Universitit Negeri Gajah Mada

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950

Kerangka<< >>

Peraturan Pemerintah 1950 No. 37 Peraturan Pemerintah 1950 No. 37 . UNlVERSITEIT. GAJAH MADA. Peraturan tentang Universiteit Gajah Mada . Menimbang : bahwa perlu mengadakan peraturan tentang Universitit Negeri Gajah Mada, sambil menunggu penetapan peraturan tentang pendidikan dan pengajaran tinggi dalam suatu Undang-.Undang; Mengingat :

  1. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar dan Undang- Undang No.4 tahun 1950;

  2. putusan sidnng Kabinet pnda tanggnl 10 Agustus 1950; Memutuskan: Dengan mencabut semua peraturan yang bertentangan dengan isi. Peraturan ini, menetapkan Peraturan sebagai berikut : PERATURAN SEMENTARA TENTANG UNIVERSITIT NEGERI GAJAH MADA KETENTUAN UMUM. Pasa1 1.

    1. Universitit Negeri Gajah Mada adalah Balai .nasional Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.

    2. Universitit Negeri Gajah Mada perkedudukan di Jogja.karta. Pasal 2. Unlversitit Negeri Gajah Mada termasuk dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pasal 3. Universitit Negeri Gajah Mada bertugas atas dasar cita-cita Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila, kebudayaan kebangsaan Indonesia seluruhnya dan kenyataan untuk :

  3. membentuk manusia susila yang cakap dan mempunyai keinsyafan bertanggung jawab ten tang kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumn.ia untuk berdiri peribadi dalam mengusahakan ilmu pengetahuan dan memangku jabatan Negeri atau pekeriaan masyarakat yang membutuhkan didikan dan pengajaran berilmu pengetahuan;

  4. mengusahakan dan memajukan ilmu pengetahuan;

  5. menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasyarakatan dan kebudayaan. Pasal 4.

    1. Universitit Negeri Gajah Mada tersusun atas pelbagai Fakultit, .yang seberapa dapat meliputi segala tjabang ilmu pengetahuan.

    2. Fakultit dapat terdiri atas Bagian-Bagian Fakultit, yang dapat meliputi suatu cabang 'ilmu pengetahuan atau suatu cabang pengajaran yang bulat. .

    3. Fakultit dan Bagian Fakultit dapat mempunyai tingkat. pengadjaran Baccalaureat, yang merupakan bagian persiapan dari pada pengajaran seluruhnya, yang telah memberi keahlian, atau yang merupakan spesialisasi da1am suatu jurusan khusus yang tertentu. .

    4. Fakultit, Bagian Fakultit dan Baccalaureat dapat mempunyai pelbagai jenis jurusan pelajaran, yang merupakan pelajaran mendalam yang khusus dalam suatu jenis mata pelajaran jang tertentu.

    5. Universitit Negeri Gajah Mada dapat mempunyai Fakultit dan Bagian Fakultit diluar Jogjakarta atau hanja sebagian dari padanya sebagai Cabang Fakultit dan Cabang Bagian Fakultit, ytang dapat diberi hak hanja untuk menjelenggarakan pelajaran atau juga. untuk menyelenggarakan ujian. Pasal 5.

    6. Universitit Negeri Gajah Mad pada waktu sekarang terdiri .atas a.. Fakultit Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmaci, terdiri atas Bagian Kedokteran yang mempunyai tingkat pengajaran Baccalaureat Ilmu Bacteriologi medica dan Baccalaureat Ilmu Hajat, Bagian Kedokteran Gigi dan Bagian Farmaci, yang mempunyai tingkat pengajaran Baccalaureat IImu Farmaci dan Bacalaureat Ilmu Kimia.

  6. Fakultit Hukum, Sosial dan Politik terdiri atas Bagian Hukum dan Bagian Sosial dan Politik. Bagian Hukum mempunyai tingkat pengajarari Baccalaureat Ilmu Hukum jurusan ketata-negaraan, jurusan keperdataan dan jurusan kepidanaan, Baccalaureat Ilmu Ekonomi dan Baccalaureat Notariat, dan tingkat pengajarannya Doktoral mempunyai jurusan kenegaraan, jurusan keperdataan, jurusan kepidanaan, jurusan keekonomian dan jurusan notariat. Bagian Sosial dan Politik mempunyai tingkat pengajaran Baccalaureat IImu Sosial dan Politik jurusan Pemerintahan, jurusan Hubungan Internasional dan jurusan Pu!blicitit, dan tingkat pengajarannya Doktoral mempunyai jurusan .Pemerintahan,. .jurusan Hubungan Internaslonal dan Jurusan Publicitit.

  7. Fakultit Technik terdiri atas Bagian Civil dan Bagian Kimia. Bagian Civil mempunyai tingkat pengajaran Baccalauteat ilmu Ukur, Baccalaureat ilmu Alam dan Baccalaureat ilmu Pasti.

  8. Fakultit Sastera, Pedagogik dan Filsafat terdiri atas Bagian Sastera dan Filsafat dan Bagian Pedagogik. Bagian Sastez; a dan Filsafat mempunjai tingkat pengajaran Baccalaureat ilmu Sastera dengan pelbagai jurusan bahasa. Bagian Pedagogik mempunyai tingkat pengajaran Baccalaureat ilmu Pedagogik.

  9. Fakultit Pertanian, yang mempunyai tingkat pengajaran Baccalaureat ilmu Pertanian.

  10. Fakultit Kedokteran Hewan, jang mempunjai tingkat pengajaran Baccalaureat ilmu Kedokteran Hewan.

    1. Fakultit, Bagian. Fakuttit, Baccalaureat dan; jurusan pelajaran lain-lainnya, Cabang Fakultit dan Cabang Bagian Fakultit dapat diadakan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan .Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Senat Universitit Negeri Gajah Mada.

      Pasal 6

      Semua pendidikan dan, pengajiaran tinggi, dan usaha penyelidikan ilmu pengetahuan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah seberapa dapat dipusatkan pada atau diselenggarakan dalam hubungan dengan Universitit Negeri Gajah Mada. . Pasal 7. Universitit Negeri Gajah Mada dapat diberi kedudukan badan hukum yang bersifat masyarakat hukum - kepentingan, yang merupakan badan otonom yang mempunyai keuangan dan milik sendiri serta mengatur rumah tangga dan kepentingan sendiri, termuat dalam sebuah Peraturan Pemerintah. BAG I A N I. HAL PENGAJARAN. B A B I. . Pasa1 8. Pelajaran pada Universitit Negeri Gajah Mada mempunyai susunan bertingkat- tingkat .yang bulat, terdiri atas:


    2. tingkat pertama: bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 bernama Propaedeuse selama satu tahun, yang masing-masing diakhiri dengan ujian Propeadeuse.

