Pengesahan Protocol 3 On Domestic Code-Share Rights Between Points Within The Territory Of Any Other Asean Member States (Protokol 3 Mengenai Hak Code-Share Domestik Antara Titik-Titik di Dalam Wilayah Negara Anggota Asean Lainnya)

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2024

SALINAN ffi PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 3 ON DOME,STIC CODE-SHARE RIGH?S BETWEEN POIIVTS WTTHIN THE TERRITORY OF ANY OTHDR ASEII/V MDMBER STA?ES (PROTOKOL 3 MENGENAI HAK CODE-SHARE DOMESTIK ANTARA TITIK-TITIK DI DALAM WTLAYAH NEGARA ANGGOTA ASEAN LAINNYA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. b. c. bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional perlu kerja sama internasional angkutan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkukuh kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk memperkuat kerja sama internasional angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani hotocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Teritory of Ang Otler ASEA/V Member States (Protokol3 mengenai Hak Code-Share Domestik antara TitikTitik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya) pada tanggal 13 Oktober 2O17 di Singapura dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke-23; bahwa untuk melaksanakan Protokol 3 sebagaimana dimaksud dalam hunrf b, perlu mengesahkan Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights betueen Points within the Teritory of Ang Aher ASEA/V Member States (Protokol 3 mengenai Hak Code-Share Domestik antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya); d.bahwa... SK No 184359A

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -2- Mengingat Menetapkan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Tercitory of Ang Other ASEAN Member States (Protokol 3 mengenai Hak Code-Share Domestik antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya);

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOO tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aOL2l;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengesahan ASEAIV Multilateral Agreement on tle Full Liberalisation of Passenger Air Seruices (Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between Any ASEAN Cities (Protokol 1 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Kota-Kota di ASEAN), dan Protocol 2 on Unlimited Fifrh Freedom Tralfic Righfs between Any ASEAN Cities (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Kota-Kota di ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 3 ON DOMES?IC CODE-SHARE RIGI{TS BETWEEN POIIV?S WTTHIN THE TERRITORY OF ANY OTHER ASEAN MEMBER STA?ES (PROTOKOL 3 MENGENAI HAK CODE-SHARE DOMESTIK ANTARA TITIK-TITIK DI DALAM WILAYAH NEGARA ANGGOTA ASEAN LAINNYA). Pasal 1 ... SK No 184354A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- Pasal 1 (1) Mengesahkan Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Tenitory of Ang Otler ASEAN Member States (Protokol 3 mengenai Hak Code-Slnre Domestik antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2OLT di Singapura. (2) Salinan naskah asli Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Territory of Ang Other ASEA/V Member States (Protokol 3 mengenai Hak Code-Share Domestik antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 2 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar SK No 184355 A

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. -4- orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2024 PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 80 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA PUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan trasi Hukum, ttd SK No 184363 A Djaman

Komentar!