Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
SALINAN PRESIDEN REPUELIK INOONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I3O TAHUN 2024 TENTANG PENGUATAN TATA KEI,OLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat Menetapkan
bahwa penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sebagai salah satu upaya negara untuk menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas pekerjaan sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
bahwa dalam rangka optimalisasi penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perlu melakukan penguatan terhadap tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGUATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. SK No226194A Pasal 1 . ..
PRESIDEN BLIK INDONESIA -2- Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dimutai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah
- Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekbnomi, dan
- Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang
- Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik I
- Rencana Aksi Penguatan Tata Kelola Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya
disebut Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan
untuk pelaksanaan kegiatan penguatan tata kelola
Pehempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia.
Pasal 2
(1)Penguatan tata kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota secara terencana, sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Penguatan tata kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi.Pasal 3
(1)Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebrgai pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi tata kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.(2)Rencana... SK No 230388 A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- (21 Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pen5rusunan:
rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
rencana kerja dan anggaran pemerintah daerah . provinsi; dan
rencaha kerja dan anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
sasaran;
kegiatan;
keluaran;
target waktu penyelesaian; dan
instansi penanggung jawab dan instansi pendukung. (41 Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. ' Pasal 4 (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan pertama kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam periode talrun 2024. l2l Rencana Aksi untuk periode selanjutnya dilanjutkan berdasarkan hasil evaluasi dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pasal 5 Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan berdasarkan ketentqan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 (l) Gubernur menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri laporan hasil pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Aksi secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (21 Bupati/wali kota menyampaikan kepada gubernur laporan hasil pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Aksi secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. SK No230389A (3) Menteri/pimpinan . . .
PRESTDEN NEPUBLIK INDONESIA -4- (3) Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan laporan hasil pelaksanaan, pemantauan, dan eva-luasi sesuai dengan Rencana Aksi kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pasal 7 Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta menghimpun laporan terkait Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai bahan perumusan dan penyiapan laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi. Pasal 8 Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pasal 9 (1) Pendanaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi bersumber dari:
anggaran pendapatan dan belanja negara;
anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan pendanaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 1O Peraturan Fresiden diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal SK No230390A Agar
FRESIDEN REPUBLIK INDONESIt -5- Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam Lembaran Negara RePublik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 237 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA D Perundang-undangan dan trasi Hukum, ttd ttd * SK No226195A Djaman
PRESIDEN REPUEUK INDONESTA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2024 TENTANG PENGUATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA RENCANA AKSI PENGUATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Sasaran Kegiatan Keluaran Target trIaktu Penyelesaian Instansl Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (ii1) (iv) (v) (-) A. Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Penyederhanaan dan desentralisasi pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Menyusun pedoman pelaksanaan standardisasi isi dan penyederhanaan waktu verifrkasi atas permintaan Pekerja Migran Indonesia di Perwakilan Republik Indonesia. Tersusunnya pedoman pelaksanaan standardisasi isi dan verifrkasi dokumen dan lapangan atas surat permintaan Pekerja Migran Indonesia di Perwakilan Republik Indonesia. Agu.stus 2024 Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan SK No 125371C 6. Kementerian . . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESTA 2- Sasaran Kegiatan Keluaran Target WaLtu Penyelesaian Instaasl Penanggung Jawab Penduluag (i) (ii) (iii) (i") (v) (vi) 6 7 8 Kementerian Perhubungan Sekretariat Kabinet Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2. Evaluasi proses pendaftaran dan seleksi pada tahapan sebelum bekerja bag Peke{a Migran Indonesia. Hasil evaluasi proses pendaftaran dan seleksi pada tahapan sebelum beke{a bag Pekerja Migran Indonesia. Desember 2024
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2. Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
Kementerian Dalam Negeri
Sekretariat Kabinet
Implementasi Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 602 Tahun 2O23 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Perekrutan Peke{a Migran Indonesia di lingkungan Badan Hasil implementasi Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 602 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia di sampai dengan Desember 2024 Badan Pelindungan Pekeq'a Migran Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Sekretariat Kabinet SK No 125238 C Pelindungan . . .
FRESIOEN REPUBUK INOONESIA -3 Sasaran Keglatan Keluaran Target YaLtu Penyelesaian Instansl Peranggung.Iawab Pendukung (i) (ii) (iii) (M (v) (vi) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merrgenai penyederhanaan proses penerbitan surat izin perekrutan Peke4'a Migran Indonesia dalam 1 (satu) hari ke{a setelah dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan serta pendelegasian penandatanganan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia. lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai penyederhanaan proses penerbitan surat izin perekrutan Pekeq'a Migran Indonesia dalam 1 (satu) hari keq'a setelah dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan serta pendelegasian. penandatanganan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia. SK No 125239 C 4. Melakukan . . .
