Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

undang-undang Nomor 32 Tahun 2or4 tentang Kelautan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 294,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6o3) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 T"hu., 2o2g tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Nega.a Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6gs6);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2olg tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Repubfif Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor g9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63as); PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BANDA. BABI... SK No235541 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.

Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kawasan. . . SK No 194792 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3-

Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. 1

Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, terrnasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum Laut yang belum disepakati dengan Negara Timor Leste yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. 17.Peraturan... SK No 194793 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4-

Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan lata:u zorta peruntukan.

Pulau-Pulau Kecil Terluar selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal Laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zor:,a ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.

Sentra Industri Maritim adalah daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.

Sentra Industri Bioteknologi Kelautan adalah daerah yang berperan sebagai sentra pengambilan, pengembangbiakan, dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya hayati Laut.

Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan untuk pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau Laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut. 26.Pemerintah. . . SK No 194794 A

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -5-

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 2 (1) Cakupan wilayah pengaturan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi di Laut Banda. (2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

garis yang menghubungkan Tanjung Botok Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat l" 2' Lintang Selatan 123' 18' Bujur Timur ke arah selatan menuju utara Pr.rlau Bangkalan Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1'8' Lintang Selatan 123"18' Bujur Timur; 2.garis... SK No 194795 A

PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA -6- 2 garis yang menghubungkan utara Pulau Bangkalan Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1' 8'Lintang Selatan 123' 18'Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Paisubatu Pulau Peling Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1" 13' Lintang Selatan L23" 2l' Bujur Timur; garis yang menghubungkan Tanjung Paisubatu Pulau Peling Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1o 13' Lintang Selatan 123" 2l' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Peling Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah menuju Tanjung Keleko Pulau Peling Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1' 27' Lintang Selatan 123" 30'Bujur Timur; garis yang menghubungkan Tanjung Keleko Pulau Peling Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat I" 27'Lintang Selatan 123" 30'Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Sumbolumbol Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1' 28' Lintang Selatan L23" 31' Bujur Timur; garis yang menghubungkan Tanjung Sumbolumbol Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1" 28' Lintang Selatan 123" 31' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah menuju Tanjung Balast Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1' 43'Lintang Selatan I23" 34'Bujur Timur; 6.garis... 345 SK No 194674 A

PRESIDEN NEPUBUK INDONESIA -7

garis yang menghubungkan Tanjung Balast Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat t" 43'Lintang Selatan L23" 34'Bujur Timur ke arah timur menuju Tanjung Marikasu Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 39' Lintang Selatan 124" 24'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Marikasu Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 39' Lintang Selatan 124" 24' Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai selatan Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Fatokombu Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara pada koordinat l" 47'Lintang Selatan 125 19'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Fatokombu Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara pada koordinat l" 47' Lintang Selatan 125' 19' Bujur Timur ke arah timur menuju Tanjung Dofa Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat l" 49'Lintang Selatan 125" 19'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Dofa Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat I" 49' Lintang Selatan 125" 19'Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai selatan Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Botu Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 56'Lintang Selatan 125" 54'Bujur Timur; SK No 194675 A 10.garis...

PRESIDEN NEPUBUK INOONESIA -8-

garis yang menghubungkan Tanjung Botu Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 56' Lintang Selatan 125" 54' Bujur Timur ke arah selatan menuju Tanjung Kuma Pulau Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1" 58'Lintang Selatan 125" 54'Bujur Timur; 1

garis yang menghubungkan Tanjung Kuma Pulau Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat 1' 58' Lintang Selatan 125 54'Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Waka Pulau Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat 2" 28' Lintang Selatan L26" 3'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Waka Pulau Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat 2" 28' Lintang Selatan 126" 3'Bujur Timur ke arah selatan menuju Tanjung Palpetu Pulau Buru Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku pada koordinat 3' 6'Lintang Selatan 126" 5' Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Palpetu hrlau Buru Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku pada koordinat 3o 6'Lintang Selatan 126" 5'Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai selatan Pulau Buru Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku menuju Tanjung Batunuhan Rrlau Burl Kabupaten Buru Provinsi Maluku pada koordinat 3o 3'Lintang Selatan 126 43'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Batunuhan Pulau Buru Kabupaten Buru Provinsi Maluku pada koordinat 3o 3'Lintang Selatan 126" 43' Bujur Timur ke arah timur menuju bagran selatan Pulau Kasuari Kabupaten Seram Bagran Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2' 55'Lintang Selatan 127" 53'Bujur Timur; 15.garis... SK No 194676 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -9-

garis yang menghubungkan bagian selatan hrlau Kasuari Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2' 55'Lintang Selatan 127" 53' Bujur Timur ke arah timur menuju bagran barat Rrlau hra Kabupaten Seram Bagan Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2" 55' Lintang Selatan 127" 55' Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagian barat hrlau hra Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2' 55'Lintang Selatan 127" 55' Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai selatan Rrlau hra Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Malul<m menuju bagran timur hrlau Pr.ra Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2' 55'Lintang Selatan 127' 55'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagian timur hrlau Pua Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2" 55' Lintang Selatan I27" 55'Bujur Timur ke arah timur menuju bagian barat Pulau Buano Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2" 55' Lintang Selatan 127" 55'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Buano Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2" 55' Lintang Selatan 127" 55'Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai selatan hrlau Buano Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku menuju Tanjung Pamali Pulau Buano Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2" 55' Lintang Selatan 127" 59'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Pamali Pulau Buano Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2" 55' Lintang Selatan 127" 59' Bujur Timur ke arah timur menuju Tanjung Tandurubesar Pulau Seram Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2" 55' Lintang Selatan 128" 8'Bujur Timur; 20.garis... SK No 194677 A

PIIESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10-

garis yang menghubungkan Tanjung Tandurrrbesar Pulau Seram Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2" 55' Lintang Selatan 128" 8' Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai selatan Pulau Seram Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku menuju bagian selatan Pulau Seram Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 3' 52' Lintang Selatan 13O' 55' Bujur Timur; b. sebelah timur, yaitu sebagai berikut:

garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Seram Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 3" 52'Lintang Selatan 13O' 55'Bujur Timur ke arah tenggara menuju bagian selatan Pulau Seramlaut Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 3' 54'Lintang Selatan 130" 55'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Seramlaut Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 3' 54'Lintang Selatan 130' 55'Bujur Timur ke arah tenggara menuju bagian barat Pulau Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4" 2'Lintang Selatan 131' 13'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4" 2' Lintang Selatan 13 1' 13' Bujur Timur ke arah tenggara sepanjang pantai selatan Pulau Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku menuju bagian selatan Pulau Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4o 3' Lintang Selatan 131' 14'Bujur Timur; SK No 194678 A 4.garis...

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA

• 11-

garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4" 3' Lintang Selatan 131' 14' Bujur Timur ke arah tenggara menuju bagian utara Pulau Manuoko Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat4" 4'Lintang Selatan 131" 16' Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Manuoko Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4" 4' Lintang Selatan 131' 16'Bujur Timur ke arah tenggara sepanjang pantai barat Pulau Manuoko Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku menuju Tanjung Lalangkemar Pulau Manuoko Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4' 9' Lintang Selatan 131" 24' Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Lalangkemar Pulau Manuoko Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4" 9' Lintang Selatan 131' 24' Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Batukasang Pulau Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4" 22' Lintang Selatan 131' 34'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Batukasang Pulau Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4' 22' Lintang Selatan 131' 34' Bujur Timur ke arah tenggara sepanjang pantai barat Pulau Watubela menuju bagian selatan Pulau Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4" 25' Lintang Selatan 131' 36' Bujur Timur; 8.garis... SK No 194679 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t2

garis yang menghubungkan bagian selatan hrlau Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4' 25'Lintang Selatan 131' 36'Bujur Timur ke arah selatan menuju Tanjung Uta Pulau Kesui Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4" 25' Lintang Selatan 131' 36'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Uta Pulau Kesui Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4" 25'Lintang Selatan 131' 36'Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Kesui Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku menuju bagian selatan Pulau Kesui Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4" 32' Lintang Selatan 131' 40'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagran selatan Rrlau Kesui Kabupaten Seram Bagran Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4o 32'Lintang Selatan 131" 40'Bujur Timur ke arah selatan menuju bagran utara hrlau Baam Kabupaten Seram Bagran Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4' 35'Lintang Selatan 131' 41'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagan utara Pulau Baam Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4'35'Lintang Selatan 131" 41'Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Baam Kabupaten Seram Bagan Timur Provinsi Maluku menuju bagian barat Pulau Baam Kabupaten Seram Bagran Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4' 35'Lintang Selatan 131' 41'Bujur Timur; SK No 194684A