    3. tingkat kedua berjenis Kandidat dan atau berjenis Baccalaureat :

  11. bagi masing-masing Fakultit terseb-ut dalam pasal 5 huruf b, kecuali yang Baccalaureat Notariat, huruf c dan d selama satu tahun; b bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi selama satu setengah tahun;

  12. bagi masiIig-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a, kecuali Bagian Kedokteran Gigi, huruf b yang Baccalaureat Notariat, huruf e dan f, selama dua tahun; yang masing-masing diakhiri dengan ujian Kandidat dan/atau ujian Baccalaureat.

    1. tingkat ketiga berdjenis:

  13. pelajaran Doktoral bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi dan huruf f selama satu setengah tahun, yang diakhiri dengan ujian Doktoral.;

  14. pelajaran Doktoral bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal.5 huruf a, kecuali Bagian Kedokteran Gigi, huruf b, c, d dan e selama dua tahun, yang masing-masing diachiri dengan ujian Doktosal.

    1. tingkat ke ampat berdjenis:

  15. praktik Dokter bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran selama dua tahun, yang diachiri dengan ujian Dokter;

  16. praktik Dokter Gigi bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi selama satu tahun, yang diachiri dengan ujian Dokter Gigi;

  17. praktik Dokter Hewan bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf f selama satu tahun, yang diachiri dengan ujian Dokter Hewan, Pasal 9.

    1. Pada Universitit : Negeri Gajah Mada diberi pelajaran dalam mata pelajaran mata Pelajaran yang bersifat umum untuk memberi dasar: dan keinsyafan akan pendirian hidup yang luas dan kuat kepada para mahasiswa selaras dengan dasar dan tugas.tujuannya sebagai tersebut dalam pasa1 3 2. Menteri Pendidikan,. Pengajaran dan Kebudayaan .menentukan dengan mengrngat pertimbangan Senat Umversltlt Negara Gajah Mada, setelah mendengarkan pertimbangan masing-masing Fakultit:

  18. mata pelajaran-mata pelajaran yang diberikan pada masing~masing Fakultit, Bagian Fakultit, Cabang Fakultit dan Cabang Bagian Fakultit;

  19. mata pelajaran-mata pelajaran yang termasuk dalam masing- masing Baccalaureat dan jurusan pelajaran;

  20. mata pelajaran-mata pelajaran yang termasuk dalam masing- masing ujian, pembagian ujian dan mata pelajaran mata pelajaran .yang termasuk dalam masing-masing bagian ujian;

  21. mata pelajaran mata pelajaran yang dimaksudkan dalam ayat 1 serta penempatannya dalam tingkat pelajaran yang tertentu pada masing-masing Fakultit, lagi pula kedudukannya dalam susunan pelajaran sebagai mata pelajaran testimonium, mata pelajaran tentamen atau mata pelajaran ujian. Pasal 10. Mereka yang lulus dalam:

  22. sesuatu udjian Baccalaureat memperoleh sebutan Baccalaureus ditambah dengan nama jenis Baccalaureat yang bersangkutan;

  23. sesuatu ujian Doktoral memperoleh sebutan Doctorandus ditambah dengan nama Fakultit atau Bagian Fakultit yang bersangkutan;

  24. ujian Dokter, ujian Dokter Gigi dan ujian Dokter Hewan, masing-masing menjadi Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan. . .B A B II. HAL MENGIKUTI PELADJARAN. Pasal 11.

    1. Kecuali yang tersebut. dalam pasal 12 hanya orang yang telah mendaftarkan diri menjadi mahasiswa pada Universitit Negeri Gajah Mada berhak mengikuti pelajaran pada Fakultit yang dipilihnya.

    2. Pendaftaran bagi pelajaran Baccalaureat dapat diharuskan disertai pernyataan sanggup belajar dalam ikatan dinas atau dikemudian hari bekerja pada Pemerintah selama waktu yang tertentu menurut peraturan yang berlaku.

    3. Pendaftaran menjadi mahasiswa dibagi atas pendaftaran biasa dan pendaftaran luarbiasa dan kedua-duanya hanya herlaku bagi tahun pengajaran yang berjalan.

    4. Pendataran biasa memberi hak mengikuti semua pelajaran pada Fakultit yang dipilihnya tidak ada yang dikecualikan dan pada Fakultit lain-lainnya dengan izin Fakultit yang bersangkutan, lagi pula untuk mempergunakan perpustakaan dan lain peralatan yang disediakan menurut peraturan yang berlaku.

    5. Hanya orang yang memenuhi syarat-syarat untuk memenuhi ujian pada Universitit .Negeri Gajah Mada sebagai tersebut dalam pasal 13 dapat mendaftarkan diri menjadi mahasiswa secara pendaftaran biasa.

    6. Pendaftaran luar biasa memberi hak untuk mengikuti semua pelajaran atau sebagian dari pada pelajaran, akan tetapi tidak memberi hak untuk menempuh sesuatu ujian pada Universitit Negeri Gajah Mada.

    7. Hanya orang yang telah mendapat izin dari Presiden Universitit dengan mengingat pertimbangan Fakultit yang bersangkutari dapat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa secara pendaftaran luar biasa.

    8. Pendaftaran tidak dilakukan sebelum dibayar uang kuliah yang banyaknya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, kecuali terhadap mereka yang dibebaskan oleh Menteri tersebut atau yang menerima uang tundjangan beladjar dalam ikatan dinas atau yang mempunyai tugas belajar.

    9. Setelah pendaftaran dilakukan yang berkepentingan diberi tanda pendaftaran yang ditanda tangani oleh Presiden Universitit ,dan Ketua Fakultit jang bersangkutan. Pasal 12.

    10. Menteri Pendidikan, Pengajaran .dan Kebudayaan, para .Kurator, Presiden Universitit, para dosen dan assisten berhak untuk setiap waktu menghadiri pelajaran.