FRESIDEN REPUBUK INDONESTA -4 Sasararr Kegiatan Keluaran Target Slaktu Penyelesaian Instansl Penangguag Jawab Pendukuag (i) (ii) (iii) (iv) (v) (-) 4. Melakukan evaluasi standar pe{anjian penempatan untuk skema penempatan P to P. Tersusunnya penyempumaan standar pe{anjian penempatan untuk skema penempatan P to P. Desember 2024 Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Melakukan evaluasi standar pefanjian penempatan untuk skema penempatan Pemerintah. Tersusunnya penyempurnaan standar Perjanjian Penempatan untuk skema penempatan Pemerintah. Desember 2024 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Kementerian Dala:rr Negeri 5. Sekretariat Kabinet SK No 125373C 6. Melakukan . . .
FRESIDEN REPUEUK INDONESIA 5 Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Peaanggung Jawab (i) (ii) (iii) (i") (v) (vr) 6. Melakukan standardisasi ke{a. evaluasi pe{anjian Tersusunnya penyempurnaan standar perjanjian kerja. Desember 2024 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Dalam Negeri
Sekretariat Kabinet
Pemberian informasi peluang Penempatan Pekerl'a Migran Indonesia oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pameran pasar kerja luar negeri dan Tersusunnya Instrumen kebijakan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam pemberian informasi peluang sampai dengan J:.:.ll2024
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Sekretariat Kabinet SK No 125241C sosialisasi . . .
FRESIDEN REPUEUK INDONESIA -6- Sasaran Kegiatan Keluaran Target trIaku Penyelesaian Instansi Penanggung Jawab PenduLung (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) sosialisasi informasi pasar ke{a, tata cara penempatan, pelindungan jaminan sosial, dan kondisi kefa di luar negeri. Perrempatan Pekerja Migran Indonesia melalui pameran pasar kerja luar negeri dan/atau sosialisasi informasi pasar kerja, tata cara penempatan, petndungan jaminan sosial, dan kondisi kerja di luar negeri.
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan
Penyederhanaan pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Tersusunnya penyempurnaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai tata cara Penempatan Pekefa Migran Indonesia yang antara lain September 2O24 Kementerian Ketenagakefaan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia SK No 125374 C penyederhanaan . . .
FRESIDEN R,EPUBUK INDONESIA -7 Sasaran Kegiatan Keluaran Target Wattu Penyelesalan Instangi Penanggung .Iawab Pe (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) penyederhanaan verifikasi pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan oleh Dinas Ketenagakerjaan sesuai domisili Calon Pekerja Migran Indonesia dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota SK No 125243C
Kemudahan . . .
PRESIDEN R,EPUBLIK INDONESIA -8- Sasaran Kegiatan Keluaran Target Yaktu Penyelesatran Iastansl Penaaggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (rq (v) (vi)
Kemudahan pelayanan paspor Pekerja Migran Indonesia. Pelayanan digital bagi proses pelayanan paspor termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia dan pelayanan paspor Pekerja Migran Indonesia di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Peke{a Migran Indonesia. sampai dengan Desember 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 3. Kementerian Luar Negeri 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Ketenagakefaan 6. Kementerian Perdagangan 7. Sekretariat Kabinet 8. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 9. Kepolisian Negara Republik Indonesia SK No 125244C 10. Implementasi . . .
PR,ESIDEN REPUBUK INDONESIA -9 Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansl Penanggung Jawab Pendukung (1) (ii) (iii) (M (v) (vr) l O.Implementasi kemudahan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian bag Calon Pekerja Migran Indonesia. Hasil implementasi pelayanan surat keterangan catatan kepolisian baqi Calon Peke4'a Migran Indonesia di LTSA Pekerja Migran Indonesia dan lokasi domisili melalui surat keterangan catatan kepolisian online,stxat keterangan catatan kepolisian mobile/kelilirtg, atau dapat dikuasakan kepada perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan memberangkatkan dibuktikan dengan lampiran surat izin J:uln2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Ketenagakerjaan
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia SK No 125245 C perusahaan . . .
FRESIDEN R,EPUELIK INDONESIA -10- Target WaLtu (i) (vr) 1
Penyesuaian persyaratan dokumen visa kerja.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Sekretariat Kabinet 7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2. Tersusunnya . . . SK No 125245 C
FRESIDEN REPUEUK INDONESIA
- 11-. Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waltu Penyelesaian Instansl Penanggung Jawab Peadukr,rng (i) (ii) (iii) (iv) (v) ("r)
- Tersusunnya penyempurnaan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai proses sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang antara lain persyaratan dokumen visa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan negara tduan penempatan. Desember 2O24 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Sekretariat Kabinet SK No 125247 C 12.Optimalisasi...