garis

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13

garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Baam Kabupaten Seram Bagan Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4' 35'Lintang Selatan 131' 41'Bujur Timur ke arah selatan menuju bagran utara Pulau Teor Kabupaten Seram Bagran Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4o 42'Lintang Selatan 131' 43'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Teor Kabupaten Seram Bagan Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4" 42'Lintang Selatan 131" 43'Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Teor Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku menuju bagian selatan Pr.rlau Teor Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4" 47' Lintang Selatan l3l" 44'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Teor Kabupaten Seram Bagran Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4" 47'Lintang Selatan l3l" 44'Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Borang Pulau Nuhuyut Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku pada koordinat 5' 16'Lintang Selatan 133' 9' Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Borang Pulau Nuhuyut Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku pada koordinat 5' 16'Lintang Selatan 133" 9'Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Nuhuyut Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku menuju Tanjung Weduar Pulau Nuhuyut Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku pada koordinat 6o 0'Lintang Selatan 132' 50'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Weduar Rrlau Nuhuyut Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku pada koordinat 6o 0'Lintang Selatan 132' 50'Bujur Timur ke arah barat daya menuju Tanjung Warlangir Pulau Fordate Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 6' 59'Lintang Selatan 132" O'Bujur Timur; SK No 194685 A

garis

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -t4-

garis yang menghubungkan Tanjung Warlangir Pulau Fordate Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 6" 59' Lintang Selatan I32" O' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Fordate Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku menuju bagian selatan Pulau Fordate Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinatT" 4'Lintang Selatan 131' 54'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Fordate Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 7" 4'LintangSelatan 13L" 54' BujurTimurke arah selatan menuju Tanjung Uran Pulau Larat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinatT" 6'Lintang Selatan 131" 54'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Uran Pulau Larat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat7" 6'Lintang Selatan 131' 54'Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Larat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku menuju bagian barat Pulau Larat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat7" 9'Lintang LsI' 42' Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Larat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat7" 9' Lintang Selatan l3l" 42'Bujur Timur ke arah selatan menuju bagian timur Pulau Yamdena Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinatT" 9'Lintang Selatan L3l" 42'Bujur Timur;

garis. . . SK No 194686A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -15-

garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Yamdena Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 7' 9'Lintang Selatan 13 L" 42'Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Yamdena Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku menuju Tanjung Jasi Pulau Yamdena Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 7" 59' Lintang Selatan 131' 6'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Jasi Pulau Yamdena Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 7" 59'Lintang Selatan 131' 6' Bujur Timur ke arah barat daya menuju bagian utara Pulau Vaiwar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 8o O'Lintang Selatan l3l' 4'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Vaiwar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 8o O'Lintang Selatan l3I" 4'Bujur Timur ke arah barat daya menuju Tanjung Torimbutun Pulau Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 8' 4'Lintang Selatan l3l" 2'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Torimbutun Pulau Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 8" 4'Lintang Selatan l3t" 2'Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku menuju Tanjung Oftiau Pulau Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 8" 20'Lintang Selatan 130' 45'Bujur Timur; c.sebelah... SK No 194687 A

c PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t6- sebelah selatan, yaitu sebagai berikut:

garis yang menghubungkan Tanjung Oftiau Pulau Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 8' 20'Lintang Selatan 130' 45'Bujur Timur ke arah barat menuju bagian selatan Pulau Metimarang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8" 20' Lintang Selatan 128' 30'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Metimarang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8" 20' Lintang Selatan 128' 30'Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Metimarang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku menuju bagian utara Pulau Metimarang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8' 19' Lintang Selatan 128" 30'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Metimarang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8' 19' Lintang Selatan 128" 30'Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Nyadora Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8' 16' Lintang Selatan L28" 13'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Nyadora Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8' 16'Lintang Selatan 128" L3'Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara hrlau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku menuju Tanjung Letwaru Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8' 15' Lintang Selatan 128" 4'Bujur Timur; SK No 194688 A

garis

PRESIDEN R.EPUBLIK INOONESIA -t7-

garis yang menghubungkan Tanjung Letwaru Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8' 15' Lintang Selatan 128" 4'Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Supur Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8' 15' Lintang Selatan 128 2'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Supur Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8' 15' Lintang Selatan I28" 2'Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Moa Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku menuju Tanjung Yaulu Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8" 6'Lintang Selatan 127" 45'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Yaulu Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8' 6'Lintang Selatan 127' 45'Bujur Timur ke arah selatan menuju Tanjung Supurmela Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8' 10' Lintang Selatan 127" 44'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Supurmela Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8' 10' Lintang Selatan 127" 44'Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku menuju Tanjung Tut Pateh pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8" 12' Lintang Selatan L27" 36'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Tut Pateh Pulau l,eti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat B" 12, Lintang Selatan 127" 36' Bujur Timur ke arah tenggara menuju Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 8' 19' Lintang Selatan 127" 36'Bujur Timur; 10.garis... SK No 194689 A

PRESIOEN REPUBUK INDONESIA -18-

garis yang menghubungkan Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 8' 19' Lintang Selatan I27" 36'Bujur Timur ke arah barat menuju Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinatS" 29'Lintang Selatan I25" 8' Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 8' 29' Lintang Selatan 125' 8'Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Laisumbu Pulau Alor Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8" 19'Lintang Selatan 125' 8'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Laisumbu Pulau Alor Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8' 19' Lintang Selatan 125" 8' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Alor Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung Batuburang Pulau Alor Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8" 7' Lintang Selatan 124" 28' Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Batuburang Pulau Alor Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8" 7' I-intang Selatan I24" 28' Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Muna Pulau Pantar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8' 10' Lintang Selatan 124" 19'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Muna Pulau Pantar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8' 10' Lintang Selatan I24" 19'Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pr.rlau Pantar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung Nuha Pulau Pantar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8 17'Lintang Selatan 124' 3'Bujur Timur; 15.garis... SK No 194690 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 19

garis yang menghubungkan Tanjung Nuha hrlau Pantar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8' 17' Lintang Selatan 124" 3'Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Leur Pulau Kawula Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8' 14'Lintang Selatan 123" 55'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Leur Pulau Kawula Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8' 14' Lintang Selatan 123" 55'Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Kawula Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung T\rak Pulau Kawula Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8' 18'Lintang Selatan 123" 20'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung T\rak Pulau Kawula Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8' 18' Lintang Selatan 123" 20'Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Wurgobin Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8" 15' Lintang Selatan 123" lg'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Wurgobin Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8' 15' Lintang Selatan 123" 19' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung Pohonbulu Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8' 19' Lintang Selatan t23" l'Bujur Timur; SK No 194691 A 19.garis...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -20-

garis yang menghubungkan Tanjung Pohonbulu Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8' 19' Lintang Selatan 123" I' Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Serbete Pulau Flores Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8" 19' Lintang Selatan 123" O' Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Serbete hrlau Flores Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8' 19' Lintang Selatan 123" 0' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Flores Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung Kopondai Pulau Flores Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8o 3'Lintang Selatan 122" 52' Bujur Timur; d. sebelah barat, yaitu sebagai berikut:

garis yang menghubungkan Tanjung Kopondai Pulau Flores Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8' 3' Lintang Selatan L22' 52' Bujur Timur ke arah barat laut menuju Latodo Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7" 23' Lintang Selatan l2l" 49'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Latodo Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7" 23'Lintang Selatan l2l" 49'Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Ujung Goraupa Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7' 25' Lintang Selatan l2l' 45'Bujur Timur; 3.garis... SK No 194796 A

PRESIDEN REPUEUK INDONESIA, -2t3 garis yang menghubungkan Ujung Goraupa Pulau Kalaotoa Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7" 25' Lintang Selatan l2l" 45'Bujur Timur ke arah barat menuju Ujung Lealea Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7' 2l'Lintang Selatan l2l" lO'Bujur Timur; garis yang menghubungkan Ujung Lealea Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7' 2l' Lintang Selatan l2l" 10' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai utara Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Ujung Duduopa Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7" 18' Lintang Selatan t2l" 04'Bujur Timur; garis yang menghubungkan Ujung Duduopa Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7' 18' Lintang Selatan l2L' 04' Bujur Timur ke arah barat daya menuju Ujung Bonekadi Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7" 19' Lintang Selatan 121' 03'Bujur Timur; garis yang menghubungkan Ujung Bonekadi Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7" 19'Lintang Selatan 121" 03'Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai utara hrlau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Ujung Bone Oge Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7" 16'Lintang Selatan l2O" 47'Bujur Timur; 456 SK No 194797 A

garis

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -22-

garis yang menghubungkan Ujung Bone Oge Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7" 16'Lintang Selatan L2O" 47'Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Paromang Pulau Tanajampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7' 8' Lintang Selatan I2O" 46' Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Paromang Pulau Tanajampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7" 8'Lintang Selatan l2O" 46' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Tanajampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Tanjung Torgao Pulau Tanajampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7" O'Lintang Selatan l2O" 37'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Torgao Pulau Tanajampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7' 0'Lintang Selatan l2O" 37'Bujur Timur ke arah barat laut menuju Tanjung Apatana Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 6o 29' Lintang Selatan l2O" 29' Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Apatana Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 6 29'Lintang Selatan l2O" 29'Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur R.rlau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Tanjung Matainyi Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 5o 46' Lintang Selatan l2O" 29' Bujur Timur;

garis.. . SK No 194798 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -23-

garis yang menghubungkan Tanjung Matainyi hrlau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 5" 46'Lintang Selatan I2O" 29'Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung [.a.ssa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 4o 52' Lintang Selatan l2I" 53' Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Lassa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 4' 52' Lintang Selatan 121" 53'Bujur Timur ke arah timur laut menuju Tanjung Pising Pulau Kabaena Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada koordinat 5' 3' Lintang Selatan l2l" 54'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan Tanjung Pising Pulau Kabaena Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada koordinat 5' 3' Lintang Selatan l2l" 54'Bujur Timur ke arah utara menuju titik di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada koordinat 4" 52'Lintang Selatan 121' 53'Bujur Timur;

garis yang menghubungkan titik di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada koordinat 4" 52' Lintang Selatan 121" 53'Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Sulawesi menuju Tanjung Botok Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1"2' Lintang Selatan I23" 18'Bujur Timur. (21 Peta batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (3) Wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda berada di dalam batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BABII ... SK No 194799 A

