Dewan Bahan Makanan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1958
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1958 TENTANG DEWAN BAHAN MAKANAN Presiden Republik Indonesia, Menimbang : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1958 TENTANG DEWAN BAHAN MAKANAN Presiden Republik Indonesia, Menimbang : Bahwa untuk mengatur urusan bahan makanan rakyat sebaikbaiknya perlu diadakan koordinasi yang seerat-eratnya antara beberapa Kementerian, yang lapangan pekerjaannya bersama-sama turut mempengaruhi lancarnya persediaan dan peredaran bahan makanan rakyat Mengingat :
Akan pasal 52 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No.99);
Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101). Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 24 Januari 1958 dan tanggal 30 Januari 1958; MEMUTUSKAN : Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Dewan Bahan Makanan Pasal 1 Dewan Bahan Makanan terdiri dari :
Wakil Perdana Menteri - Anggota merangkap K
- Menteri Pertanian - Anggota merangkap Wakil Ketua 3. Menteri Perdagangan - Anggota merangkap Wakil Ketua II 4. Menteri Dalam Negeri - Anggota 5. Menteri Keuangan - Anggota 6. Menteri Perindustrian - Anggota 7. Menteri Perhubungan - Anggota 8. Menteri Pelayaran - Anggota 9. Menteri Pekerjaan Umum - Anggota dan Tenaga 10. Menteri Kesehatan - Anggota 11. Menteri Urusan Pengerah - Anggota dan an Tenaga Rakyat untuk Pembangunan 12. Menteri Urusan Hubungan - Anggota an Antar D
Pasal 2. Dewan Bahan Makanan bertugas :
Merumuskan politik Pemerintah dilapangan urusan bahan makanan;
Mempersiapkan perencanaan tentang 1. Produksi bahan makanan dalam arti yang luas; 2. Pemasukan, pengumpulan, pengolahan, pengangkatan dan peredaran bahan makanan; 3. Menu yang sebaik-baiknya, 4. Penetapan harga bahan makanan;
Mengkoordinasi pelaksanaan rencana dimaksud sub (b);
Mengawasi atas pelaksanaan dimaksud sub (c);
Memberi laporan kepada Dewan Menteri pada waktu-waktu tertentu, tentang usaha
Pasal 3. (1) Dewan Bahan Makanan dalam menjalankan tugasnya mengikut sertakan :
Ahli-ahli dilapangan urusan bahan
b. Wakil organisasi-organisasi rakyat yang mempunyai peranan di lapangan produksi, peredaran bahan
Dewan Bahan Makanan dapat mengangkat ahli-ahli dilapangan urusan bahan makanan sebagai penasehat
Pasal 4. (1) Dewan Bahan Makanan mempunyai suatu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan beberapa pembantu S
Pasal 5. Tugas Sekretariat ialah :
Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh D
b. Memelihara dan mengumpulkan bahan-bahan serta perangkaan-
c. Meneruskan keputusan Dewan kepada instansi bersangkutan
Menjalankan pekerjaan Sekretariat
Pasal 6. Anggota-anggota Dewan Bahan Makanan dalam lingkungan komptensi masing-masing wajib melaksanakan sebaik-baiknya tiap keputusan Dewan Bahan M
Pasal 7. Segala sesuatu mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Dewan Bahan M
Pasal 8. Semua pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dibebankan kepada mata anggaran belanja Kementerian P
Pasal 9. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik I
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Pebruari 1958 Pejabat Presiden Republik Indonesia
SARTONO Wakil Perdana Menteri III
J. LEIMENA Menteri Pertanian
SADJARWO Diundangkan pada tanggal 12 Pebruari 1958 Menteri Kehakiman
G.A. MAENGKOM PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH N
7 TAHUN 1958 tentang DEWAN BAHAN MAKANAN. PENJELASAN UMUM. Masalah bahan makanan yang mempunyai arti yang sangat penting akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang luas dari pelbagai
Munap dan Dewan Nasional mengadakan peninjauan yang mendalam mengenai hal ini, sedang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dianjurkan agar supaya ditunjuk seorang Menteri yang bertanggung-jawab penuh atas urusan bahan
Karena masalah tersebut meliputi banyak bidang, tidak saja bidang produksi, akan tetapi juga bidang perdagangan, perindustrian perhubungan dan pengangkutan, kesehatan dan sebagainya, maka Pemerintah berpendirian bahwa sukarlah kiranya untuk meletakkan tanggung-jawab atas urusan bahan makanan di dalam satu
Adalah lebih effisien kiranya, jika diadakan suatu koordinasi yang sedemikian rupa, sehingga dapat diwujudkan pertanggungan-jawab bersama (atau collective verantwoordelijkheid), tidak saja dalam perencanaan, akan tetapi juga dalam
Mengingat penting dan sangat luasnya persoalan tadi, yang pemecahannya memerlukan pemusatan tenaga fikiran dan usaha, maka memang seyogiyanya badan koordinasi tadi diketuai oleh seorang Wakil Perdana Menteri, yang melulu diserahi pemecahan persoalan bahan
Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk suatu Dewan Bahan Makanan yang terdiri dari Menteri-menteri yang lapangan tugasnya mempunyai sangkut-paut dengan urusan bahan makanan, dengan Wakil Perdana Menteri III sebagai K
(pasal 1). Dewan Bahan Makanan ini diberikan tugas :
merumuskan politik Pemerintah dilapangan urusan bahan makanan;
mempersiapkan perencanaan tentang :
produksi bahan makanan dalam arti yang luas;
pemasukan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan peredaran bahan makanan;
menu rakyat yang sebaik-baiknya;
penetapan harga bahan makanan;
mengkoordinasi pelaksanaan rencana-rencana dimaksud sub (b);
mengawasi atas pelaksanaan dimaksud sub (c);
memberi laporan kepada Dewan Menteri pada waktu-waktu tertentu tentang usaha
Dalam menjalankan tugasnya itu Dewan mengikut-sertakan ahli-ahli, serta wakil- wakil organisasi yang bergerak dilapangan urusan bahan
Dengan Peraturan Pemerintah ini tujuan dan maksud resolusi dan anjuran- anjuran instansi-instansi tersebut di atas dapatlah kiranya tercapai secara yang sebaik-
Penjelasan pasal demi pasal kiranya tidak diperlukan
Termasuk Lembaran Negara N
11 tahun 1958. Diketahui :