    11. Tiap-tiap dosen berhak memberi izin kepada orang yang tidak mendaftarkan diri sebagai mahasiswa menghadiri pelajarannya sendiri untuk beberapa jam. BAB III HAL UJIAN. Pasal 13.

    12. Agar supaya diperkenankan menempuh uiian pada Universitit Negeri Gajah Mada:

  25. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a, c, e dan f. orang harus mempunyai ijazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri jurusan ilmu Alam dan Pasti atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri Pendidikan, Prengajaran dan .Kebudayaan, atau mempunyai ijazah Sekolah Menengah Vak.bagian Atas Negeri yang sejurusan dengan Fakultit atau Bagian Fakultit atau jenis Baccalaureat yang.bersangkutan dengan seleksi; lagi pula orang yang mempunyai ijazah Sekolah Menengah Bagian Atas Negeri jurusan Sastera atau jurusan Ekonomi, atau ijazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri, kecuali yang tersebut diatas, atau balai pendidikan yang djpersamakannya oleh Menteri tersebut, setelah lulus dalam suatu uiian Negeri terdiri atas ilmu Alam, ilmu Pasti, ilmu Kimia dan bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a, e dan f juga ilmu: Hajat, dan bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf c juga ilmu Gaja;

  26. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 hurub b dan d orang harus mempunyai iiazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, atau mempunyai ijazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negerj yang sejurusan dengan Fakultit, Bagian Fakultit atau jenis Baccalaureat yang bersangkutan dengan seleksi; lagi pula orang yang mempunyai ijazah Sekorah Menengah Vak bagian Atas Negeri, kecuali yang tersebut diatas, atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri tersebut, setelah lulus dalam suatu ujian Negeri terdiri atas pengetahuan umum, Tatanegara, Ekonomi dan salah suatu bahasa aging yang ditentukan.

    1. Presiden Universitit dengan persetudjuan P,engurus Senat Universitit dapat membebaskan dari syarat tersebut dalam ayat 1 bagi orang sekurang-kurangnya berusia 25 tahun, yang berdasarkan sesuatu ijazah atau terbukti mempunyai bakat kecerdasan yang baik dapat dianggap tidak kurang kecakapannya dari yang memenuhi syarat tersebut dalam, ayat 1 untuk mengikuti pelajaran pada Fakultit jang bersangkutan, atas, pertimbangan. Fakultit .tersebut. tentang pengetahuannya umum dan kecerdasannya akan llmu pengetahuan. Fakultit yang bersangkutan dapat mewajibkan orang yang minta pembebasan menempuh suatu ujian lebih dahulu. 3. Orang dapat diperkenankan menempuh suatu ujian, jika ia:

  27. telah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa;

  28. telah membayar uang kuliah sepenuhnya bagi waktu pelajaran yang menurut susunan pelajaran bersangkutan dengan ujian yang akan ditempuh serta uang ujian, kecuali yang dibebaskan;

  29. memenuhi sjarat lain-lainnya .yang ditentukan oleh Fa-kultit yang bersangkutan. Pasal 14.

    1. Suatu Fakultit dapat membebaskan orang dari ujian pada Fakultit itu dalam sesuatu mata pelajaran sepenuhnya atau sebagian, jika ia:

  30. telah lulus dalam ujian mata pelajaran itu pada suatu Balai Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi atau Akademi Negeri atau balai pendidikan yang dengan resmi dipersamakannya atau menurut pendapat Fakultit tersebut dengan persetujuan Pengurus Senat Universitit dapat dipersamakannya;

  31. diperbolehkan menempuh ujian berdasarkan pasal 12 yat 2;

  32. dengan izin Fakultit tersebut telah melakukan penyedikan atau membikin karangan tentang hal yang mengenai mata pelajaran itu dan menurut pendapat Fakultit tersebut dengan hasil yang memuaskan.

    Pasal 15
    1. Suatu Fakultit dapat menetapkan, bahwa ujian dalam sesuatu mata pelajaran atau sebagian dari padanya diganti dengan tentamen, akan tetapi yang demikian itu hanya dapat diperlukan bagi lebih kurang separo dari jumlah mata pelajaran yang termasuk suatu ujian;

    2. jika tentamen dalam suatu mata elajaran tidak berhasil baik, yang berkepentingan atas permintaannya akan diuji dalam mata pelajaran itu.

    3. Fakultit yang bersangkutan menetapkan masa berlakunya tentamen yang telah ditempuh dengan hasil baik.


    Pasal 16
    1. Mereka yang telah lulus dalam sesuatu ujian Baccalaurest pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit dapat diperbolehkan menempuh ujian Doktoral lanjutannya pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu, jika telah lulus dalam ujian penambahan dalam mata pelajaran ujian Kandidat pada sesame Fakultit atau Bagian Fakultit, yang tidak termasuk dalam ujian Baccalaureat itu.

    2. Mereka yang telah lulus dalam sesuatu ujian Baccalaureat pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit dibebaskan dalam ujian. Doktoral lanjutannya pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu dalam mata pelajaran yang telah diujikan kepadanya dalam ujiannya Baccalaureat, sepenuhnya atau hanya sebagian menurut ketetapan Fakultit yang bersangkutan.

    3. Mereka yang lulus dalam suatu ujian Kandidat pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit berhak menempuh sesuatu ujian Baccalaureat pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu dengan dibebaskan dari ujian dalam mata pelajaran yang telah diujikan kepadanya dalam ujiannya Kandidat, sepenuhnya atau hanya sebagian menurut ketetapan Fakultit yang bersangkutan..


    Pasal 17

    Ujian dan tentamen dilangsungkan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Fakultit yang bersangkutan perlu dalam bahasa lain.


    Pasal 18

    Apabila orang tiga kali tidak lulus dalam sesuatu ujian Fakultit yang bersangkutan dapat menentukan ia tidak diperkenankan menempuh ujian itu lagi. B A B IV HAL PROMOSI


    Pasal 19
    1. Mereka yang lulus dalam suatu ujian Doktoral dari pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit berhak menempuh promosi untuk memperoleh derajat Doctor dalam ilmu pengetahuan dari pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu, dengan membikin suatu karangan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Senat Universitit perlu dalam bahasa lain, yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu.

