Pengelolaan Dana Perkebunan

Pelaku Usaha Perkebunan;

dana lembaga pembiayaan;

dana masyarakat; dan

dana lain yang sah. (3) Perkebunan dan komoditas Perkebunan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

kelapa sawit;

kakao; dan

kelapa. Pasal 3 (1) Dana yang bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

Pungu.tan atas ekspor komoditas Perkebunan dan/ atau turunannya; dan

iuran. (21 Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dibayar oleh:

Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/ atau turunannya;

pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan

eksportir atas komoditas Perkebunan dan/ atau turunannya. (3) Komoditas turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. (4) Kekurangan pembayaran Pungutan atas ekspor komoditas oleh pelaku usaha/eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. Pasal 4... SK No 235525 A

PRESIDEN K INDONESTA -4- Pasal 4 (1) Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sebesar tarif yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (21 Pembayaran Pungutan sebesar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dalam mata uang rupiah. Pasal 5 (1) Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dibayarkan melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana dalam bentuk tunai. (2) Pembayaran dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor disampaikan ke kantor pabean. (4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

Badan Pengelola Dana; dan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Pasal 6 (1) Badan Pengelola Dana melakukan rekonsiliasi pembayaran Pungutan atas ekspor komoditas dengan data pemberitahuan pabean ekspor. (21 Dalam melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Dana melakukan pertukaran data dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan.

instansi yang SK No235526A (3) Pertukaran . . .

PRESIDEN IIEPUBLIK INDONESIA -5- (3) Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui sistem pertukaran data secara elektronik yang disepakati oleh Badan Pengelola Dana dengan instansi yang urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. (4) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi laporan kepatuhan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pungutan atas ekspor komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21. Pasal 7 (1) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan arrtara Badan Pengelola Dana dengan Pelaku Usaha Perkebunan untuk memupuk Dana bagi pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan. (21 lu14n sslagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dikenakan kepada perusahaan Perkebunan dan tidak dikenakan kepada Pekebun. (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterapkan secara berkala atau sewaktu-waktu. (4) Iuran dibayarkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana, dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 (1) Dana yang bersumber dari dana lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berupa pembiayaan dari perbankan dan/ atau lembaga keuangan bukan bank. 12) Pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Dana yang bersumber dari dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, berupa dana yang berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat. (2) Dana . . . SK No 235527 A

El{.FIIEEN K IND -6- (21 Dana yang bersumber dari dana masyarakat dibayarkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana, dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Dana yang bersumber dari dana lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, berupa hasil pengelolaan dana, hibah, denda, dan/atau bantuan yang tidak mengikat dari pihak lainnya. Pasal 11 (1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:

pengembangan sumber daya manusia Perkebunan;

penelitian dan pengembangan Perkebunan;

promosi Perkebunan;

peremajaan Perkebunan; dan

sarana dan prasarana Perkebunan. (21 Penggunaan Dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan. (3) Badan Pengelola Dana menetapkan prioritas penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan kebijalan yang ditetapkan oleh Komite Pengarah dan memperhatikan program Pemerintah. Pasal 12 (1) Penggunaan Dana untuk pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:

pengetahuan, keterampilan, , kemandirian, dan berdaya saing; dan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. (21 Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

penyuluhan;

pendidikan; c.pelatihan... b. SK No235528A

REPUELTK INDONESIA -7 -

pelatihan; dan

pendampingan dan fasilitasi. (3) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal. l4l Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap manfaat pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan. Pasal 13 (1) Penelitian dan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan, budi daya, pascapanen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha Perkebunan. (21 Dalam rangka penelitian dan pengembangan Perkebunan dilakukan pembentukan dan/ atau penguatan lembaga riset yang telah ada dengan fokus pada teknologi, sektor industri, inovasi produk, skema pembiayaan, pengetahuan pasar, dan adopsi lingkungan. Pasal 14 (1) Promosi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap signifrkansi Perkebunan sebagai produk yang mempunyai nilai strategis. (21 Promosi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:

meningkatkan citra nilai produk Perkebunan;

informasi pasar Perkebunan;

memperluas pasar Perkebunan;

investasi Perkebunan; dan/ atau

menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas Perkebunan. Pasal

benih;

pupuk;

pestisida;

alat pascapanen dan pengolahan hasil;

jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/ atau ke pelabuhan;

alat transportasi;

mesin pertanian;

pembentukan infrastruktur pasar; dan

verifikasi atau penelusuran teknis. Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penelitian dan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, peremajaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan sarana dan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang menggunakan Dana diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dengan memperhatikan kebijakan Komite Pengarah. Pasal

melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola;

menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana oleh Pejabat Pengelola kepada Komite Pengarah; dan

melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite Pengarah. Dewan Pengawas terdiri atas ketua dan anggota. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur Pemerintah sebanyak 6 (enam) orang dan unsur profesional sebanyak 3 (tiga) orang. Unsur Pemerintah sebagaimana dimalsud pada ayat (3), berasal dari pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan, kementerian yang (2t (3) (4) urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang urusan pemerintahan di bidang energi, kementerian yang urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan kementerian yang menyelenggaralan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian yang diusulkan oleh masing-masing menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (5) Unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Komite Pengarah kepada menteri yang urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas. (7) Masa . . . SK No235534A

PUBLIK INDONESIA -13- (71 Masa tugas Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa tugas 5 (lima) tahun berikutnya. (8) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebelum berakhirnya masa tugas sslagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam hal Dewan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. (9) Penggantian Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan sslagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). Pasal 24 (U Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, bertugas melakukan operasional terhadap:

perencanaan dan pengan ggarai;

penghimpunan Dana;

pengelolaan Dana;

penyaluran penggun€ran Dana; dan

penatausahaan dan pertanggungiawaban. (21 Pejabat Pengelola dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan terkait. Pasal 25 (1) Pejabat Pengelola terdiri atas:

pemimpin;

pejabat keuangan; dan

pejabat teknis. (21 Calon Pejabat Pengelola sslaga imana dimaksud pada ayat (1) kecuali pejabat keuangan, dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan Perkebunan kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan verifikasi. (3) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas mengusulkan daftar calon Pejabat Pengelola kepada kementerian yang urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk dilakukan seleksi teknis. SK No 235535 A (4) Berdasarkan . . .

PEPUBUK INDONESIA -t4- (4) Berdasarkan seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyampaikan hasil seleksi teknis tersebut kepada Komite Pengarah. (5) Komite Pengarah memutuskan calon Pejabat Pengelola untuk diusulkaa dan ditetapkan oleh menteri yang urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (6) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (71 Pejabat Pengelola dapat diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urllsan pemerintahan di bidang keuangan negara dalam hal Pejabat Pengelola tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. (8) Penggantian Pejabat Pengelola dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l,, ayat (3l., ayat(41, dan ayat (5). Pasal 26 (1) Badan Pengelola Dana menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktik bisnis yang sehat. (21 Setiap transaksi keuangan Badan Pengelola Dana harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Pasal 27 Badan Pengelola Dana membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 28 (1) Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana dibentuk Komite Pengarah. (21 Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

men5rusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan Dana termasuk kebijakan pengelolaan Dana untuk memperoleh nilai tambah secara berkelanjutan; dan

melakukan . . . SK No 194979A

PRESIDEN REPI.JBLTK INDONESIA

melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana. (3) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:

Ketua : menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian -15-

Anggota :

melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu; dan

menunjuk narasumber utama Qrominenf) yang berasal dari Pelaku Usaha Perkebunan, pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan, dan eksportir atas komoditas Perkebunan dan/ atau turunannya. (5) Pelaksanaan tugas Komite Pengarah dibantu oleh sekretariat yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah. (6) Pembiayaan . . . SK No235537A

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA

• 16-
  (6)Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Komite Pengarah dan sekretariat dibebankan kepada Badan Pengelola Dana. Pasal 29
  (1)Dalam hal:

Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/ atau turunannya;

pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan/ atau

eksporlir atas komoditas Perkebunan dan/ atau turunannya, yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (21 dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat melakukan ekspor. (21 Dalam hal badan usaha tidak mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan;

penghentian sementara kegiatan berusaha;

pengenaan denda administratif;

pengenaan daya paksa polisional; dan/ atau

pencabutan izin usaha. (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif:

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi. Pasal 30 Ketentuan Pasal 15 ayat (21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga JuaI Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OL4 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2O2l tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2941 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan penghimpunan dan penggunaan Dana berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini. Pasal 31 ... SK No 235538 A

PRESIDEN PUBLTK INDONESIA -t7- Pasal 3 I Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dibentuk berdasarkan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 20 15 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 134) tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Badan Pengelola Dana oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahErn di bidang keuangan negara berdasarkan Peraturan Presiden ini. Pasal 32 Penetapan organisasi Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Pasal 33 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2O18 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 34 Peraturan Presiden diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal SK No235539A Agar

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -18- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O24NOMOR242 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, ttd SK No 213743 A Djaman