FRESIDEN REFUIUK INDONESIA -12- Kegiatan 11
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Kabinet I 2 . Optimalisasi pembentukan dan pelayanan LTSA termasuk mal pelayanan publik. Tersusunnya penyempurnaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai pedoman pembentukan dan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia, yang antara lain mengatur optimalisasi pembentukan dan pelayanan di LTSA Pekerja Migran Indonesia termasuk mal pelayanan publik. Agu.stus 2024 Kementerian Ketenagakerjaan Target trIaltu (i) (iii) (iv) (v) SK No 125248 C
Peningkatan . . .
I FR,ESIOEN REFUEH( INDONES'A -13- Sasaran Kegiatan Keluaraa Target Wattu Penyelesaian Instansi Peaanggung.Iawab Pe (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vr) l3.Peningkatan kualitas pelaksanaan orientasi prapemberangkatan.
Peningkatan kualitas pelaksanaan orientasi prapemberangkatan dan tanpa dikenakan biaya kepada Calon Pekerja Migran Indonesia.
Pelaksanaan orientasi prapemberangkatan dilakukan sejak 1 (satu) hari kerja setelah verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia dinyatakan lengkap. sampai dengan Desember 2O24 Badan Pelindungan Pekeq'a Migran Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Perhubungan
Sekretariat Kabinet
Kepolisian Negara Republik Indonesia lO.Pemerintah Daerah Provinsi I
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
BPJS Ketenagakerj aan 13.BPJS Kesehatan SK No 125249G
Standardisasi . . .
PR,ESIDEN REFUEUK INDONESIA -L4- Sasaran Keglatan Keluaran Target Wahu Penyelesaian Instansl Penangguag Jawab Pendulung (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) I 4 . Standardisasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan perneriksaan psikologis Calon Pekerja Migran Indonesia. Tersusunnya penyemPurnaan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologis Calon Pekerja Migran Indonesia. September 2024 Kementerian Kesehatan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Ketenagake{aan
Kementerian Dalam Negeri
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Peke{ a Migran Indonesia
Perluasan kesempatan kerja di luar negeri. Peningkatan kerja sama luar negeri dalam rangka Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Hasil asesmen dan penyampaian rekomendasi oleh Perwakilan Republik Indonesia ke Pemerintah sampai dengan Desember 2024 Kementerian Luar Negeri
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Perdagangan SK No 125250C Pusat . . .
PRES!DEN R,EPUBUK INDONESTA -15- (i) (v) (vi) Pusat terkait pemenuhan kriteria negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kemudahan akses biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat skema Penempatan Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI) yang mudah diakses dan murah, sesuai dengan kebutuhan biaya penempatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Terwujudnya peningkatan realisasi KUR PMI kepada Calon Peke{a Migran Indonesia melalui sosialisasi kepada seluruh stakeholder utamanya yang berkaitan dengan kegiatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sampai dengan Desember 2O24 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiarr
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Ketenagakefaan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Kementerian Keuangan
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekef a Migran Indonesia SK No
Calon . . . 125375 C
FR,ESIDEN REFUELIK INDONES]A -L6- Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansl Penanggung .Iawab Pendutung (i) (ii) (ii1) (iv) (v) (vi)
CaTon Pekerja Migran Indonesia dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat sebagai salah satu sumber pembiayaan penempatan keq'a di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
Besaran plafon pinjaman KUR PMI sesuai dengan strultur biaya penempatan yang telah ditetapkan oleh SK No 125252 C Pemerintah . . .
FRESIOEN NEFUEUK INDONES]A -17- (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pemerintah untuk masing-masing negara tujuan penempatan.
Pencairan KUR PMI dilaksanakan secara bertahap sejak awal tahapan proses pengurusan dokumen Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan penilaian objektif penyalur kredit usaha ralryat.
Evaluasi . . . SK No 125253 C
FRESIOEN REFUEUK INDONESIA -18- Sasaran Kegiatan Keluaran Target Xlaktu Penyelesalan Instansl Penanggung Jawab Pendukung (0 (ii) (iii) (M (v) (vi)
Evaluasi implernentasi pengaturan mengenai biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Hasil evaluasi implementasi pengaturan mengenai biaya Penempatan Peke{a Migran Indonesia. Ol<rtober 2024 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 1, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Ketenagakeq'aan
Kementerian Luar Negeri
Kemerrterian Perdagangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Kesehatan
Sekretariat Kabinet
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SK No 125254C
Peningkatan . . .
t FRESIDEN REFUEUK INDONES]A -19- Sagaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Iastansl Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (rg (v) (vi)
Peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia.