    2. Pada Universitit Negara Gajah Mada pada ini waktu dapat diperoleh derajat :


  33. Doctor dalam ilmu Kedokteran;

  34. Doctor dalam ilmu Kedokteran Gigi;

  35. Doctor dalam ilmu Farmaci;

  36. Doctor dalam ilmu Hukum;

  37. Doctor dalam ilmu Sosial dan Politik;

  38. Doctor dalam ilmu Technik;

  39. Doctor dalam ilmu Sastera dan Filsafat;

  40. Doctor dalam ilmu Pedagogik;

  41. Doctor dalam ilmu Pertanian;

  42. Doctor dalam ilmu Kedokteran Hewan.

    1. Promosi dilangsungkan oleh Senat Universitit dihadapan Senat Universitit sendiri atau atas tunjukkannya dihadapan Presiden Universitit, Sekretaris Senat Universitit dan Fakultit yang bersangkutan, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Senat Universitit;

    2. Promosi dilangsu8ngkan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Senat Universitit perlu dalam bahasa lain. Pasal 20

    3. Senat Universitit Negeri Gajah Mada berhak melakukan promosi untuk memperoleh derajat Doctor tersebut dalam pasal 19 ayat 2 terhadap orang yang telah lulus dalam ujian Doktoral atau Insinyur pada Balai Perguruan Tinggi Negeri yang lain atau mempunyai ijasah balai pendidikan tinggi Negeri atau yang menurut pendapat Senat Universitit dengan mengingat pertimbangan Fakultit yang bersangkutan dapat dipersamakannya, dan yang telah membikin suatu karangan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Senat Universitit perlu dalam bahasa llain, yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu.

    4. Senat Universitit Negeri Gajah Mada berhak melakukan promosi honoris causa terhadap orang yang amat berjasa menurut syarat-syarat dan cara- cara yang ditetapkan oleh Senat Universitit dengan mengingat pertimbangan Fakultit yang bersangkutan; BAB V. HAL EFFECTUS CIVILIS. Pasal 21.

    5. Pemegang ijazah Baccalaureat, ijazah Doctoral, ijazah Dokter, ijazah Dokter Gigi dan ijazah Dokter Hewan pada Universitit Negeri Gajah Mada, dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam peraturan lain tentang syarat pengangkatan dala: rn jabatan Negeri masing-masing berhak untuk diangkat dalam jabatan. Negeri .yang selaras.

    6. Sebelum jabatan Negeri yang selaras itu lebih lanjut dan dalam chususnya ditentukan dalam suatu Peraturan Pemerintah, peraturan- peraturan yang telah ada tetap masih berlaku.

    7. Pemegang jjazah Doktoral dalam ilmu Hukum berhak pula untuk diangkat menjadi advocat dan procureur dan yang jurusan notariat juga dapat diangkat menjadi notaris.

    8. Pemegang ijazah Dokter, ijazah Dokter Gigi dan ijazah Dokter Hewan berhak pula untuk melakukan praktik dalam lapangannya masing-masing. B A B VI HAL DOSEN. Pasal 22.

    9. Pelajaran pada Univesitit Negeri Gajah Mada diberikan oleh para dosen terdiri atas :

  43. guru besar, lektor kepala, lektor, lektor muda, lector assisten; . b. dosen luar biasa;

  44. dosen istimewa;

  45. dosen .yang diberi tugas memberi pelajaran.

    1. Warga negara yang ahli dan cakap dan memenuhi syarat- I syarat yang cukup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas kewajiban Universitit Negeri Gajah Mada sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diangkat 1 menjadi dosen.

    2. Bukan warga negara, yang menetapi syarat pengangkatan sebagai tersebut dalam ayat 2 dapat diangkat menjadi dosen tersebut dalam ajat 1 huruf b, c dan d.

    3. Pengangkatan menjadi dosen tersebut dalam ayat 1 hurut b dan c tidak dengan sendirinya memberi kedudukan sebagai pegawai Negeri, sedangkan dapat disertai pemberian salah suatu sebutan tersebut dalam ayat 1 huruf a ditambah dengan sebutan luar biasa atau istimewa.

    4. Untuk tiap.tiap pengangkatan Senat Universitit Negeri Gajah Mada memajukan usul yang beralasan dengan disertai usul jang beralasan dari Fakultit .iang Ibersang-kutan kepada Menteri Pendidikan, Peng: ajaran dan Kebudayaan. 6.. Pemberhentian selain dari pada permintaan sendiri tidak dapat dilakukan sebelum Senat Universitit Negeri Gajah Mada dan Fakultit jang bersangkutan diminta pertimbangannya dan yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri .pada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan.

    5. Para dosen yang telah mencapai usia enam puluh lima tahun diperhentikan dengan hormat pada achir tahun pengajaran yang berlaku, kecuali apabila masih dibutuhkan tenaganya pemberhentian dapat ditunda selambat-lambatnya lima tahun. Pasal 23.

    6. Guru besar yang berhenti dengan hormat tetap berhak mempergunakan sebutan Professor.

    7. Guru besar istimewa yang berhenti dengan hormat dapat diberi hak untuk tetap mempergun~kan sebutan Professor. Pasal 24.

    8. Tiap-tiap dosen diangkat pada suatu Fakultit atau 'beberapa Fakultit yang tertentu.

    9. Pengangkatan tiap-tiapIdosen disertai ketetapan tentag mata pelajaran yang menjadi wajibnya dengan disebutkan dalam. surat '~ngangkatannya yang kemudian dapat diubah bleb Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan 'dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan dan dengan persetujuan dosen .yang bersangkuatann.

    10. Dengan persetujuan M.enteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan jang mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan para guru besar, guru besar luar biasa dan guru !besar istimewa dapat tukar-menukar mata pelajaran yang menjadi wajibnya.

    11. Dengan persetujuan Presiden Universitit dan Fakultit yang bersangkutan para dosen dapat memberi pelajaran dalam mata pelajaran selain dari pada yang menjadi . wajibnya. Presiden Universitit memberitahukan penetapann,la ,juga .yang tidak memberikan persetujuannya, kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan .Kebudayaan yang dapat membatalkannya. Pasal 25.

    12. Para dosen memberi peladjaran dalam Ibahasa Indonesia.Dalam keadaan yang luar biasa Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit .yang bersangkutan dapat memberi izin kepada seorang osen memberi pelajaran da)am bahasa lain.

    13. Para dosen wajib memenuhi segala permintaan keterangan atau pertimbangan dari Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit, Senat Universitit dan Fakultit yang bersa: ngkutan.