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -24- BAB II PERAN DAN FUNGSI Pasal 4 Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ralang wilayah nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah Laut Banda. Pasal 5 Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda berfungsi untuk:

Kawasan Konservasi Pulau Baeer di Kota T\ral, Provinsi Maluku; m. Kawasan Konserwasi Perairan Daerah pulau Talaga dan sekitarnya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara; n. Kawasan Konservasi Selat Buton, provinsi Sulawesi Tenggara; o. Kawasan Konservasi Selat Tiworo, provinsi Sulawesi Tenggara; p. Taman Konservasi Kima Toli-Toli, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara; q. Daerah Perlindungan Laut, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara; dan r. Daerah Perlindungan Laut, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. (3) Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

Taman Wisata Alam Laut Pulau Kasa di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; m. Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; n. Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; o. Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; p. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah; q. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku; r. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali, Morowali Utara, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah; s. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku; t. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Damer Provinsi Maluku; u. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Mdona Hiera, Lakor, Moa, dan Letti Provinsi Maluku; v. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Romang Provinsi Maluku; dan w. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Babar Provinsi Maluku. SK No 194828 A Pasal 39 . .

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 53 Pasal 39 Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional sesuai dengan sudut kepentingan KSN. Pasal 40 (1) Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN meliputi:

pengembangan zor:,a wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan untuk menunjang usaha perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia;

pemanfaatan ruang Laut di Pelabuhan Perikanan yang mendukung pengembangan kawasan;

pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;

pemanfaatan rurang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai; SK No 194839 A

pemanfaatan. . .

PRESIDEN UELTK INDONESIA -64- 5, pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan usaha Pergaraman yang mendukung pengembangan produksi dan pemasaran garam serta prasarana dan sarana pengembangan kegiatan usaha Pergaraman;

pemanfaatan ruang laut di Sentra Industri Bioteknologi Kelautan yang mendukung pengembangan bioteknologi untuk sektor kelautan;

pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Maritim yang mendukung pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan maritim;

peningkatan jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi; dan/ atau

pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepelabuhanan perikanan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/ atau

kegiatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

kegiatan y€rng mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana susunan pusat pertumbuhan kelautan;

kegiatan lain yang menggernggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/ atau

kegiatan pendirian, penempatan, dan/ atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut yang mengganggu pelaksanaan Pelabuhan Perikanan. c Pasal 6O Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a terdiri atas:

pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepelabuhanan;

penyelenggaraan kenavigasian untuk kepentingan pelayaran; dan/ atau

pemeliharaan lebar dan kedalaman AlurPelayaran; kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi tatanan kepelabuhanan nasional; kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan;

kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak penyelenggaraan kenavigasian untuk kepentingan pelayaran; danf atau

kegiatan lain yang mengganggu fungsi tatanan kepelabuhanan nasional. b c. Pasal 61 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf a dan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-PelayararL umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf b terdiri atas:

lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan;

penelitian dan pendidikan;

pemeliharaanAlur-Pelayarzrn;

penyelenggaraan sarzrna bantu navigasi pelayaran;

penetapan koridor Alur-Pelayaran, sistem rute, dan daerah labuh kapal;

pemanfaatan Alur-Pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;

pemanfaatan Alur-Pelayaran oleh Masyarakat;

pembatasan. . . SK No 194841 A

b PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -66-

pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur-Pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau melintasi Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;

pelaksanaan hak lintas transit dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;

kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan di rute perairan Laut Banda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau

pelestarian ekosistem lingkungan Laut. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pemasangan pipa dan/atau kabel bawah LauU

penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau

kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/ atau fungsi Alur-Pelayaran. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

Pertambangan;

pembuanga.n sampah dan limbah;

penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;

Wisata Bahari yang menggunakan instalasi dan/atau bangunan bersiflat menetap; dan/atau

kegiatan yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi Alur- Pel ay araru. c Pasal 62 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pipa bawah [,aut sg[agaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf c dan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf d meliputi:

penelitian dan pendidikan;

pemasangan, pemeliharaan, pembongkaran, pemindahan, dan/atau perbaikan pipa dan/atau kabel bawah Laut;

pelayaran;

Wisata Bahari; dan/atau

konservasi Sumber Daya Ikan; kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan pipa dan/atau kabel bawah Laut;

pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut yang tidak mengganggu keberadaan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan/atau

kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur pipa dan/atau kabel bawah Laut; kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

labuh kapal;

usaha Pertambangan mineral dan batubara; dan/atau

penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi pipa dan I atau kabel bawah Laut. untuk Kawasan dimaksud dalam b c Pasal 63 Peraturan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Umum sebagaimana Pasal 58 ayat (7) huruf a meliputi:

penelitian dan pendidikan;

penyediaan prasarana dan sarana wisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;

menyelam dan wisata pancing;

kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;

pemanfaatan Sumber Daya lkan; dan/atau

kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu zona U 1; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

Pertambangan;

pembuangan limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem Laut; dan/atau

kegiatan lainnya yang mengurangi nilai, fungsi, dan estetika di zonaUl. Pasal 65 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zor:a U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

penelitian dan pendidikan; dan/atau

kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U5;

pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi; dan/atau

kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona U5; c.kegiatan... SK No 194844A

PRESIOEN K INDO -69- c kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;

kegiatan di zana terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak bumi; dan/ atau

kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zana U5. Pasal 66 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:

penelitian dan

kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan;

penangkapan ikan secara terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang di sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

konservasi keanekaragaman hayati Laut;

kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau lainnya yang selaras dengan peruntukan mna U8; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

usaha wisata dan angkutan Laut;

penempatan alat bantu penangkapan ikan secara menetap;

pemasangan pipa dan/ atau kabel bawah Laut; dan/atau

pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zonaUS; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;

penangkapan . . . 7. SK No237232A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 70 penangkapan ikan jenis tertentu pada waktu dan lokasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun ke Laut; dan/atau pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya. Pasal 67 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zotra U18-1 sampai dengan zorTa U 18-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d sampai dengan huruf k meliputi:

kegiatan militer;

pembuangan amunisi;

uji coba peralatan dan persenjataan militer;

pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem Laut;

pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona; dan/atau

kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

penggelaran dan pemeliharaan kabel bawah Laut;

penangkapan ikan terukur; dan/atau

pemanfaatan ruang Laut lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi; dan/atau

berupa kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan. 2 3 4 SK No 194846A Pasal 68

PRESIDEN ITEPUBUK INDONESIA -7tPasal 68 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zoraa U2O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf 1 terdiri atas:

pembuangan hasil sisa pengeboran dan material hasil pengerukan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

penangkapan ikan terukur;

pelestarian ekosistem lingkungan Laut; dan/atau

penyelamatan dan perlindungan lingkungan Laut; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi peruntukan zorla U2O; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

pembudidayaan ikan;

Wisata Bahari;

pembuangan amunisi; dan latau

kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya yang bersifat menetap. Pasal 69 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) huruf b terdiri atas:

penelitian dan pendidikan;

pelindungan terhadap habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;

pelindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan iklim;

pembangunan prasarana dan sarana;

kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau

kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi di Laut; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pembangunan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi Wisata Bahari, pelayaran, dan pemanfaatan j asa lingkungan ;

pemanfaatan Sumber Daya lkan;

pengawasan dan pengendalian; dan latau

kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi di Laut; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

pelaksanaan reklamasi dan Pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

pembuangan air balas kapal;

pembuangan sampah dan limbah; dan/atau

kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Kawasan Konservasi di Laut. Pasal 71 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C6-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan kawasan C6-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf j terdiri atas:

penelitian dan pendidikan;

pelindungan terhadap habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;

pelindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan iklim;

pembangunan prasarat'La dan sarana;

kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau

kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi di Laut; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

pembangunan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi Wisata Bahari, pelayaran dan pemanfaatan j asa lingkungan ;

pemanfaatan Sumber Daya lkan;

pengawasan dan pengendalian; dan f atau

kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konsenrasi di Laut; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

pelaksanaan reklamasi dan Pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan peruIndangundangan;

pembuangan air balas kapal;

pembuangan sampah dan limbah; dan/atau

kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Kawasan Konservasi di Laut. BAB IV RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI Bagian Kesatu Umum Pasal72 Rencana zonasi wilayah yurisdiksi memuat:

penelitian dan pendidikan;

penangkapan ikan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

konservasi keanekaragaman hayati Laut;

kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan; dan/atau

pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukarl zorla U8Y; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

usaha wisata dan angkutan Laut;

penempatan alat bantu penangkapan ikan secara menetap; 3.pemasangan... SK No 194855 A

