Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Maluku

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1961

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
InfoIsiTerkait

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA MALUKU Presiden Republik Indonesia, Menimbang : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA MALUKU Presiden Republik Indonesia, Menimbang :

bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang N

19 Prp Tahun 1960 terhadap usaha perikanan yang berada di bawah lingkungan Departemen Pertanian:

bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang N

19 Prp Tahun 1960, yang berusaha dalam lapangan perikanan di Wilayah Daerah Tingkat I Maluku; Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 27 Undang-undang N

19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 N

59); . Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960; MEMUTUSKAN: Menetapkan : "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA MALUKU". BAB I. PENDIRIAN. Pasal 1 (1) Dengan nama "PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA MALUKU" disingkat "Perikani Maluku", didirikan suatu perusahaan Negara sebagai termaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang N

19 Prp Tahun 1960, di bidang

(2)Perusahaan-perusahaan Negara yang tersebut di bawah ini:

Stasiun Perikanan di Ambon dari P.T. Usaha Pembangunan Perikanan Indonesia,

Stasiun Perikanan di Ternate dari P.T. Usaha Pembangunan Perikanan Indonesia;

Proyek Cannery Ikan di Ambon, dengan ini diserahkan kepada Perikani Maluku termaksud dalam ayat (1) di atas. (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dari kekayaan termasuk segenap pegawai/pekerja serta usaha perusahaan-perusahaan termaksud dalam ayat (2) pasal ini beralih kepada Perikani M

(4)Pelaksanaan penyerahan dan peralihan termaksud dalam ayat (2)dan (3) diatur oleh Menteri P

BAB II. ANGGARAN DASAR. KETENTUAN UMUM. Pasal 2. (1) Perikani Maluku adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah

(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

"Pemerintah " ialah Presiden Republik Indonesia;

"Menteri" ialah Menteri Pertanian;

"Perusahaan" ialah Perikani Maluku;

"Direksi" ialah Direksi Perusahaan;

"B.P.U. " ialah Badan Pimpinan Umum

termaksud dalam Peraturan Pemerintah N

44 Tahun 1961. Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum I

TEMPAT DAN KEDUDUKAN. Pasal 4. Perusahaan berkedudukan di Ambon dan dapat mempunyai cabang, perwakilan di dalam Daerah Tingkat I M

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA. Pasal 5. (1) Perusahaaa adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha di bidang perikanan untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan

(2)Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1), Perusahaan, dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersiil yang sehat, bertugas menyelenggarakan produksi, pengolahan dan dimana perlu juga pemasaran hasil- hasil perikanan segala sesuatu menurut petunjuk-petunjuk M

MODAL. Pasal 6. (1) Modal Perusahaan ditetapkan R

15.782.000,- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan P

(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan

PIMPINAN. Pasal 7. (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh seorang Direktur, yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-

(2)Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan Direktur bertanggung jawab kepada Presiden D
(3)Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan P

Pasal 8. Anggota Direksi adalah warga negara I

Pasal 9. (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh P

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin P

(2)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin M

Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah

(3)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari

Pasal 10. (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya lima

Pengangkatan Presiden Direktur dilakukan atas usul Menteri dan Direktur atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I M

Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat

(2)Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:

atas permintaan sendiri;

karena tindakan yang merugikan Perusahaan;

karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;

karena meninggal dunia. (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan

(4)Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2)sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh M
(5)Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang

Pasal 11. (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar

(2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan

Pasal 12. (1) Direksi menentukan kebijaksanaan P

(2)Direksi mengurus dan menguasai kekayaan P

HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN BADAN PIMPINAN UMUM. Pasal 13. (1) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dan B.P.U. ditetapkan oleh B.P.U., segala sesuatunya menurut petunjuk M

(2)Keputusan B.P.U. termaktub dalam ayat (1) mengikat P

Pasal 14. Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada B.P.U., menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi B.P.U. dengan persetujuan M

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI. Pasal 15. (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian

(2)Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai P
(3)Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan dan barang- barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan mengirimkan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksaan K
(4)Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa K

Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara

(5)Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu
(6)Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan N

KEPEGAWAIAN. Pasal 16. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan Negara yang ditetapkan oleh P

TAHUN BUKU. Pasal 17. Tahun buku Perusahaan adalah tahun

ANGGARAN PERUSAHAAN. Pasal 18. (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada B.P.U. untuk dimintakan persetujuan kepada M

(2)Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku
(3)Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari M

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN. Pasal 19. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dari kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri, menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh M

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN. Pasal 20. (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba

Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada B.P.U. untuk disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksaan Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh B.P.U. (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus

(3)Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah
(4)Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan

PENGGUNAAN LABA. Pasal 21. (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 20, disisihkan untuk:

dana pembangunan semesta sebesar 55%;

untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi, yang jumlah persentasinya masing- masing akan ditetapkan oleh P

(2)Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan P
(3)Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang N

19 Prp Tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri Pasal 22. Separuh dari laba bersih yang menurut ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) sub a disisihkan untuk dana pembangunan semesta, diserahkan kepada Daerah Tingkat I M

MOHD. ICHSAN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA MALUKU. I. UMUM. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 P

tahun 1960 perlu memberikan status dan bentuk baru kepada perusahaan- perusahaan/usaha-usaha perikanan N

Perusahaan/usaha perikanan termaksud dijadikan satu Perusahaan Negara dengan status badan hukum

Dengan bentuk baru ini cara pengurusan dari perusahaan/usaha tersebut dapat diperlancar: demikian pula pengawasan dan pengamanannya dapat dilakukan lebih

Untuk mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan perikanan Negara, maka diadakan "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara" sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1961. II PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan 26 Cukup

CATATAN Kutipan: LN 1961/71; TLN NO. 2205

Komentar!