Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara

bahwa sesuai dengan capaian hasil reformasi birokrasi, Intel{jen Negara telah memenuhi kriteria untuk diberiten tunjangan kinerja;

bahwa Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2018 tentang Ti.rnjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan lntetljen Negara sudah tidak sesuai dengan capaian hasil reformasi birokrasi sehingga perlu diganti;

bahwa Nomor 90 Tahun 2Ol2 tentang Badan Intelijen (kmbaran Negara Republik Indonesia dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara; Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 3. Peraturan Presiden Nomor 9O Tahun 2Ol2 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 79 Tahun 202O tentang Perubahan atas peraturan Negara SK No242878A Tahun 2020 Nomor 175); MEMUTUSKAN.. .

REPUBUK INDONESIA -2- Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINER.IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan

Pegawai di Lingkungan Badan Intelljen Negara yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun. Pasal 8... SK No243556A

REPUEUK INDONESIA -4- Pasal 8 (1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Badan Intelijen Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran y€rng merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Intelljen Negara. (2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Badan Intelljen Negara ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara setelah:

mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau

mendapat persetqiuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan persetqjuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, jika mengakibatlan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja. Pasal 9 (1) Dalam hal Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara diangkat sebagai pejabat fungsional dan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. (2) Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya. Pasal 1O Pegawai di Lingkungan Badan Intelljen Negara yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 . .. SK No243557A

REPUEUK INDONESIA -5- Pasal 11 Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Kepala Badan Intelijen Negara dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Badan Intelijen Negara. Pasal 13 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor ll7 Talrun 2Ol8 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 211) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Pasal 14 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2O18 tentang 'I\rnjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 21 1), dicabut dan dinyatakan tidak berLaku. Pasal 15 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal SK No243558A Agar

PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA -6- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam l,embaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2O24 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 4O1 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bidang Perundang-undangan ministrasi Hukum. ttd SK No242942A iaS anna Djaman

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESI.A idang Perundang-undangan Administrasi Hukrm NO KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1 L7 R 1.550.000 00 2 t6 R 2.540.000 00 3 15 R 4.100.oo0 o0 4 L4 R 21.330.000 o0 5 t3 R 13.670.000 00 6 L2 R 12.370.000 oo 7 11 R 10.947.000 o0 8 10 R .458.000 00 9 9 R 7.474.OOO o0 10. 8 R .349.000,00 11. 7 .079.OO0 oo 12. 6 4.837.000 o0 13. 5 R .607.000,00 14. 4 R .179.000 oo 15. 3 R .980.000 00 L6. 2 R .154.000 00 L7, I Rp2.575.OO0,OO SKNo B ilvanna Djaman