Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012
Metadata
| Jenis | : | Peraturan Menteri Keuangan |
| Tahun | : | 2012 |
| Nomor | : | 129 |
| Judul | : | Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara. |
| Tanggal Ditetapkan | : | 7 Agustus 2012 |
| Tanggal Diundangkan | : | 7 Agustus 2012 |
| Tanggal Berlaku | : | 7 Agustus 2012 |
Tampilan
Sumber
Dicabut dengan:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016
Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
Diubah dengan:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2011
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
Mencabut:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009
Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2011
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
Webmentions
Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.