Penyediaan fasilitas pelatihan/pendidikan dan sertifrkasi kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia. Tersusunnya Penyempurnaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai pendidikan dan pelatihan ke{a bagi Calon Peke{a Migran Indonesia di luar negeri, termasuk standardisasi kompetensi instruktur, biaya, kurikulum/ silabus, serta sarana dan prasarana pelatihan. Desember 2O24 Kemerrterian Ketenagakerjaan
Kemerrterian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Sekretariat Kabinet 5. Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia 6. Badan Nasional Sertifikasi Profesi 7. Pemerintah Daerah Provinsi 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SK No 125255 C 2. Pelaksanaan . . .
FRESIDEN REPUILIK INDONESIA -20-
Meningkatnya mutu pelatihan pada lembaga pelatihan ke{a melalui bimbingan teknis.
Meningkatnya lembaga pelatihan kefa yang menyelenggarakan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang terakreditasi. Desember 2O24 Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Pembangu.nan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kef a. Jawab (ii) (iii) (iv) (v) SK No 125256C
Pengembangan . . .
,( FRESIDEN REFUEUK INOONESIA -21 -
Kementerian Ketenagakerjaan
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (i) (ii) (M
Tersedianya skema sertifikasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai permintaan negara tqiuan penempatan.
Integrasi sistem layanan penerbitan sertifikasi. Desember 2O24
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keq'a melalui lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
Instrumen kebijakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelatihan ke{a bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Daerah. Jrtli 2o24 1. Kementerian Koordinator Perekonomian 2. Kementerian Negeri Bidang Dalam
Kementerian Ketenagakerjaan
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerj a Migran Indonesia
Pemerintah Daerah Provinsi SK No 125257 C 2.Terjalinnya...
FNESIDEN REFUEUK INDONESIA -22- tlasaran Kegiatan Keluaran Target Wahu Penyelesalan Instansi Penangguag .Iawab Pendukung (i) (il) (iii) (iv) (v) (vi)
Terjalinnya ke{a sama pemerintah daerah dengan lembaga pelatihan kefa swasta yang terakreditasi.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pemanfaatan program kartu prakerja sebagai dukungan akses pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia. Program kartu prakerja sebagai dukungan komplementer akses pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia. sampai dengan Desember 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kemerrterian Keuangan 3. Sekretariat Kabinet 4. Badan Pelindungan Pekeri a Migran Indonesia 5. Kemudahan pelayanan keberangkatan dan kedatangan Pekerja Migran Indonesia.
Perluasan layanan verifrkasi dokumen keberangkatan Pekerja Migran Indonesia di embarkasi bagi Pekerja Migran Indonesia. Proses layanan verifikasi di embarkasi lebih mudah, cepat, dan aman serta embarkasi dan debarkasi internasional memiliki fasilitas autogate di beberapa titik yakni Bandara Soekarno Hatta, sampai dengarr Desember 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Perhubungan
Kementerian BUMN SK No 125258 C Bandara Juanda . . .
FF,ESIDEN REPUELIK INDONESIA -23- Sasaran Kegiataa Keluaraa Target YaLtu Penyelesalan Instaasl Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (19 (v) (vr) Bandara Juanda, Bandara Ngurah Rai, Bandara Kualanamu, dan Bandara Hang Nadim, serta pelabuhan di Batam.
Kementerian Ketenagakerjaan
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Perluasan help desk bag1 Pekerja Migran Indonesia di embarkasi dan debarkasi internasional termasuk pelabuhan dan kantor perbatasan lintas negara. Penyediaan lelp desk yang menyediakan informasi, advokasi, pendataan, dan pemulangan Peke{a Migran Indonesia, tidak hanya di bandara namun juga pelabuhan dan kantor perbatasan lintas negara. sampai dengan Desember 2O24 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Perhubungan
Kementerian BUMN
Kementerian Ketenagakerjaan
Sekretariat Kabinet
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan SK No 125259 C
Peningkatan . . .
FRESIDEN REPUEUK INOONESIA -24 Sasaran (1) Koglataa Inctansl Koluaraa Terg€t Wektu Penyelesaian Penangguag .Iawab Peadutung (ii) (iii) (M (v) (vi)
Sosialisasi dan implementasi regu.lasi mengenai kebiiakan dan pengaturan impor, dalam rangka kelancaran arus kedatangan barang milik Pekerja Migran Indonesia. 2. Sosialisasi dan implementasi pemberian insentif frskal atas barang milik Peke{a Migran Indonesia. sampai dengan] Desember 2024
Kementerian Keuangan
Kementerian Perdagangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Perhubungan
Kementerian BUMN
Kementerian Ketenagakerjaan
Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia
Peninglatan kelancaran dan kemudahan atas kedatangan bara:rg irnpor milik Pekerja Migran Indonesia. SK No 119052 C B. Pelindungan . . .