    14. Pakaian resmi guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa berujud toga dan baret dari kain hitam. Pasal 26

    15. Para dosen tersebut dalam pasal 22 ayat 1 huruf a, dan huruf c yang pegawai Negeri, tidak merangkap jabatan Negeri atau pekerjaan yang tetap dalam lapangan ilmu pengetahuannya, jika tidak dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

    16. Bagi para dosen tersebut dalam pasal 22 ayat 1 huruf b, dan huruf c yang bukan pegawai Negeri, persetudjuan sebagai tersebut dalam ayat 1 hanya diperlukan terhadap jabatan atau pekerjaan tetap yang tidak dipangkunya pada waktu pengangkatannya menjadi dosen: Pasal 27.

    17. Djika ada dosen berhalangan sementara waktu, Fakultit yang bersangkutan berusaha agar supaja peladjaran dalam'mata-pelajaran jang bersangkutan dapat langsung.

    18. Terhadap dosen yang melalaikan kewajibannya atau berkelakuan tidak patut Pengurus Senat Universitit denganmengingat pertimbangan Fakultit yang bersangkutan mengadakan tindakan yang perlu lekas diambil sampai pada pemberhentian sementara waktu, dan memajukan usul yang diperlukan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan : Kebudayaan, termasuk pula pemecatan.

      Pasal 28

      Presiden Universitit dapat mengangkat assisten dan assisten luar biasa, diambilkan dari orang ahli .yang cakap dan memenuhi syarat-syarat yang cukup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas kewadjibannja, atasusul Fakultit yang bersangkutan. Pekerjaan assisten danassisten lua'r biasa diatur oleh dosen yang berkepentingan semufakat dengan Fakultit yang bersangkutan. B A B VII. HAL PENDIDIKAN LUAR BIASA. Pasal 29. Diluar susunan pengajaran universiter Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang; bersangkutan dapat mengadakan suatu pendidikan tenaga pengajr atau teaga ahli pada Universitit Negeri Gajah Mada. BAGIAN II. HAL PERLENGKAPAN UNIVERSITIT. B A B VIII .HAL SUSUNAN PERLENGKAPAN. Pasal 30.


    19. Universitit Negeri Gajah Mada mempunjai alat-alat perlengkapan Yang meliputi:

  46. seluruh Universitit yang terdiri atas penyelenggara peraturan ialah Presiden Universitit dan Pengurus Senat Universitit, dan pembikin peraturan ialah Senat Universitit.

  47. lingkungan suatu Fakultit ialah Fakultit.

    1. Pengawasan atas Universitit Negeri Gad.iah Mada dilaku-kan oleh sebuah Dewan Kurator. . B A B IX HAL PRESIDEN UNIVERSITIT.

      Pasal 31

      . 1. Presiden Universitit adalah Ketua Pengurus Senat Universitit dan Ketua Senat Universitit.


    2. Presiden Universitit diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. seberapa dapat dari antara guru besar atas usul ,Senat Universitit dengan mengingat pertimbanf!; an Dewan Kurator buat waktu jang tertentu tidak melebihi empat tahun, dan dapat diangkat lagi atas usul Senat Universitit d,eng-an 'meng-ingat pertirnbangan Dewan Kurator.

    3. Kedudukan Presiden Universitit sebagai pegawai Negeri ditentukan dalam suatu peraturan chusus.

    4. Presiden Universitit .yang guru besar seberapa dapat tidak .rnemberi pelajaran, jika memberi peladjaran diberi tunjangan menu rut ketetapan Menteri Pendidikan, Penga-d.iaran dan Kebudayaan.

    5. Jika Presiden Universitit berhalangan, dilakukan sebagai ditentukan dalam pasal 33 ayat 2. Pasal 32.

    6. Presiden Universitit menjalankan segala putusan Pengurus Senat Universitit.

    7. Presiden Universitit mendjalankan segala putusan Senat Universitit, jang tiditk m,endjadi wadjib Pengurus Senat; Universitit dan jang diserahkan kepadan.ia.

    8. Presiden Upiversitit mendjalankan pekerd.iaan pimpinan Universitit sehari-hari, termasuk yang mengenai tata usaha Universitit dan pemeliharaan kepentingan mahasiswa.

    9. Presiden Universitit membikin usul rentjana anggaran belandja dan laporan tahunan.

    10. Presiden Universitit berhak memadjukan segala sesuatu dan wajib memadjukan hal yang penting kepada Pengurus 'Senat Universitit dan Senat Universitit.

    11. Presiden Universitit memperhatikan dan mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan bagi k'epentingan Universitit.

    12. Presiden Universitit memelihara tata tertib mahasiswa, dan jika ada pelanggaran mengadakan tindakan secara peringatan, dapat pula berupa larangan mengikuti pelajaran yang tidak melebihi satu bulan lamanya, atau jika yang demikian itu dipandang belum mentjukupi menyjerahkannyja. kepada Pengurus senat Universitit yang dapat menjatuhi.larangan menjadi Mahasiswa pada Univesslut Negerl Gajah Mada buat waktu jang tidak melebihi lima tahun. yang dikenakan larangan itu dapat memanjat kepada Dewan Kurator.

    13. Presiden Universitit dalam pekerjaannya dibantu oleh Sekretaris Universitit. .

    14. Presiden Universitit wadjib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran danD Kebudajaan dan berhak memajukan segala sesuatu kepadanya. B A B X. HAL PEN GURUS SENAT UNIVERSITIT. Pasal 33.

    15. Pengurus Senat Universitit terdiri atas Presiden Universitit sebagai ketuanya, Sekretaris Senat Universitit sebagai rsekretarisnya dan para Ketua Fakultit sebagai anggauta- anggautanya.

    16. Djika Presiden Universitit berhalangan, pekerd.iaan Ketua ididjalankan oleh Sekretaris dan jika kedua-duanja berhalangan oleh anggauta yang tertua sebagai guru besar.

    17. Jika Ketua Faktiltit berhalangan, Wakil Ketua dari Fakultit yang bersangkutan mewakilinja sebagai anggauta Pengurus Senat Universitit atau jika Wakil Ketua berhalangan atau tidak ada Wakil Ketua, Sekretaris Fakultit yang mewakilinya. Pasal 34.

    18. Pengurus Senat Universitit memegang pimpinan umum Universitit Negeri Gajah Mada, termasuk membikin peraturan untuk menyelenggarakan peraturan-peraturan Senat Universitit, bilamana perlu niengajukan kepentingan Universitit dan masing-masing Fakultit kepada Pemerintah, dan merupakan badan koordinasi antara semua Fakultit.