PRESIDEN REPUEUK INDONESIA -80- c

pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau

kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8Y; kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

penangkapan ikan terukur dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;

pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun ke Laut; dan/atau

kegiatan pemanfaatan lainnya yang dapat menggErnggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8Y. Pasal 86 (1) Pemanfaatan Ruang untuk zorua U18Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b disusun dengan memperhatikan:

kegiatan militer oleh kapal perang Republik Indonesia; 2.uji. . . SK No 194856 A

b PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -81 -

uji coba peralatan dan persenjataan militer oleh kapal perang Republik Indonesia;

pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem Laut dan memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi zona U 18Y;

penangkapan ikan dan penyelenggaraan kenavigasian yang tidak mengganggu fungsi zorLa U18Y;

kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau

pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zorLa U18Y; kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

kegiatan militer asing setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat atau berdasarkan perjanjian bilateral; dan/atau

pemanfaatan wilayah yurisdiksi yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

kegiatan militer asing yang mengancam dan mengganggu stabilitas nasional;

kegiatan militer asing yang mengganggu pelaksanaan hak berdaulat dan kewenangan tertentu Republik Indonesia di wilayah yurisdiksi; dan/atau

kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan. c. SK No 194857 A BAB V

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -82- BAB V RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT Pasal 87 (1) Rencana pemanfaatan ruang Laut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

. . SK No 194861 A

PRESIDEN R.EPUBUK INDONESIA -86- Paragraf 3 Pemberian Disinsentif Pasal 99 (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (21huruf c dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. (21 Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang dibatasi pengembangannya. (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. Bagian Kelima Sanksi Pasal 100 (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d dikenai sanksi administratif. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII PERAN MASYARAKAT Pasal 101 Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang dilakukan pada tahap:

persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;

penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;

perurmusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/ atau

penetapan rencana zonasi Kawasan Antanrilayah. b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam perencan aar:, zor:,asi Kawasan Antarwilayah. Pasal 103 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat. (21 Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara 7 Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara 9 Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara t

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara t

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buton Tensah Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara SK No 235557 A

Pembangkitan. . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- 20 Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Ambon Provinsi Maluku 2l Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Tual Provinsi Maluku 22 Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku 23 Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabu Buru Provinsi Maluku

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku 28 Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku 29 Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku

Pembangkitan Tenaga Listrik di ten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara

Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukurir, SK No 235544 A Djaman

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA LAMPIRAN V PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BANDA SK No 119660 C PETA ALUR MIGRAST BIOTA LAUT

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA SK No 115232 C PETA ALUR MIGRASI BIOTA LAUT KETERANGAN GAMBAR SKALA 1:500.000

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA SK No I15233 C

PRESIDEN REPUBLIK INDO}.IESIA SK No ll5234C, PETA INDEKS

PRESIDEN REPUBLIK INtrONESIA SK No 115235 C

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA SK No 1152369

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 115237 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 115238 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 115239 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 115240 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No ll524l0

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 115242 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No t15326 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 115327 C

PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA SK No 115328 C

PRESIDEN REPUEUK INDONESIA SK No 115329 C

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA SK No 115330 C

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA SK No 115331 C

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA SK No 115332 C

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA SK No 115333 C

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA SK No I15334 C

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA SK No I15335 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SK No 115336 C

dengan aslinya INDONESIA NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO SK No 119661 C Djaman dan

PRESIDEN R,EPUELIK INDONESII INDIKASI PROGRAM UTAMA LAMPIRAN VI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BANDA No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PEL/IKSANA PROGRAM trIAI(TU PELITKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERIIAIT I u UI w v 2024 2025,- 2029 2030- 203,4 2035- 2039 20,40- 20,43 I. PERWUJI'DAN STRT'KTI'R RUANG LAUT WILAYAII PERAIRAN A. Susunan hrsat Pertumbuhan Kelautan 1 Pengerqlangan Pelabuhan Perlkanan

1.1 Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Pelabuhan Perikanan yang meliputi fasilitas

Pelabuhan Perikanan UF di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional I I I SK No 119662 C pokok, . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SI'MBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM trIAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERIIAIT I u UI TV v 2024 2025- 20.29 2030- 2034 203s20,3920,40- 2043 pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang

Pelabuhan Perikanan Wameo di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pelabuhan Perikanan Kamaru di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pelabuhan Perikanan Ambon di Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Pelabuhan Perikanan Tual di Kota Tual, Provinsi Maluku; (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Kemen. ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dan Pemerintah Daerah SK No 115339 C

Pelabuhan

PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -3- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SI'MBTR PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELAIGANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAIIIAB INSTANSI TERKAIT I u UI TV v 2024 2025,- 2029 2030- 2034 2035- 2099 20,40- 20,43

Pelabuhan Perikanan Kendari di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pelabuhan Perikanan Wainin di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; dan

Pelabuhan Perikanan Terintegrasi di Kota Ambon, Provinsi Maluku SK No 115340 C

Peningkatan

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -4- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SI'MBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM trIAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGI'NG JAWAB INSTANSI TERIIAIT I II ilI TV v 20.24 2025,- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2o,4o20,43 t.2 Peningkatan operasional, peran, fungsi, dan konektivitas antar Pelabuhan Perikanan sebagai simpul distribusi produksi perikanan APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Pemerintah Daerah I

Pengembangan Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap 2.t Pengembangan dan pengefektifan usaha pada sentra produksi perikanan tangkap

Kabupaten Buton Selatan

Kabupaten Morowali

Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Konawe Selatan

Kabupaten Muna

Kota Kendari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemen. ATR/BPN, Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan SK No 115341 C

Kota. . .

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -5- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SIIMBER PENDANAAN PELIIKSANA PROGRAM WAKTU PELAKSA"ITAAN INSTANSI PENAN(X}UNG JAWAB INSTANSI TERXAIT I u UI IV v 2024 2025- 2029 2030- 20,34 2035- 2039 20,fi20,43

Kota Bau-Bau

Kabupaten Bombana

Kabupaten Lembata lO.Kabupaten Flores Timur l l.Kabupaten Seram Bagian Barat 12.Kota Ambon 13.Kabupaten Maluku Barat Daya 14.Kabupaten Maluku Tengah l5.Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Kota Tlral lT.Kabupaten Kepulauan Sula Pemerintah Daerah 2.

Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan tangkap APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah I SK No ll53420 2.3.Penataan...

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -6- No. PROGRAM UTAJ}IA LOKASI PROGRAM SUMBIR PENDANAAN PELAIGANA PROGRAM WAKTU PELAI(SANAAN INSTANSI PENAN(rcUNG JAIIIAB INSTANSI TERITAIT I u UI TV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 20,4{J20,43 2.3 Penataan konektivitas antar sentra kegiatan perikanan tangkap APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah 2.4 Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra produksi perikanan tangkap APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemenperin, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah I I SK No 115343 C

Pengembangan. . .

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA -7 - No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELAIGANAAN INSTANSI PENANGGIING JAWAB INSTANSI TERKAIT I u UI TV v 20.24 2025- 2029 2030- 20,34 2035- 2039 20fi2043

Pengelqbangan Sentra Keglatan Perlkanan Budldaya 3.1 Pengembangan kawasan klaster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan

Kabupaten Buton Selatan

Kabupaten Morowali

Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Konawe Selatan

Kabupaten Muna

Kota Kendari

Kota Bau-Bau

Kabupaten Bombana

Kabupaten Lembata

Kabupaten Flores Timur APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah 3.

Pengembangan dan pengefektifan usaha pada sentra produksi perikanan budidaya APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah SK No I15344 C 3.

Pengembangan

PRESIDEN TIEPUELIK INDONESIA -8- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTAIVSI PENANGGI'NG JAWAB INSTANSI TERI{AIT I u UI IV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2o,4o20,43 3.3 Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan budidaya 1

Kabupaten Seram Bagian Barat

Kota Ambon

Kabupaten Maluku Barat Daya

Kabupaten Maluku Tengah

Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Kota Tual

Kabupaten Kepulauan Sula APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanqan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah I I 3.4 Pengembangan manajemen sentra produksi perikanan budidaya secara terintegrasi dan modern APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah I SK No 115345 C 3.

Peningkatan . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -9- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM ST'MBER PENDANAAN PEL/TKSANA PROGRAM WAKTU PELAIGANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I n UI TV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 20,39 2040- 20,43 3.

Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra produksi perikanan budidaya APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah

Pengem Sentra Kegiatan UsaLq Pergaraman 4.t. Pengembangan prasarana dan sarana pendukung sentra usaha perg€rraman

Provinsi Maluku antara lain di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain di Kabupaten Alor APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanqan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah I SK No 115346 C 4.

Peningkatan

PRESIDEN FEPUBUK INDONESIA -10- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGI'NG JAWAB INSTANSI TERI{AIT I u UI IV v 2024 2026- 20.29 2030- 20,34 2035- 2039 20,40- 20,43 4.2 Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra kegi*tafi usaha Pergaraman APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah I 5 Pengembangan Sentra Industri Bioteknologl Kelautan 5.1 Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Bioteknologi Kelautan

Kabupaten Wakatobi

Kota Kendari

Kota Ambon APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin), Badan Riset dan Inovasi SK No 115347 C Nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• 11- No. PROGRAM UTAMA m PENDANAAN ffi WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAtrIAB INSTANSI TERI(AIT I m t-tTt IV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2o4p20,43 Nasional (BRIN), dan Pemerintah Daerah

Peningkatan peran dan fungsi Sentra Industri Bioteknologi Kelautan APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundansan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin, BRIN, dan Pemerintah Daerah 5.3 Peningkatan peran Masyarakat dalam pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin, BRIN. dan SK No 115348 C perundang-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -12- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELIIKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I u UI IV v 20.24 2025- 2029 2030- 20,34 2035- 2039 20fi2043 perundangundangan Pemerintah Daerah 6 Pengembangan Sentra Industrl Marltlm 6.1 Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Maritim Kota Ambon APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Pemerintah Daerah I 6.2 Pengembangan peran dan fungsi Sentra Industri Maritim APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, I I I SK No 115349 C ketentuan

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -13- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SI'MBER PENDANAAN PELAIGANA PROGRAM WAKTU PELAIGANAAN INSTANSI PENANGGI'NG JAWAB INSTANSI TERXAIT I u UI IV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 20,43 ketentuan peraturan perundangundangan Kemenhub, dan Pemerintah Daerah 6.3 Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan Sentra Industri Maritim APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, Kemenhub, dan Pemerintah Daerah I I I B. Slstem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut 1 Penlngkatan Peran dan f\rngst Pelabuhan Laut

1.1 Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Pelabuhan Laut

Pelabuhan Ambon di KotaAmbon, Provinsi Maluku; APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan Kemenhub atau Pemerintah Daerah Kemen. PUPR I I SK No 115350 C

Pelabuhan

PRESIDEN REPUEUK INDONESIA -t4- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAIGANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGI'NG JAWAB INSTANSI TERXAIT I u ilI TV v 2024 20.25- 20.29 2030- 2034 203s203920,40- 20,43

Pelabuhan Luwuk di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pelabuhan Tangkiang di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pelabuhan Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pelabuhan Kolonedale di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah; ketentuan peraturan perundangundangan t.

Peningkatan pemantapan Pelabuhan Laut guna meningkatkan kegiatan perdagangan antarwilayah dan/atau eksporimpor APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemenhub atau Pemerintah Daerah KKP

1.3 Peningkatan intensitas kegiatan Pelabuhan Laut untuk mendukung transportasi laut APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Kemenhub atau Pemerintah Daerah KKP I SK No ll535l C antar

PRESIDEN REPUELIK INDONESTA 15 No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELIIKSANA PROGRAM trIAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERIIAIT I u UI TV v 2024 20.25- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2o,4o20,43 antar provinsi, regional, nasional dan internasional.

Pelabuhan BauBau/Murhum di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pelabuhan Kendari/Bungkutoko di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pelabuhan Raha di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pelabuhan Wanci di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara; peraturan perundangundangan SK No I15352 C lO.Pelabuhan...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA -16- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PEL/IKSANA PROGRAM WAI(TU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAIITAB INSTANSI TERXAIT I u UI IV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2043 10.Pelabuhan Namlea di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku; l l.Pelabuhan Tual di Kota TUal, Provinsi Maluku; 12.Pelabuhan Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 13.Pelabuhan Amahai di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 14.Pelabuhan Baranusa di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tengqara Timur; SK No 115353 C

Pelabuhan .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t7- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PEL/IKSANAAN INSTANSI PENANG|GUNG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I u UI IV v 2024 20.25,- 20.29 2030- 2034 203s20392o,4p2043 l5.Pelabuhan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah; l6.Pelabuhan Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; 17.Pelabuhan Langara di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara; l8.Pelabuhan Sikeli di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara; SK No I15354 C

Pelabuhan

PRESIDEN UK INOONESIA

• 18- No. PROGRAM UTAMA m SUMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM m INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I u m rv v 2024 2025,- 20.29 2030- 20,34 203s20,3920,40- 20,43 l9.Pelabuhan Banabungi Pasarwajo di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara; 20.Pelabuhan Talaga Raya di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara; 2l.Pelabuhan Ereke di Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; 22.Pelabuhan Lakara di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenssara: SK No I15355 C

Pelabuhan. . .

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -19- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBIR PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERXAIT I u UI TV v 20.24 2025- 2029 2030- 2094 2035- 2039 20fi2043 23.Pelabuhan Lameluru di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pelabuhan Leksula di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku; 25.Pelabuhan Namrole di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;

Pelabuhan Wonreli di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 2T.Pelabuhan Ilwaki di Kabupaten Maluku SK No t 15356 C Barat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -20- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SIIMBTR PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENAN(X}UNG JAWAB INSTANSI TERXAIT I u UI I1I v 2024 20.25- 2029 2030- 203.4 203s20392o,4o20,43 Barat Daya, Provinsi Maluku; 28.Pelabuhan Kaiwatu/Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 29.Pelabuhan Tepa di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 3O.Pelabuhan Banda Naira di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 3l.Pelabuhan Hatu Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; SK No I15357 C

Pelabuhan

PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA -2rNo. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBIR PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELAIGANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I u UI TV v 2024 20.25- 2029 2030- 2034 203s203920,fi20,43

Pelabuhan Balauring di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pelabuhan Maritaing di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 34.Pelabuhan Waiwadan di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 35.Pelabuhan Baturube di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah; SK No 115358 C 36.Pelabuhan...

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -22- No. PROGRAM UTAJUA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PILAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERI{AIT I II UI TV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 20,4p2043 36.Pelabuhan Menui di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; 3T.Pelabuhan Binongko di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara; 38.Pelabuhan Kasipute di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara; 39.Pelabuhan Lasalimu di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara; 4O.Pelabuhan Lawele di Kabupaten Buton, SK No 115359C Provinsi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -23- No PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERIIAIT I il UI TV v 2024 20.25,- 20.29 2030- 2034 2035- 20,39 2o,4o20,43 Provinsi Sulawesi Tenggara; 4l.Pelabuhan Batu Atas di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; 42.Pelabuhan Kadatua di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; 43.Pelabuhan Siompu di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; 44.Pelabuhan Liana Banggai di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara; SK No 115360 C

Pelabuhan. .

FRESIDEN NEPUELIK INOONESIA -24- Ifo. PR(X}RAU I'T,II.UA LOIIASI PR(X}RAU SI'UBER, PENDAI|AAIT PEI,/IIISAITA PROGRAU WAKTU PEI,,AIISAITAAIT IN$TAITSI PEilAITGGI'ITG JAUIAB IIY$TAI|SI TERNAIT I II III IV v 2024 2025- 2o2,' 2030- 2oB4 2035- 2039 204I)- 20,43 45.Pelabuhan Wamengkoli di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pelabuhan Lapuko di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pelabuhan Molawe di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pelabuhan Maligano di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pelabuhan Kaledupa di Kabupaten SK No 109218 C Wakatobi, . . .

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA -25- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PEL/IKSANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAIIIAB INSTANSI TERI(AIT I II UI IV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2o,fi20,43 Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara; 50.Pelabuhan Kalaotoa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 5l.Pelabuhan Kayuadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; S2.Pelabuhan P. Jinato di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; S3.Pelabuhan Pamatata di Kabupaten SK No ll5362G Kepulauan. . .

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 26 No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM STIMBER PENDANAAN PELAITSANA PROGRAM WAKTU PEL/TKSANAAN INSTANSI PENAN(X}I'NG JAWAB INSTANSI TERXAIT I il UI TV v 20.24 2025,- 2029 2030- 20,34 2035- 2039 2o,fi20,43 Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 54.Pelabuhan Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; 55.Pelabuhan Malbufa di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; 56.Pelabuhan Losseng di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara; 5T.Pelabuhan Batu Merah di Kota SK No 115363 C Ambon,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -27 - No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELAIGANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT I u UI TV v 2024 2025- 2029 2030- 203.4 2035- 2039 2040- 20,43 Ambon, Provinsi Maluku; 58.Pelabuhan Dawelor di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 59.Pelabuhan Eray di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 6o.Pelabuhan Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 6l.Pelabuhan Lirang di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; SK No I15364 C

Pelabuhan

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -28- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBIR PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM trIAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT I u III TV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 20,43 62.Pelabuhan Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 63.Pelabuhan Serwaru di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 64.Pelabuhan Arwala/Sutilarang di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 65.Pelabuhan Hila/Romang di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; SK No 115365 C

Pelabuhan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -29- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBIR PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM trIAKTU PELAI(SANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TTRXAIT I II UI IV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 20,39 zo,fi20,43 66.Pelabuhan Kisar di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 67.Pelabuhan Leti di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 68.Pelabuhan Damar di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 69.Pelabuhan Ikoing di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;

Pelabuhan Lerokis di Kabupaten Maluku SK No 115366 C Barat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -30- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM STIMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGI'NG JAWAB INSTANSI TERIIAIT I u UI TV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2o,4o20,43 Barat Daya, Provinsi Maluku;

Pelabuhan Lurang di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; T2.Pelabuhan Mahaleta di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; T3.Pelabuhan Wulur di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; T4.Pelabuhan Buano di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; SK No 115367 C

Pelabuhan.