PRESIOEN REPUEUK INDONESIA
- 25.- (i) B. Pelindungan Pekef a Migran Indonesia
Perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerj aan bag Pekerja Migran Indonesia.
Pembukaan pengembangan layanan Ketenagakerjaan. dan kanal BPJS
Tersedianya kanal layanan informasi interaktif bagr Pekerja Migran Indonesia di Indonesia dan negafa penempatan. 2. Perluasan unit layanan representatif BPJS Ketenagakerjaan di 4 (empat) negara atau wilayah sesuai dengan ketentuan di negara atau wilayah setempat. Desember 2024 1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangu.nan Manusia dan Kebudayaan 2. BPJS Ketenagakerj aan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Perdogangan
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian BUMN
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia SK No 125261C
Pengembangan . . .
FR.ESIDEN REFUELIK INDONESIA -26- Sasaran Kegiatan Keluaran Target trIaktu Penyelesalan Instansl Penanggung Jawab Pendulung (1) (ii) (iii) (M (v) (vr)
Pengembangan unit layanan BPJS Ketenagakerjaan di bandara, pelabuhan, dan/ atau pos lintas batas negara.
Terwujudnya penguatan interoperabilitas berbagai sistem terkait Pekerja Migran Indonesia untuk penelusuran kepesertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia secara bertahap. SK No 125262C
Perluasan . . .
FRESIOEN REPUEUK INDONESTA -27 - Kementerian Luar Negeri I Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Ketenagake{aan
Kementerian Perdagangan
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerj a Migran Indonesia
BPJS Ketenagakerj aan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
BPJS Ketenagakerj aan
Kemen Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Perdagangan
Kementerian Luar Negeri
Selrretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (i) (ii)
Perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bag Pekerja Migran Indonesia yang telah berada di negara penempatan.
Tersedianya kanal layanan daftar dan layanan bayar secara digital melalui portal peduli Warga Negara Indonesia (WND. Agustus 2O24 2. Penjajakan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga asuransi atau jaminan sosial yang ada di negara penempatan. 2 SK No 125376 C
PRESIOEN REPUEUK INDONESIA -24- Sasaran Kegtatan Keluaran Target Waktu Penyelesalan Instaasl Penaaggung Jawab PenduLung (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 2. Optimalisasi kepesertaan dan layanan jaminan sosial kesehatan bag Pekefa Migran Indonesia. Menyusun Peraturan Menteri Kesehatan mengenai jaminan sosial kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengatur jaminan sosial kesehatan bagr Pekerl'a Migran Indonesia pada masa sebelum bekerja dan setelah pulang ke Indonesia. Tersusunnya Peraturan Menteri Kesehatan mengenai jaminan sosial kesehatan bagr Pekerja Migran Indonesia yang mengatur jaminan sosial kesehatan bagr Pekerja Migran Indonesia pada masa sebelum beke{a dan setelah pulang ke Indonesia serta jaminan sosial kesehatan bagr anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia. September 2024 Kementerian Kesehatan 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kementerian Ketenagakerjaan 4. Kementerian Luar Negeri 5. Kementerian Perdagangan 6. Sekretariat Kabinet 7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 8. BPJS Kesehatan SK No 125377 C 3. Advokasi . . .
PRESIDEN REPUELIK INDONESIA
- 29.-
Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waltu
Penyelesaian
Instansl
Peaanggung Jawab Pend(1)(ii) (iii) (iv) (v) (vi)
- Advokasi dan pembelaan Pekerja Migran Indonesia.
- Peningkatan pelayanan bantuan hukum bag Pekerja Migran Indonesia bermasalah di luar negeri.
- Pendampingan, mediasi, advokasi, dan/atau fasilitasi bantuan hukum bog' Pekerja Migran Indonesia bermasalah di luar negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- Pendataan dan pelaporan Peke{a Migran Indonesia yang diberikan fasilitasi pendampingan, mediasi, advokasi, dan/atau fasittasi bantuan hukum bagi Pekeq'a Migran Indonesia bermasalah di luar neqeri. sampai dengan Desember 2024 Kementerian Luar Negeri 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Sekretariat Kabinet
- Badan Pelindungan Pekerj a Migran Indonesia
- Kepolisian Negara Republik Indonesia SK No 125265 C 2.Peningkatan...
