Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Anggota dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1957 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, ANGGOTA DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH Presiden Republik Indonesia, Menimbang : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1957 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, ANGGOTA DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No. 42) tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, perlu diadakan ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ketua, anggota dan anggota-pengganti dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah; Mengingat : Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No. 42) tentang penyelesaian perselisihan perburuhan serta pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 1 Oktober 1957; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, ANGGOTA DAN ANGGOTA- PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH sebagai berikut : Pasal 1 Yang dapat diangkat sebagai ketua, anggota dan anggota-pengganti dari Panitia Daerah, ialah warga negara Indonesia yang: a. telah berumur 25 tahun; b. cukup berpengetahuan dan berpengalaman dalam lapangan hukum, perburuhan dan perekonomian; c. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanya karena keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; d. tidak dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; e. tidak cacat jasmani atau rokhani sehingga ia tidak mampu untuk melakukan tugasnya; f. tidak pernah dihukum karena kejahatan. Pasal 2 Menteri Perburuhan memilih dan mengangkat : a. ketua, dari "pegawai" termaksud pada Pasal 1 ayat (1) sub e Undang-Undang No. 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan; b. anggota/anggota-pengganti wakil kementerian, dari daftar calon yang diajukan oleh Menteri yang bersangkutan; c. anggota/anggota-pengganti dari kalangan buruh, menurut ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Perburuhan, dengan mengingat keadaan daerah masing-masing; d. anggota/anggota-pengganti dari kalangan majikan, menurut ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Perburuhan, dengan mengingat keadaan daerah masing-masing. Pasal 3 (1) Anggota serta anggota-pengganti diangkat untuk 2 tahun. Setelah masa jabatan mereka berakhir, mereka dapat diangkat kembali. (2) Menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) untuk pertama kali dua anggota dan dua anggota-pengganti dari tiap kalangan diangkat untuk 1 tahun. Dengan jalan undian ditentukan anggota/anggota-pengganti mana yang diangkat untuk 1 tahun. (3) Anggota/anggota-pengganti yang diangkat, dalam 2 minggu setelah menerima pengangkatannya, memberitahukan kepada Menteri Perburuhan bahwa ia menerima pengangkatannya atau tidak. (4) Bila ia dalam jangka waktu tersebut tidak memberitahukan penerimaan pengangkatannya, ia dianggap tidak menerima pengangkatannya. Pasal 4 (1) Anggota/anggota-pengganti dari Panitia Daerah yang hendak berhenti sebelum waktunya, mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Perburuhan dengan perantaraan ketua. (2) Anggota/anggota-pengganti itu tetap menjadi anggota/anggota-pengganti sampai penggantinya menerima jabatannya, kecuali bila ditentukan lain oleh Menteri Perburuhan. (3) Anggota/anggota-pengganti yang menggantikan anggota/anggota-pengganti yang berhenti sebelum waktunya, memangku jabatannya sampai masa-keanggotaan termaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) dari anggota/anggota-pengganti yang digantikannya, seharusnya berakhir. Pasal 5 Anggota/anggota-pengganti tidak boleh bertindak sebagai pengacara atau kuasa di hadapan Panitia Daerah. Pasal 6 Anggota/anggota-pengganti diperhentikan dari jabatannya : a. bila ia meninggal dunia; b. bila ia kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya karena keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; c. bila ia dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; d. bila ia karena usia lanjut atau cacat jasmani dan rokhani ternyata tidak cakap lagi untuk melakukan tugasnya; e. bila ia dinyatakan palit atau dipenjara karena hutang; f. bila ia sebagai pegawai negeri diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya; g. karena kelakuan tidak senonoh atau karena terus menerus melalaikan kewajibannya; h. bila ia dihukum penjara sekurang-kurangnya 1 tahun; i. bila ia dianggap tidak mewakili kalangannya lagi; j. bila ia melanggar pasal 5; k. atas permintaan sendiri. Pasal 7 (1) Keanggotaan/keanggotaan-pengganti Panitia-Daerah dapat dijabat disamping jabatan pegawai negeri, kecuali yang termaksud pada ayat (2). (2) Keanggotaan/keanggotaan-pengganti Panitia-Daerah tidak boleh dirangkap dengan jabatan: a. kepala Daerah; b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat; c. anggota Konstituante; d. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. lain-lain jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan. (3) Jika seorang anggota/anggota-pengganti menerima jabatannya termaksud pada ayat (2), keanggotaannya berakhir dengan sendirinya. Pasal 8 (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota/anggota-pengganti Pantia-Daerah mengucapkan sumpah (janji) di hadapan Menteri Perburuhan atau penjabat yang ditunjuk olehnya. (2) Susunan kata-kata sumpah atau janji termaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota/anggota-pengganti Panitia Daerah, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan