Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.07/2011
Metadata
| Jenis | : | Peraturan Menteri Keuangan |
| Tahun | : | 2011 |
| Nomor | : | 47 |
| Judul | : | Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil. |
| Tanggal Ditetapkan | : | 15 Maret 2011 |
| Tanggal Diundangkan | : | 15 Maret 2011 |
| Tanggal Berlaku | : | 15 Maret 2011 |
Tampilan
Sumber
Dicabut dengan:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2017
Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ atau Dana Bagi Hasil.
Mencabut:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2008
Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil dalam Kaitannya dengan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat
Webmentions
Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.