Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis

Peraturan Pemerintah Nomor 175 Tahun 1961

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
InfoIsiTerkait

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN PERINTIS Presiden Republik Indonesia, Menimbang: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN PERINTIS Presiden Republik Indonesia, Menimbang:

bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada dibawah lingkungan Departemen Pertanian;

bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan

Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59);

Undang-undang Nomor 10 Prp tahun

Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN PERINTIS. BAB I PENDIRIAN Pasal

(1)Dengan nama "Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis, disingkat "P.P.N. PERINTIS" didirikan suatu perusahaan Negara sebagai termaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 P

tahun 1960 dalam lapangan

(2)Perusahaan-perusahaan P.P.N. Baru dan Pusat Perkebunan Negara yang namanya tersebut di bawah ini :
Pabrik gula rusak/tidak jalan "Cepper", "Pagottan", "Comal", "Ketanggungan Barat", "Gondanglipuro", "Petarukan", "Pagongan", "Mojoagung", "Seruni", "Purwosari", "Jengkol", "Kunir", "Gunungsari" dan Obyek-obyek mesin pabrik "Turen";

Perusahaan bengkel "De Arbeid" dan "Constructie Atelier der Verstenlanden" di Semarang;

Perusahaan plastik "De Arbied", Semarang;

Perusahaan percetakan "Masman & Stroink" di Semarang;

Perusahaan "Biro Tehnik Vena";

Proyek kapas "Sumbawa";

Perkebunan Damar/Terpentin/Kertas "Takengon";

Perkebunan Tebu "Cot Girek";

Perkebunan percobaan rami "Jawa Tengah";

Perkebunan percobaan kapas "Asembagus"; dengan ini diserahkan ke dalam P.P.N. Perintis termaksud dalam ayat (1) di

(3)Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja serta usaha dari perusahaan- perusahaan termaksud ayat (2) peraturan ini beralih kepada P.P.N. P
(4)Pelaksanaan peleburan/penyerahan dan peralihan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh M

BAB II ANGGARAN DASAR. Ketentuan U

Pasal 2 (1) P.P.N. Perintis adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah

(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

"Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;

"Menteri" ialah Menteri Pertanian;

"Perusahaan" ialah P.P.N. Perintis

"Direksi" ialah Direksi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara;

"Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara" ialah Badan Pimpinan Umum sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah N

141 tahun 1961. Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum I

Tempat K

Pasal 4. Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan di dalam wilayah Republik I

Tujuan dan Lapangan U

Pasal 5. (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha dibidang perkebunan untuk turut membangun Ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja, dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil makmur, materiil dan

(2)Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1) tersebut di atas Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersiil yang sehat bertugas menyelenggarakan produksi, pengolahan dan dimana perlu pemasaran hasil-hasil perkebunan, segala sesuatu menurut petunjuk M

M

Pasal 6. (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar R

344.300.000 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan P

(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan

P

Pasal 7. (1) Perusahaan dipimpin oleh D

(2)Pelaksanaan tugas Direksi sehari-hari dilakukan oleh seorang Kuasa Direksi dan dibantu oleh 3 orang Pembantu Kuasa Direksi yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-
(3)Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Direksi dan para Pembantu Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Kuasa D
(4)Gaji dan penghasilan lain Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-

Pasal 8. Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi harus warga-negara I

Pasal 9. (1) Antara Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh M

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin M

(2)Kuasa Direksi, dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin M

Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah

(3)Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari

Pasal 10. (1) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi diangkat oleh D

(2)Dalam hal-hal di bawah ini Direksi dapat memberhentikan Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi :

atas permintaan sendiri ;

karena tindakan yang merugikan Perusahaan;

karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;

karena meninggal

(3)Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub, b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan
(4)Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh D
(5)Selama persoalam tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Direksi dapat memberhentikan untuk sementara waktu, Kuasa dan Pembantu Kuasa Direksi yang

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang

Pasal 11. (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar

(2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada

Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan

Pasal 12. (1) Direksi menentukan kebijaksanaan P

(2)Direksi mengurus dan menguasai kekayaan P

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan U

Pasal 13. (1) Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Direksi atas kelancaran jalannya P

(2)Perusahaan memberi iuran wajib/pembayaran jasa kepada Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan N

Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi P

Pasal 14. (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mreka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian

(2)Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai P
(3)Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa K
(4)Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan pemeriksa K

Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara

(5)Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu
(6)Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan N

K

Pasal 15. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh P

Tahun B

Pasal 16. Tahun buku Perusahaan adalah tahun

Anggaran P

Pasal 17. (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada M

(2)Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku
(3)Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari M

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan P

Pasal 18. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri, menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh M

Laporan Perhitungan T

Pasal 19. (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba

Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh M

(2)Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus
(3)Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah
(4)Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan

Penggunaan L

Pasal 20. (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 19, disisihkan untuk :

dana Pembangunan Semesta sebesar 55%;

untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan, untuk ganti rugi 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai/pekerja, sosial Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 1961 PEJABAT SEKRETARIS NEGARA SANTOSO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 175 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN PERINTIS. I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin perlu memberikan status dan bentuk baru kepada perusahaan-perusahaan perkebunan PPN Baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960. Perusahaan perkebunan termaksud dalam pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah ini dijadikan satu Perusahaan Negara dengan status badan hukum

Dengan bentuk baru ini cara pengurusan dari perusahaan tersebut dapat diperlancar; demikian pula pengawasan dan pengamanannya dapat dilakukan lebih

Untuk tetap menjaga adanya syncronisasi dan koordinasi dari semua Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara, maka tugas Direksi dari perusahaan ini dilakukan oleh Badan Pimpinan Umum "Perusahaan Perkebunan Negara" sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 141 tahun 1961. Untuk melakukan tugas Direksi sehari-hari di dalam Perusahaan ini Badan Pimpinan Umum termaksud di atas akan menunjuk seorang Kuasa Direksi dan dibantu oleh beberapa orang Pembantu Kuasa D

II. PASAL DEMI PASAL. Cukup

CATATAN Kutipan: LN 1961/200; TLN NO. 2263

Komentar!