    19. Pengurus Senat Universitit menetapkan usul rentjana anggaran belanja .Universitit, yang diajukan Presiden Universitit untuk disampaikan kepada Senat Universitit.

    20. Pengurus Senat Universitit mengadakan rapat untuk menetapkan usul rencana anggaran belanjia Universitit dan setiap kali dipandang perlu oleh Presiden Universitit atau atas permintaan seorang anggauta.

    21. Rapat Pengurus Senat Universitit dapat mengambil putusan, jika yang berhadir lebih dari separuh dari jumlah anggautanya. Rapat jang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat jumlah anggauta yang berhadir:

    22. Segala putusan diambil dengan suara. jang terban.iak, djika djumlah suara pro clan kontra sarna, maka suara Presiden Universitit yang menentukan keputusannya.

    23. Pengurus Senat Universitit berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari Presiden Universitit, masing-masing Fakultit dan para dosen.

    24. Pengurus Senat Universitit dapat menjerahkan pekerjaannya .iang harus cepat diselesaikan kepada Presiden Universitit.

    25. Pengurus Senat Universitit mengadakari peraturan rumah tangga tentang pekerjaannya 9. Pengurus Senat Universitit wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan berhak memajukan segala sesuatu kepadanya. B A B XI. HAL SENAT UNIVERSITIT. Pasal 35.

    26. Senat Universitit terdiri atas Presiden Universitit sebagai Ketuanya, para Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fakultit, .para guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa.

    27. Para dosen lainnya atas undangan Pengurus Senat Universitit dapat mengunjungi rapat enat Universitit dengan mempunyai suara 4. Sewaktu-waktu ada lowongan, Senat Universitit memilih seberapa dapat seorang guru besar dengan suara yang terbanyak untuk diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia , 5. Pada waktu sebelum tahun pengajaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan dengan suara yang terbanyak Senat.Universitit rnemilih Sekretaris Senat Universitit dari pada guru besar untuk waktu yang tertentu tidak melebihi empat tahun 6. Jika Presiden Universitit berhalangan, dilakukan sebagai ditentukan dalam pasal 33 ayat 2.

    28. Sekretaris Senat Universitit menerima tunjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Pasal 36.

    29. Senat Universitit rnembikin peraturan tentang segala sesuatu, baru mengenai pengajaran dan ilmu pengetahuan maupun mengenai tata usaha yang meliputi seluruh Universitit, termasuk koordinasi antara semua Fakultit, dan peraturan tentang terpeliharanja kepentingan para mahasiswa. 2, Senat Universitit rnenetapkan rencana anggaran belanja Universitit, yang diajukan oleh Presiden Universitit untuk disampaikan kepada Menten Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan' 3. Senat Universiti mengadakan rapat untuk menetapkan rencana anggaran belanja Universitit dan setiap kali perlu mengambil putusan tentang hal yang menurut peraturan dibutuhkan pertimbangannya atau dipandang perlu oleh Presiden Universitit atau sekurang-kurangnya tiga anggauta Pengurus Senat Universitit. .

    30. Rapat Senat Universitit dapat mengambil putusan jika yang berhadir lebih dari separuh dari .iumlah anggautanya .yang bersuara.. Rapat .yang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat djumlah anggauta jang bersuara yang berhadir.

    31. Segala putusan diambil dengan suara yang terbanyak, jika jumlah suara pro dan kontra sama maka suara Presiden Universitit yang menentukan keputusannya.

    32. Pada permulaan tahun pengajaran diadakan rapat Senat Universitit terbuka. Dalam rapat ini Presiden pniversitit memberi laporan tentang tahun pengajaran yang lalu.

    33. Tiap-tiap tanggal 19 Desember, hari lahirnya Universitit Negeri Gajah Mada, diadakan rapat Senat Universitit terbuka. Dalam rapat ini Presiden Universitit atau salah seorang dosen menguraikan sesuatu hal mengenai ilmu pengetahuan keahliannya.

    34. Senat Universitit berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit, masing-masing Fakultit dan para dosen.

    35. Senat Universitit dapat men.ierahkan pekerjaannya yang harus cepat diselesaikan kepada Pengurus Senat Universitit .atau kepada suatu panitia terdiri atas anggauta-anggautanya yang ditunjuknya.

    36. Senat Universitit mengadakan peraturan, rumah tangga tentang pekerjaannya.

    37. Senat wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan berhak memajukan segala sesuatu ke padanya BAB XII. HAL FAKULTIT. Pasal 37.

    38. Fakultit terdiri atas para guvu besar, guru besar luar biasa, guru besar istimewa dan para dosen lainnya .yang memelihara penuh suatu mata pelajaran pokok, .yang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 ayat 1 diangkat pada satu Fakultit. Dalam rapat Fakultit guru besar luar biasa, guru besar istimewa dan para dosen lainnya yang memelihara penuh suatu mata pelajaran pokok dapat hanya diberi suara terbatas atau suara pertimbangan.

    39. Para dosen lain ia dapat atas undangan Fakultit mengunjungi rapat Fakultit dengan suara pertimbangan.

    40. Pada waktu sebelum tahun pengajaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan dengan suara yang terbanyak Fakultit memilih Ketua dan Sekretaris dari para guru besar, dan jika dipandang perlu bagi Fakultit yang terdiri atas Bagian-bagian Fakultit juga Wakil Ketua untuk waktu .yang tertentu tidak melebihi empat tahun.

    41. Jika Ketua Fakultit berhalangan, pekerjaan dijalankan oleh Wakil Ketua Fakultit dan kalau Wakil Ketua Fakultit berhalangan atau tidak diadakan oleh Sekretaris Fakultit, apabila Sekretaris Fakultit juga berhalangan oleh guru besar yang tertua sebagai guru besar.

    42. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fakultit menerima tunjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pasal 38.

    43. Hal-hal yang semata-mata mengenai ilmu pengetahuan dan yang intern mengenai pengajaran, .yang termasuk dalam lingkungannya menjadi kewajiban Fakultit.