PRES!OEN NEPUBUK TNDONESIA -31 - ![o. PROGRAil IITAUA LOXASI PR(X}RAU SI'MBER, PETTDAITAAIT PEI,AIISANA PROGRAU WAXTU PELIIX,SAITAAN INSTAIT8I PEITAITGGI'I{G .,AWAB II{Sf,ANSI TERXAIT I u III IV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 20,fi20,43

Pelabuhan Kairatu di Kabupaten Seram Baglan Barat, Provinsi Maluku;

Pelabuhan Manipa di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Pelabuhan Bemo di Kabupaten Seram Bagran Timur, Provinsi Ma1uku; T8.Pelabuhan Fogi di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;

Pelabuhan Ambalau di Kabupaten Buru SK No l092l9C Selatan, . . .

PRESIDEN REPUBUT( INDONESIA -32- No. PROGRAM UTAMA II)KASI PROGRAM SUMBER PINDANAAN PELAIGANA PROGRAM WAKTU PTLITKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I il UI TV v 2024 20.25- 20.29 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2043 Selatan, Provinsi Maluku; 80.Pelabuhan Gudang Arang di Kota Ambon, Provinsi Maluku; 8l.Pelabuhan Kur di Kota TUal, Provinsi Maluku; 32.Pelabuhan Toyando di Kota Tfial, Provinsi Maluku;

Pelabuhan Upisera di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 84.Pelabuhan Banda Besar di Kabupaten SK No 115369 C Maluku . . .

PRESIDEN REPUEUK INDONESIA -33- No. PROGRAM UTAIUA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PEL/TKSANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENAN(rcUNG JAWAB INSTANSI TERI{AIT I u UI nI v 2024 2025- 20.29 2030- 2034 2035- 2039 20,40- 20,43 Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 85.Pelabuhan Saparua/Haria di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 86.Pelabuhan Tuhaha di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 8T.Pelabuhan Wolu di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Pelabuhan Waisarisa di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. SK No I15370 C 2.Pengelolaan...

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -34- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAIGANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENAN(rcUNG JAtrIAB INSTANSI TIRXAIT I II UI TV v 2024 2025- 20.29 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2043

Pengelolaan Alur Pelayarqn 2.t. Peningkatan upaya pengawasan dan pengamanan AlurPelayaran terutama di koridor alur Laut Kepulauan Indonesia Lampiran II APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemenhub Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) I 2.

Peningkatan prasarana dan sarana pendukung Alur Pelayaran Lampiran II APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemenhub I I 2.

Optimalisasi dan pengendalian aktivitas dan Lampiran II APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan Kemenhub SK No I15371 C intensitas

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -35- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PINDANAAN PELAIGANA PROGRAM trIAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENAN(X}I'NG JAUIAB INSTANSI TIRIIAIT I m mt TV v TVA 20.25- 20.29 2030- 20,34 2035- 2039 2o,4o20,43 intensitas kegiatan pelayaran pada Alur-Pelayaran secara efektif dan berkesinambungan untuk meningkatkan ekonomi wilavah ketentuan peraturan perundangundangan 2.

Penyelengg€rraan hak lintas alur Laut kepulauan Lampiran II APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanqan Kemenhub 2.

Peningkatan efektivitas keamanan Alur Lampiran II APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai densan Kemenhub Bakamla dan TNI SK No ll53720 Pelayaran

PRESIOEN REPUELIK INDONESIA -36- No. PROGRAM UTAMA IT)KASI PROGRAM SUMBIR PENDANAAN PELIIKSANA PROGRAM WAKTU PILAI(SANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAtrTAB INSTANSI TERIIAIT I u III TV v 20.24 20.25- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2o4o20,43 Pelayaran dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkunsan Laut ketentuan peraturan perundangundangan 3 Penataan dan Pengelolaan Alur Plpa dan/atau Kabel Bawah Laut 3.

Penetapan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut

sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan;

sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara;

sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah; APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemenhub, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen. ESDM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), SK No I15373 C 5.sebagian...

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA -37 - Ilo. PROGRAUITTAUA IOKASI PROGRAU SUMBER, PENDA.ITAAIT PEI./IIISAITA PR(X}RAU WAI(TU PELIII(SAITAAIT IITSTAITSI PENAXqil'ITG JAWAB IIfSTANSI TERITAIT I tr UI IV v 2o2/ 20.25- 2029 2030- 20s4 2035- 2039 2ofi20,43

sebqglan perairan Provinsi Maluku Utara; dan

sebogiran perairan Provinsi Maluku. Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) dan TNI 3.

Penetapan mekanisme penyelenggaraan pendirian dan/atau penempatan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemerr. ESDM, Kernemkominfo, KLHK, dan TNI 3.

Pelaksanaan pemasangan dan/atau penernpatan pipa dan/atau kabel APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan KKP Kemenhub I SK No 109220C bawah . . .

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA -38- No. m LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM ffi INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I il ffi IV v 2024 20.25,- 20.29 2030- 20,34 2035- 203,9 20,40- 2043 bawah Laut sesuai dengan koridor dan selaras dengan pemanfaatan ruang laut lainnva perundangundangan 3.

Pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan perawatan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif dan berkesinambungan APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemenhub SK No 115375 C m

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -39- I\Ilil PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM IIf,\Trf;T\YJf:f\T PEL/TKSANA PROGRAM m INSTANSI PENAN(rcUNG JAWAB INSTANSI TIRXAIT I E tfit IV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 20fi2043 u. PERUN'JI'DAN PIOLA RUANG LAUT A. Kawaean Pemanfaatan Umum 1 Zona Pariwlsata

1.1 Pengembangan zona pariwisata untuk wisata minat khusus zonaUl APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundansan Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Ikeatif (Kemenparekral/ Baparekraf) KKP dan Pemerintah Daerah

Pengembangan dan pengefektifan jalur kapal pesiar/kapal wisata di kawasan Laut Banda dengan memperhatikan zonaUl APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Kemenparekaf/ Baparekraf KKP, Kemhan, Badan Intelejen Negara (BIN), TNI, Kemenhub, dan SK No 115376C prinsip

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -40- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PILAKSANA PROGRAM WAKTU PELIIKSANAAN INSTANSI PENANG|GUNG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I u UI TV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 20,40- 20,43 prinsip keberlanjutan perundangundanganPemerintah Daerah

Peningkatan promosi pariwisata berbasis bahari, baik untuk destinasi baru, maupun destinasi pariwisata nasional, dan kawasan strategis pariwisata nasional zonaUL APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemenparekraf / Baparekraf Kemenhub, KKP, dan Pemerintah Daerah I L.

Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata yang memberikan zonaUl APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Kemenparel<raf / Baparekraf Kemen. PUPR, Kemenhub, KKP, dan Pemerintah Daerah I SK No 115377 C manfaat

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -4tNo. PROGRA}I UTAMA LOKASI PROGRAM ST'MBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PTLAI(SANAAN INSTANSI PENAN(X}UNG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I u UI TV v 2024 20.25- 2029 2030- 2034 2035- 2039 20fi2043 manfaat ekonomi lokal perundangundangan

Pengembangan jejaring pariwisata secara efektif dan berdaya saing global zonaUL APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemenparel*af I Baparekraf KKP, Kemenhub, dan Pemerintah Daerah

Z.ona Pertambangan Mtnyak dan Gas Bumi 2,L Pen5rusunan rencana pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi zona U5 APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Kemen. ESDM KKP, Kementerian Badan Usaha Milik Negara I I I SK No I15378 C Pertambangan

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -42- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBIR PENDANAAN PILAISANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I u III w v 2024 2025,- 20.29 2030- 2034 2035- 2039 2o4p20,43 Pertambangan minyak dan gas bumi perundangundangan (Kemen. BUMN) 2.2 Pengelolaan kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan zona U5 APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemen. ESDM KKP, KLHK, Kemenhub dan Kemen. BUMN 2.3 Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana Pertambangan minyak dan gas bumi zona U5 APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemen. ESDM Kemen. BUMN I SK No I15379 C 3.7.ona . . .

