang- barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa K
(4)Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirim pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa K

Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara

(5)Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentiangan suatu
(6)Untuk keperluan Pemerintah bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umunya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan N

KEPEGAWAIAN Pasal 17. Direksi mengangkat dan memberhentikan pagawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan negara yang ditetapkan oleh P

TAHUN BUKU Pasal 18. Tahun buku Perusahaan adalah tahun

ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 19. (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada M

(2)Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan seblum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku
(3)Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari M

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN Pasal 20. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirm oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh M

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 21. (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba

Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh M

(2)Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus
(3)Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah
(4)Perhitungan tahunan disahkan oleh M

Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan

PENGGUNAAN LABA Pasal 22. (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 21 disisihkan untuk :

dana pembangunan semesta sebesar 55%;

untuk cadangan umum 20% sampai cadangan tersebut mencapai jumlah dua kali jumlah modal Perusahaan, dan ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh P

(2)Penggunaan laba untuk cadangan umum dan sumbangan ganti rugi termaksud pada ayat (1) setelah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan P
(3)Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 P

Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59) ditetapkan dengan Peraturan M

PEMBUBARAN Pasal 23. (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan P

(2)Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik N
(3)Pertanggungan jawab likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan

BAB - III KETENTUAN PENUTUP Pasal 24. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh M

Pasal 25. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik I

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Maret 1961 LN 1961/90

Komentar!