    44. Segala putusan Fakultit dan pekerjaan Fakultit sehari-hari, termasuk pengawasan atas para pegawai dan peralatan Fakultit dan segala sesuatu jang diperlukan 'bagi kepentingan Fakultit, dijalankan oleh Ketua Fakultit, dibantu jika ada o1eh Wakil Ketua Fakultit, yang dapat diserahi pekerjaan mengenai salah satu Bagian Fakultit, dan kedua-duanya dibantu Sekretaris Fakultit.

    45. Urusan-urusan yang tertentu dapat diserahkan kepada seorang anggauta atau sebuah panitia terdjii atas anggauta-anggauta Fakultit. 4. Fakultit menetapkan usul I\entjana anggaran belandja dan laporan tahunan jang diadjukan oleh Ketua Fakultit untuk disainpaikan kepada Presiden Universitit.

    46. Tiga bulan sekali Fakultit berapat atau setiap. waktu di pandang perlu oleh Ketua Fakultit atau atas permintaan sekurang-kurangnya tiga orang angg~uta.

    47. Rapat Fakultit, kecuali rapat untuk mengambil udjian dapat mengambil putusan, jika yang berhadir lebih dari separuh dari jumlah anggautanya yang bersuara. Rapat yang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat jumlah anggauta yang bersuara yang berhadir.

    48. Segala putusan diambil dengan suara yang terbanyak, jika jumlah suara pro dan kontra sama maka usul dianggap tidak diterima. Fakultit mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekejaannya dengan p~rsetujuan Pengurus Senat Universitit.;

    49. Fakultit wadjib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran,dan Kebudajaan, Dewan Kuvator, Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit dan Senat Universitit dan ber-hak 'memadjukan sega.la sesuatu kepadan.ia. BAB XIII. HAL DEWAN KURATOR. Pasa.l 39. 1.. Dewan Kurator Universitit Negeri Gadjah Mada terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan sebanyak-banyaknya dua belas anggauta, termasuk Presiden Universitit dan seorang anggauta Senat Universitit yang diusulkan Senat Universitit.

    50. Ketua .Wakil Ketua dan anggauta-anggauta Dewan Kurator diangkat dan diperhentikan oleh M,enteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

    51. Djika dipandang perlu Menteri Pendidikan, Pengajaran / dan kebudayaan dapat mengangkat seorang Ketua Kehor- matan Dewan Kurator.

    52. Dalam melakukan pekerjaannya Dewan Kurator dibantu oleh Sekretaris Universitit sebagai sekretarisnya. Pasa1 40.

    53. Tugas pengawasan atas Universitit Negeri Gajah Mada yang dilakukan oleh Dewan Kurator terdiri atas:

  48. pengawasan atas terpeliharanya segala peraturan Universitit Negeri Gajah Mada.

  49. pengawasan atas terpeliharanya segala kepentingan Universitit Negeri Gajah Mada termasuk kepentingan mahasiswa.

    1. Dewan Kurator dapat:

  50. mengajukan pertimbangan, laporan atau keterangan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran .dan Kebudayaan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;

  51. minta keterangan kepada Presiden Universitit Pengurus Senat Universitit dan Senat Universitit atau memberi pertimbangan kepadanya atas kehendak sendiri atau atas permintaan Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit dan Senat Universitit.

    1. Dewan Kurator diberi tabu oleh Senat Universitit dan sete-lahnja dapat mengajukan pertimbangannja kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan yang d.iuga diberitahu~annja kepada Senat Universitit tentang:

  52. usul pengangkatan dan pemberhentian guru besar Berta dosen lain-lainnya yang tetap;

  53. rencana anggaran belanja;

  54. laporan tahunan;

  55. hal-haJ lain yang dipandang perlu oleh Senat Universitit.

    1. Ketua Kehormatan, Ketua, Wakil Ketua dan para anggauta Dewan Kurator setiap waktu dapat mengunjungi peralatan-peralatan Universitit dan menghadliri pelajaran-pelajaran dengan memberitahukannya lebih dahulu kepada Presiden Universitit. Pasa1 41. 1.. Dewan Kurator dapat menyerahkan pekerjaannya yang harus cepat diselesaikan kepada Ketua Dewan Kurator dengan dibantu oleh Wakil Ketua, yang dalam menjalankannya memerlukan persetujuan Presiden Universitit.

    2. Ketua Kehormatan, ketua dan Wakil Ketua Dewan Kurator dapat mengunjungi segala rapat Pengurus Senat Universitit dan rapat Senat Universitit dengan memberitahukannya lebih dahulu kepada Presiden Universitit. Ketua Dewan Kurator dapat mengadakan rapat gabungan Dewan Kurator dan Pengurus Senat Universitit dan atau Senat Universitit dengan persetujuan atau atas permintaan Presiden Universitit.

    3. Dewan Kurator mengadakan rapat setiap waktu dipandang perlu oleh Ketua Kehormatan atau Ketua Dewan Kurator atau atas permintaan sekurang-kurangnja tiga orang dari anggautanja atau atas permintaan Presiden Universitit.

    4. Rapat Dewan Kurator 'dapat mengambil putusan djika jang berhadlir lebih dari separuh dart jumlah anggautanya. Rapat yang: kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat jumlah anggauta yang berhadir.

    5. Segala putusan diambil dengan suara yang terbanyak, jika jumlah suara pro dan kontra sama, maka usul dianggap tidak diterima.

    6. Anggauta Dewan Kurator yang tidak mufakat dengan suatu putusan dari Dewan Kurator dapat mengajukan pendapatnya sendiri dan minta putusan kepada Menteri Pendidikan, .Pengajaran dan Kebudayaan.

    7. Dewan Kurator mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerjaannya, yang kemudian disyahkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

    8. Ketua Kehormatan, Ketua, Wakil Ketua, para anggauta dan Sekretaris Dewan Kurator menerima uang sidang buat tiap-tiap rapat Dewan Kurator yang dikunjunginya menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

    9. Dalam upacara dan rapat yang mengenai Universitit Negeri Gajah Mada Ketua Kehormatan dan Ketua Dewan Kurator mempunyai kedudukan diatas Presiden Universitit; Wakil Ketua antara anggauta Dewan Kurator diantara Presiden Universitit, dan Sekretaris Senat Universitit. , B A B XIV HAL KANTOR UNIVERSITIT. Pasal 42

    10. Pekerjaan tata-usaha pada Universitit Negeri Gajah Mada, termasuk juga penerimaan dan pengeluaran yiang, dijalankan oleh seorang Sekretaris Universitit dengan dibantu beberapa pegawai, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Senat Universitit dan dibawah pimpinan serta pengawasan Presiden Universitit.

