Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Bali

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1961

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
InfoIsiTerkait

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN BALI Presiden Republik Indonesia, Menimbang: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN BALI Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Pertanian; b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan pertanian; Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) dari Undang-undang Dasar;

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 nomor 59); Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960; MEMUTUSKAN : Menetapkan: "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN BALI". BAB I. PENDIRIAN. Pasal 1. Dengan nama Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Bali, disingkat "PERTANI KESATUAN BALI", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagaimana termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960, di bidang

BAB II. ANGGARAN DASAR. Pasal 2. (1) Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Bali adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah

(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

"Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia,

"Menteri" ialah Menteri Pertanian,

"Direksi" ialah Direksi Badan Pimpinan Umum,

"Badan Pimpinan Umum" ialah Badan Pimpinan Umum sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1961. Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum I

Tempat dan K

Pasal 4. Perusahaan berkedudukan di Singaraja dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan di dalam Daerah Tingkat I B

Tujuan dan Lapangan U

Pasal 5. (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha dibidang pertanian untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan

(2)Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1), Perusahaan, dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersiil yang sehat, bertugas menyelenggarakan:

produksi, pengolahan dan dimana perlu juga pemasaran hasil- hasil, alat-alat dan bahan-bahan pertanian,

pembukaan tanah pertanian, segala sesuatu menurut petunjuk-petunjuk M

M

Pasal 6. (1) Modal perusahaan ditetapkan R

256.000,- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan P

(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan

P

Pasal 7. (1) Perusahaan dipimpin oleh D

(2)Pelaksanaan tugas direksi sehari-hari dilakukan oleh seorang Kuasa Direksi yang dibantu oleh dua orang Pembantu Kuasa Direksi yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-
(3)Kuasa Direksi bertanggung-jawab kepada Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi bertanggung-jawab kepada Kuasa D
(4)Gaji dan penghasilan lain Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan mengingat ketentuan- ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-

Pasal 8. Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi harus warga negara I

Pasal 9. (1) Antara Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh M

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin M

(2)Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin M

Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah

(3)Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari

Pasal 10. (1) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi diangkat oleh D

(2)Dalam hal-hal di bawah ini Direksi dapat memberhentikan Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi:

atas permintaan sendiri;

karena tindakan yang merugikan perusahaan;

karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;

karena meninggal

(3)Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan
(4)Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c dilakukan, Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh D
(5)Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Direksi dapat memberhentikan untuk sementara waktu Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian K

Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang

Pasal 11. (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar P

(2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan

Pasal 12. (1) Direksi menentukan kebijaksanaan P

(2)Direksi mengurus dan menguasai kekayaan P

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan U

Pasal 13. (1) Kuasa Direksi bertanggungjawab kepada Direksi atas kelancaran jalannya P

(2)Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada Badan Pimpinan U

Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi P

Pasal 14. (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian

(2)Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai P
(3)Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan, milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan mengirimkan pertanggungan-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa K
(4)Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa K

Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara

(5)Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangann tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan, dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu
(6)Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan N

K

Pasal 15. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh P

Tahun B

Pasal 16. Tahun buku Perusahaan adalah tahun

Anggaran P

Pasal 17. (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan.anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada M

(2)Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku
(3)Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari M

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan P

Pasal 18. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri, menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh M

Laporan Perhitungan T

Pasal 19. (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-

Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada B.P.U. untuk disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan, menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh D

(2)Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus
(3)Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah
(4)Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan

Penggunaan L

Pasal 20. (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 19 disisihkan untuk :

dana pembangunan semesta sebesar 55%;

untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing- masing akan ditetapkan oleh P

(2)Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan P
(3)Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan P

P

Pasal 21. (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan P

(2)Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik N
(3)Pertanggungan-jawab

oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan

Ketentuan P

Pasal 22. Pemasaran hasil-hasil pertanian dari perusahaan tersebut dalam Pasal 1 sepanjang usaha ini belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh Perusahaan Negara lain, dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri P

BAB III. KETENTUAN PENUTUPAN disamping itu pembukaan tanah pertanian termasuk lapangan usahanya

Di lihat dari lapangan tugas ini, maka nyatalah bahwa Perusahaan ini adalah salah satu Perusahaan Negara yang mengganti Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (B.M.P.T.) termaksud dalam Undang-udang Nomor 16 tahun 1959, meskipun Perusahaan kini bertugas pokok menyelenggarakan produksi dan sebagainya dari hasil-hasil pertanian umumnya, akan tetapi dengan kata-kata "terutama bahan makanan" maka usaha-usaha dan tugas B.M.P.T. dilapangan bahan makanan terjamin

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Cukup

CATATAN Kutipan: LN 1961/63; TLN NO. 2197

Komentar!