PRESTDEN INDONESIA 43- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAIGANA PROGRAM m INSTANSI PENANGGI'NG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I E m TV v 2024 2025- 20.29 2030- 2034 2035- 2039 2o,4o20,49

7.Ona Energl 3.1 Pengembangan kegiatan pemanfaatan energi angin, energi arus Laut, energi gelombang, energi pasang surut, energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan Laut seluruh zotaa APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemen. ESDM Kemen. BUMN 3.2 Pengembangan prasarana dan sarana untuk tujuan pengelolan energi yang bersumber dari sumber daya energi seluruh zot:,a APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemen. ESDM Kemen. BUMN SK No I15380 C baru

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -44- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBIR PENDANAAN PELITKSANA PROGRAM trIAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT I u III TV v 2024 20.25- 2029 2030- 20,34 2035- 2039 20fi2043 baru dan energi terbarukan

Zona Perikanan Tangkap 4.I Pengaturan kegiatan penangkapan ikan untuk melindungi daerah pemijahan ikan zonaUS APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP 4.

Rehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai habitat zonaUS APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP SK No ll538l C sumber.

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA -45- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SI'MBER PENDANAAN PEL/TKSANA PROGRAM WAKTU PTL/II(SANAAN INSTANSI PENANGGI'NG JAtrIAB INSTANSI TERI(AIT I u UI IV v 2024 20.25- 20.29 2030- 2034 2035- 2039 2o,4o20,43 sumber plasma nutfah 4.3 Pengalokasian ruang untuk kegiatan perikanan tangkap bagi nelayan tradisional lona U8 APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Pemerintah Daerah I 4.

Implementasi pelaksanaan peraturan perundanganundangan terkait alat penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan, zona U8 APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Pemerintah Daerah I SK No 115383 C serta

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -46- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAI(SANA PROGRAM IIIAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGI'NG JAWAB INSTANSI TERITAIT I u III TV v 2024 20.25- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 20,43 serta pengaturan daerah larangan penangkapan ikan 4.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal dan tradisional dalam kegiata perikanan tangkap yang sesuai dengan kearifan lokal zona U8 APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanqan KKP Pemerintah Daerah I 4.

Penerapan sistem buka tutup penangkapan ikan zona U8 APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan KKP Pemerintah Daerah I SK No I15384 C perundang-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -47 - No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PTNDANAAN PEL/IIGANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGT'NG JAWAB INSTANSI TERIIAIT I u NI w v 2024 20.25,- 20.29 2030- 20,34 2035- 203,9 2040- 20,43 perundangundangan 4.7 Penerapan praktik penangkapan ikan secara berkelanjutan zonaUS APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanqan KKP Pemerintah Daerah 4.8 Peningkatan prasarana dan sarana pendukung untuk pengawasan kegiatan perikanan tangkap zona U8 APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanqan KKP I SK No I15385 C 4.

Optimalisasi .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -48- No. m m SUMBTR PENDANAAN ffi m INSTANSI PTNANGGI'NG JAWAB INSTANSI TTRITAIT I m ffi IV v 2024 20.25- 2029 2030- 2034 2035- 20,39 2o,4o20,43 4.

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan Sumber Dava Ikan zonaUS APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Bakamla 4.to Penegakan hukum bagi pelanggaran yang terkait praktik penangkapan ikan secara ilegal zonaUB APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Bakamla SK No I15386 C 4.11Peningkatan. . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -49- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTAITSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERITAIT I u UI TV v 2024 20.25- 20.29 2030- 2034 2035- 2039 2o,4o20,43 4.tl Peningkatan tata kelola daerah penangkapan ikan untuk menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap zona U8 APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP I 4.L2 Pengembangan strategi pemanfaatan dalam kegiatan perikanan tangkap zona UB APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP 4.t3 Peningkatan keharmonisan antara kegiatan perikanan tangkap zona U8 APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan KKP I SK No 115387 C dengan

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA -50- No PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAIsANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PTNANGGUNG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I u UI TV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 20,39 2040- 20,43 dengan kegiatan lainnya padazona yang dapat diakses dan/atau dimanfaatkan secara bersama peraturan perundangundangan 5 7.ota Pertahanan dan Keamanan 5.

Peningkatan efektivitas kegiatan di zona pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan keharmonisannya dengan pemanfaatan ruang laut lainnya zona U18 APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemenhan TNI I SK No I15388 C 5.

Pengembangan .

PRESIDEN BLIK INDONESIA -51 - No. m m SUMBER PENDANAAN ffi m INSTANSI PENAN(X}I'NG JAWAB INSTANSI TERKAIT l tr TITi IV v 2024 2025- 2029 2030- 20,34 2035- 2039 zo,fi20,43 5.

Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan zona U18 APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundansan Kemenhan TNI 5.

Perundingan bilateral dengan negara tetangga terkait penyelesaian batas maritim Daerah perbatasan negara APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemenhan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan TNI 5.4 Melakukan negosiasi internasional dalam mendukuns posisi Daerah perbatasan negara APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Kemenhan Kemenlu dan TNI SK No I15389 C Indonesia

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA -52- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBTR PENDANAAN PELAIGANA PROGRAM trIAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERXAIT I II ilI w v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2o,fi2043 Indonesia dalam perundingan batas maritim peraturan perundangundangan 5.5 Peningkatan stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain yang terintegrasi dengan sistem pemantauan kapal terutama di titik-titik pintu masuknya kapalkapal perikanan asinq ke Indonesia Seluruh zot1.a APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemenhan KKP, TNI, dAN Bakamla I 5.

Peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah iumlah seluruh zona APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Kemenhan KKP, Kemenhub, Bakamla I SK No 115390 C kapal

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -53- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SIIMBTR PENDANAAN PELAI(SANA PROGRAM WAKTU PELIIKSANAAN INSTANSI PENANGGI'NG JAI[IAB INSTANSI TERXAIT I u UI TV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 20,40- 20,43 kapal patroli serta koordinasi dengan neqara tetangga peraturan perundangundanqan TNI 5.

Penguatan prasarana dan sarana atau instrumen pengawasan oleh Masyarakat seluruh zona APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemenhan TNI dan Bakamla 5.

Peningkatan koordinasi antar lembaga dan pemerintah dalam penanganan pelanggaran tindak pidana dan peninekatan seluruh zona APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemenhan Kemenhub, TNI, dan Bakamla SK No 115391 C penertiban

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -54- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PILAKSANA PROGRAM WAKTU PELAIISANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAtrIAB INSTANSI TERI(AIT I u UI TV v 20.24 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2o,fi20,43 penertiban ketaatan kapal 5.9 Peningkatan dan pembinaan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengawasan kegiatan di wilayah perbatasan seluruh zona APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemenhan TNI, Bakamla, dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) I 6 Zona Lainnya 6.

Pengalokasian ruang laut untuk pembuangan hasil pengerukan dan pengeboran kegiatan pertambangan zonaU2O APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemen. ESDM KKP, Kemenhub, dan KLHK SK No ll53929 6.

Pengendalian .

t-JTI{IEtrIII LIK INDONESIA -55- No. m I,OKASI PROGRAM SUMBTR PENDANAAN m WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERIIAIT il m TITI TV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2043 6.2 Pengendalian pemanfaatan ruang laut untuk pembuangan hasil pengerukan dan pengeboran kegiatan nertambansan zonaU2O APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundansan Kemen. ESDM KKP, Kemenhub, dan KLHK B. Kawasan Konsenrasi

Pengembangan Kawasan Konsenrasl Berbasis Laut Dalam

1.1 Identifikasi dan pemetaan Kawasan Konservasi berbasis Laut dalam berdasarkan karakteristik keanekaragaman hayati maupun nonhavati Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP KLHK dan masyarakat SK No I15393 C l.2.Pencadangan...

PRESIDEN BLIK INDONESIA -56- No. m M SUMBER PTNDANAAN ffi m INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I IIl TITI TV v 20.24 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2043 t.

Pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi berbasis Laut berdasarkan karakteristik keanekaragaman hayati maupun nonhayati Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP KLHK dan masyarakat

Percepatan penetapan pencadangan Kawasan Konservasi Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP KLHK dan masyarakat SK No 115394 C

Pengembangan .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -57 - No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PEL/II(SANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERXAIT I u UI TV v 20.24 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 20,4p2043

Pengembangan Jejarlng Kawasan Konsenrasl dalam Mendukung Perikanan BerkelanJutan 2.t. Pembentukan jejaring Kawasan Konservasi Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanqan KKP KLHK dan masyarakat 2.2 Pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP KLHK dan masyarakat I 2.

Evaluasi kinerja dan efektivitas Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan KKP KLHK dan masyarakat I SK No I15395 C pengelolaan

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -58- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBTR PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PTNAN(XiUNG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I u UI I1I v 2024 2025- 20.29 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2043 pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi ketentuan peraturan perundangundangan 2.

Rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan habitat Sumber Daya Ikan di Kawasan Konservasi Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP KLHK dan masyarakat I I 2.

Peningkatan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP KLHK dan masyarakat I I SK No 115396 C 2.

Peningkatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -59- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAIGANA PROGRAM WAKTU PTL/IKSANAAN INSTANSI PTNAN(X}I'NG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I II UI IV v 2024 2025,- 20.29 2030- 2034 2035- 2039 2o,4o20,43 2.6 Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Konservasi Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP KLHK dan masyarakat

Pe!*sDballr! tr rars! xo!.crrr.l Besbqr|t x.wara! ya!! UcElUb l{thl rua Stnlita! rccara Biolod. de,r Etrotror[ 3.1 Identifikasi dan pemetaan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signilikan secara biolosis dan ekoloeis Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP KLHK dan masyarakat I I 3.2 Pencadangan dan penetapan Kawasan Konsenrasi berbasis Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai denqan KKP KLHK dan masyarakat SK No 115397 C kawasan

PRESIOEN REPUBLTK INDONESIA -60- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PEL/TKSANA PROGRAM WAKTU PELAIGANAAN INSTAITSI PENANGGUNG JAtrIAB INSTANSI TERIIAIT I u UI TV v 2024 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 20,43 kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis ketentuan peraturan perundangundangan 3.

Percepatan penetapan pencadangan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifrkan secara biologis dan ekologis Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP KLHK dan masyarakat 3.4 Pengembangan kerja sama dengan negara tetangga terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan KKP KLHK dan masyarakat SK No 115398 C lintas

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -61 - No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBIR PENDANAAN PELAKSAI{A PROGRAM WAKTU PEL/II(SANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERXAIT I u UI IV v 2024 20.25- 20.29 2030- 2034 2035- 2039 2o,4o20,43 lintas negara berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signilikan secara biologis dan ekologis perundangundangan

Pelindungan dan Pelestarlan Sumber Daya lkan Terutama lkan Endemlk 4.L Pelindungan dan pelestarian situs warisan dunia alami berbasis Sumber Daya Ikan endemik Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud ristek) dan masyarakat 4.

Pengelolaan situs warisan dunia alami berbasis Sumber Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan KKP Kemendikbud ristek dan masyarakat I SK No 115399 C Daya

PREStDEil REPUEUK INDONESIA -62- Ifo. PR(XiRAU I'TAUA LOIIASI PROGRAil SIITBER, PEilDAITAAIT PEI,ITI(SAITA PROGRAU WAXTU PELaI(SAIIAAN IITSTANSI PEnmNCTGIffG JAWTB IITSTAITSI TTRXAIT I II III IV v 2024 2025- 2029 2030- 20,34 2035- 2os9 2o,fi20,43 Daya Ikan endemik secara berkelanjutan ketentuan peraturan perundangundangan 4.

Pengaturan penangkapan ikan endernik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perlindungan sumber dava ikan Lampiran III APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peratura.rr perundangundangan KKP Kemendikbud ristek dan masyarakat I I 5 Alur illgrael Blota Iaut

l. Pengalokasian ruang Laut untuk alur migrasi biota Laut Larnpiran V APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan KKP KLHK dan masyarakat SK No 109221C peraturan . ..

EIrtrEIEtrlIl K INDONESIA -63- lYo. rJ{-rfJirIrrlIIIT;l TDr[JI-Jirf,irJtrII Pengembangan sistem pemantauan dan pengawasan alur migrasi biota Laut Lampiran V INT.IfiT.fi il iTi r-in rl, v peraturan perundang5.

APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP KLHK dan masyarakat KKP KLHK dan masyarakat 5.

Pelaksanaan pelindungan dan pelestarian alur migrasi biota Laut dari kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnva l,ampiran V APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangSK No 109222C 5.

Peningkatan . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -64- lto. PIIOGRAil I'TAIIA LOIIASI PROGRAU SI'UBER, PEI{DAI{AAIT PET/UISAITA PROGRAU WAKTU PEI.IIIISAITAAIT IIfSTAITSI PEIYAITGGI'I|G .IAWAA IITSTAITSI TERI{AIT I II IU IV v 2024 20/25,- 2.029 203/)- 20'34 203s20s92o,4{J204a 5.

Peningkatan peran Masyarakat dalam kegiatan pelindungan dan pelestarian alur migrasi biota [,aut Lampiran V APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP KLHK dan masyarakat I I IV PERtr'UJI'DAN FOLII RUAITG I,AITI WILAYAII YT'RISDIXSI I Zona Perlkanan Tangtap

1.1 Perluasan kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan di zona ekonomi ekslusif Indonesia secara berkelanjutan dan ramah lingkungan zpna U8Y APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP I SK No 109223 C l.2.Optimalisasi...

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA -65- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PTLAI(SANA PROGRAM WAKTU PILAKSANAAN INSTANSI PENAN(rcUNG JAWAB INSTANSI TERI(AIT I u UI IV v 20.24 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2o,4o20,43 L.2 Optimalisasi kegiatan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia pada sisi sebelah dalam Garis Batas Klaim Maksimum zona U8Y APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP

Pengendalian kegiatan penangkapan ikan di kawasan yang memiliki kepadatan dan intensitas tinggi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan zona U8Y APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP SK No 115403 C

Modernisasi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 66 No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SIIMBER PENDANAAN PELAIGANA PROGRAM WAKTU PELIIKSANAAN INSTANSI PENANGGI'NG JAWAB INSTANSI TERXAIT I u UI TV v 20.24 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 20,43 t.

Modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan zona USY APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP BRIN

1.5 Peningkatan keharmonisan antarkegiatan penangkapan ikan dengan kegiatan lainnya dalam rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi zona USY APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemenlu SK No I15404 C

Pengintegrasian

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -67 - No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SIIMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERIIAIT I u UI TV v 20.24 20.25- 20.29 2030- 2034 2035- 20,39 204p2043

Pengintegrasian kebijakan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan sediaan ikan yang beruaya jauh dengan sediaan ikan di wilavah perairan zona USY APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP t.

Kerja sarna Pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui organisasi pengelolaan Sumber Daya zona U8Y APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemenlu SK No 115405 C

Peningkatan .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -68- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM trIAI(TU PELIIKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT I II UI TV v 20.24 2025,- 2029 2030- 203.4 2035- 2039 20fi2043

1.8 Peningkatan prasarana dan sarana pengawas€rn untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang arnan, efektif, dan berkelaniutan zona U8Y APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Kemen. PUPR

1.9 Peningkatan operasi pengawasan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan zona U8Y APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KKP Bakamla SK No I15406 C di

PRESIDEN EEPUBLIK INDONESIA -69- No. PROGRA}I UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN PELAIGANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAUIAB INSTANSI TERI(AIT I u UI w v 20.24 20.25- 20.29 2030- 203.4 2035- 2039 20,40- 20,43 di zona ekonomi eksklusif Indonesia

?,orna Pertahanan dan Keamanan 2 1 Peningkatan efektivitas kegiatan di zona pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan keharmonisannya dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya zona U18Y APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kemenhan TNI, Bakamla, BNPP 2.2 Pengembangan prasarana dan sa-rana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan zona U18Y APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Kemenhan Kemen. PUPR, BNPP I SK No 115407 C perundang-

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -70- No PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBTR PENDANAAN PEL/IKSANA PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAtrIAB INSTANSI TERXAIT I u UI TV v 2024 20.25,- 20.29 2030- 20,34 2035- 20,39 20,40- 20,43 perundangundangan rv. Mltlgasl dan Adaptasi terhadap Bencana dan Perubahan Ikllm I Pengembangan dan pengalokasian sistem peringatan dini tsunami di kawasan Laut Banda seluruh zoraa APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan BRIN KKP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Kemenhub, dan Pemerintah Daerah I I

Pembinaan dan Peningkatan kesadaran serta keterampilan masyarakat dalam seluruh zona APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan BNPB KKP, BRIN Kemen. ESDM, BMKG, dan SK No t 15408 C menghadapi

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -7tNo. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBIR PENDANAAN PELAKSANA PROGRAM WAKTU PELAIGANAAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERIIAIT I u UI w v 2024 20.25- 20.29 2030- 2034 2035- 203,9 2o,4o20,43 menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim peraturan perundangundangan Pemerintah Daerah 3 Pengembangan infrastruktur untuk menanggulangi kenaikan permukaan air laut dan erosi/abrasi di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil seluruh zoiaa APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan BNPB KKP, Kemen. PUPR, BRIN, BMKG, dan Pemerintah Daerah SK No I15409 C

Pengembangan

-72- No. PROGRAM UTAMA LOKASI PROGRAM SUMBER PENDANAAN m WAI(TU PELIIIGANAAN INSTANSI PENAN(X}UNG JAWAB INSTANSI TERIIAIT it m TiTI TV v qvAl 20.25- 2029 2030- 2034 203s2039 204{J20,43 4 Pengembangan sistem peringatan dini untuk kejadian ekstrim seluruh zotaa APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundansan BNPB KKP, Kemen. PUPR, BRIN, BMKG, dan Pemerintah Daerah Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA LIK INDONESIA undangan dan Hukum, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO SK No 119663 C Djaman