FF.ESIDEN REFUELIK INOONESlA -30- Sasaran Keglatan Keluaran Target Slaktu Penyelesalan Instansl Penanggung Jawab Pendukung (1) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 2. Peningkatan pelayanan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau keluarganya di dalam negeri.
Penanganan permasalahan bag Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau keluarganya di dalam negeri. 2. Pendataan dan pelaporan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau keluarganya di dalam negeri. sampai dengan Desember 2O24
Kementerian Dalam Negeri
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Sekretariat Kabinet 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia SK No 125266C 4.Fasilitasi...
FRESIDEN REPUELIK INDONESTA -31 - Sasaran Kegiatan Keluaran Target trIaktu Penyelesalan Instansl Pcnanggung Jawab Pendukung (0 (ii) (iii) (rq (v) (vi) 4. Fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam situasi khusus yang meliputi:
te{adi bencana alam, wabah penyakit, dan perang;
pendeportasian besar-besaran; dan/atau
negara penempatan tidak lag men-jarnin keselamatan Pekerja Migran Indonesia bermasalah. Menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengenai peta jalan pemulangan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia bermasalah. Tersusunnya penyempurnuran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengenai peta jalan pemulangan dan pemberdayaan tenaga ke{a Indonesia bermasalah, yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia antara lain: September 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Ketenagake{aan
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan
Kementerian Sosial
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Perencanaan Pembangu.nan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sekretariat Kabinet lO.Badan Pelindungan Pekeria Migran Indonesia SK No 125378C a.fasilitasi...
FRESIDEN REFUEUK INDONESIA -32- Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesalan Instarrsl Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (iv) k) (-)
fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari embarkasi ke debarkasi oleh Perwakilan Republik Indonesia; dan
fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari debarkasi ke daerah asal oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. I l.Kepolisian Negara Republik Indonesia 12. Pemerintah Daerah Provinsi 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota SK No 125268 C 5.Fasilitasi...
PRESIDEN R,EPUEUK INDONESTA -33- 5. Fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah.
Evaluasi fasilitas kepulangan Peke{a Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema P to P.
Hasil evaluasi fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari embarkasi ke debarkasi dan debarkasi ke daerah asal oleh perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang diberikan fasilitas kepulangan oleh perusahaan Penempatan Peke{a sampai dengan Desember 2O24 Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Perdagangan 5. Sekretariat Kabinet 6. Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia 8. Pemerintah Daerah Provinsi 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indonesia. SK No 125379 C 2. Evaluasi
I PRESIDEN NEPUBLIK INDONESIA -34- Saearan Kegtatan Keluaraa Target trIaktu Penyelesalan Instansl Penanggung Jawab Pendukung (1) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 2. Evaluasi fasilitas kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatamya melalui skema untuk kepentingan perusahaan sendiri.
Hasil evaluasi fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari embarkasi ke debarkasi dan debarkasi ke daerah asal oleh perusahaan. 2. Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang diberikan fasilitas kepulangan oleh perusahaan. sampai dengan Desember 2024 Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
Kementerian Dalam Negeri
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota SK No 125270 C 3.Evaluasi...
PRESIDEN REPUEUK INDONESIA -35- Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instarrsl Penanggung Jawab PenduLung (r) (ii) (iii) (iv) (v) (-)
Evaluasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
Hasil evaluasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema Pekerja Migran Indonesia perseorangan. sampai dengan Desember 2024
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Luar Negeri
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan 3. Sekretariat Kabinet 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia 5. Pemerintah Daerah Provinsi 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota SK No 125380 C 4. Menyusun . . .
FRESIDEN REPUEUK INDONESTA -36- Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesalan Instansl Penaaggung .Iawab Pendukuag (4 (ii) (iii) (i") (v) (vr) 4. Menyusun pedoman kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah dari embarkasi ke debarkasi yang penempatannya melalui skema penempatan pemerintah (G to G dart G to . Tersusunnya protokol pemulangan Pekef a Migran Indonesia bermasalah dari embarkasi ke debarkasi. Jwli2024 Kementerian Luar Negeri
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Ketenagakerjaan 4. Sekretariat Kabinet 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia 7. Kantor Staf Presiden 8. Pemerintah Daerah Provinsi 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SK No 125381C 5. Evaluasi . . .
FRESIDEN REFUELIK INDONESIA -37 - 5. Evaluasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema penempatan pemerintah (G fo G dan Gto .
Penyempurnaan layanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah dari negara tduan penempatan ke daerah asal oleh Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia. sampai dengan Desember 2O24 Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Ketenagakerjaan
Sekretariat Kabinet
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kantor Staf Presiden
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota SK No 125273 C
Pendataan . . .
FRESIDEN REPUELIK INDONESIA -38-
Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang diberikan fasilitasi kepulangan dari embarkasi ke debarkasi oleh Kementerian Luar Negeri. (1) (iv) (vr) sampai dengan Desember 2O24 Kementerian Luar Negeri
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Ketenagakerjaan
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kantor Staf Presiden
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 3.Pendataan... SK No 125274C
PRESIDEN REPUEUK INDONESTA -39- Sasaraa Kegiatan Keluaran Target trIaltu Penyelesalan Iastansl Peranggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (iv) (v) (v1)
Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang diberikan fasilitasi kepulangan dari debarkasi ke daerah asal oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. sampai dengan Desember 2024 Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Ketenagakerjaan
Sekretariat Kabinet
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kantor Staf Presiden
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SK No 125275 C
Penguatan . . .
FRESIDEN REPUILIK TNDONES]A -40- Inctansl Sasatan Kcluara.a Menyusun kajian mekanisme pelindungan kesehatan dan/atau jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan. Peadutung Targot Waltu Peayelesalaa Peaerggung.Iawab Kegiatan (iii) (iv) (v) (vi) (ii)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
Kementerian Keuangan
Selrretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerj aan Desember 2024
Kementerian Koordinator Bidang Pembangu.nan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Kesehatan Hasil kajian mekanisme pelindungan kesehatan dan/atau jaminan sosial bag Pekerja Migran Indorresia di negara penempatan.
Penguatan kebijakan mekanisme pelindungan kesehatan dan/atau jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan. SK No 119055 C C. Pengawasan . . .
FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -4LSasaraa Kegiatan Keluaran Target Wahu Peayelesalan Instansi Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (ii1) (iv) (v) (vt) C. Pengawasan Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Penataan proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia di daerah. Penguatan peran Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia. Meningkatnya kapasitas peran pengantar kerja/ aparatur Pemerintah Desa dalam proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia. Desember 2024 Kementerian Ketenagake{aan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Ttansmigrasi 5. Sekretariat Kabinet 6. Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia 8. Pemerintah Daerah Provinsi 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lO. Pemerintah Desa SK No 125382 C 2. Pemberantasan . . .
FR.ESIDEN REPUEUK INDONESTA -42- 2. Pemberantasan praktik pungutan liar dalam pelayanan proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Peningkatan pengawasan proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Penguatan peran dan fungsi satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Meningkatnya fungsi pengawasan dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia. sampai dengan Desember 2024 1, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kemerrterian Ketenagakerjaan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Dalam Negeri
Sekretariat Kabinet
Tentara Nasional Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Intelijen Negara
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SK No 125278 C 3.Pencegahan...
FFESIDEN REFUBLTK INDONESTA -43- Sasaran Keglatan Keluaran Target Waktu Penyelesalan Instangl Penangguag Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vl)
Pencegahan dan penindakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural.
Pencegahan terhadap Peke{a Migran Indonesia yang akan berangkat atau diberangkatkan secara nonprosedural di tempat pemeriksaan imigrasi.
Penindakan terhadap para pihak yang membantu melakukan proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural.
Penandaan nomor induk kependudukan atau paspor Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat atau diberangkatkan dengan sengaja secara nonprosedural pada sistem keimigrasian untuk pencegahan keberangkatan Penempatan Peke{a Migran Indonesia secara nonprosedural. sampai dengan Desember 2024
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Sekretariat Kabinet 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 6. Pemerintah Daerah Provinsi 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SK No 125279 C 2.Penegakan...
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -44- Sasaran Kegiatan Keluaran Target Wahu Perryelesaian Instansl Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (19 (v) (vr) 2. Penegakan hukum terhadap para pihak yang melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secafa nonprosedural. 4. Penguatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Penguatan pelayanan dan penegakan hukum bag sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kefa sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penguatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Jttli 2o24 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Ketenagakerjaan
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekef a Migran Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia SK No 125383 C D. Pelaksana . . .
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA. -45- Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (iv) (") (ri) D. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga Pendukung Penempatan Pekerja Migran Indonesia Peningkatan profesionalitas pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga pendukung. 1 Evaluasi kinerja perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Publikasi laporan kinerja perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Tersusunnya daftar perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang berkinerja baik dan dikenai sanksi. sampai dengan Desember 2024 Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap:
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan darrr latau Publikasi kinerja fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dart latau pemeriksaan psikologi, dan fasilitas yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi Desember 2024 Kementerian Kesehatan 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Sekretariat Kabinet 4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia SK No 125399 C pemeriksaan . . .
PP,ESIDEN REPUEUK INDONESIA -46- [Fr-:]Ttl (i) (v) (vi) bag Calon Peke{a Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia. 5. Pemerintah Daerah Provinsi 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Publikasi lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah dan swasta yang melaksanakan program pelatihan kerja bag Calon Peke{a Migran Indonesia. Ju,t2024 Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Peke{a Migran Indonesia SK No 125384C
Evaluasi . . .
FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -47-
Evaluasi mitra usaha dan pemberi kerja.
Tersusunnya pedoman penetapan daftar mitra usaha dan pemberi ke{a bermasalah di luar negeri.
Publikasi daftar mitra usaha yang bermasalah dan tidak bermasalah. Desember 2O24
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Negeri
Kementerian Perdagangan
Baden Pelindungan Luar Pekerja Migran Indonesia (i) E. Pendataan Pekerja Migran Indonesia
Pendataan Pekerja Migran Indonesia.
Peningkatan kemudahan lapor diri pada portal peduli WNI. Pengembangan portal peduli WNI termasuk aplikasi gawai. sampai dengan Jr;.li 2o24 Kementerian Luar Negeri 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika 4. Kementerian Ketenagakerjaan SK No 125385 C 5.Kementerian...
PRESIDEN REPUBUK INDONESTA -48- Sasaran Keglatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Peaanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (i") (v) (vr) 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Sekretariat Kabinet 7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2. Pemberian kemudahan ba$ Peke{a Migran Indonesia tanpa dokumen yang melakukan lapor diri. Pelayanan pemberian paspor bagi Pekerja Migran Indonesia tanpa dokumen di seluruh Perwakilan Republik Indonesia dengan percontohan di Arab Saudi. sampai dengan Desember 2O24 Kementerian Luar Negeri 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Sekretariat Kabinet SK No 125386C 3. Pemulihan . . .
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA -49- Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (iv) (") (vi) 3. Pemulihan jati diri Pekerja Migran Indonesia tanpa dokumen berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil berbasis nomor induk kependudukan.
Terwujudnya kepastian pelindungan jati diri Pekerja Migran Indonesia.
Pernartfaatan data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan/nomor identitas tunggal di setiap Perwakilan Republik Indonesia. sampai dengan Desember 2024
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
Sekretariat Kabinet
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Integrasi data Pekerja Migran Indonesia. Tersedianya data Pekerja Migran Indonesia secara periodik. sampai dengan Desember 2024
Kementerian Ketenagakerjaan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Badan Pusat Statistik
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan SK No 125394 C
Kementerian .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -50- Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (i") (") (vi)
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Sosial
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia B. Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan
Kementerian Luar Negeri SK No 125395 C 1
Kementerian .
PRES IDEN REFUBLIK INDONESIA
- 51 - Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (iv) (v) ("i) 1
Kementerian Keuangan 12.Kernenterian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Kementerian Komunikasi dan Informatika 1
Kementerian Kesehatan 1
Sekretariat Kabinet
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Nasional Sertifikasi Profesi 1
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Kesehatan SK No 125396 C 2.Pengembangan...
PRES IDEN REtrUBLIK INDONESIA -52- Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)
Pengembangan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Integrasi sistem data dan informasi sistem informasi administrasi kependudukan, sistem informasi ketenagakerjaan, sistem komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pendaftaran online mandiri pada sistem BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, sistem informasi manajemen keimigrasian, portal peduli WNI, dan sistem informasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi secara bertahap. Tersedianya sistem pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang modern, mudah, sederhana, dan praktis melalui penggunaan data secara interoperabilitas dan terintegrasi secara elektronik. sampai dengan Desember 2024
Kementerian Ketenagakerjaan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Perencanaa.n dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian . SK No 125397 C
FRES IDEN REFUBLIK INDONESIA -53- Sasaran Kegiatan Keluaran Target Waktu Penyelesaian Instansi Penanggung Jawab Pendukung (i) (ii) (iii) (i") (") (vi)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Pemberdayaan Perempu€Ln dan Pelindungan Anak 1
Kementerian Sosial 12 .Kernenterian Komunikasi dan Informatika 1
Kementerian Kesehatan
Sekretariat Kabinet
Kepolisian Negara Republik Indonesia SK No 125398 C
Badan .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -54- Sasaran Kegiatan Keluaran Jawab 16.Badan Nasional Sertifikasi Profesi 1
BPJS Ketenagakerj aarr 18.BPJS Kesehatan Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETAzuAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, * PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd SK No 125370 C Djaman