Penentuan Pengenaan Nasionalisasi Percetakan Kebayoran P.T.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1959
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1959 TENTANG PENENTUAN PENGENAAN NASIONALISASI PERCETAKAN KEBAYORAN P.T. Presiden Republik Indonesia, Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia perlu ditetapkan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
bahwa Percetakan Kebayoran P.T. adalah perusahaan campuran yang hanya sebagian kecil saham-sahamnya berada ditangan Belanda;
bahwa dipandang dari security kenegaraan, maka PERCETAKAN KEBAYORAN P.T. yang mempunyai tugas membuat uang kertas Pemerintah dan kertas-kertas berharga lainnya untuk Pemerintah, perlu dikenakan nasionalisasi;
bahwa berhubung PERCETAKAN KEBAYORAN P.T. sebagian terbesar dari tugasnya membuatkan uang kertas Bank maka pada tempatnya bila PERCETAKAN KEBAYORAN P.T. dijadikan alat percetakan uang dari BANK INDONESIA sebagai Bank Sentral, menurut Undang- undang Pokok Bank Indonesia telah diberi wewenang untuk membuat dan mengedarkan uang kertas Bank; Mengingat:
Pasal 5 ayat 2 dan pasal II dari Aturan Peralihan Undang- undang Dasar Republik Indonesia 1945;
Undang-undang N
86 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 N
- tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
Peraturan Pemerintah N
2 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 N
- tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
Peraturan Pemerintah N
3 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 N
- tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
Pasal 8 dari Undang-undang Pokok Bank Indonesia N
11 tahun 1953; Memperhatikan : Surat Menteri Pertama tanggal 23 September 1959 N
27581/59; Memutuskan: Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang penentuan pengenaan nasionalisasi Percetakan Kebayoran P.T. Pasal 1. PERCETAKAN KEBAYORAN P.T. yang berkedudukan di Jakarta dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi Perusahaan Percetakan N
Pasal 2. Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menyerahkan seluruh aktiva dan pasiva beserta management percetakan tersebut, termasuk didalamnya segala pengurusan dan penguasaan atas benda yang bergerak dan tak bergerak milik perusahaan tersebut kepada suatu P.T. yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, yang mana BANK INDONESIA ditugaskan untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban- kewajiban sebagai pemegang sero tunggal dari P.T. tersebut, atas nama Pemerintah, dengan bertanggung-jawab kepada P
Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1958. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik I
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1959. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 14 Oktober 1959. Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO. PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH N
51 TAHUN 1959 tentang PENENTUAN PENGENAAN NASIONALISASI PERCETAKAN 1. PENJELASAN UMUM. Peraturan Pemerintah ini adalah dilaksanakan dari pasal 1 dari Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan milik Belanda (Undang- undang No' 86 tahun 1958). Sekedar mengenai hal-hal yang diatas dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud atas pasal 1 tersebut
II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Tidak
Termasuk Lembaran-Negara No' 122 tahun 1959. Diketahui: Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO. -------------------------------- CATATAN Kutipan: YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1959/122; TLN NO. 1890