    11. Pada tiap-tiap Fakultit dapat ditempatkan cabang kantor Universitit.

    12. Sekretaris Universitit diangkat dan diperhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan mengingat. pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan para pegawai oleh Presiden .Universitit.

    13. Sekretaris Universitit kecuali membantu Presiden Universitit sebagai ditentukan dalam pasal 32 ayat 8 juga membantu Sekretaris Pengurus Senat Universitit, Sekretaris Senat Universitit dan para Sekretaris Fakultit dalam pekerjaannya masing-masing.

    14. Sekretaris Universitit _dapat diserahi mengurus perpusta- kaan Universitit Negeri Gajah Mada. BAB XV. HAL USAHA MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN HIDUP KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN. Pasal 43. Alat-alat perlengkapan Universitit Negeri Gajah Mada memperhatikan segala sesuatu mengenai dan menjalankan usaha untuk tercapainya tugas kewajiban Universitit Negeri Gajah Mada dalam memajukan Ilmu pengetahuan dan menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasyarakatan dan kebudayaan sebagai tersebut dalam pasal 3 huruf b dan c. Pasal 44.

    15. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayiaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit yang bersangkutan dapat mengizinkan suatu yayasan, badan atau perhimpunan yang bersifat badan hukum .yang berinat memajukan ilmu pengetahuan pada Universitit Negeri Gajah Mada.

    16. Permintaan tentang hal tersebut dalam ayat 1 harus disertai anggaran dasar yayasan, badan atau perhimpunannya dari peraturan tentang pengajaran yang dimaksudkan yang harus memuat juga syarat-syarat bagi pengangkatan dan pemberhentian para dosen.

    17. Pengangkatan dosen harus disyahkan oleh Menteri Pendididikan, Pengajaran dan Kebuda.iaan dengan menngingat pertimbangan ,Pengurus Senat Universitit dan Fakultit yang bersangkutan, sedangkan selanjutnya dosen itu ada dalam pengawasan Pengurus Senat Universitit.

    18. M'enteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan .mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit yang bersangkutan dapat mengizinkart seseorang menjadi privat dosen untuk memberi pelajaran dalam sesuatu mata pelajaran pada Universitit Negeri Gajah Mada.

    19. Yayasan, badan atau perhimpunan tersebut dalam ayat 1 serta dosen yang diangkatnya dan privat-dosen tersebut dalam ayat 4 harus tunduk kepada segala peraturan Universitit Negeri Gajah Mada dan mengindahkan segala peturtdjuk Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit, Senat Universitit dan Fakultit yang bersangkutan, 6. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit yang bersangkutan sewaktu-waktu dapat mencabut idin tersebut dalam ayat 1 dan 4, Pasal 45.

    20. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit yang bersangkutan dapat mengizinkan suatu yayasan, badan atau perhimpunan yang bersifat badan hukum yang berminat memajukan ilmu pengetahuan:

  56. mengadakan suatu pendidikan keahlian pada Universitit Negeri Gajah Mada;

  57. mengadakan uraian berturut-turut yang berilmu pengetahuan oleh orang-orang dan dalam soal-soal yang ditentukan dalam surat putusan;

  58. berusaha memelihara kepentingan .yang tertentu dan memenuhi kebutuhan khusus dari Universitit Negeri Gajah Mada.

    1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat. Umversitit dan Fakultit yang bersangkutan dapat mengizinkan seseorang untuk mengadakan uraian berturut-turut yang. berilmu pengetahuan dalam soal-soal yang direntukan dalam surat putusannya.

    2. Yayasan, badan atau perhimpunan tersebut dalam ayat 1 dan orang tersebut dalam ayat 2 harus tunduk kepada segala peraturan Universitit Negeri Gadjah Mada clan mengindah- kan segala petunjuk Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit, Senat Universitit dan Fakultit yang bersangkutan, 4. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit yang bersangkutan sewaktu-waktu dapat mencabut izin tersebut dalam ayat 1 dan 2, BAB XVI. HAL KEUANGAN.

      Pasal 46

      Selain dari pada persediaan belanja dalam anggaran belanja Negara, biaya Universiit Negeri Gajah Mada dapat diperoleh dari: a, uang kuliah dan uang ujian; b, sebuah fonds Universitit Negeri Gajah Mada untuk mengembangkan Universitit Negeri Gajah Mada dalam lapangan rumah tangga dan sebuah fonds ilmu pengetahuan untuk menyelenggarakan usaha mengembangkan ilmu pengetahuan, kehidupan masyarakat dan .kebudayaan sebagai dimaksudkan dalam pasal 43, yang dapat diadakan oleh dan atau dengan bantuan Pemerintah. ATURAN PENYELENGGARAAN. Pasal 47. Kecuali hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan ini Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengadakan peraturan tentang segala sesuatu guna melaksanakan penyevlenggaraan Universitit Negeri Gajah Mada dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 48. Sebelum peraturan tersebut dalam pasal 47 diadakan, dengan menyimpang dari ketentuan tersebut dalam permulaan peraturan tentang pencabutan semua Peraturan Pemerintah dan peraturan lain-lainnya tentang Perguruan Tinggi, yang bertentangan dengan isi peraturan ini, segala isi dari pada, peraturan-peraturan yang dicabut itu yang tidak bertentangan dengan isi peraturan ini, masih tetap berlaku.


      Pasal 49

      Pada permulaan penyelenggaraan peraturan ini dan penyelenggaraan tiap-tiap Fakultit dan Bagian Fakultit baru Menteri . Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat:


a. menetapkan peraturan yang menyimpang dari yang .tersebut dalam pasal 37 ayat 4 dari peraturan ini; .b. menyimpang dari peraturan ini mengenai hal-hal yang memerlukan pertimbangan atau usul dari alat-alat perlengkapan Universitit Negeri Gajah Mada. ATURAN PENUTUP. Pasal 50. Peraturan ini.mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya .diundangkan dalam Berita Negara. Ditetapkan di Jogyakarta, . pada tanggal 14 Agustus 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, (PEMANGKU JABATAN SEMENTARA) ASSAAT. MENTERI PENDIDIKAN PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN, S. MANGUNSARKORO. Diundangkan .pada tanggal 14-8-1950. MENTERI KEHAKIMAN, A. G. PRINGGODIGDO.

Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):